Ditemukan 15822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utara usaha utama upaya ultra
Penelusuran terkait : Tanpa ijin dari otoritas bandar udara berada di daerah tertentu di bandar udara Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan Getaran dan kebauan) Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3289 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, dk vs WITONO
138 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, dk vs WITONO
    ., ProjectManager PT Angkasa Pura (Persero) Proyek PersiapanPembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta,berkedudukan di Jalan Solo Km. 9 Yogyakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberikuasa kepada Tony T Spontana, S.H., M.Hum., KepalaKejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusitanggal 10 Agustus 2016 dan Kuasa Substitusi Kembalikepada Nur Wijaya, S.H., dan kawankawan, Para JaksaPengacara Negara, berdasarkan Surat
    Tanda Pencatatan UsahaPembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Pemohon Keberatan sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (UndangUndangNomor 13 Tahun 2012);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan PermohonanKasasi dari Pemohon Kasasi I: DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA
    kasasi pada tanggal 21 September 2016, dengan demikianwalaupun dalam memori kasasi tertulis Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan BandarUdara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon, KabupatenKulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta sebagaiPemohon Kasasi Il, namun sebagaimana tanggal Akta Permohonan Kasasimaka Direktur Utama PT Angkasa Pura (Persero) Pusat cq Project ManagerProyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2017 — Sylvia Kunthie Mustika,A.SSi,MM.
109 — 48
  • (Persero) Angkasa Pura I Nomor: KEP. 59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang ralat Keputusan Direksi Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di kelola PT. (persero) Angkasa Pura I;9. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura I;10. Akte Pendirian PT.
    (Persero) Angkasa Pura I Nomor :KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;12. Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Ijin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;13. Surat Direktur Utama PT.
    (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di Kelola PT (Persero) Angkasa Pura I;18. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;19. Keputusan Direksi PT.
    Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;25. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;26. Addendum 1 Nomor: 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;27.
    Addendum 2 Nomor: 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;28. Addendum 3 Nomor: 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 07 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;29.
    (Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali denganRevenue Sharing, PT.
    Bandar Udara NgurahRai Bali, bertentangan dengan:UndangUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal 1 ayat(1) menyebutkan bahwa definisi Penerbangan adalah segala sesuatu yangberkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan danfasilitas penunjang yang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalampasal 27 ayat (2) b point
    (Persero)Angkasa Pural Nomor : KEP. 15/KB.03/2010tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara di LingkunganBandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura ;Akte Pendirian PT.
    sesuatuyang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara,angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan danfasilitas penunjang yang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam pasal27 ayat (2) b point 3 menyatakan bahwa pelayanan jasa penunjang kegiatanBandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir) dan padapasal 28 huruf b disebutkan bahwa pelaksana kegiatan
    (Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali, telahmelawan hukum, bertentangan dengan: UndangUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal 1 ayat(1)menyebutkan bahwa definisi Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjangyang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 07-12-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 89-K/PM.I-03/AU/XII/2022
Tanggal 19 Desember 2022 — Oditur:
Teteg Budhi, W., S.H.
Terdakwa:
Ramadhan Bambang Saputra
185 — 8
  • Menetapkan barang bukti berupa surat:

    • 33 (tiga puluh tiga) lembar Daftar Absensi Skadron Udara 12 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pa. Tatib Skadron Udara 12 Lettu Lek Enggar Pradytia Sugiman NRP 11719410546499.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

    4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

    5.

Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 30-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 87/Pid.B/2018/PN Str
Tanggal 17 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.ASRUL FERRYANDI, S.H.
2.AHMAD LUTFI. SH
Terdakwa:
ARDIANSYAH BIN MUHAMMAD ABASRI
81 — 20
  • melakukan tindak pidana Penganiayaan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar legalisir dokumen kementerian perhubungn direktoran jendral perhubungan udara
      kantor unit penyelenggara Bandara Udara Rembele nomor : KP.004.352/IV/PHB-RBL/2018 Tentang Surat Perintah sebagai Pelaksanan Harian;
    • 1 (satu) lembar legalisir dokumen badan kepegawaian negara keputusan kepala negara kepegawaian negara nomor:0005/KEP/AU/12015/2015;
    • 1 (satu) eks dokumen SOP pengamanan Pintu Keluar
    • 1 (satu) eks layout daerah kedatangan terminal penumpang Bandar Udara Rembele.
      Rembele, Bener Meriah;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Saksi ditunjuk SubagaiPetugas Pelaksana tugas Harian Kepala Bandar Udara Rembele;Bahwa pada Pukul 09.30 Wib saat sedang berada di dalam Terminalkedatangan penumpang untuk membantu pelaksanakan pelayanan diBandara, Saksi melihat penumpang Pesawat Wing Route KnotxeTakengon turun di tengah Runway atau landasan pacu;Bahwa kemudian Saksi menghubungi rekan yang bertugas di tower lalulintas udara menggunakan HT dan menanyakan kenapa pesawat
      Saksi Khairi bin Radliyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja di Bandar Udara Rembele sudah lebih kurang 8(delapan) bulan selaku Basic Avsec;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Saksi Korban ditunjukSebagai Petugas Pelaksana tugas Harian Kepala Bandar Udara Rembele,dan sekitar Pukul 09.00 WIB, ada pesawat yang mendarat darurat karenaada permasalahan teknis;Bahwa pada saat sedang berada di pintu.
      Saksi Hikmah binti Ahmad Jogi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja di Bandar Udara Rembele sudah lebih kurang 1(satu) tahun selaku Pengelola Rumah Tangga dan tata usaha;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Saksi Korban ditunjukSebagai Petugas Pelaksana tugas Harian Kepala Bandar Udara Rembele,dan sekitar Pukul 09.00 WIB, ada pesawat yang mendarat darurat karenaada permasalahan teknis;Bahwa pada saat sedang berada di pintu.
      Terminal kedatanganpenumpang Bandara Udara Rembele, Saksi melihat ada rombongan orangyang ingin masuk ke dalam terminal kedatangan penumpang namun,Saksi Korban yang saat itu menjaga pintu, melarang rombongan tersebutuntuk masuk sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihakBandar Udara Rembele;Bahwa beberapa orang di dalam rombongan tersebut tetap berusahamasuk sambil emosi dan marahmarah, kemudian Saksi melihat Terdakwamendatangi Saksi Korban yang sedang menjaga pintu depan Terminalkedatangan
      Kepala Bandara Rembeleberada di dalam Terminal kedatangan penumpang untuk membantupelaksanakan pelayanan di Bandara, saat itu ada penumpang Pesawat WingRoute Knotxe Takengon turun di tengah Runway atau landasan pacudisebabkan ada kesalahan teknis di pesawat; Bahwa kemudian Saksi Korban menghubungi rekannya yang bertugas ditower lalu lintas udara menggunakan HT dan menanyakan kenapa pesawatdan penumpang turun dilandasan udara dan dimenjawab ada emegercy,dan sudah lost kontak; Bahwa setelah itu Saksi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN KISARAN Nomor 131/Pid.B/2013/PN-Kis
Tanggal 29 April 2013 — SUMARLI SITOMPUL ALS MANDOR
19 — 2
  • Menyatakan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1110 HS dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu AHMAD ZAILANI sesuai Surat Kontrak No. 9018866941;- Kabel telepon warna hitam sepanjang 5 (lima) meter, 2 (dua) lembar kabel udara ukuran 100x2x0,6 masing-masing sepanjang 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) lembar kabel udara ukuran 60x2x0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter, dan 1 (satu) lembar kabel udara ukuran 60x2x0,6 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter dikembalikan
    ukuran 100x2x0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter, kabel udara ukuran60x2x0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter masingmasing sebanyak 2 (dua) lembar, milikPT.
    TELKOM telahdi curi yaitu kabel udara ukuran 100x2x0,6 sepanjang 30 (tigapuluh) meter sebanyak 2 (dua) lembar dan kabel udara ukuran60x2x0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter sebanyak 2 (dua)lembar;Bahwa kabelkabel tersebut dalam keadaan terpotong dan masihmelekat pada tiang Telkom namun sepanjang 5 (lima) meterkabel udara ukuran 60x2x0,6 sudah terpotong dari tiang;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwamengambil kabelkabel tersebut, akan tetapi berdasarkanpengakuan terdakwa dilakukan
    Saksi MUHAMMAD IKHSAN MANURUNG Alias EDWARD MANURUNG Alias EDOAlias ISANe Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan SUGIANTO Alias ANTO pada hariRabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib di Dusun IT Desa Sei AlimUlu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan telah mengambil kabel udara milikPT Telkom;Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi telah mengambilsepanjang 5 (lima) meter kabel udara milik PT.
    TELKOM dengan cara saksi dan SUGIANTOAlias ANTO memotong kabel dengan menggunakan 2 (dua) buahtang pemotong besi masingmasing berwarna merah, sedangkanterdakwa menunggu di mobil melihat situasi disekeliling, setelahsaksi dan SUGIANTO Alias ANTO telah mengambil kabel udaraukuran 60x2x0,6 sepanjang 5 (lima) meter, kemudian kembalimemotong kabel udara ukuran 100X2X0,6 sepanjang 30 (tigapuluh meter), kabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang 30 (tigapuluh) meter dan kabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang
    ukuran 100x2x0,6 sepanjang 30 (tigapuluh) meter sebanyak 2 (dua) lembar dan kabel udara ukuran 60x2x0,6sepanjang 30 (tiga puluh) meter sebanyak 2 (dua) lembar milik PT.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 28 Nopember 2017 — KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI JAYAPURA-PAPUA (TERGUGAT II INTEREVENSI)
152 — 45
  • KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI JAYAPURA-PAPUA (TERGUGAT II INTEREVENSI)
    ENDAH PURNAMA SARI; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara; Jabatan Kasubag Advokasi Hukum Ditjen Perhubungan Udara; 3. YUNIZA DIANTINI; = ieHalaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN JPR. 7. ZAINUR RIJAL; Jabatan: Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara; Jabatan Staf UPBU Kelas I Utama Sentani Jayapura; 9. RISDIYONO;10.
    T/1978 tanggal 5 Oktober1978 yang telah dilepaskan oleh Daniel Hans Joku selaku Kepala Adatlfar Besar kepada Pimpinan Proyek Peningkatan PrasaranaPerhubungan Udara Irian Jaya sdr. Ir.
    KANTOR WILAYAH V DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, telah sesuai dengan aturanperundangundangan yang berlaku;4.
    (lima puluh ribuHalaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN JPR.lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Kantor Wilayah VDirektorat Jenderal Perhubungan Udara.0 20 2n0 022c.
    Udara (sertipikat obyek sengketa) (vide bukti P3=TII.Intv1=T9), yang sama sekali tidak mempunyai alas hak yang sah karenatidak ada pelepasan adat dan pengakuan hak atas tanah adat tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 23-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/TUN/2016
Tanggal 19 Januari 2017 — KEMENTERIAN PERTANAHAN RI / TNI AU : KEMENTERIAN PERTANAHAN RI DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA - MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA VS HJ. SAID LATURUA, SE;
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTANAHAN RI / TNI AU : KEMENTERIAN PERTANAHAN RI DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA - MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA VS HJ. SAID LATURUA, SE;
    Nomor17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara c.g.Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja NegeriHalaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2016Hatu terkait sengketa kepemilikan tanah.
    TNI Angkatan UdaraPattimura yang sudah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negaradengan Nomor Registrasi 150620001;2) Tanah Lanud Pattimura adalah bekas Pangkalan Udara peninggalanPangkalan Udara Belanda (Royal Nederland Lunchmacht) yangdibangun + pada tahun 1938, kKemudian pada tahun 1942 PangkalanUdara beralin kepada Angkatan Laut Jepang yang dipergunakansebagai pangkalan pesawatpesawat tempur Jepang, selanjutnya padatahun 1945 Indonesia Merdeka dan pangkalan Udara beserta seluruhsarana dan prasaranya
    Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia/Angkatan Udara adalah merupakan dalam rangka kepentinganNasional/umum, hal ini berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 2Tahun 2003.Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan :1. Kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut hajat hiduporang banyak, berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan seluruhlapisan masyarakat.2.
    Kementerian PertahananRepublik Indonesia/ Angkatan Udara, yang digunakan untuk fasilitasAngkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saat ini telah bergantinama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untukpembangunan demi kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencarikeuntungan hal ini sesuai dengan surat keputusan Kepala BPN Nomor 2Tahun 2003 pada huruf (b) angka 4 huruf n.Bahwa pembangunan fasilitas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(TNIAU) adalah dalam rangka
    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Angkatan Udara yang luasnya terdiri dari 2 sisi yaitu sisi A seluas :1.721.823 M? dan sisi B seluas : 370.683 M, adalah dalam rangka untukmenjamin kepentingan nasional dibidang pertahanan kKeamanan khususnyaTNI AU sebagai fasilitas Kantor, Appron ( tempat parkir pesawat), runway(tempat /anding dan take off pesawat).
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama
Register : 12-09-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PTA BANTEN Nomor 0065/Pdt.G/2018/PTA.Btn
Tanggal 19 Nopember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
35 — 12
  • Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang berupa :
    1. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
  • Mut'ah berupa perhiasan emas murni 24 karat seberat 38 gram dan seperangkat alat shalat;
  • Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  • Menetapkan bahwa pinjaman pada Koperasi Kantor Otoritas Bandar Udara
    Wilayah I Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah harta bersama yang berupa "kewajiban" yang harus ditanggung dan dibagi dua sama besar oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
  • Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana nomor 3 diatas kepada Koperasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, masing-masing Rp3.500.000.00
    AG/2014 tanggal 24September 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyektersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Pembanding pada KoperasiKantornya pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah)Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ia telah meminjamuang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari Koperasi Kantor OtoritasBandar Udara
    Wilayah Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta ditempat iabekerja pada bulan Oktober 2017 (bukti T 20) dimana Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan, dan pinjaman tersebut ataspersetujuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya pinjaman tersebut merupakanbagian dari harta bersama yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut TergugatRekonvensi mendalilkan bahwa pinjaman tersebut (tanpa sepengetahuan
    Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganapa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim TingkatHal. 13 dari hal. 16 salinan Putusan No 0065/Pdt.G/2018/PTA.BtnPertama tersebut, karena obyek harta yang berupa "pinjaman" tersebut adalahmerupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding menetapkanbahwa pinjaman Penggugat Rekonvensi pada Koperasi Kantor Otoritas BandarUdara Wilayah Bandar Udara
    Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah);en Menetapkan bahwa pinjaman pada Koperasi Kantor OtoritasBandar Udara Wilayah Bandar Udara Internasional SoekarnoHattapada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah)adalah harta bersama yang berupa "kewajiban yang harus ditanggungdan dibagi dua sama besar oleh Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi;4.
    Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensiuntuk mengembalikan pinjaman sebagaimana nomor 3 diatas kepadaKoperasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Bandar UdaraInternasional SoekarnoHatta, masingmasing Rp 3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah) ;5.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH
Register : 04-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 24/G/TF/2020/PTUN.BNA
Tanggal 21 Juli 2020 —
163 — 1
  • MEURAH INSEUN JAYA ABADI, M E L A W A N KETUA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDA UDARA DEPATI PARBO KERINCI BIRO LPPBMN,
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 27-12-2019 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 360/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 11 Agustus 2020 — GARUDA INDONESIA
2.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
121 — 45
  • GARUDA INDONESIA
    2.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Sgm
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon:
Kamaruddin
25 — 5
  • Alfareza Tiar, anak dari pasangan suami-isteri (Bahtiar dan Nur Ismi), untuk keperluan melamar/mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara (TNI-AU) ;
  • Menetapkan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk persyaratan sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU);
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.406.000,00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) ;
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus/2013/TPK/PN Dps
Tanggal 30 April 2014 — INDERAPURA BARNOZA
82 — 67
  • Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di kelola PT. (persero) Angkasa Pura I.9. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)Angkasa Pura I Nomor : KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura I ;10. Akte Pendirian PT.
    (Persero) Angkasa Pura I Nomor :KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara ngurah Rai Bali ;12. Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Ijin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I ;13. Surat Direktur Utama PT.
    (Persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di Kelola PT (Persero) Angkasa Pura I;18. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan....................di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I ;19. Keputusan Direksi PT.
    Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001 ;25. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005 ;26. Addendum 1 Nomor : 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005.27.
    Addendum 2 Nomor : 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005 ;28. Addendum 3 Nomor : 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 07 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005 ;29.
    (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang ralat Keputusan Direksi NomorKEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara diLingkungan Bandar Udara yang di kelola PT. (persero) Angkasa Pura I ;Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)Angkasa Pura I Nomor : KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara diLingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura I ;Akte Pendirian PT.
    (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, telah melawan hukum,bertentangan dengan :UndangUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal ayat (1)menyebutkan bahwa definisi Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang yangterkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
    (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, bertentangan dengan :UndangUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada pasal ayat (1)menyebutkan bahwa definisi Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjangyang terkait, kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam
    Bandar Udara Umum.Surat Edaran Direksi PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pemohon:
JOHN IRFAN KENWAY
Termohon:
1.Komisi Pemberantasan Korupsi RI KPK cq Pimpinan KPK
2.TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI Cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA SELAKU PERWIRA PENYERAH PERKARA
60 — 14
  • Pemohon:
    JOHN IRFAN KENWAY
    Termohon:
    1.Komisi Pemberantasan Korupsi RI KPK cq Pimpinan KPK
    2.TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI Cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA SELAKU PERWIRA PENYERAH PERKARA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 01-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 239/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 30 Juli 2021 — HARIJADI TAWAN Sp.B
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA STAF TNI AU
59 — 27
  • HARIJADI TAWAN Sp.B
    Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
    Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA STAF TNI AU
    Gatot Subroto Kav.5152Jakarta Pusat10260,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 22 Juni 2020, , selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT;2.Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara, beralamat di Dinas KesehatanMabes TNI AU, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, dalamhal ini memberi kKuasa kepada : 1.Daswanto,S.H.,Mk.Kn.,Pangkat Kolonel Sus/518363, 2.Ari Satrio W,S.H.,Pangkat:Letkol Sus/527699,3.Dwi Taufan Kurniawan,S.H.
    PangkatSertu/542087, berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara,JI.Gatoto Subroto Kav.72, Lt.4 Wisma Aldiron PancoranJakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;3.Kepala Staf TNI AU, beralamat di Mabes TNI AU, Cilangkap, Cipayung,Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Taufan Handriawan,S.H., Kolonel Sus/519762, 2. Ari SatrioW.SH Letkol Sus/527699 3.Dwi Taufan Kurbniawan.SHKapten Sus 535923,4.
    Dimas Ikhsan Devano.SH LetdaSus/21919696550377 = 5.Veni Isnaini Yustikasari,S.H.Sertu/542087, berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara,JI.Gatoto Subroto Kav.72, Lt.4 Wisma Aldiron PancoranJakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi DKI Jakartatersebut;Telah membaca :1.
    Harijadi Tawan Sp.B, (Tergugat/Terbanding) tanggal 15Pebruari 2021 dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara serta Kepala StafTNI AU masingmasing tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;Hal 4 Putusan perkaraNomor:239/PDT/2021/PT.DKI.
    Harijadi Tawan Sp.B,(Tergugat/Terbanding) tanggal 29 Desember 2020 dan Kepala Dinas KesehatanAngkatan Udara serta Kepala Staf TNI AU masingmasing tanggal 29Desember 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri JakartaTimur;Hal 5 Putusan perkaraNomor:239/PDT/2021/PT.DKI.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomer170/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 3 Desember 2020 dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa TurutTergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3286 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, dk vs WAKIJO
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, dk vs WAKIJO
    PUTUSANNomor 3286 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:1.DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR~ UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN~ TEMON,KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, berkedudukan di Solo Km. 9 Yogyakarta,diwakili oleh Tony T.
    dan segala sesuatu yang adadiatasnya; Bahwa hal ini diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak ataukuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA (PERSERO) PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN KISARAN Nomor 132/Pid.B/2013/PN-Kis
Tanggal 29 April 2013 — MUHAMMAD IKHSAN MANURUNG Alias EDWARD MANURUNG Alias EDO Alias ISAN.
15 — 2
  • Menyatakan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam BK 1110 HS; - Kabel telepon warna hitam sepanjang 5 (lima) meter, 2 (dua) lembar kabel udara ukuran 100x2x0,6 masing-masing sepanjang 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) lembar kabel udara ukuran 60x2x0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter, dan 1 (satu) lembar kabel udara ukuran 60x2x0,6 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter; - 1 (satu) buah tang pemotong kabel, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam
    Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1110 HS, kabel telepon warna hitamsepanjang 5 (lima) meter, 2 (dua) lembar kabel udara ukuran 100 x 2 x 0,6 masingmasing sepanjang 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) lembar kabel udara ukuran 60 x 2 x 0,6sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan, 1 (satu) lembar kabel udara ukuran 60 x 2 x 0,6sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah tang pemotong kabel, 1 (satu) buahkunci inggris, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam
    ukuran 100X2X0,6 sepanjang 30 (tiga puluh meter) dan kabel udara ukuran60X2X0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter masingmasing sebanyak 2 (dua) lembar, milikPT.
    ukuran 60x2x0,6 sepanjang 5 (lima)meter, kemudian kembali memotong kabel udara ukuran 100X2X0,6 sepanjang 30 (tiga puluhmeter), kabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter dan kabel udara ukuran60X2X0,6 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, tetapi perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SUMARLI SITOMPUL dan SUGIANTO Alias ANTO diketahui oleh saksi BORISREAGAN PARDOSI dan KAHARUDDIN yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Batudan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUMARLI
    TELKOM dengan cara saksi dan SUGIANTO AliasANTO memotong kabel dengan menggunakan 2 (dua) buah tangpemotong besi masingmasing berwarna merah, sedangkanterdakwa menunggu di mobil melihat situasi disekeliling, setelahsaksi dan SUGIANTO Alias ANTO telah mengambil kabel udaraukuran 60x2x0,6 sepanjang 5 (lima) meter, kemudian kembalimemotong kabel udara ukuran 100X2X0,6 sepanjang 30 (tigapuluh meter), kabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang 30 (tigapuluh) meter dan kabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang
    TELKOM dengancara terdakwa dan SUGIANTO Alias ANTO memotong kabel denganmenggunakan 2 (dua) buah tang pemotong besi masingmasing berwarna merah,sedangkan terdakwa menunggu di mobil melihat situasi disekeliling, setelahterdakwa telah mengambil kabel udara ukuran 60x2x0,6 sepanjang 5 (lima) meter,kemudian kembali memotong kabel udara ukuran 100X2X0,6 sepanjang 30 (tigapuluh meter), kabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang 30 (tiga puluh) meter dankabel udara ukuran 60X2X0,6 sepanjang 25 (dua puluh lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-12-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — PT. EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1259/B/PK/PJK/2015Jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan PPN,sedangkan jasa angkutan udara dikenakan PPN. Namun demikianjasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karenapenyerahan jasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean.
    Jasa angkutan udara luar negeri;Bahwa di dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 huruf menyebutkan bahwa:Jasa angkutan udara luar negeri dikecualikan sesuai dengan kebiasaandalam hubungan penerbangan Internasional.
    Butir 3.1, Dasar Pengenaan Pajak.Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa angkutan udaraadalah penggantian atau jumlah biaya angkutan udara yangtercantum dalam harga tiket, tagihan atau Surat Muatan Udara (AirWaybill, harga kontrak penerbangan borongan (Charter Flight),dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diminta olehpengusaha jasa angkutan udara dalam rangka pelaksanaanHalaman 4 dari 14 halaman.
    Putusan Nomor 1259/B/PK/PJK/2015pemberian jasa angkutan udara baik langsung ataupun melalui agenatau Biro Perjalanan."2.
    Jelasjelas disebutkan dalam Pasal 4A ayat (8) huruf i UndangundangPPN bahwa jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri termasukjasa yang tidak dikenakan PPN (bukan objek pengenaan PPN).c.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 335/Pdt. G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 28 Maret 2013 — ATJE SOEMANTRI, CS VS Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Cq Komandan DENMA MABES AU
65 — 25
  • ATJE SOEMANTRI, CS VS Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Kepala Staff Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Cq Komandan DENMA MABES AU
    Para Penggugat ;MELAWAN1 Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia Cq Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Kepala Staff Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara Cq Komandan DENMA MABES AU , yang beralamat diMarkas Besar TNI AU Cilangkap Jakarta Timur .Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2012 telahmenunjuk dan memberikan kuasa kepada :127Agus Mulyadi,SH.MH.
    Para Penggugat adalahpara purnawirawan/pensiunan personel TNI AU, para isteri(warakawuri) serta anakanak dari purnawirawan/pensiunan,dimana pada saat mereka dulu masih berdinas aktif ditempatkanoleh TNI Angkatan Udara untuk menempati rumah dinas TNI AUKompleks Dwikora Kel. Cilangkap Kec. Cimanggis Depok.b. Bahwa obyek gugatan perkara ini yaitu tanah Kompleks TNI AU DwikoraKel. Cilangkap Kec. Cimanggis Depok dengan Sertipikat Hak Pakainomor 02/Kel.
    Cilangkap dan Sertipikat Hak Pakai nomor 03/Kel.Cilangkap adalah tanah/bangunan milik Dephankam/ABRI Cq TNIAngkatan Udara dan terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negaradengan Registrasi IKN Nomor 50101026 dan 50101027.
    Cimanggis Depok hanya diperuntukan bagi prajuritTNI Angkatan Udara yang masih berdinas aktif dan penempatan rumahdinas hanya sah apabila penghuninya memiliki surat jin penempatan atasnamanya sendiri. Dengan demikian jelas secara hukum parapenggugat sudah tidak memiliki hak apapun untuk tinggal diRumah dinas Kompleks Dwikora Kel. Cilangkap Kec.
    Kewajiban para penghuni rumah dinas untuk membayarPBB diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 danSurat Keputusan Kasau Nomor Skep/101/VI/2004 tentang Pertunjuk TeknisPengelolaan Panggon/Rumah Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Udara. Sedangkan mengenai keberadaan Para Penggugat di Kompleks Rumah DinasTNI AU Dwikora, disampaikan tanggapan bahwa keberadaan para Pengugatyang menghuni perumahan dinas komplek TNI AU Dwikora Kel.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-03-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 243/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 6 Juni 2022 — Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
186 — 35
  • Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 09-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PT AMBON Nomor 44/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 19 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum III : DONALD RETTOB, SH
Terbanding/Terdakwa : PETRUS MARINA, S.T.
288 — 39
  • Banda Neira Nomor SP DIPA-02.05.2.4140

    10/2014 tanggal 05 Desember 2014;

    1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan(POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2014 Satker Bandar Udara Banda Neira;
    2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
    3. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750214K/173/
    110 tanggal 13 Oktober 2014;
  • 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Lampiran Pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT.
    Banda Neira;
  • 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SPM Nomor 00176 sebesar Rp. 138.774.500, (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SP2D Nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;
  • 1 (satu) rangkap foto copy legalisir pembayaran retensi 5% pekerjaan pembangunan Standart Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT.
    /BDN-2014;
  • 1 (satu) eksemplar foto copy bukti penyerahan uang dari Marthen Pilipus Parinussa kepada Welmon Rikumahu dengan menggunakan resi transfer atau validasi bank untuk belanja Pekerjaan Pemenuhan Standart Runway Strip Bandar Udara Banda Neira Tahun 2014;
  • 1 (satu) eksemplar foto copy bukti belanja langsung oleh Marthen Pilipus Parinussa untuk Pekerjaan Pemenuhan Standart Runway Strip Bandar Udara Banda Neira Tahun 2014;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Akta Pernyataan
    ;
  • 1 (satu) eksemplar foto copy bukti penyerahan uang dari Marthen Pilipus Parinussa kepada Welmon Rikumahu dengan menggunakan resi transfer atau validasi bank untuk belanja Pekerjaan Pemenuhan Standart Runway Strip Bandar Udara Banda Neira Tahun 2014;
  • 1 (satu) eksemplar fotocopy bukti belanja langsung oleh Marthen Pilipus Parinussa untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Banda Neira tahun 2014;
  • 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri