) hari sejak permohonandidaftarkan, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan Bagian KesatuSyarat dan Putusan PailitPasal 8 ayat 4 dan 5;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU menentukan sebagaiberikut :Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum DebitorPenjelasan Pasal 3 ayat (1) :Yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana

Hukum Acara yang berlaku dalammengadili perkara yang termasuk "halhal lain" adalah sama denganHukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataanpailittermasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut dijelaskanbahwa Yang dimaksud dengan halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor,Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak

pemanggilantersebut dibutuhkan tenggang waktu sekitar 10 (Sepuluh hari);Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU KPKPU tentangazas integrasi dijelaskan bahwa Asas Integrasi dalam UndangUndang inimengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnyamerupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acaraperdata nasional;Menimbang, bahwa hukum perdata dan hukum acara perdata nasionalmengenal asas audi et alteram partemmaka semua pihak yang terlibat dalamperkara a actio pauliana

) hari sejak permohonandidaftarkan, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan Bagian KesatuSyarat dan Putusan PailitPasal 8 ayat 4 dan 5;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU menentukan sebagaiberikut :Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum DebitorPenjelasan Pasal 3 ayat (1) :Yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana

Hukum Acara yang berlaku dalammengadili perkara yang termasuk "halhal lain" adalah sama denganHukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataanpailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut dijelaskanbahwa Yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor,Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak

pemanggilantersebut dibutuhkan tenggang waktu sekitar 10 (sepuluh hari);Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU KPKPU tentangazas integrasi dijelaskan bahwa Asas Integrasi dalam UndangUndang inimengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnyamerupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acaraperdata nasional;Menimbang, bahwa hukum perdata dan hukum acara perdata nasionalmengenal asas audi et alteram partemmaka semua pihak yang terlibat dalamperkara a actio pauliana

Pasal 26 ayat (1) Undangundang Kepailitan dan PKPU ;Pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan sebagai berikut :Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum DebiturPasal 3 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan pailit, atau perkara

pihakyang bersangkutan digugat; Penuntutan pembatalan perjanjian akan tidak diterima oleh Hakim, jikaternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karenamenurut hukum, seorang yang sudah menerima baik suatu kekuranganatau perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telahmelepaskan haknya untuk meminta pembatalan;Selain karena tidak terpenuhinya syarat subyektif, suatu perjanjian dapatdimintakan pembatalan dalam hal : Salah satu pihaknya melakukan wanprestasi; Karena adanya actio Pauliana

bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bandung;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyebutkan:Pasal 3 ayat (1):Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kKedudukan hukum debitor;Penjelasan Pasal 3 ayat (1):Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain actio pauliana

Dandihubungkan jangka waktu tersebut tindakan pemberi hibah dan penerimahibah telah bersikap tidak beritikad balk sekaligus melakukan tindakanActio Pauliana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerd,karena telah memindahkan hak atas SHM No.336 yang sedang dalamsita ;d. Bahwa Para Pelawan sebagai penerima hibah adalah sebagai pihak yangmempunyai hubungan hukum terkait kausus aquo.

Kewajiban PembayaranUtang (selanjutnya disebut sebagai UUKPKPU), yang berbunyisebagai berikut:Pasal 1 angka 7 UUKPKPU:Pengadilan adalah Penqgadilan Niaga dalamlingkunganperadilan umumPasal 3 ayat (1) UUKPKPU:(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lainyang berkaitan dan/ataudiatur dalam UndangUndang ini,diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputidaerah tempat kedudukan Debitor.Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain,actio pauliana

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah keliru mempertimbangkanactio pauliana dalam pembatalan Perjanjian Pinjaman dan PengikatanJaminan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan Turut Tergugat, dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata,Turut Tergugat selakupemegang hak preference (hak tanggungan peringkat pertama) haruslahdihormati sebagai pihak yang beritikad baik, sehingga putusan tersebutharuslah dibatalkan; atau setidaktidaknya

kesalahannya ;halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2019 Pn.Niaga Sby jo Nomor 16/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga SbyPasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;Penjelasan Pasal 3 ayat ( 1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :Yang dimaksud dengan halhal lain. adalah antara lain, Actio Pauliana

kesalahannya ;halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2019 Pn.Niaga Sby jo Nomor 16/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga SbyPasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;Penjelasan Pasal 3 ayat ( 1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :Yang dimaksud dengan halhal lain. adalah antara lain, Actio Pauliana

(PKPU).Dalam pasal 3 ayat (1) Undangundang No. 37 Tahun 2004, tentangKapailitan dan PKPU mengenai perkaraperkara yang menjadi wewenangatau Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga adalah :Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitordan penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut menyebutkan :Yang dimaksud denganhalhal lain adalah antara lain, actio pauliana

luar kontrak (in casu, Para Termohon Kasasi (d/hPembanding/Penggugat)) sehingga pihak ketiga tentu saja tidak dapatmenuntut pembatalan terhadap perjanjian tersebut;Bahwa pihak yang dapat menikmati manfaat dari suatu perjanjian, begitupula yang harus menanggung kerugian akibat diadakannya perjanjian hanyaterbatas pada pihakpihak yang membuat perjanjian (in casu ParaTergugat), bukan pihak ketiga;Bahwa dalam ketentuan hukum Indonesia, pembatalan perjanjian oleh pihakketiga hanya berlaku dalam actio pauliana

, padahal sebagaimanatelah kami uraikan di atas, menurut hukum pihak ketiga yang bukanmerupakan pihak dalam perjanjian tidak memiliki hak untuk menuntutdibatalkannya suatu perjanjian, kKecuali dalam hal actio pauliana;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tibatiba langsung sampai padakesimpulan bahwa berdasarkan hukum positif di Indonesia pihak ketigaberhak menuntut pembatalan perjanjian yang tidak dibuatnya, namun samatidak menyebutkan apalagi menjelaskan sumber hukum positif mana yangdimaksud;Bahwa

menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, pembatalanperjanjian oleh pihak ketiga hanya berlaku dalam actio pauliana, yang diaturdalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata, sehingga menjadi tanda tanyabesar bagi kami mengenai hukum positif di Indonesia mana yang mengaturhal tersebut;Bahwa dapat dibayangkan konsekuensi yang timbul jika pihakpihak selainpihak yang tidak terikat dalam suatu perjanjian (apalagi pihakpihak yangtidak bertanggung jawab) diberi hak untuk mengajukan pembatalan suatuperjanjian

j==~5 3se =Pasal 3 ayat (1) : Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukume Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antaralain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkaradimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalamperkara yang berkaitan dengan harta pailit

PKPU).Dalam pasal 3 ayat (1) Undangundang No. 37 Tahun 2004, tentangKapailitan dan PKPU mengenai perkaraperkara yang menjadi wewenangatau Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga adalah :Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kKedudukan hukum Debitordan penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut menyebutkan :Yang dimaksud denganhalhal lain adalah antara lain, actio pauliana

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :Yangdimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di manaDebitor. Kreditor, Kurator, atau pengurus meniadi salah satupihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasukgugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroandinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Palasari dan Mesjid AlMutagin;menjadi bagian dari harta kekayaan Termohon Pailit, yaitu YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin, guna pemenuhan pembayaran hutanghutang Termohon Pailit (Terbantah V);Dasar Hukum Bantahan (action pauliana):Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya bantahan ini adalah:a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37Tahun 2004;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46 K/Pdt/2007;Dalildalil dan Alasan Hukum diajukannya Surat Bantahan:1.

Putusan atas permohonan peryataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/ atau diatur dalam UndangUndang ini diputusakan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitur ;Penjelasan Ayat (1)Yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain actio pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimanaDebitur, Kurator dan atau pengurus menjadi salah satu pihak yangberkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator tehadap direksiyang menyebabkan

37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanHalaman 21 dari hal 53 No.522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), yangmengatur:(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit DAN HALHALLAIN YANG BERKAITAN DAN/ATAU DIA TUR DALAMUNDANGUNDANG INI, diputuskan oleh Pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukumDebitor.Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan:Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana

Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah memberikan pengaturanmengenai prosedur maupun hukum acaranya, antara lain pada Pasal 3 ayat (1)disebutkan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lainyang berkaitan dan/atau diatur dalam Undangundang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukumdebitor;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) telah dijelaskan,bahwa yang dimaksud dengan halhal lain adalah antara lain, actio pauliana

Bahwa Gugatana quo diajukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUKepailitan), menyatakan:(1)*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam UndangUndang ini, diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukanhukum Debitor.Penjelasan:(1)Yang dimaksud dengan halhal lain, adalah antara lain, actio pauliana,perlawanan