Dengan demikian 3 hal tersebutmenjadi kriteria bahwa indiidu telah mengalami gangguan atau perilakuyang MenyiMPanQ; nnn n ene n nn nnn nnn nnn nnn enebahwa yang menjadi rujukan dari 3 kriteria perilaku menyimpang tersebutadalah di Indonesia saat yang digunakan sebagai pedomanpenggolongan gangguan jiwa yaitu PPDGJ 3 (Pedoman PenggolonganDiagnosis Gangguan Jiwa) yang merupakan translasi ICD 10(International Clasifikation Desease) terbitan WHO yang kemudian padaterbitan ITA Amerika sebagai pedoman adalah

Penilaian terhadapkompetensi seseorang bisa dilihat dari kemampuan dari hasil pekerjaantanpa ada keluhan sehingga terselesaikan dengan baik;bahwa pada awalnya dalam buku pedoman gangguan jiwa yaitu DSM(Diagnostic Statistik Mental Disorder) terbitan tahun 2013 dan ICD10terbitan tahun 1980an (International Clasification Desease) bahwahomoseksual digolongkan dalam bentuk gangguan jiwa.

penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan juga bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

atau tidak menjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atauHalaman 18 dari 146 halaman, Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdikepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan juga bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan juga bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan juga bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

) tahun;Bahwa kemudian oleh Panitia Seleksi Terobuka Jabatan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Aceh Tamiang yang dibentuk oleh Bupati Aceh Tamiang,melalui pengumuman Nomor: PanselJPT/25/2020 tanggal 6 November2020, dengan alasan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2020 tentangPelaksanaan Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif diLingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan KesehatanMasyarakat Corona Virus Desease

Bukti P16Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentangPelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbukadan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam KondisiKedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019(Covid19), tanggal 22 April 2020.

Melaksanakan tugas dalam mengoperasionalkan aplikasi desamelawan corona virus desease 2019 (Edmc19) Tahun 2020.c. Melaksanakan tugas dalam menyusun' rencana kerjapemerintah desa (RKPDesa) tahun 2021.d.

Clin Path, Surat Persetujuan Pasien Pulangyang ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien dan dokter visit/doktermenangani, kwitansi biaya perawatan ditandatangani oleh Petugas Kasir,Kartu BPJS Peserta, Rujukan dari Puskesmas jika diperlukan, SuratElegibilitas Peserta RSUD Batu Bara, selanjutnya saya mencocokandiagnosa tersebut ke buku ICD10 (Internastional Clasifikasi Desease)dan saksi serahkan berkas rekam medis ke pihak Verifikator BPJS yangada di rumah sakit, rekam medis tersebut diperiksa oleh

dibuat Surat Pengantartandatangan Direktur, berkas rekam medis tersebut difotocopy dan dalamwaktu kurang lebih satu minggu setelah penyerahan FPK dan SuratPengantar serta fotocopy berkas rekam medis saksi bawa ke KantorCabang BPJS Tanjung Balai;Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya namun setahu sayaFPK tersebut sebagai dasar untuk pembayaran klaim;Bahwa sebagai Coder saksi mencocokan diagnosa penyakit pasiensesuai berkas rekam medis dicocokan dengan buku ICD10(Internastional Clasifikasi Desease

Melaksanakan tugas dalam mengoperasionalkanaplikasi desa melawan corona virus desease 2019 (Edmc19) Tahun 2020.C. Melaksanakan tugas dalam menyusun rencana kerjapemerintah desa (RKPDesa) tahun 2021.d.

TUTY SPKJ; Bahwa saksi adalah DR di Rumah Sakit Colombia ; Bahwa saksi menangani pasien Muhammad Nasir sejak 8 Mei 2017 Bahwa jika pasien sudah diberi obat tidak bisa sembuh total dansuatu waktu akan kambuh lagi ; Bahwa nalarnya tidak ada dan real nya hilang ; Bahwa jika ada pasien yang datang ke Dokter penyakit jiwa ia akandilakukan diagnose secara amerika dan secara internasional; Bahwa System di Rumah Sakit Colombia adalah ICD xX( International Classifivcation of Desease X) yang digunakan unyukmendiagniosa

Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020 dan denganmemperhatikan tingkat penyebaran Corona Virus Desease 2019(Covid19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu kewaktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebihbesar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dankesejahteraan masyarakat berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 6huruf a dan b Juncto Pasal 7 ayat (1) Juncto Pasal 10 ayat (1)Juncto Pasal 11 Juncto Pasal

Clin Path, Surat Persetujuan Pasien Pulangyang ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien dan dokter visit/doktermenangani, kwitansi biaya perawatan ditandatangani oleh Petugas Kasir,Kartu BPJS Peserta, Rujukan dari Puskesmas jika diperlukan, SuratElegibilitas Peserta RSUD Batu Bara, selanjutnya saya mencocokandiagnosa tersebut ke buku ICD10 (Internastional Clasifikasi Desease)dan saksi serahkan berkas rekam medis ke pihak Verifikator BPJS yangada di rumah sakit, rekam medis tersebut diperiksa oleh

Pid.SusTPK/2020/PN Mdntandatangan Direktur, berkas rekam medis tersebut difotocopy dan dalamwaktu kurang lebih satu minggu setelah penyerahan FPK dan SuratPengantar serta fotocopy berkas rekam medis saksi bawa ke KantorCabang BPJS Tanjung Balai;Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya namun setahu sayaFPK tersebut sebagai dasar untuk pembayaran klaim;Bahwa sebagai Coder saksi mencocokan diagnosa penyakit pasiensesuai berkas rekam medis dicocokan dengan buku ICD10(Internastional Clasifikasi Desease

Clin Path, Surat Persetujuan Pasien Pulang yangditandatangani oleh pasien/keluarga pasien dan dokter visit/doktermenangani, kwitansi biaya perawatan ditandatangani oleh Petugas Kasir,Kartu BPJS Peserta, Rujukan dari Puskesmas jika diperlukan, SuratElegibilitas Peserta RSUD Batu Bara, selanjutnya saya mencocokandiagnosa tersebut ke buku ICD10 (Internastional Clasifikasi Desease)dan saksi serahkan berkas rekam medis ke pihak Verifikator BPJS yangada di rumah sakit, rekam medis tersebut diperiksa oleh

dibuat Surat Pengantartandatangan Direktur, berkas rekam medis tersebut difotocopy dan dalamwaktu kurang lebih satu minggu setelah penyerahan FPK dan SuratPengantar serta fotocopy berkas rekam medis saksi bawa ke KantorCabang BPJS Tanjung Balai;Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya namun setahu sayaFPK tersebut sebagai dasar untuk pembayaran klaim;Bahwa sebagai Coder saksi mencocokan diagnosa penyakit pasiensesuai berkas rekam medis dicocokan dengan buku ICD10(Internastional Clasifikasi Desease

jumlah yang akan diberikan maka hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk meletakkanSita jaminan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai rekonpensitidak menunjukkan indikasi Tergugat akan memindahtangankan obyek, selianitu hakim juga perlu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama MasaPencegahan Penyebaran Corona Virus Desease

PKPUdiakibatkan kondisi pandemic covid19 yang sangat berdampak di bidangproperti termasuk tidak terbatas memberikan dampak bagi Termohon PKPUtersebut di atas adalah patut dan beraiasan hukum mengingat pandemiccovid19 merupakan bencana nonalam yang telah ditetapkan olehPemerintah menjadi Bencana Nasional yang menimbulkan implikasi aspeksosial ekonomi yang iuas di Indonesia sesuai dengan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Penetapan BencanaNonalam Penyebaran Corona Virus Desease

Clin Path, Surat Persetujuan Pasien Pulang yangditandatangani oleh pasien/keluarga pasien dan dokter visit/doktermenangani, kwitansi biaya perawatan ditandatangani oleh Petugas Kasir,Kartu BPJS Peserta, Rujukan dari Puskesmas jika diperlukan, SuratElegibilitas Peserta RSUD Batu Bara, selanjutnya saya mencocokandiagnosa tersebut ke buku ICD10 (Internastional Clasifikasi Desease)dan saksi serahkan berkas rekam medis ke pihak Verifikator BPJS yangada di rumah sakit, rekam medis tersebut diperiksa oleh

dibuat Surat Pengantartandatangan Direktur, berkas rekam medis tersebut difotocopy dan dalamwaktu kurang lebih satu minggu setelah penyerahan FPK dan SuratPengantar serta fotocopy berkas rekam medis saksi bawa ke KantorCabang BPJS Tanjung Balai;Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya namun setahu sayaFPK tersebut sebagai dasar untuk pembayaran klaim;Bahwa sebagai Coder saksi mencocokan diagnosa penyakit pasiensesuai berkas rekam medis dicocokan dengan buku ICD10(Internastional Clasifikasi Desease

PPGDJ Ill tidak mengenal istilahpenyakit jiwa (mental illness/mental desease);Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan ahli dalampersidangan yaitu dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp. KJ, yangmenerangkan :1.

dan/ataukolusi; danHuruf h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa sajadari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;dan juga itu bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa sajadari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;dan juga itu bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggalHalaman 17 dari 132 halaman, Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa sajadari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalamrangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID19) pada huruf Eangka

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan juga itu bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019(COVID19) pada huruf E angka 6 bahwa para pihak yang terlibat dalampengadaan ini wajib

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalamrangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID19) pada huruf Eangka 6 bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhietika

atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atauHalaman 22 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdikepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalamrangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID19) pada huruf Eangka 6

dan/ataukolusi; danHuruf h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa sajadari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;dan juga itu bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa sajadari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;dan juga itu bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggalHalaman 17 dari 132 halaman, Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease

Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa sajadari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalamrangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID19) pada huruf Eangka

Bahwa pada bulan April 2020 usaha Penggugat merosot, akibat adanyaWabah Corona desease (Covid 19), dan Pembayaran cicilan penggugatmenunggak,3.

daripenggunaan surat rapid test SARSCoV2 antigen negatif palsu tersebut yaituuntuk mengelabui (menyesatkan) petugas di pos pemeriksaan COVID19 diGilimanuk;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidanganketujuh surat keterangan yang dibuat Saksi ROBI HAFID HINDAWAN yangkemudian digunakan Terdakwa ADI SUJARWO untuk melewati pos pemeriksaanCOVID19 di Gilimanuk adalah surat keterangan Rapid Tes SARSCoV2 yangmenerangkan mengenai keadaan kesehatan seseorang terbebas dari penyakitCorona Virus Desease

DpsVirus Desease 2019 (Covid19) di Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tandaP18.Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas,Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi NicodemusDanang Widi dan saksi Michael Brian Wildblood, yang dalam persidangan telahmemberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;1.