Tidak mempunyai izin industri sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan;c. Tidak mengikuti aturan tata usaha kayu sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;5. Pemohon selaku Pengurus CV.

Ahli juga menerangkan Nota kayu yang menyertai mobiltruk bukanlah keterangan sahnya hasil hutan dan nota angkuttersebut tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri LHK Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.Termohon II juga telah memanggil dan memeriksa keteranganAhli Sdr. Edi Yunara, sebagaimana dalam keteranganHalaman 21 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2020/P N Lgsmenyatakan bahwa Sadr.

Bahwa Termohon II dengan itikad baik dan patuh terhadap putusanPraperadilan dan justru Permohon Richo Irawan yang tidak bersediamelaksanakan putusan Praperadilan setelah tiga kali dilakukanundangan pelaksanaan putusan pengadilan.Bahwa setelah putusan dibacakan dan diterima oleh Termohon Il,selanjutnya Termohon II mengirimkan surat nomor:S.92/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/6/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yangditerima langsung olehSdr.

Surat Kepala BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KehutananWilayah Sumatera Nomor: S.92/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/6/2020 Tanggal24 Juni 2020, diberi tanda T.II.12;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An.

/7/2020 tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda T.II.30;Fotokopi Bukti Tanda Terima Penyampaian Surat Kepala BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KehutananWilayah Sumatera Nomor: S.97/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/7/2020 Tanggal 7Juli 2020, diberi tanda T.II.31;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda T.II.32;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) An.

. : 188.45/13/KUM/2011tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batola No.188.45/01/KUM/2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.Batola TA 2010 tanggal 18 Januari 2011.2 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/329/KUM/2011tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

. : 188.45/329/KUM/2012tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2013tanggal 31 Desember 2012.4 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/5/KUM/2014tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

Pembukuan BPKAD tanggal 31 Juni2014.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/64/KUM/2011 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2011 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 11Pebruari 2011.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/87/KUM/2012 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2012 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 17Pebruari 2012.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/27/KUM/2013 tentangPenetapan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk PengadaanPupuk Bersubsidi

/2011tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batola No.188.45/01/KUM/2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

Pembukuan BPKAD tanggal 31 Juni 2014.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/64/KUM/2011 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2011 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 11 Pebruari2011.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/87/KUM/2012 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2012 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 17 Pebruari2012.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/27/KUM/2013 tentangPenetapan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan PupukBersubsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dalam Pasal 8dinyatakan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis.2. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, persyaratanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,meliputi:a.

P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 menyatakanbahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkanpermohonan.5. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, PermohonanTim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:a.

P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016.10.Dengan belum lengkapnya persyaratan administrasi dan teknis yangdiajukan oleh Pemohon untuk memperoleh Pelepasan Kawasan Hutansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.51/Menlh/Sekjen/KUM.1/2016 tentang Tata CaraPelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak dapatdijadikan acuan untuk memproses permohonan Pemohon untukmemperoleh pelepasan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

I.Nomor : P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 secara substansi.

Bahwa satwa liar Burung Rangkong Badak/Enggang Cula (BucerosRhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar pada nomor urut245 lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018 tentang perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40ayat

yakni Buceros Rhinocerosartinya Enggang Cula atau Rangkong Badak dengan ciri khas paruhnyaberwarna kuning berpangkal merah, di atas paruh terdapat Balung besarberwarna sama, dengan bentuk silinder melengkung ke atas, dan benar jenisHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Strburung dimaksud adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkanPeraturan PerundangUndangan; Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum

.1/8/2018,tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/RangkongBadak (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan beradadalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut; Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam statuskonservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN dan Appendix Il;menurut CITES; Bahwa

nyawa, menurut AdamChazawi menjelaskan membunuh adalah berupa penyerangan terhadap nyawaorang lain atau dalam hal ini merupakan satwa liar yang dilindung;Menimbang, bahwa Satwa yang dilindungi merupakan Satwa liar yangsecara Peraturan Perundang Perundangan harus dilindungi dikarenakanSatwa tersebut dalam bahaya kepunahan atau populasinya sudah jarang, sertajenis jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MenLHK/Sekjen/Kum

,Jabatan Kepala Biro WHukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor KS.59/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 31Mei 2019;Pemohon Kasasi IV:Lawanl. PT. MULYAKARYA JAYACO, tempat kedudukan diJalan Thamrin, Nomor 3 BC, Medan, yang diwakili olehJusuf Abdul Gani, jabatan Direktur Utama;Termohon Kasasi I:ll. PT.

tersebut dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telahkeliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa dalam proses permohonan perpanjangan IUPHHKHA yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapipersyaratan permohonannya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) danPasal 1/7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.32/MENLHK/SE TJen/KUM

Putusan Nomor 484 K/TUN/2020Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJen/KUM. 1/7/2018, melalui Surat Peringatan I, II dan III; Bahwa Penggugat tidak pernah melengkapi persyaratan perpanjanganIUPHHKHA sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa a quo telahsesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf b dan ayat (5)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.28/MENLHK/SE TJen/KUM. 1/7/2018;Menimbang, bahwa

Bin Thabrani RAberdasarkan ketentuan umum dalam UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekositemnya juncto Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwajuncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar juncto PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

merupakan satwasatwa yang olehpemerintah melalui PP No. 7 tahun 1999 ditetapkan sebagai satwa yangdilindungi yang telah memenuhi kriteria antara lain:(a) Mempunyai populasi yang kecil;(b) Adanya penurunan yang tajam jumlah individu di alam;(c) Daerah penyebarannya terbatas/endemic;Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi Ahli menjelaskanbahwa burung yang diangkut oleh Terdakwa terdapat beberapa burung yangtermasuk satwa liar yang dilindungi dalam Permen LHK Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295;* cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor urut 297;

/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.45 WIB Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.3.Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

O07 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam surat dakwaan tunggal..

Pasal 40 ayat (2) tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHKNo. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi;Bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 /MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1

Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Unsur Setiap orang;2.

Pasal 40 Ayat (2) tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen) mengacu pada

Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHkK) tanpa ada pembatasan jenis kayu baik dariHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm2.kelompok jenis kayu Meranti, kelompok Rimba Campuran maupunkelompok kayu Indah dan kelompok kayu Indah II;Bahwa dokumen angkutan hasil hutan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasilhutan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam BAB IIIPENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1999

Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Hidup berupa 1 (Satu) Ekor Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), 1(Satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua Galerita), 1 (Satu) Ekor BurungKaka Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan (Eclectus Roratus), 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina (EclectusRoratus) yang mana Jjenisjenis hewan atau satwa tersebut merupakan Jjenissatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam

(IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkankembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas TarbiyahIAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum.

(IlV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan danmengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepalapada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan AngkaKredit sebanyak 670 kum.

(IV/b) darijabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsionalsebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha SaifuddinJambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum;Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR B.1V/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentangpemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 1992031003 Pembina TK.

(IV/b) darijabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsionalsebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha SaifuddinJambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor : B.IV8/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentangpemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 1992031003 Pembina TK.

(IV/o) dari jabatan sebagai Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan danmengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala padaFakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kreditsebanyak 670 kum ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ;5.

Kemudian tulangtulang harimau tersebutsekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah prosesHal. 5 dari 27halamanPutusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkmtersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimautersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepoblikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan WHidup dan Kehutanan~ Repoblik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae(Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.werccee= Perbuatan terdakwa UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRIdi ancam Pidana sebagaimana diatur dalam

Sumatera merupakan jenisharimau yang dilindungi yangdisebabkan kan karena populasinya yang kritis atau dengan kata lain tidaklama lagi akan punah, di mana Perauran Perundangundangan RI yangmengatur mengenai jenis satwa yang dilindungi adalah PeraturanPemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa,yng mana lampiran PP tersebut yang menerangkan bahwa HarimauSumatera masuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi telah dicabut dandigantikan dengan Permen LHK NomorP.29/MenLHK/Setjen/Kum

./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK tersebut tercantum bahwaHarimau Sumatera masuk kedalam Jenis satwa yang dilindungi dan masukdalam kelompok satwa Felidae (Carnivora).Beberapa lembaga Internasional telah menerbitkan penetapan sehubungandengan kritisnya populasi harimau Sumatera antara lain :a.

./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yangdilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa

Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijindokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);Menimbang, bahwa atas

.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja,terhadap perbuatan yang di larang berupa, memiliki dan memelihara, satwayang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor burung Nuri BayanMenimbang, bahwa perbuatan kesengajaan terdakwa

Jawaban dari Kepala Biro Hukum diberikan kepadaPenggugat melalui surat nomor S.72/ROKUM/PP.1/KUM.1/112019 tanggal29 Januari 2019 Hal: Keberatan atas pengenaan PNBPPKH a.n.

Bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat terkait pembayaran PNBPtahun 2016 s/d 2018 sebagaimana surat Penggugat Nomor004/BS/Jkt/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan Nomor014/BS/JKT/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 sudah Tergugat jawabmelalui:1) Surat Kepala Biro Hukum Nomor S.72/Rokum/PP.1/Kum.1/ 1/2019tanggal 29 Januari 2019 hal Keberatan atas Pengenaan PNBPPKHa.n. PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 yangdiundangkan pada tanggal 14 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, diatur:(1) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir tetapipemegang izin belum menyelesaikan kewajiban reklamasi danHalaman 34 dari 58 halaman.

pakai kawasanhutan, wajid menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Tagih PNBP PKHa.n Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 35 dari 58 halaman.

(Fotokopi dariunduhan);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P50/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2016Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Buku cetak);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 jo. Permen LHK No.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan negara.

Terkait jangka waktu penggunaanDokumen SKSHH sudah tercantum dalam setiap dokumen SKSHHtermasuk alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebutdan hanya berlaku untuk sekali pengangkutan dengan satu tujuan;Bahwa kalau tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka tidak dapat dikenakansanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) PermenLHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwaPengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

Hal ini dikarenakan pemberhentian hakhak anggota DPRDKabupaten Banjar An.Muaddin di dasarkan pada Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014 yang mulaiberlaku sejak ditetapbkan pada tanggal 1 Nopember 2012 dan SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal

Sehubungan dengan hal tersebut, makapemberhentian hak protokoler dan keuangan Anggota DPRD An.Muaddinberlaku sejak ditetapbkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktuhalaman 13 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJMAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 20092014.4.

Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 dibuat dalamrangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 20092014.

Sebagai langkah pengendalian, maka dibuat SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 yang didasarkan pada KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014Bahwa berdasarkan apaapa yang telah dikemukakan diatas baik dalampokok pekara, maka Tergugat

Fotocopy sesuaidengan asli Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Banjar Masa JabatanTahun 20092014 tanggal 1Nopember 2012.7.7.7: Fotocopy sesuaidengan fotocopy Surat MenteriDalam Negeri Nomor : 160/3385/SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal :Penjelasan HakHak AnggotaDPRD yang mengundurkan diri,ditujukan kepada 1. Gubernur, 2.Bupati/Walikota di SeluruhIndonesia.

Pemanenan Hutantahun 2009, Pengawas Penguji Kayu Bulat Gergajian Jati Indonesia tahun2012, Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan tahun 2012,Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan tahun 2015, SistemInformasi Geografis Operator tahun 2013, Sistem Informasi Geografis Analistahun 2014, Operator UAV/Drone tahun 2015, SIPUHH Online (Operator) tahun2016 dan Resolusi Konflik tahun 2017;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

berupa topi, baju, celana,papan nama, tali pinggang atau sepatu serta mengatakankepada saksi Fherdi Nanda bahwa pada tanggal 26 Februari2012 saksi Fherdi Nanda akan berangkat ke Jakarta mengikutiPus Penkum; Pada tanggal 26 Februari 2012 terdakwa memberitahukanbahwa saksi Fherdi Nanda tidak jadi berangkat ke Jakartakarena seleksi yang dilakukan di Palembang dan Medan belumselesai, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saksi FherdiNanda akan merangkat ke Jakarta untuk mengikuti pendidikanPus Pen Kum

pada tanggal 02 Maret 2012;Pada tanggal 02 Maret 2012 terdakwa memberitahukan kepadasaksi Fherdi Nanda bahwa Fherdi Nanda tidak jadi berangkat keJakarta karena belum ada persetujuan dari Kejaksaan TinggiPekanbaru kemudian terdakwa meminta tanda tangan saksiFherdi Nanda pada lembaran surat yang kopnya bertuliskan PusPen Kum; Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Yuli Astikayang merupakan kakak perempuan saksi Fherdi Nandamengatakan bahwa saksi Fherdi Nanda akan berangkatmengikuti pendidikan

AbdulMutholib, SH.MH Nip. 19600137540017 yang mana didalam daftar tersebut nama Saksi tertulis pada urutan nomor13.; Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan orang tua saksibahwa saksi telah lulus dan masuk jadi Pegawai Kejaksaan Tinggi Riau; Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) set pakaian DinasKejaksaan berupa topi, baju, celana, papan nama, tali pinggang, dansepatu sambil mengatakan kepada saksi bahwa tanggal 26 Februari2012 saksi akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan PusPen Kum

saksi yang bernama Fherdi Nanda tertulis pada urutan nomor13.; e Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan anak kandungSsaksi yang bernama Fherdi Nanda telah lulus dan masuk jadi PegawaiKejaksaan Tinggi Riau; Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) set pakaian DinasKejaksaan berupa topi, baju, celana, papan nama, tali pinggang, dansepatu sambil mengatakan kepada saksi bahwa tanggal 26 Februari2012 anak kandung saksi yang bernama Fherdi Nanda akan berangkatke Jakarta untuk mengikuti pendidikan Pus Pen Kum

; Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, Fherdi Nanda (saksikorban) tidak juga berangkat ke Jakarta dan terdakwa meyakinkanFherdi Nanda (saksi korban) dan keluarga kembali denganmengatakan bahwa penyebab Fherdi Nanda (saksi korban) tidakberangkat ke Jakarta adalah dikarenakan seleksi di Palembang danMedan belum selesai dan terdakwa kembali menjanjikan FherdiNanda (saksi korban) akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 02Maret 2012 untuk mengukuti pendidikan Pus Pen Kum; Bahwa kembali pada tanggal 02

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnva terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinya dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnya terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinva dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

di Kel Kayumerah Kec Limboto Kab Gorontalotepatnya di jalan menuju kerumahnya.Bahwa Pencurian dan Penipuan yang Saksi maksud adalah terdakwa telahmerampas/mengambil sepeda motor milik BERLIANA MAKU yang saat itudikendarai oleh Saksi dengan mengatas namakan Debkolector dari salah satupembiayaan yang bertugas akan menarik Sepeda motor tersebut, akan tetapisepeda motor itu tidak dimasukan dalam perusahaan pembiayaan namunhanya digadaikan / dijual Kembali kepada seorang penampung/penadah yaituENGKI KUM

motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlihatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yangkemudian dirampas/diambil oleh Terdakwa akan tetapi TNKB (plat nornor)sudah diganti/palsu ;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dariperistiwa tersebut karena yang mengetahuinya adalah BERLIANA MAKU (lbuHalaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN LboSaksi).Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;Saksi ENGKI KUM

dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satujuta tiga ratusribu rupiah).Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadaENGKI KUM, Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) yang asli dilepasoleh Terdakwa untuk menghindari teman sesama Debtcollector lainya.Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlinatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang ditarik/diambil oleh Terdakwa daritangan REFAGIL HASAN

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahundan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulankurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;3.

Selanjutnyaberdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHKwilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersamadengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada diteluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis TumbuhanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwdan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak mengajukan

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa