Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot
Tanggal 12 Januari 2021 — - Dicky Dharmawan alias Dicky bin Sholihin
4213
  • RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.
    Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganii,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 29 dari 29
Register : 29-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kot
Tanggal 19 Agustus 2021 — - Handika bin Bastari
6120
  • ., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangHalaman 28 dari 29 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kotdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LadoFirmansyah, S.H.
    ., Penuntut Umum, dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Hakim KetuaBicterzon Welfare Hutapea, S.H. Eva Susiana, S.H., M.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera PenggantiLado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kot
Register : 12-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot
Tanggal 28 Juli 2020 — - M. Topan Jaya alias Topan bin Komarudin;
8851
  • ., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.
Register : 13-07-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 99/PID.B/2012/PN.WNP.
Tanggal 13 Agustus 2012 — - JILIK PURANUHAMARA alias JILIK
2610
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 994/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SALIM PUTRA ALIAS SALIM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLINA DAMANIK, SH
228
  • efek jerakepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 16-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bek
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
Dudy Ritoko, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS ANTON Anak RAHMAT
7313
  • terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain :Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bek Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1161/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terbanding/Terdakwa : HERI BIN IMRAN ALIAS KURIK
1811
  • efek jera kepadaTerdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Putus : 08-05-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 98/Pid.B/2014/PN.TG
Tanggal 8 Mei 2014 — -MANGAM PARANG Bin M.AMIN
444
  • dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAT RAO Alias AMAT
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHARLAN HUTAGALUNG, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : EDDY SANJAYA,S.H
2312
  • efek jera kepada terdakwa dan pula tidak mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hokum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamencipkan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 28-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 606/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : ADI PUTRA ALS. PUTRA
Terbanding/Penuntut Umum : FRIANTA FELIX GINTING, SH., MHum
1810
  • jera kepada terdakwadan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shocktherapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social welfare
Putus : 15-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN SENGETI Nomor 66/Pid.B/2012/PN. SGT
Tanggal 15 Mei 2012 — - LEONARDO RAJAWALI SIDABUTAR BIN JUNIAR SIDABUTAR
3656
  • dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ide15ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare
Register : 13-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 689/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 23 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
3411
  • akan membuat efek jera kepadaterdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyalfinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare
Register : 21-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terbanding/Terdakwa : PANI Alias DOPA
5315
  • membuat efek jerakepada terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekalliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya akanmenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Putus : 11-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Maret 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; SUKARDIMAN bin NYONOREJO, dkk
228177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelakulainnya dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali Para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan mereka Para Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Register : 06-06-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 76/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 28 Juni 2012 — - FERDIAN WATTIMENA alias DIAN
6125
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masayarat (umum) dan kepentingan indifidu;e Keseimbangan antara"social welfare" dengan "social defence";e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku "offender" (individualisasi)dan "victim" (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 826/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 23 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : MANGATAS HENDRA GUNAWAN MANURUNG alias ATAS
2515
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 21-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0293/Pdt.G/2019/PA.Prob
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
657
  • UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Pgp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
YUNI OKTAVIA als. YUYUN Bin KUTUNG
825
  • menurut kami tidak akan membuat efek jerakepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47 /Pid.Sus /2020/PT.BBLyang pada akhirnya menciptakan kesejakteraan masyarakat (Social Welfare
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
4220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada berpegang teguh kepada ketentuanhukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalamkegiatan sosial guna melaksanakan tugastugas menyelenggarakan kepentingan umum ;Bahwa Freies Ermessen diberikan kepada Pemerintah mengingatfungsi Pemerintah atau Administrasi Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda fungsi dengan Kehakimanuntuk menyelesaikan sengketa antara penduduk, meskipunpemberian Freies Ermessen Pemerintah atau Administrasi Negaramerupakan konsekuensi dari konsep welfare
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 189/Pid.B/2019/PN Tgt
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RUSDI Bin ACHMAD ZAIS
7813
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare