Ditemukan 11399 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0558/Pdt.P/2018/PA.Pdg Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
, didasarkan ketentuan Kompilasi HukumIslam Pasal 7 angka (3) huruf (e);Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telahmengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam dudukperkaranya;Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudahdewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formilsebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 telah telah salingbersesuaian anatara satu sama lai dan telah korelasi
Register : 17-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA DEMAK Nomor 113/Pdt.P/2018/PA.Dmk Tanggal 15 Januari 2019 — PEMOHON
80 — 18
80 — 18
namasebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON binti NurRohmad diubah dengan nama PEMOHONN binti Nur Rohmad untukpengurusan Akta Kelahiran anak berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan(2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, makaperkara iniadalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 B/PK/PJK/2018 Tanggal 15 Februari 2018 — PD. BARAMARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo telah dilakukan Uji Bukti olehpara pihak dan didukung dengan Laporan Keuangan yang memadaiyang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus sertadiberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo,karena Pemohon Banding sekarang Permohon PeninjauanKembali dengan mengajukan putusan badan peradilan yang telahBerkekuatan Hukum Tetap (BHT) tidak memiliki korelasi
Register : 27-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 21-11-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 184/Pdt.P/2015/PA.Kbm Tanggal 16 Nopember 2015 — Pemohon
15 — 1
15 — 1
sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi
Register : 28-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANESTA LASTYA, SH
Terdakwa:
BACHRUDIN als UDIN CAPLANG
62 — 19
ANESTA LASTYA, SH
Terdakwa:
BACHRUDIN als UDIN CAPLANG
62 — 19
Terdakwa telahmemenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akanapa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dipersidangan pula, temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteriaobyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektualyang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untukmemahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkandipersidangan dalam korelasi
Terdakwa telahmemenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akanapa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap. dipersidangan pula, temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteriaobyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektualyang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untukmemahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkandipersidangan dalam korelasi
Register : 07-02-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PT KENDARI Nomor 13/PDT/2012/PT.SULTRA Tanggal 2 April 2012 — - Drs. H. LA IDU. B., sebagai Pembanding
Lawan :
- WA UNTU DAWUDU. sebagai Terbanding
17 — 12
17 — 12
Bahwa menjadi pertimbangan pula korelasi keterangansaksi satu dengan saksi yang lain.Menimbang, bahwa mengenai keberatan pada angka 4memori banding pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah obyeksengketa merupakan dengan tanah milik penggugat yang adadisebelah barat yang seluruhnya adalah seluas kurang lebih495 m2 dan yang disengketakan hanya 232 m2 adalah sejakdahulu hingga saat ini baik tanah yang ada disebelah baratataupun tanah obyek sengketa pajaknya yang masih tetapdibayar oleh penggugat/pembanding
Register : 05-07-2013 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 26-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52895/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 3 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
121 — 23
121 — 23
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkanberdasarkan sistem klasifikasi barang.Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan peraturan menteri.bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alaskaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan groundsurface, diklasifikasi pada bab 6401;bahwa berdasarkan Tabel Korelasi
Register : 15-05-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA DEMAK Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Dmk Tanggal 25 Juli 2018 — PEMOHON
69 — 13
69 — 13
tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor298/52/VIII/1998 tertanggal 3 Agustus 1998, tertulis PEMOHONN di ubahmenjadi nama PEMOHON untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak berdasarkanketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007, maka perkara ini adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, maka MajelisHakim berpendapat perubahan nama masih ada korelasi
Register : 13-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 2 Mei 2016 — Pemohon
13 — 7
13 — 7
Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama tersebut dalam rangkauntuk mengurus pembuatan paspor keberangkatan Haji Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwasejak kecil yang juga tercatat di dalam KTP dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohontercatat dengan nama Purwadi Bin Dulah Mukson,Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada korelasi
Register : 13-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Kbm Tanggal 5 Mei 2015 — Pemohon
7 — 0
7 — 0
sesuai dengan6pasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut, maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi
Register : 17-04-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51808/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 8 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
108 — 27
108 — 27
.64.016401.10.00.006401.92.00.006401.99.00.00bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alaskaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan groundsurface, diklasifikasi pada bab 6401;bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Harmonized System dan ExplanatoryNotes to The HS, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Harmonized Systemdalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengannegara lain;bahwa berdasarkan Tabel Korelasi
Register : 02-07-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTA JAKARTA Nomor 69/Pdt.G/2014/PTAJK Tanggal 21 Agustus 2014 — PEMBANDING VS TERBANDING
50 — 15
50 — 15
menyampaikan buktibukti lainnya dalam bentukfotocopy angsuran pembayaran yang telah dicocokan dengan aslinya (P8a, P8b)yang semuanya mencantumkan nomor kontrak 12825062**PK001 tanggal 10September 2012, sebagai tercantum dalam bukti (P6), sehingga dinilai telahmemenuhi syarat formil dan matriil pembuktian;Menimbang, bahwa lebih lanjut ternyata dalam bukti (P8c) dalam bentukSlip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dalam kolom berita tercantumpelunasan kontrak 12825062**001, ini berarti menunjukan adanya korelasi
Register : 05-03-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 48/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 19 April 2013 — 1. KEPALA DESA CANGKRING, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK. 2. SUYIGNO vs FACHRIANOOR
34 — 16
34 — 16
Bahwa dalil gugatan yang diajukan olehPenggugat jika dicermati dengan sungguhsungguh antara posita dengan petitum tidakada hubungan / korelasi sama sekali sehinggagugatan menjadi kabur (obscur libel)kareena wea. Subtansi posita pada angka 1 = sampaidengan 5 yang dipersoalkan adalahtindakan dan peran panitia pengangkatanPerangkat Desa, Desa Cangkring Kecamatanb.
Sedangkan subtansi posita angka 6 dan 7tibatiba muncul peran Kepala Desa karenamenerbitkan keputusan Nomor 141/07/2012tanggal 23 Mei 2012 ( obyek sengketa )yang diposisikan sebagai Tergugat dalamperkara aquo dan diminta untuk mencabutKeputusan tersebut ; Dalam obyek sengketa (keputusan Nomor141/07/2012 tanggal 23 Mei 2012) tidakmenyebut nama Penggugat sehingga antaraPenggugat dengan Tergugat dalam obyeksengketa tidak ada hubungan hukum apapun( tidak ada korelasi) ;.
Register : 06-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 75/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 9 Juni 2015 — TRI SASONO;KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
89 — 47
89 — 47
Zahirrudin ;Mansyur Nasution ;Iman Nugroho Soeko ;Direktur : Ony Febriarto R ;Direktur : Adi Setianto ;Direktur : Sulis Usdoko ;Direktur : Sis Apik Wijayanto ;18.Bahwa Sukardi Rinakit tidak berlatar belakang pendidikan yangmempunyai korelasi dengan bidang usaha utama PT.
Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT16Coerniadi mempunyai korelasi dengan bidang usaha utama PT. BankTabungan Negara ( Persero ) Tbk yakni sector jasa keuangan ;24. Bahwa tidak jelas kapan apakah dilakukan proses Uji Kepatutan dankelayakan terhadap Sukardi Rinakit Kamaruddin Sjam, Lucky Fathul AzizH, Agung Kuswandono, Catherinawati Hadiman, Arie Coerniadi untukmenjadi Komisaris PT. Bank Tabungan Negara ( Persero )Tbk ;25. Bahwa tidak jelas juga apakah terhadap Maryono, Irman A.
Register : 07-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 69/Pdt.P/2015/PA.Kbm Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon
8 — 0
8 — 0
tercatat dengan nama xxxxxxxxx, dan karena terjadikesalahan pengetikan, maka nama Pemohon berubah dengan nama baru yaituXXXXXXXXX yang selanjutnya menjadi nama panggilan seharihari bahkan telahdicantumkan dalam KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon, hal tesebutjuga sudah diketahui oleh khalayak disekitar tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi
Register : 02-11-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA PASURUAN Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Pas Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
Bukti mana didalamnya mencanumkan pertelaan nama Pemohon I NAMA BENAR PEMOHON 1dan pemohon IT NAMA BENAR PEMOHON 2, oleh karena itu menjadi bukti yangsempuma dan mengikat;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Pemohon I dan PemohonII salng mempunyai korelasi dan bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu dapatdipakai bukti dalam pembuktian perkara ini;Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada peristiwa konkrit yang telahdipertimbangkan dengan buktibukti surat dan saksi, maka telah dapat dikonstatirmenjadi
Register : 04-03-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51804/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 8 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 22
113 — 22
sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, Sandal yang merupakan alaskaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan groundsurface, diklasifikasi pada bab 6401;bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Harmonized System dan ExplanatoryNotes to The HS, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Harmonized Systemdalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengannegara lain;64.016401.10.00.006401.92.00.006401.99.00.00bahwa berdasarkan Tabel Korelasi
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu lebih mengedepankan asaskebenaran materiil karena Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak memberikan dokumen pendukung dan tidakmemiliki korelasi
Putus : 02-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609/B/PK/PJK/2011 Tanggal 2 April 2013 — YAYASAN KARYA BHAKTI RUKUN IBU AMPERA PEMBANGUNAN (YKBRP)/RESTORAN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
253 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
253 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kep 16/PJ.6/1998 tertanggal 30 Desember 1998 yang intinya bahwa perairan seluas21.525 m* nilai jualnya ditentukan dengan dasar korelasi garis ke samping denganklarifikasi objek pajak permukaan bumi berupa tanah disekitarnya (lampiran VbKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember1998);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2011Nomor : 28827/PP/M.II/18/2011 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Menolak permohonan banding
Areal perairan untukkepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf, serta tempat rekreasi adalahsebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesampingdengan klasifikasi nilai jual Objek Pajak peruntukan bumi berupa tanahsekitarnya .Bahwa dengan demikian areal Restaurant Pulau Dua sebagai sarana rekreasitermasuk dalam objek pajak khusus sesuai dengan ketentuan Pasal angka 11Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep16/PJ/1998 tanggal 30Desember 1998.Bahwa untuk konsistensi
Register : 04-12-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 158/PDT/2019/PT SMR Tanggal 31 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya Diwakili Oleh : Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya
Terbanding/Tergugat : Zulfikar
184 — 97
Terbanding/Tergugat : Zulfikar
184 — 97
dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh undangundang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukanmemori banding yang pada pokoknya sbb:Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT SMRDALAM POKOK PERKARA:1.Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri TanjungRedeb Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tnr, karena dalam pertimbangan Majelis Hakimmengatakan tidak ada korelasi
pendukung bahwa telah terjadi perjanjianhibah yang diperjelas dengan adanya sket lahan, karena pada sket terdapatpenjelasan luasan lahan tanah, letak dan luasannya yang dilepas dengan luasantanah yang dihibahkan oleh Terbanding semula Tergugat yang disetujui danditanda tangani oleh Terbanding semula Tergugat dan juga disaksikan MajelisHakim pada waktu sidang setempat (waktu pemeriksaan objek perkara setempat);Pembanding semula Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tdak adanya korelasi
Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Redeb dalam putusannya sudah sangat tepat karena tidak dapatmendudukkan Tergugat (Terbanding) dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakimberpendapat jikalau terhadap dalildalil bantahan dalam hal hubungan antaraPenggugat dan Tergugat serta bukti bukti surat yang diajukan, tidaklan perludipertimbangkan karena tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum denganesensi dari gugatan Penggugat (Pembanding) sehinggah halhal tersebut
Banding dapatmenyetujui Karena sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam tingkat banding, sehingga olehkarenanya eksepsi ini dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa seperti tersebut dalam pertimbangan hukum putusanPengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tnr tanggal 22Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa antara Penggugat danTergugat tidak ada korelasi