Ditemukan 278 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
IR. ALIMUDDIN ANSHAR ALIAS ALIMUDDIN BIN ANSHAR
141 — 97
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
IR. ALIMUDDIN ANSHAR ALIAS ALIMUDDIN BIN ANSHAR
141 — 97
Cahaya Insani Persada dengan direktur HendrikWijaya dengan niali kontrak Rp. 8.230.000.0000, dengan waktu pelaksanaanpekerjaan 80 hari kelender sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 31Desember 2015.Bahwa setahu saksi bahwa yang melakukan perikatan kontrak pada pekerjaanpembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), ASrama Putra dan Asrama PutriMadrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Kantor WilayahKementerian Agama Prov. Sulsel tahun 2015 adalah saksi A. M.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
182 — 124
182 — 124
Tugas Meja IV (legalisasi) adalah :1.2.7mencatat dan menerima berkas dari meja Ill ;Menceklist / memeriksa kembali kelengkapan persyaratansebanyak 3 rangkap (1 rangkap asli)Memvalidasi ceklist alas hak sporadik/SKT dan sertifikat pemiliktanah atau kuasanya yang sah bagi pemilik tanah dari mejasebelumnya ;Memvalidasi ceklist tanah, luas tanah, niali bangunan dan nilaitanam tumbuh dari meja sebelumnya ;Memvalidasi ceklist surat alas hak atas sporadik/SKT dansertifikat dari meja sebelumnya ;Menanda
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 87PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 — Ir. POPO SUPARMA Bin (alm) WIGANA
112 — 34
112 — 34
Addendum , sesuai dengan surat perjanjian perubahankontrak Nomor : 325/KPACK/PUMM/X1V2012 tanggal 17Desember 2012, perpanjangan waktu selama 11 (sebelas)hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2012sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilakukanpenambahan niali pekerjaan sebesar,2.
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
193 — 360
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
193 — 360
Bahwa saksi sudah menerima fee dari peminjamanperusahaan saksi tersebut sebesar 1 % dari niali kontrak, saksi terima setelahpenandatanganan kontrak, waktu itu ditransfer lewat rekening giro:101.08.08836.0sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;Atas keterangan saksiTerdakwa tidak memberikan tanggapan ; SLAMET MARYOTO ;Bahwa saksi kenal denganterdakwa , akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dantidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi ;Bahwa dasar menjadi Panitia
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
133 — 37
133 — 37
Bank Sumut dan penyedia jasa secara jelas.Bahwa untuk pengadaan Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,bisa dibuat dalam bentuk SPK.Bahwa jika pengadaan dengan niali diatas Rp. 100.000.000, tanpa adanyakontrak hanya didasarkan SPK dan dilakukan pembayaran maka haltersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (7) dan Pasal 43 PeraturanDireksi Nomor : 003/Dir/DumLG/PBS/2011.Bahwa Pasal 46 Peraturan Direksi Nomor : 003/Dir/DumLG/PBS/201 1menyebutkan : serah terima pekerjaan apabila pekerjaan selesai
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
103 — 75
103 — 75
Bank Sumut dan penyedia jasa secara jelas.Bahwa untuk pengadaan Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,bisa dibuat dalam bentuk SPK.Bahwa jika pengadaan dengan niali diatas Rp. 100.000.000, tanoa adanyakontrak hanya didasarkan SPK dan dilakukan pembayaran maka hal tersebutbertentangan dengan Pasal 42 ayat (7) dan Pasal 43 Peraturan DireksiNomor : 003/Dir/DumLG/PBS/201 1.Bahwa Pasal 46Peraturan Direksi Nomor : 003/Dir/DumLG/PBS/2011menyebutkan : serah terima pekerjaan apabila pekerjaan selesai
Putus : 26-09-2012 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.PL Tanggal 26 September 2012 — Ir. Hi. FAHMI THALIB
73 — 16
73 — 16
., berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor:08/04.11/SPK/RO.PERLUM 1 tanggal 02 April 2007 dengan nilai kontrak Rp.63.987.000, dan Konsultan Pengawasan Tahap II Tahun Anggaran 2009 denganSurat Perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor: 70/SPMK/BAG.Perlum tanggal 11Desember 2008 dengan niali kontrak Rp. 111.815.000, dilaksanakan oleh PT.ANUGRAH AFTHA SULAWESI dimana Direkturnya adalah Terdakwa, sertaKonsultan Pengawasan Tahap III Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Perjanjian Kerja(kontrak) Nomor
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P.
-HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi.
-SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi.
-RACHMAD HIDAYAT, S.T.
-ANETA FAHRIANA, S.E.
218 — 154
218 — 154
Pembangunan jaringan listrik Desa Pantai Cabe, kecamatan SalamBabaris 185Bahwa sumber pembiayaan kegiatan pembangunan jaringan listrik tersebutadalah dari APBD kabupaten Tapin tahun anggaran 2009 dengan niali sekitar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Bahwa pada proyek pembangunan jaringan listrik tersebut, Saksi ditunjuksebagai salah seorang panitia pengadaan barang dan jasa dalam proyek tersebut,yaitu sebagai anggota;Bahwa dasar penunjukan Terdakwa sebagai anggota panitia lelang pengadaanbarang
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
118 — 37
118 — 37
Beli setelahdiskon) ;e Bahwa terdapat kerugian kKeuangan negara/daera, jumlah kerugian keuanganNegara sebesar Rp,2.430.000.206,00.419Bahwa Kerugian Keuangan Negara dapat dihitung / dirinci sebagai berikut :Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR 1279/PW10/5/2012, tanggal 22Februari2012 dengan rincian sebagai berikut : No /Uraian Rincian (Rp) Kerugian KKN(Rp)(1) Nila Pembayaran sesuai SP2D 7.964.252.000,00(2) Pajak Pertambahan Niali
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
131 — 36
131 — 36
Beli setelahdiskon) ;e Bahwa terdapat kerugian kKeuangan negara/daera, jumlah kerugian keuanganNegara sebesar Rp,2.430.000.206,00.398Bahwa Kerugian Keuangan Negara dapat dihitung / dirinci sebagai berikut :Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR 1279/PW10/5/2012, tanggal 22Februari2012 dengan rincian sebagai berikut : No /Uraian Rincian (Rp) Kerugian KKN(Rp)(1) Nila Pembayaran sesuai SP2D 7.964.252.000,00(2) Pajak Pertambahan Niali
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
133 — 21
133 — 21
sudah dibuat disitu sudah kelihatan berapa besar pajaknyadan pasal berapa yang dikenakan kepada Wajib Pajak;Bahwa pada saat SSP sudah keluar harusnya nilai pajak sudah keluar;Bahwa dengan adanya SSP itu nilai Pajak yang mau dibayar itu sudah keluar;Bahwa waktu itu nilai pajaknya sebesar + Rp. 1.000.000.000,, yang dibagi 3supaya meringankan Wajib Pajak untuk pembayarannya;Bahwa SSP itu saksi buatkan sebelum Terdkwa diamankan atau ditangkappolisi;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan niali
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
203 — 144
203 — 144
daerah.Bahwa Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 pasal 11 penggunaanggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:a. menetapkan rencana rencana umum pengadaan;b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang divebsite K/L/DIL.c. menetapkan PPK;d. menetapkan Pejabat Pengadaan;e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;f. menetapkan:1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsunguntuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadengan niali
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
247 — 152
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
247 — 152
yang selanjutnya saksiFIKRYANTO DJIBU mengundang para Ketua Kelompok Tani yang mendapatkanbantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa danperlengkapannya yaitu kerumah saksi FIKRYANTO DJIBU, selanjutnya saksimenyampaikan agar dalam pekerjaan tersebut terdapat keseragaman maka pekerjaanpengeboran, dan pengadaan pipa dan perlengkapnnya saksi FIKRYANTO DJIBU yangmengerjakan, selanjutnya atas pekerjaan pengeboran dan pengadaan pipa dan slangdan kusen yang dikerjakan saksi dengan niali
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
757 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
757 — 1711
Batasan niali merupakan nilai estimasiyang berarti biaya yang harus yang dikeluarkan oleh DP Pertamina.Untuk jasa kustodian dan perantara efek tidak dilakukan berdasarkannilai transaksi. Jasa Kustodian dan Perantara Efek dievaluasi bukankarena nilai transaksi tetapi dievaluasi berdasarkan kinerja dariPerantara dan Kustodian.
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
92 — 14
92 — 14
Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadan PengadaanJasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan Dasar untuk menetapkan besaran niali Jaminan Pelaksanaan bagipenawraan yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.Bahwa HPS diatur pada Pasal 66 Ayat (5) Perrpes No. 54 Tahun 2010: Pihak yang menetapkan HPS adalah PPK, diatur pada Pasal 11 Ayat (1)a. 2). Perpres No. 54 Tahun 2010.
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
191 — 68
191 — 68
Uniseraya nilai PSDH = Rp.793.705.073,32,nilai DR = Rp.2.843.947.430,82; sehingga diperoleh total pembayaranPSDH/DR~ di Kabupaten Pelalawan yaitu. nilai PSDH =Rp.9.408.222 835,24; nilai DR = Rp.45.953.345.464,43; Menurut perhitungan ahli total PSDH/DR dari dua Kabupaten Siak danKabupaten Pelalawan adalah niali PSDH = Rp.14.246.240.348,64; nilaiDR = Rp.70.201.446.720,49;Menurut ahli penghitungan PSDH/DR dihitung dari bukti riil setor; Bahwa menurut ahli, Kerugian Negara berdasarkan UU No. 1 tahun
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
519 — 278
519 — 278
Pihak Pertama setuju membeli dari Pihak Kedua dan PihakKedua setuju menjual kepada Pihak Pertama batu bara sesuaidengan jumlah kebutuhan sebanyak 216.000 MT +10% selama 1Halaman 554 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srg(satu) tahun dengan niali kalori 5.300 kcal per kg (Gar) denganpersyaratan mutu sesuai Pasal 5 perjanjian ini. 2.
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
692 — 441
692 — 441
Pihak Pertama setuju membeli dari Pihak Kedua dan PihakKedua setuju menjual kepada Pihak Pertama batu bara sesuaidengan jumlah kebutuhan sebanyak 216.000 MT +10% selama 1(satu) tahun dengan niali kalori 5.300 kcal per kg (Gar) denganpersyaratan mutu sesuai Pasal 5 perjanjian ini. 2. Penyerahan batu bara tersebut ayat 1 di atas setiap bulanadalah 24.000 MT +10% atau dalam kondisi tertentu maka jumlahtersebut akan disesuaikan & dipertimbangkan sesuai kebutuhanPihak Pertama. 3.