PUTUSANNomor 44 PK/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama lengkap : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;Tempat lahir : Kuala Kapuas Kalimantan Tengah;Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/22 Agustus 1966;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Tavanjuka Indah Blok B Nomor 5RT/RW 001/003 Tavanjuka PaluSelatan;Agama

PUTUSANNo. 1292 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : EDWIN PERDANA ADIWIWJAYA, SE, MM ;Tempat lahir : Bogor ;Umur/ tanggal lahir : 45 tahun /14 April 1966 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perumahan Griya Gemilang Sakti, Blok A2, No. 10,Cinanggung, Kota Serang Provinsi Banten ;Agama : Islam ;Pekerjaan

Desa Marga Mulya denganjumlah dana keseluruhan Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) yang dibuatdi Marga Mulya tanggal 30 November 2012 ditandatangani oleh Bendahara DesaMarga Mulya SUNTARI dan Mengetahui Kepala Desa Marga Mulya DIDIKHARI PRASETYO tersebut.e Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya baik dalam perkara TindakPidanaUmum maupun dalam Tindak Pidana Khusus Korupsi ataupun dalamperkara tindak pidana lainnya.e Bahwa Terdakwa ada memiliki dokumen atau suratsurat yang berhubungandengan

Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah adanya perubahan RencanaAnggaran Biaya hanya berdasarkan secara LISAN.e Bahwa terdapat perbedaan tanggal pengeluaran jumlah dana antara RincianPenggunaan Biaya Pembuatan Surat Tanah (APH) pada nomor 6 pada tanggal18/07/2012 dengan kwitansi uang yang dikeluarkan pada tanggal 18/05/2012dikarenakan Terdakwa salah/keliru dalam menulis tanggal dalam bukti kwitansi.e Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya baik dalam perkara Tindak PidanaUmum maupun dalam Tindak Pidana

Khusus Korupsi ataupun dalam perkara tindakpidana lainnya.e Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya.berupa :Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti11 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala DesaMarga Mulya Nomor : 01/141/KPTS/II/2009 Tanggal 12Januari 2009 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPerangkat Desa Marga Mulya Kecamatan SinarPeninjauan Kabupaten OKU beserta lampirannya.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarahmembahas

Peraturan perundanganundangandalam tindak pidana khusus korupsi juncto tindak pidana umum yang diserap dalamtindak pidana khusus korupsi dan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan, serta 3.

Tinggi Jawa Timur;Halaman 218dari 328 Putusan Nomor77/PID.SUSTPK/2017/PT SBYMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caraserta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang, olehkarenanya permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memoribanding bertanggal 22 Agustusi 2017 setebal 25 halaman yang diregister diKepaniteraan Tindak Pidana

Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayadengan Nomor 47/Pis.Sus/TPK/2017/Pn Sby pada tanggal 22 Agustus 2017adapun keberatankeberatan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1.Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya tentangterbuktinya Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu Korporasi tidak didasarkan pada fakta persidangan;Pertimbangan Hukum tentang terbuktinya unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya

Timur untuk yang memeriksa danmengadili perkara a quo menolak dalildalil yang dikemukakan oleh PemohonBanding (Penasihat Hukum Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME) danmemutuskan sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal29 Agustus 2017 dan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yangtelah dibacakan pada persidangan pada tanggal 10 Juli 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori bandingtanggal 28 Agustus 2017 setebal 15 halaman yang diregister di KepaniteraanTindak Pidana

Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya denganNomor 47/Pis.Sus/TPK/2017/Pn Sby pada tanggal 29 Agustus 2017, adapunalasan Penuntut Umum mengajukan banding pada pokoknya adalahsebagaiberikut:1.

, berkantor di Jalan BakungNo. 5 Mataram, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram No. 87/SK.PID/2012/PN.MTR tanggal 06 November2012;PENGADILAN TINDAKPIDANA KORUPSI TERSEBUT;Setelah membaca:Surat tanda terma pelmpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasaatas nama Terdakwa LALU HARDIARTHA, SH. dari Kejaksaan Negeri Mataramtanggal 2 November 2012;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Khusus Korupsi PadaPengadian Negeri Mataram tertanggal 2 November 2012 Nomor:16/PID.SUS/2012/PN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Ketua Majels Hakim Tindak Pidana Korupsi PadaPengadian Negeri Mataram tertanggal O05 November 2012, No.16/PID.SUS/2012/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;Setelah meneliti barang bukti yang

/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata CaraPenyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan yangmerupakan sebagai dasar penerbitan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88Tahun 2017 tentang penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutanbukanlah membenarkan ( sebagai causa halal) suatu produk hukum yang masukdalam suatu tindak pidana, sehingga tidak serta merta Perpres Nomor 88 Tahun2017 tersebut mengakomodasi perbuatan yang masuk dalam ranah tindak pidana,apalagi tindak pidana

khusus korupsi; Demikian pula bahwa Peraturan BersamaMenteri dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 a quo tidak dapat berlaku surut(retroaktif) demi tegaknya azas legalitas..

khusus korupsi; Demikian pula bahwa Peraturan BersamaHalaman 205 dari 303 hal.put.

Wahyudiono, S.STP secara stuktural harus mengetahui adanya surat perjanjian tersebut.Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa Perbuatan perbuatan yangtelah dilakukan Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana baikpidana umum maupun pidana khusus ( korupsi ) tetapi telah masukkepada ranah hukum perdata karena adanya suatu kesepakatansehingga apabila terjadi perselisihan antara Pihak dengan Pihak II danatau adanya perbuatan terdakwa yang merugikan Pihak Il karenasebagian uang yang dipungut tidak

PUTUSANNomor 2682 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :Nama : SYAFELI;Tempat lahir : Tanjung Betuah (Bengkulu);Umur / Tanggal lahir > 45 tahun/9 Mei 1972:Jenis kelamin > Lakilaki :Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Komplek Bumi Sari Wangi Blok H 12 A,Desa Sari Wangi, Kecamatan Parompung,Kabupaten Bandung Barat;Agama > Islam

Seharusnya Penasihat Hukum terdakwamenghadirkan saksi ahli Ad Chaarge yang memiliki keahlian di bidang hukumdi bidang Tindak Pidana khusus (Korupsi) sehingga keterangannyabersesuainya dengan perkara aquo, dengan demikian keterangan saksi ahliad chaarge tersebut yang diberikan di persidangan merupakan hanya untukHalaman 323 dari 364 halaman Putusan No. 47/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.

tidak ada, timbulnya kewajibanyang lebih besar dari yang seharusnya, hilangnya suatu hak negara yangseharusnya dimiliki, hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima ; Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam lebih dari satuketentuan (concursus idealis atau eendaadsee samenloop) yaitu pasal 2 danPasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana sesuaiketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP, karena yang dipakai adalah ketentuan dalamlingkup yang sama yaitu tindak pidana

khusus korupsi.

PUTUSANNomor : 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus korupsi padatingkat pertama, telah menjatunkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini,dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : dr. H.

Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum No : PDS36/Bdng/10/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 Tanggal 19 Oktober 2015 DalamPerkara Pidana Khusus Korupsi Nomor: 78/Pid.SUSTPK/2015/PN.Bdgatas nama Terdakwa Nurdiana, SP., MP tidak dapat diterima atau DemiHukum karena Tidak Memenuhi ketentuan syarat formilmMaupun materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) hurufb KUHAP;3.