Ditemukan 1505 data
42 — 13
RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.
Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganii,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 29 dari 29
61 — 20
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangHalaman 28 dari 29 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kotdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LadoFirmansyah, S.H.
., Penuntut Umum, dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Hakim KetuaBicterzon Welfare Hutapea, S.H. Eva Susiana, S.H., M.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera PenggantiLado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kot
88 — 51
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.
26 — 10
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLINA DAMANIK, SH
22 — 8
efek jerakepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Dudy Ritoko, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS ANTON Anak RAHMAT
73 — 13
terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain :Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bek Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare
Terbanding/Terdakwa : HERI BIN IMRAN ALIAS KURIK
18 — 11
efek jera kepadaTerdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
44 — 4
dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHARLAN HUTAGALUNG, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : EDDY SANJAYA,S.H
23 — 12
efek jera kepada terdakwa dan pula tidak mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hokum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamencipkan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Terbanding/Penuntut Umum : FRIANTA FELIX GINTING, SH., MHum
18 — 10
jera kepada terdakwadan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shocktherapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social welfare
36 — 56
dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ide15ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare
34 — 11
akan membuat efek jera kepadaterdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyalfinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare
Terbanding/Terdakwa : PANI Alias DOPA
53 — 15
membuat efek jerakepada terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekalliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya akanmenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
228 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelakulainnya dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali Para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan mereka Para Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
61 — 25
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masayarat (umum) dan kepentingan indifidu;e Keseimbangan antara"social welfare" dengan "social defence";e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku "offender" (individualisasi)dan "victim" (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari
Terbanding/Terdakwa : MANGATAS HENDRA GUNAWAN MANURUNG alias ATAS
25 — 15
efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
65 — 7
UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
YUNI OKTAVIA als. YUYUN Bin KUTUNG
82 — 5
menurut kami tidak akan membuat efek jerakepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47 /Pid.Sus /2020/PT.BBLyang pada akhirnya menciptakan kesejakteraan masyarakat (Social Welfare
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada berpegang teguh kepada ketentuanhukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalamkegiatan sosial guna melaksanakan tugastugas menyelenggarakan kepentingan umum ;Bahwa Freies Ermessen diberikan kepada Pemerintah mengingatfungsi Pemerintah atau Administrasi Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda fungsi dengan Kehakimanuntuk menyelesaikan sengketa antara penduduk, meskipunpemberian Freies Ermessen Pemerintah atau Administrasi Negaramerupakan konsekuensi dari konsep welfare
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RUSDI Bin ACHMAD ZAIS
78 — 13
dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare