Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbarukarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak; Dan:Hal. 1 dari 8 hal.

Putusan No. 4414 K/Pid.Sus/2019Dakwaan Kedua~ : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)juncto Pasal 76 D UndangUndang RI Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak; Atau;Dakwaan Ketiga :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285KUHPidana juncto Pasal 20 UndangUndang

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:1.

Anak, dan tindak pidana Melakukan KekerasanMemaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimanadiatur dalam Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D UndangUndang RINomor 1/7 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak juncto Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Kedua;Hal. 2 dari 8 hal.

Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Supriadi;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, telah mengemukakanhalhal yang bermanfaat bagi Anak sesuai Pasal 60 ayat (1) UndangUndangHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 6/Pid.SusAnak/2020/PN IdmNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :Anak diberikan pembinaan dan pelatihan pada Panti Sosial Rehabilitasi Anakyang Berhadapan dengan Hukum (UPTD PSRABH Cileungsi Bogor Jawa Barat)atau penjara di LPKA Bandung, karena

Subjek hukum dalam perkara a quo, adalah pribadi manusia(natuurlijke persoon) yaitu sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yangselanjutnya di sebut dengan istilah Anak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berhadapandengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadikorban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Pasal 71 ayat (1) Undangundang tersebut menyebutkan, Pidana pokok bagiAnak terdiri atas: a.

Pidana Anak) sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan pula, bahwa Anak dalam tahap psikososial (Erikson), usia Anak12 tahun 18 tahun, adanya krisis identitas yaitu kebingungan peran yangsecara kognitif tercermin dari ketidakmatangan pola pikir atau labil, sehinggadiperlukan adanya pengawasan intensif dari pihak terkait lainnya dalam perkaraa quo.

Hukuman adalah untuk pembelajaran bagi Anak dikemudian hari;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana menurut Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, dengan berpedoman pada Pasal 81 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ayat (2) PidanaPenjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (Satu perdua) darimaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, (3) Pembinaan diLPKA dilaksanakan sampai

MENGADILI

1. Menyatakan Anak VIKTORINUS MARIO SUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak pidana : Pencurian sebagaiman diataur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkian Pidana terhadap anak VIKTORINUS MARIO SUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang

Menyatakan Anak Victorinus Mario Sua, telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalan melakukan tindakpidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2)KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Victorinus Mario Suadenganpidana Penjara selama 2 (dua) tahun3.

Sehingga akibat dariperbuatan Anak Victorinus Mario Sua dan saksi Yesaya Lakafin, saksi korbanTelly Timbuleng mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.20.300.000, (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.Perbuatan Anak Victorinus Mario Sua diatur dan diancam pidanadalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, Anak yang didampingi pendamping dari Bapas menyatakan sudah mengerti

mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalanArteri kota Sorong.Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpeniuhi:;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak berdasarkan faktafakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan anak telah terbuktisecara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal JaksaPenuntut Umum pada Pasal 363 ayat (2) KUHP , maka anak haruslahdinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan UU RI Nomor 11 tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak atas perbuatan anak tersebut;12Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalampersidangan, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannyadibawah ini;Menimbang, bahwa anak dalam hal ini telah ditahan, maka untuk itumasa penahanan anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdikenakan terhadap anak seperti yang terkandung dalam pasal 22 ayat (4)KUHAP;Menimbang, bahwa perbuatan anak telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Negara dibebani

Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaikiperilakunya;Mengingat akan bunyi Pasal 363 ayat (2) KUHP, UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Pasal 1 ke3 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohonganatau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau denganorang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Anak, dandengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 20 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyatakan Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genapberumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelahAnak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,tetap belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan kesidang Anak, maka kepadanya diberlakukan ketentuan dalam UndangUndangRepublik

pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengaturbahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanketentuan dalam Undangundang ini, kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana pokok bagi Anak terdiriatas:a.

Anak menyebutkan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kKecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktuyang paling singkat, kKemudian dalam Pasal 79 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan

Pasal 1 ke3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 11/PIDANAK/2019/PT.SMR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :Nama Lengkap : YUSRAN RIMA ALAUDIN Din M.YUSUF.Tempat Lahir : Berau.Umur/ Tanggal Lahir : +16 tahun /30 April 2003.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/ Kewarganegaraan =: Indonesia.Tempat Tinggal : Kampung Sumber Mulya, KecamatanTalisayan

Anak)Y Bahwa dari sisi psikhologis penjatuhan pidana penjara tidak selamanyaakan dapat memberikan efek jera terhadap Anak dan tidak pula selaludapat merubah perilaku Anak menjadi lebih baik, oleh karena tidak sedikitAnak yang pernah menjalani pidana penjara justru berperilaku lebih burukbahkan menjadi pendendam dikarenakan pengalaman dalam menjalanipidana penjara itu sendiri;Bahwa tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak diancamdengan pidana alternatif, penjara selama 1 (satu) tahun

4 (empat) bulanatau pidana denda paling banyak Rp.4,500,00 / empat ribu lima ratusrupiah; Anak (vide : pasal 351 ayat 1 jo. pasal 79 ayat 2 UndangundangNomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)Y Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban SYAMSU ALAM telahmenderita luka memar (hematoma) pada kepala bagian samping kiri danbagian wajah daerah pipi kiri serta luka lecet di bagian lengan kiri bawah,sesuai kesimpulan visum et repertum dari RS.

Anak oleh karenamengenai syarat umum telah ditetapkan oleh Undangundang, selanjutnyasebagai syarat khusus, dengan pertimbangan mengingat karakteristikperbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah disamping merupakanpenyimpangan etika perilaku yang tidak menghormati korban sebagai orangyang lebih tua, juga merupakan luapan emosi tak terkendali karena katakatakorban yang kontra produktif kepada Anak akibat perselisihnan tentang batastanah, karenanya maka Anak sebagai muslim tentu berlaku ibadah wajib

Pidana jo.pasal 71 ayat (1) huruf b, pasal 73, Undangundang Nomor 11 tahun 2012,tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undangundang Nomor 8 tahun1981, tentang Hukum Acara Pidana ;MENGADILI:1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Anak dan PenuntutUmum Anak tersebut ;2.

Register Litmas : 43/VII.A/2016, telah memberirekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah ini Klienterbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya klien dapatdijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 2222222 nnn nena nnn nn nnn nnn nnn nen ee nnn1.

Register Litmas : 44/VIIA/2016, telahmemberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah iniKlien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya kliendapat dijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 222 ona nnn nnn nn nnn nn nnn n ence1.

Anak, Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaanadalah sebagai upaya Terakhir dan Penghindaran Pembalasan ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan UndangUndang RI Nomor11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir padadasarnya adalah Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecualiterpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, Ssedangkan yaangdimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkanupaya pembalasan dalam

proses peradilan pidana ; Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, pidana pembinaan di dalam lembaga dijatunkan apabilakeadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat,sedangkan menurut Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,pidana penjara di LPKA dijatuhkan kepada Anak apabila keadaan danperbuatan Anak akan membahayakan masyarakat

Anak,ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktudilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasarpertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakantindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan,perbuatan Anak dan Anak II adalah mengambil tabung gas ukuran 3 kg,seharga Rp.105.000, (Seratus lima ribu rupiah), yang kemudian dijualolah Anak dan Anak II dengan harga Rp.100.000

Anak;2.

Anak, dan dalam tuntutan pidanaPenuntut Umum menyatakan bahwa Anak teroukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana dakwaan tunggal tersebut; Bahwa Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

Anak, dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

Anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Anak, dengan demikian unsurAnak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi secara sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara

LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab KecamatanSungai Tarab Kabupaten Tanah DatarAgama : IslamPekerjaan : Ikut orang tuaPendidikan : Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing KemasyarakatanNomor 0193/LIT.A/IV2019 tanggal 12 Maret 2019 kesepakatan Diversi telah selesaidilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintahnomor 65 tahun 2015 tantang Pedoman Pelaksanaan Diversi;MENETAPKAN1.

eeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeteeeeeeeeetereeeee ;Agama Dec ec eee e cece ee eee eee e cece eee eeeeeeeeeceeeeeeeeeseeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeee ;Pekerjaan b nececeecceneceeceecnececeecueceeseceecutseceeeuecseseteeeeeterseeetsetseeers =Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan Nomor ... tanggal ... kesepakatan diversi telah selesaidilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan: Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4). dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang PedomanPelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun.

bukti dan keterangan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan perkara tersebutsehingga hakim beranggapan perkara tersebut terdakwa ketika melakukan tindakpidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan berdasarkanKartu Keluarga maka dari itu terdakwa tergolong masih anakanak maka perkaratersebut tidak bisa diselesaikan dengan perkara cepat menurut Hakim perkaratersebut diselesaikan dengan perkara khusus yaitu dengan mengacuh undangundang sistem peradilan pidana

anak;Menimbang, bahwa berhubung perkara tersebut tidak bisa diselesaikandengan cara cepat maka perkara tersebut tidak dapat diterima dan dikembalikankepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara pidana Khusus;Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undangundang 11tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan segala peraturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:4.

KotaPematang Siantar :Agama > Islam ;Pekerjaan : Pelajar ;Anak tersebut tidak berada dalam tahanan,;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri TebingTinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATUATAUKEDUAATAUKETIGAPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 61 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana

Anak;Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam PidanaHalaman 1 dari 6 hal.

Sus/2019dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTebing Tinggi tanggal 27 November 2018 sebagai berikut:1.

PUTUSANNOMOR 6/PID.SUSANAK/2017/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR di Surabaya, yang memeriksadan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:Nama Lengkap : MAULINDA FAJARIY AH;Tempat Lahir : Pamekasan;Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 07 Juli 1998;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan / Kewarganegaraan :Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Sawah, Desa Bicorong, KecamatanPakong

UndangUndang R.I.Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Jo.UndangUndang R.I.

., tanggal 4 Januari 2017 , yang dimintakan bandingtersebut; Membebankan kepada Anak tersebut diatas membayar biaya perkarauntuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesarRp5000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 23 Februari2017 oleh Sonhaji, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabayayang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak inisebagai Hakim Tunggal berdasar Surat Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jawa Timur tanggal

PUTUSANNOMOR 85/PID.SUSANAK/2016/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkanputusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:Nama : Putra Arif Mashasim Yuliantoro Als PutraTempat tgl. lahir : Surabaya , tgl. 15 Juli 2000;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Karanggan No.166 Surabaya atau JalanBulak Tinjang Baru Gang 2 Surabaya

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;SUBSIDAIRBahwa dia ANAK PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO, pada hariJumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktuwaktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016bertempat di Jl.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat TuntutanReg.Perk. Nomor : PDM 33/TG.PRK/11/2016, tanggal 6 Desember 2016,menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara , menerangkan bahwaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin ,tanggal 19 Desember 2016 telah memberitahukan kepada PenasehatHukum dari Terdakwa ( Putra Arif Mashasim Yuliantoro alias Putra),ahwa, berkas perkara pidana Anak tersebut diatas telah selesaidiminutasi (geminuteerd) dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai

(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 29 Desembar2016 oleh Sonhaji, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabayayang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak inisebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh:Hj.Dyah Susmardiani, SH.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiHalaman 9 dari 10 Putusan No 85 / PID.SUSANAK/ 2016 / PT SBYSurabaya tanpa dihadiri

AAN, dimana setelahdiperiksa identitas lengkapnya berdasarkan suratsurat dalam berkas perkarapendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksisaksi ternyata sama denganSuratsurat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;Menimbang, bahwa Anak ILHAM Bin AAN telah mencapai umur 16(enambelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, untukitu dapat dikategorikan sebagai anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur BarangSiapa telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.

Anak);Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadapyang dijatunkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apayang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upayapendidikan/pembinaan hukum ( Law Education ) khususnya kepada Anak, agarAnak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara umummemberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukanperbuatan sebagaimana Anak lakukan , dan sesuai dengan Pasal 5 ayat

(1) UUNo.11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajibmengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pemidanaan adalah upayaterakhir yang mana mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semulabukan pembalasan;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Anakdari pertanggungan jawaban perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar danatau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyatakan penahanan terhadap anak, salah satu syaratnya adalah didugamelakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atauHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN KIklebih, akan tetapi berdasarkan pasal 81 ayat (5) Undang undang RI No.11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa PidanaPenjara terhadap anak hanya

PUTUSANNomor 3/Pid.SusAnak/2017/PN Lgs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara anak :Nama lengkap BeTempat lahir Umur/tanggal lahir DiJenis kelamin iKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal BeeeAgama : IslamPekerjaan 2 FFTAnak ditangkap pada tanggal 26 Januari 2017.Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh :1.

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA).2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGAM(anak) dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalamtahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioSoul warna biru tahun 2008 dilampirkan dalam berkas Helmiwansyah(perkara terpisah).4.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Anak untukmenempatkan anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khussu Anak) tidak dapatdipenuhi sebagaimana kehendak Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak , tentulah menjadi persoalan tersendiri bagi aparatpenegak hukum karena dengan tidak tersedianya sarana yang dimaksud sehinggamenurut majelis terhadap anak yang dijatuhi pidana tetap ditempatkan atau dititipkanpada Lembaga Pemasyarakatan dengan tidak mengurangi hakhak Anaksebagaimana maksud dari Undangundang Sistem Peradilan

Anak joUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

peradilan tingkat banding;Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN yang dimohonkanbanding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab UndangUndang Hukum Pidanajuncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang PeradilanUmum juncto UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Penuntut

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa VIAN DANA SAPUTRA Bin SARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA;2.

Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersamadengan Terdakwa maka adalah tepat, arif, adil, dan bijaksana apabila keduabarang bukti tersebut dikembalikan kepada Dian Purnama;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN TglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Anak:Nama Lengkap : ALAM YASYA ILMANULLAH Bin SAHIRIN.Tempat lahir : Tegal.Umur / tanggal lahir :17 tahun / 26 April 2000.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.Tempat tinggal : JI. Nakula Rt.008 Rw.006 Kel.SlerokKec.

berkonflik denganhukum, maka segala ketentuan dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak harus dipenuhi dalam pemeriksaan di persidangan dan haltersebut telah pula dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama ini telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Ad.2.

Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap Anak, dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinyadisebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)dan pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak,dengan mempertimbangkan UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupapidana sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan di bawah ini;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN TglMenimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan)butir tablet kKemasan warna silver bertuliskan ZENITH PHARMACEUTICALSbergambar PANDA, 1 (satu) buah tas tangan kecil merk Pollo, dan Uang TunaiRp.490.000, (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), akan

Anak, serta peraturanperaturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:1.

Anak;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena masihdibutuhkan dalam penyelesaian perkara pidana atas nama Feri bin Ahmad,maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara pidana atas nama Feri bin Ahmad;Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untukdikenakan/dijatunkan terhadap Anak, apakah berupa pidana atau tindakan,maka berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim mempertimbangkan halhal sebagai

Ketentuanketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaansanksi bagi Anak pelaku tindak pidana, antara lain ancaman pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4, ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,dan ketentuan mengenai sanksi bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal69, Pasal 71, Pasal 79, serta Pasal 81 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;4. Tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu Ssupaya Anak dijatuhi pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;5.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan PembimbingKemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan serta pendapatPembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang merekomendasikanagar Anak dijatuhi pidana peringatan yang dimaksud Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;7.

serta tidak tepat dijatunkan kepada Anak dandemikian juga pidana peringatan sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan adalah tidak tepat dijatuhkan kepada Anak, makaberdasarkan bahanbahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikansebelumnya, Hakim menilai pidana yang tepat dijatunkan kepada Anakadalah pidana yang berupa pelayanan masyarakat yang dimaksud Pasal 71ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa karena

Anak serta semua peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

sedangkan permohonan banding PenuntutUmum diajukan tanggal 16 Agustus 2017 ;sehingga dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sertadengan cara cara yang sudah ditentukan dalam Undangundang, olehkarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangandengan alasan: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak , dimana anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkanketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SistimPeradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan mengingat anakHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUSANAK/2017/PT.BJMNorhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlahtidak tepat jika

Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada pelakutindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang laintidak turut melakukan tindak pidana tersebut.Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut umum tersebut terdakwa anak tidak mengajukan kontra memoribanding.Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yangmenyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , dimana anak hanya

Anak menyebutkan bahwa anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang ini.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7layat (1) huruf b UU Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya pidana pembinaandi luar lembaga sedangkan di dalam penjelasan Undang undang tersebutmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa , intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

Anak; UndangUndang lainnya khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Hulu Sungai Selatan, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus2017 Nomor: 9/Pid.Sus,An/2017/PN.Kgn yang dimohonkan bandingtersebut .

PUTUSANNomor 37/Pid.SusAnak/2018/PT.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana anak padaPengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Anak :Nama : AnakTempat Lahir : MedanUmur/ Tanggal Lahir :17 tahun/ 16 September 2001Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli SerdangAgama : IslamPekerjaan : Tidak adaAnak ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Anak ;Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut umum dengansurat tuntutan No.

UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam surat dakwaanSubsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama anak dalam masa penangkapan danpenahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabushabu dengan berat brutto 2,94(dua koma sembilan puluh empat) gram ; 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;Dipergunakan dalam perkara lain an. anak ;4.

Ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh klien yakni pasal 127 KUHPdengan demikian memenuhi kreteria jenis tindak pidana yang wajibdinyatakan diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a UUNo.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ;b.

Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikianpermasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakanpengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurufb UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;c. Usia Klien masih 17 Tahun dan tergolonfg masih anakanak dan padasaat ini orang tua klien masih mampu membina dan mendidik klien ;d.