Ditemukan 294 data
DELFI TRIMARIONO,SH.
Terdakwa:
ROBI HAFID HINDAWAN
95 — 39
dari pihak rumah sakitSILOAM, padahal Terdakwa sendiri tidak pernah bekerja sebagai petugaskesehatan di rumah sakit SILOAM, sehingga menurut majelis hakim perbuatanTerdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan membuat suratketerangan dokter palsu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidanganketujuh surat keterangan yang dibuat Terdakwa tersebut adalah suratketerangan Rapid Tes SARSCoV2 yang menerangkan mengenai keadaankesehatan seseorang terbebas dari penyakit Corona Virus Desease
FITRI AISYAH, SH
Terdakwa:
ZAKARIA alias JAKA
57 — 11
Pembebasan apabila setelah hasil pengamatan tidak tertularhama dan penyakit ikan karantina.Bahwa persyaratan karantina terkait dengan media pembawa (benihlobster) yang dibawa atau dikeluarkan dari wilayah Negara RepublikIndonesia diatur pada pasal 7 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah mempersyaratkan setiaplosbter harus bebas penyakit Whitespot Desease sehingga terhadappengiriman Benih Lobster diberlakukan persyaratan sebagaimana dijelaskan diatas yaitu :1.
Drs. SANGGUL, M.T.
Tergugat:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
252 — 146
Nomor:188.45/0400/Huk.DINSOS/2020 Tentang PenetapanPenyalur Bagi Penerima Bantuan Sosial YangDiserahkan Kepada Masyarakat TerdampakBencana Non Alam Wabah Corona Virus Disease2019 Di Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23Desember 2020 (beserta lampiran) (fotokopi sesuaidengan asli);Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:188.45 /0211/Huk.DINKES/2020, TentangHalaman 55 Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.PLK131415161718Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Pembentukan Klinik Corona Virus Desease
CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.
Terdakwa:
SURIWAN bin RASMIDI
49 — 0
- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 188/508/431.508.9.4/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kader Posyandu Desa Kotaka Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Periode 2020-2024
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan kepala desa Kotakan nomor: 188/024/431.508.9.4/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo.
284 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
layanan kesehatan secara rutin sebagaipengobatan yang tidak dapat ditunda seperti pasien cuci darah;Bahwa sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tersebut di atas, Termohon telah melakukan kajianuntuk merumuskan kembali penyesuaian besaran iuran BPJS yangdituangkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018 (Perpres64/2020), dengan amat sangat mempertimbangkan perkembangansosial, ekonomi dan kebutuhan hidup pada saaat kondisi CoronaVirus Desease
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
107 — 14
Kenyataannyajustru tahun 2018 dan 2019 Penggugat memberikan insentif (bonus)diluar gaji kepada Para Tergugat dan pembayaran gaji semua karyawandiberikan tepat waktu; Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan alasan memutuskanhubungan kerja Para Tergugat dengan menjadikan KetentuanKeputusan Presiden (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 TentangPenetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019(Covid 19) sebagai Bencana Nasional adalah alasan yang keliru; Bahwa meskipun Penggugat mempunyai catatan
DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
1.IKE PATRICIA
2.Ir. DEWI NAWANG SARI Binti SUDARYO
87 — 41
Jika seseorang merasakan gejala tersebut di ataskemudian besoknya ia merasa sehat padahal sebenarnya ia sudah terpapar covid19:Bahwa untuk wisata air tetap dibuka dengan asumsi pengunjung yang datang itudalam keadaan sehat, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/382/2020 tentang Protokol KesehatanBagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan DanPengendalian Corona Virus Desease 2019, diharuskan adanya form self assessmentsehingga
107 — 62
Kronologis VRS Polis Danamon Dread Desease Protection No. IMKIN0001618177 ;T.I32. Kronologis VRS Polis Personal Shield XTra No. IMKIN0001668779 ;T.I33. Billing History for Policy IMKIN0001668779 atas nama Herland Cup Nainggolan,SH ;T.I34. Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktiandan Putusan Pengadilan , Pengarang : M. Yahya, SH . halaman 448 s/d459 ;T.I35.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
279 — 196
MDNuntuk umum, sehingga keberatankeberatan ini tidak beralasan hukum danoleh karenanya haruslah dikesampinggkan;Mengenai Keberatan Memori Banding Ad E :Bahwa persidangan yang dilakukan secara on line dalam situasiPandemi Covid 19 yang sudah hampir dua tahun melanda dunia danIndonesia khususny, karena kesehatan adalah faktor yang harusdiutamakan, maka agar tidak ada rasa waswas atau agar ada ketenangandalam menangani perkara selama Pandemi Covid 19, guna menykapiperkembangan penyebaran Corona Virus Desease
403 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tersebut di atas, penyesuaian besaran iuran BPJS dalamPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 telah secara cermatmempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhanhidup pada saaat kondisi Corona Virus Desease 2019 ini denganmemberikan subsisidi dan relaksasi bagi Peserta yang memilikitunggakan hingga pengurangan denda pelayanan, sehingga dari sisipenggunaan dana iuran telah memenuhi prinsip penggunaan dana untuksebesarbesar
YUS IMAN M. HAREFA, SH.MH
Terdakwa:
SOPIAN SUBRI LUBIS, S.Sos, M.Kes
187 — 14
3 (tiga) lembar Berita Acara Verifikasi dan Penyesuaian dan Pernyataan Tidak Tumpang Tindih Antara OPD/SKPD Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Hasil Refocussing dan Realokasi Anggaran Oleh Tim Gugus Dengan OPD/SKPD Pengusul Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- Asli 2 (dua) lembar nota dinas permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) Percepatan penanganan Corona Virus Desease
YUS IMAN M. HAREFA, SH.MH
Terdakwa:
PURNAMA HASIBUAN, S.Kep.Ners.
187 — 22
3 (tiga) lembar Berita Acara Verifikasi dan Penyesuaian dan Pernyataan Tidak Tumpang Tindih Antara OPD/SKPD Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Hasil Refocussing dan Realokasi Anggaran Oleh Tim Gugus Dengan OPD/SKPD Pengusul Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- Asli 2 (dua) lembar nota dinas permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) Percepatan penanganan Corona Virus Desease
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
SUARDIN Bin ABDUL GANI
113 — 60
(KPM) Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.a Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.b Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Desease
1793 — 4017
Namun apa bila desease itu berkembang, maka pada akhirnyaperkembangannya berakhir pada komisioner, jadi analisanya tidak berkembanghanya sampai disitu, harus ada manajemen resiko, apa yang harus dilakukanitulah yang dinamakan Risk Management, Penanggulangan resiko.Bahwa terkait dengan direksi khususnya BUMN apakah tunduk dalam UU PT,BUMN, terkait masalah operasinal keputusan, kebijakan selain tunduk dalam UUPT, selain itu mereka juga mengikuti UU BUMN harus tunduk pada AnggaranDasar dan Anggaran