Terbanding/Tergugat X : PIMPINAN PLTU BOLOK
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat VI : MERI M. TABUN
Terbanding/Tergugat IV : IDRIS TABUN
Terbanding/Tergugat II : MARTEN TABUN
Terbanding/Tergugat IX : DIREKTUR UTAMA

Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, bertempat kedudukan diJin. Eltari, Kota Kupang, dalam persidangan di Pengadilan NegeriOelamasi memberikan kuasa kepada Drs. Dominikus Dore Payong,M.A., M. D.

lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan,pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu,sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindungdilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izinusaha jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar hukum bagiUPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukanpengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole(RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Nomor 80Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsiserta tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur,Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 90 Tahun 2016tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjaunit pelaksana teknis dinas dan badan Provinsi Nusa Tenggara Timur danPeta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUTVII/KUH/2014, tanggal 14 Mei

dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasalingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan ayat (2)menegaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melaluipemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatanjasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; Bahwa sepengetahuan Ahli, yang menjadi dasar hukum bagi UPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengelolaanpada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) adalah :Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, Nomor 80 Tahun 2016tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjadinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa TenggaraTimur, Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badanProvinsi Nusa Tenggara Timur, Peta penunjukan kawasan hutanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi, kemudian dilakukan overlay padapeta kawasan hutan, maka lokasi Tunbakun dan lokasi Nefomasi masukdalam kawasan hutan dengan fungsi lindung dan menjadi dasar hukumbagi UPTKPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukanpengelolaan pada kawasan hutan lindung Bifemnasi Sonmahole(RTK.184) adalah : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 80Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal O03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimanatelah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang PejabatPengelola

YULIAAFRA, M.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal O3 April 2017, dan selaku Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimanatelah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT.

Kemudian urusan untuk mengambil kembali tanah miliknyadilanjutkan oleh anakanak selaku ahli warisnya, namun hingga saat ini belumjuga berhasil;Bahwa pada tahun 1984, Pemerintah Daerah memindahkan Kompleks kantorCPM ke lokasi baru di dekat Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Akantetapi tidak diikuti dengan pengosongan dan penyerahan kembali penguasaantanah tersebut kepada ahli waris almarhumah Ibu Janda Paulina Pattiwaellapiaselaku pemiliknya.

No.1936 K/Pdt/2012313233atas tanah eks pemakaian Den POM tersebut, maka pada tanggal 5 Agustus1998, Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan suratnya Nomor:Pem.5932/09/1998, ditujukan kepada Pangdam IX Udayana Up.

Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT.

Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3962 / 2018 a.n pemohon HERI PRANYOTO, SE.AK

Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT.

;

Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya pada BAB.Vmenyangkut Personel, Aset dan Dokumen pada Pasal 14mengatur sebagai berikut:Ayat (1): Bupati Ngada bersama Penjabat Bupati Nagekeomenginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahanpersonel, penyerahan aset, serta dokumen kepada PemerintahKabupaten Nagekeo.Ayat (3): Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejakpelantikan Penjabat Bupati.Ayat (5): Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasipemindahan personel, penyerahan

atau. dimanfaatkan oleh PemerintahKabupaten Ngada yang berada dalam wilayah KabupatenNagekeo dan dokumen/arsip yang karena sifatnya diperlukanoleh Kabupaten Nagekeo.Ayat (8): Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset sertadokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidakdilaksanakan oleh Bupati Ngada, Gubernur Nusa Tenggara Timurselaku Wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.Ayat (9): Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan asetserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkanoleh Gubernur

Nusa Tenggara Timur kepada Menteri DalamNegeri.Oleh karena itu semua prosedur penyerahan, pemindahan asetdan dokumen dari Kabupaten Ngada ke Kabupaten Nagekeo telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Terhadap dalildalil Gugatan Penggugat ini, kami mohon kepadaMajelis Hakim yang bersidang untuk Menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima.Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, kami Kuasa ParaTergugat memohon kepada Bapak Majelis

kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten Nagekeo adalah pelayanan Pertanahan.Selanjutnya Bab V menyangkut personel, aset dan dokumenpada pasal 14 mengatur sebagai berikut:Ayat (1) : Bupati Ngada bersama Penjabat Bupati Nagekeomenginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahanpersonel, penyerahan aset, serta dokumen kepada pemerintahkabupaten Nagekeo.Ayat (3) : Penyerahan aset dan dokumen sebagimandimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahunsejak pelantikan penjabat Bupati.Ayat (5) : Gubernur

Nusa Tenggara Timur memfasilitasipemindahan Personel, Penyerahan Aset, dan Dokumen KepadaKabupaten Nagekeo.Ayat (7) : Aset dan Dokumen sebagaimana dimaksud padaayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) meliputi batrang milik/dikuasaiyagn bergerak dan tidak bergerak dan / atau dimanfaatkanoleh pemerintah Kabupaten Ngada yang berada dalam wilayhKabupaten Nagekeo dan Dokumen/ Arsip yang karena sifatnyadiperlukan oleh Kabupaten Nagekeo.Ayat (8) : Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset sertadokumen sebagaiman

NAJAMUDDIN IBRAHIM ASSAGAFalias NAJA kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur DI Kupang tertanggal09 Agustus 2018, Perihal : Permohonan SIPI Andon, yang selanjutnyadiberi tanda T.3.Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa jika menilik ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU No 45tahun 2009 tentang perubahaan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikananditegaskan bahwa Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia

Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Timur;Bahwa sesuai RTRW yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum;Bahwa yang datang waktu pengecekan kelapangan yaitu dari DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas LingkunganHidup;Bahwa koperasi membayarkan pajak kepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB;Bahwa permohonan izin diajukan pada tanggal 1 Nopember 2017;Bahwa kesesuaian lokasi usaha dibuat tanggal 24 Agustus 2017;Bahwa Kepala Desa ada membuat surat mengenai Tambang di Wae Reno;Bahwa ada surat dari Gubernur

Nusa Tenggara Timur mengenai TambangWae Reno bisa beroperasi (Diskresi), surat tersebut berlaku 3 (tiga) bulandari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 karenamenunggu izin yang sah keluar;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :1 (satu) buah sekop bergagang kayu ;1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor PolisiEB 9579E

Pembanding/Penggugat I : GREGORIUS WIHELMUS
Pembanding/Penggugat II : YOHANES NONG YAN
Pembanding/Penggugat III : ANTONIUS TESEN
Terbanding/Tergugat I : SUSO SOHAMI JULIATI
Terbanding/Tergugat II : HANDOKO WIJAYA
Terbanding/Tergugat III : LUDGUARDA ELLA ROUN
Terbanding/Tergugat IV : FERRI SUSANTO
Terbanding/Tergugat V : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI SIKKA
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN

Diwakili Oleh : FRANSISCO BERNANDO BESSI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq Bupati Kabupaten Kupang
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia di Jakarta Cq PT. Graha Sarana Duta di Bandung, Jawa Barat Cq GENERAL MANAGER TELKOM WITEL NTT di Kupang,

Reno ada membayarkan pajakkepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB; Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izinpertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuandi lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ril, KabupatenManggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usahadibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat suratmengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangantermasuk di Wae Reno; Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur

Nusa Tenggara Timur mengenaiTambang di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ril,Kabupaten Manggarai bisa beroperasi (Diskresi), Surat tersebut berlaku 3(tiga) bulan dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018 karena menunggu izin yang sah keluar;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (Satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning merah dan belummemiliki nomor polisi; 1 (Satu

Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungan dengan Jabatan tanggal 30 Nopember 2018 ;Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.2630/Kol.614/62 tanggal 26 September 2018 Perihal : Rekomendasi PemberhentianSebagai PNS ; Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Timur Nomor : 813.3.13/II/31/95ND tanggal 1 April 1999tentang pengangkatan Yoel Kamuri, S.TP. sebagai Calon Pegawai NegeriSipil ; Foto kopi Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor :821.13.13/II/110/183.ND tanggal 20 Maret 2000 tentang pengangkatanYoel Kamuri, S.TP. sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya NomorUP.823/03/63.L/2003 tanggal 17 April 2003 Tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil ; Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUNKPG.

disengketakan disekitar bidang tanah yangdisengketakan adalah milik keluarga suku Patymua alias suku Atamuayang telah dibagikan hak penguasaannya kepada anggota keluarga SukuPatymua alias Suku Atamua masingmasing kepada Kakek PattiPerdama Patymua, Kakek Bumi Patymua, Kakek Kenna Patymua, danKakek Semai Patymua ;Bahwa bidang tanah yang Tergugat IV kuasai adalah bidang tanah milikKakek Semai Patymua anggota keluarga Suku Patymua alias SukuAtamua dan telah mendapat penegasan hak berdasarkan SuratKeputusan Gubernur

Nusa tenggara Timur nomor : 18/FT/HMP/KADIT/75,tanggal 17 April 1975 dengan nomor bidang tanah : 23 (akan dibuktikanpada fase pembuktian) yang telah diwariskan kepada anak keturunannya.Bahwa satu diantara anak keturunannya adalah Turut Tergugat atasnama Hamida.

Bahwa bidang tanahyang Tergugat IV kuasai itu telah mendapat penegasan hak denganSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengan nomor bidangtanah : 23 (akan dibuktikan pada fase pembuktian) ;Bahwa bidang tanah yang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV kuasai bukan bidangbidang tanah waris para Penggugat aquo baik yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani maupunHusen Boho maka tidak memiliki hubungan hukum apapun dan tidakmerupakan

kepada Tergugat IV olehTurut Tergugat Il untuk ditempati;Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat ini, ParaTergugat, dan Turut Tergugat Il membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanahsengketa tersebut adalah Tanah suku Patymua atau Atamua yang mana dalamhal ini Tergugat sebagai keturunan dari Suku Patymua atau suku Atamuadiberikan secara hibah yang diakui oleh anak keturunan kakek Bumi Patymua,selain itu terhadap tanahtanah sengketa tersebut telah memiliki surat penegasanhak berdasarkan SK Gubernur

Nusa Tenggara Timur nomor18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengan nomor bidang tanah 31terhadap dalil sangkalannya tersebut Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Illtelah mengajukan bukti surat yaitu T.T.II1 yang merupakan SK Gubernur NusaTenggara Timur nomor 18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengannomor bidang tanah 20 dan T.T.II2 yang merupakan surat pernyataan hibahdan bukti surat T.FT.II3 yang merupakan surat pemberitahuan pajak terhutangpajak bumi dan bangunan;Menimbang, bahwa

Wae Reno ada membayarkan pajakkepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB;Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izinpertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuandi lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ril, KabupatenManggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usahadibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat suratmengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangantermasuk di Wae Reno;Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur

Nusa Tenggara Timur mengenaiTambang di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri,Kabupaten Manggarai bisa beroperasi (Diskresi), Surat tersebut berlaku 3Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Reno ada membayarkan pajakkepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB; Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukanizinpertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuandi lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ril, KabupatenManggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usahadibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat suratmengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangantermasuk di Wae Reno; Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur

Nusa Tenggara Timur mengenaiTambang di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l,Kabupaten Manggarai bisa beroperasi (Diskresi), surat tersebut berlaku 3(tiga) bulan dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018 karena menunggu izin yang sah keluar;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (satu) unit mobil light truck/dump merk Mitsubishi earna kuning merahdengan nomor polisi EB 9276

Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan wakil BupatiKabupaten Sumba Barat Daya sampai permasalahan hukum hasilPilkada Kabupaten Sumba Barat Daya selesai juga karena keamanandidaerah Kabupaten Sumba Barat daya yang tidak kondusif bilamemaksakan pelantikan pasangan Nomor 3 yang jelasjelas kalahdalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013;Bahwa atas keengganan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebutmaka Termohon mencari akal agar bisa melakukan Pelantikanterhadap Markus Dairo Talu, SH. dan Drs.

YULIAAFRA, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal O03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimanatelan diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

YULIAAFRA, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal O3 April 2017, dan selaku Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimanatelah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

gugatan tidak dapat diterimaEksepsu Plurium Litis ConsortiumBahwa Penggugat juga keliru mengenai subjek yang harus digugat dalamsurat gugatannya, sebab Penggugat tidak menggugat pihakpihak lainyang mempunyai erat kaitan dengan perkara ini untuk diikut sertakansebagai Tergugat agar semakin jelas kedudukan serta peran para pihakdalam perkara ini;Bahwa para pihak lain yang dimaksudkan Tergugat XXXVI yangseyoggianya patut diikutsertakan sebagai Tergugat sehingga para pihakmenjadi lengkap, yakni :7 Gubernur

Nusa Tenggara Timur;7 Kepala Kantor Pemukiman dan Prasarana Provinsi NTT;Halaman 21 dari 30 hal.