Ditemukan 375066 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Tata kerja kepolisian Class action Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Erwin depari Kepala kepolisian daerah kepulauan riau Abdu nafi giovani vs gubernur akademi kepolisian;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PID/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN VS PT. ELNUSA, Tbk
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN VS PT. ELNUSA, Tbk
    PUTUSANNo. 78 PK / PID / 2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana permohonan praperadilan pada peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara, antara :KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIANRESOR METRO JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl.
    Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. KepalaKepolisian Resor Metro Jakarta Selatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali / Termohon Praperadilan / Kepala Kepolisian Republik IndonesiaCq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq.
    Kepala Kepolisian Resor Metro JakartaSelatan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:13 / Pid.Prap / 2014 / PN.Jkt.Sel tanggal 09 Juni 2014 yang dimintakan peninjauankembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapatditerima, maka Pemohon Peninjauan Kembali / Kepala Kepolisian Republik IndonesiaCq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq.
    dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIACq.
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 16 Januari 2023 — Ernawati M.Ag
Termohon:
1.Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2.Kepolisian RI Cq. KAPOLDASU Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara
38 — 39
  • Ernawati M.Ag
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
    2.Kepolisian RI Cq. KAPOLDASU Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Tbt
Tanggal 10 September 2018 — Pemohon:
KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN,SH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi Cq Kasat Reskrim Kepolisian
3.Kasat Reskrim Kepolisian Resor Teb.Tinggi Cq Kaurbin Ops Kepolisian Resor Tebing Tinggi
44 — 9
  • Pemohon:
    KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN,SH
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
    2.Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi Cq Kasat Reskrim Kepolisian
    3.Kasat Reskrim Kepolisian Resor Teb.Tinggi Cq Kaurbin Ops Kepolisian Resor Tebing Tinggi
    Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM. 10,5Nomor 60 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;2. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi,yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 12 Tebing Tinggi, yangselanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;3. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta, Cq.
    Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggidi Tebing Tinggi, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tebing Tinggi,yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 12 Tebing Tinggi, yangselanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;4. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggidi Tebing Tinggi, Cq.
    Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tebing Tinggi diHalaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN. TbtTebing Tinggi, Cq. Kaurbin Ops Kepolisian Resor Tebing Tinggi, yangberkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 12 Tebing Tinggi, yang selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON IV;Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggidi Tebing Tinggi, Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tebing Tinggi diTebing Tinggi, Cq.
    Kaurbin Ops Kepolisian Resor Tebing Tinggi diTebing Tinggi Cq. Penyidik Kepolisian Resor Tebing Tinggi IPTU B.SIHOMBING dan Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tebing TinggiBRIGADIR HASLAUDDIN SIREGAR, S.H., yang masingmasing beralamatdi Jalan Pahlawan Nomor 12 Tebing Tinggi, yang selanjutnya disebutsebagai TERMOHON V;Termohon sampai dengan Termohon V dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. AKP LEO R.E SEMBIRING, S.H., Kapolsek Rambutan Polres TebingTinggi;2. AIPTU KUASA GINTING, S.H., PS.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2022 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 11 April 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kepolisian Resor Kupang Kota Kepala Reserse Kriminal Umum
30 — 7
  • Pemohon:
    Erna Agustina Paulina Fanggidae
    Termohon:
    Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kepolisian Resor Kupang Kota Kepala Reserse Kriminal Umum
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 6/Pra.Pid/2017/PN Pms
Tanggal 16 Nopember 2017 — FAHRI AKBAR NASUTION Sebagai Pemohon ; Lawan KEPALA KEPOLISIAN INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMATANG SIANTAR ;
162 — 35
  • FAHRI AKBAR NASUTION Sebagai Pemohon ; Lawan KEPALA KEPOLISIAN INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMATANG SIANTAR ;
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 25 Maret 2014 — ARIEF BUDIMAN SH DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
29 — 12
  • ARIEF BUDIMAN SH DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
    ,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LAWOFFICE PROFESSIO ADVOCATES & LEGALCONSULTANTS, beralamat di Rasuna Office Park LT.1 RuangDO01 JI.H.R.Rasuna Said Kuningan JakartaSelatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06September 2013,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDINGSemula PENGGUGAT :MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, beralamat di JI.Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Kompol WIYONO,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-05-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 PK/Pdt/2022
Tanggal 10 Mei 2022 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS M. MAKHRONI DK
59 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cqKEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALASAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA VS M. MAKHRONI DK
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT PADANG Nomor 40/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 3 April 2017 — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq. Kepala Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung, CS
32 — 15
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq. Kepala Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung, CS
    Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat,Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq.
    SYAMSUL BAHRI, Lakilaki, umur + 49 tahun, agama Islam,pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, terakhirberalamat di Asrama Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung JalanTapian Sudang Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat;Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, sekarang tidak diketahui alamattempat tinggalnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,selaku Tergugat Il.1;2.
    IPTU AL INDRA, Lakilaki, umur + 39 tahun, agama Islam,pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, terakhirberalamat di Asrama Kepolisian Resor (POLRES) Sijunjung JalanSudirman Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat,berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR tertanggal 29 Januari 2013, sekarang berada dalamtahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Muaro Sijunjung,selaku Tergugat Il.3;Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2017/PT.PDG4.
    Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera BaratCq.
    Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2638 K/Pdt/2014
Tanggal 7 April 2015 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI vs ALAMSYAHFUDIN
280 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI vs ALAMSYAHFUDIN
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q.KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI,berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta, KecamatanMandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hanifzal, S.H. dan kawan, KaurBanhatkum Bidkum Polda Sumbar, beralamat di Polda SumbarJalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Padang, berdasarkanSurat Kuasa khusus tanggal 3 April 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat
    UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Pasal 2 menyatakan Fungsi kepolisian adalahsalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaankeamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakatsertaPasal 13 yang menyatakan Tugas pokok Kepolisian Negara RepublikIndonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan
    Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : a.
    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak AsasiManusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERABARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALAKEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh Prof. Dr.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-09-2011 — Putus : 14-01-2011 — Upload : 18-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 01/Pid.Pra/2011/PN.Ska
Tanggal 14 Januari 2011 — KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
19 — 5
  • KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
    Adi Sucipto,Surakarta, dalam hal ini memberikanKuasa Khusus kepada AKBP TRI SUKAMTQSH, AKBP ETTY SUSANTI, SH, dan KOMPOLSUPRAPTOYO, SH, kesemuanya adalah KuasaHukum Kepala Kepolisian Resor KotaSurakarta yang memilih domisili hukumdi Kantor Kuasanya yakni di KEPOLISIANDAERAH JAWA TENGAH, Jalan Pahlawan No.1, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 10 Januari 2011,selanjutnya disebutSODAGBl weeseistw ei eww ewe ew Ee ewPENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
    Bahwa PEMOHON telah membuat Laporan Kepolisian sesuaiNo. Pol : B/LP/1803/XII/2008/SPK III tertanggal 4Desember 2008, tentang dugaan tindak pidana penggelapanuang hasil penjualan kain sebesar US $ 60.000 (enampuluh ribu dollar amerika) kepada TERMOHON;2. Bahwa setelah menerima laporan, TERMOHON telahmelakukan serangkaian penyelidikan danpenyidikan,yaitu. dengan memeriksa saksi saksi beserta alat buktiyang lain, termasuk menyampaikan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lmg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Marsidiq Yasin
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resort Lamongan
41 — 7
  • Marsidiq Yasin
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resort Lamongan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 35/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 18 April 2018 —
85 — 51
  • Jenny Chatab binti Muhammad Nur ChatabLAWANKepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan
    Pos Pengumben RayaNo.42 Rt.02/Rw.06, Kelurahan Kelapa Dua, KecamatanKebun Jeruk, Jakarta Barat. kode Pos 11550.Agama : IslamPekerjaan : Pensiunan Peneliti Ilmiah (Socioloog).Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;LAWANKepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq KepalaKepolisian Resor Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Wijaya no. I/42 KebayoranBaru, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai :
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 27-01-2023 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN KOTOBARU Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Kbr
Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
KURNIAWANSYAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Solok
44 — 8
  • Pemohon:
    KURNIAWANSYAH
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Solok
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Khusus
Register : 04-10-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Njk
Tanggal 25 Oktober 2021 —
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUPLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KEPOLISIAN RESORT NGANJUK
44 — 12

  • Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN REPUPLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KEPOLISIAN RESORT NGANJUK
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg
Tanggal 6 Januari 2016 — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq. Kepala Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung, dkk
78 — 15
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq. Kepala Kepolisian Sektor (POLSEK) Sijunjung, dkk
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. KepalaKepolisian Resor Sijunjung, Cq.
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq.
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq.
    Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;Menghukum Tergugat IV untuk memerintahkan Tergugat Ill melakukan SidangKode Etik terhadap Tergugat Il1, Tergugat I+2, Tergugat Il3, dan Tergugat Il4sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP)Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia;Menghukum Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill untukpatuh dan taat atas
    Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana; yang telah disesuaikan dengan fotocopinya dan telah diberimaterai yang cukup, diberitanda : P.6;. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip danStandar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; yang telah disesuaikan dengan fotocopi dari fotocopi dantelah diberi materai yang cukup, diberi tanda : P.7;.
Pengadilan PN JENEPONTO Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 03-07-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Jnp
Tanggal 13 Juli 2017 — Cq Kepala Kepolisian Negara R.I. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Cq. Kepala Kepolisian Sektor Batang
197 — 91
  • Cq Kepala Kepolisian Negara R.I. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Cq. Kepala Kepolisian Sektor Batang
    Cq Kepala Kepolisian Negara R.I. Cq. KepalaKepolisian Daerah Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort JenepontoCq.
    Kepala Kepolisian Sektor Batang, beralamat/berkantor di Jalan LantoRaya No. 46 TogoTogo, Kabupaten Jeneponto , selanjutnya disebutSODAGAI ...... 2... ccc cee ce cece ee eee cece eee eee eeeeee eee eeeeeeeeeeeenees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN.Jnp tanggal 3 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/ 2017/PN.Jnp tanggal 3 Juli 2017 tentangpenetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat
    RATE Bin MADI selaku Pemohon Praperadilandalam keadaan diikat tangannya dan mukanya ditutup kain diatas mobil untukdibawa ke Kantor Kepolisian Sektor BatangKabupaten Jeneponto, tetapi dalamperjalanan SAMPARA DG. RATE Bin MADI selaku Pemohon Praperadilanditembak lutut bagian kanankiri tanpa melakukan perlawanan dalampengawalan beberapa Anggota Polsek Batang ;Bahwa kini SAMPARA DG.
    Pol : SP.Han/05/V//2017/Reskrim tanggal 02 Mei 2017 dariPenyidik Kepolisian Sektor Batang selaku Termohon Praperadilan setelahPemohon Praperadilan ditahan oleh karena penyimpangan/tindakan AnggotaPolisi atau PNS Polisi/Termohon Praperadilan melakukan penangkapan danpenahanan serta penembakan atas dir SAMPARA DG.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-05-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266K/PID/2004
Tanggal 1 Mei 2007 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN ; vs. DR. DANIEL HUTAPEA ; BASTIAN HUTAPEA,
12 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN ; vs. DR. DANIEL HUTAPEA ; BASTIAN HUTAPEA,
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg
Tanggal 12 Desember 2019 — Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
142 — 42
  • Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Cq.
    Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Cq. Kepala KepolisianResort Parigi Moutong, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kec. Parigi Utara,Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam Permohonan PemeriksaanPraperadilan didudukkan sebagai Termohon;Adapun yang menjadi alasanalasan diajukannya Permohonan pemeriksaanPraperadilan ini kami uraikan sebagai berikut:1. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan1.
    Nurwindiyanto, MM., selaku Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengahdan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2019 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Parigi tanggal 4 Desember 2019 dengan register nomor44/12/2019/PN Prg;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:A.
    SebagaiPenyuluh Bahasa Indonesia, saya memiliki tupoksi menyuluhatau mensosialisasikan kaidahkaidah bahasa Indonesia,baik di kalangan pejabat, pendidik, pemelajar/mahasiswa,masyarakat umum, dan TNI/Polri. selain itu, saya jugamemiliki tupoksi sebagai KOORDINATOR AHLI BAHASAINDONESIA di kepolisian.
    Dalam tahapan proses penetapan seseorang menjaditersangka harus melalui tahap penyelidikan, dan itu dimulai sejak pertamakali kepolisian menerima laporan. Setelah itu penyidik akan melakukan gelarperkara untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana atautidak.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tul
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
ANTONIUS LETSOIN Alias KATON
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
176 — 58
  • Pemohon:
    ANTONIUS LETSOIN Alias KATON
    Termohon:
    Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
    Leimena, Keluranan Ketsoblak, Kecamatan DullahSelatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku cq. KepalaKepolisian Resot Maluku Tenggara, berkedudukan di Jalan Dihir, KelurahanKetsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, yang dalamhal ini memberi kuasa kepada 1. Max Manusiwa, S.H., 2. A. Kenne, S.H., 3.Yefta Malasa, S.H., M.H., 4.
    Salah satu petugas kepolisian, saksi kenal bernamaAmpi Kilmase sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;Bahwa Saksi tidak bisa melihat kebakaran dari rumah saksi. Saat itu saksiduduk didalam rumah sehingga saksi tidak melihat asap kebakaran darirumah tersebut.
    Petugas kepolisian yang bernama Ampi Kilmase dantemannya menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah sehingga saksimasuk kedalam rumah dan duduk disana;Bahwa saksi tahu mobil Pemohon yaitu Kijang Toyota Inova warna Silver,tetapi Saksi tidak tahu nomor polisi dari mobil tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ciri / tanda khusus dari mobil Pemohon;Bahwa Mobil Pemohon sekarang telah disita oleh Kepolisian (Termohon);Bahwa Menurut informasi, mobil tersebut disita karena pembakaran rumahtersebut;Halaman
    NUSKIWANTO SARLONS HAVIER LATUE, dibawah sumpahj/janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Setahu saksi, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksikarena masalah penyitaan terhadap mobil saudara Antonius Letsoin(Pemohon) oleh pihak Kepolisian (Termohon);Bahwa Saksi adalah Anggota Kanit Il. Tugas saksi pada dasarnya samadengan Kanit saksi yaitu Saudara M.
    IRHAM MADING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 46 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN TulBahwa Setahu saksi, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksikarena masalah penyitaan terhadap mobil saudara Antonius Letsoin(Pemohon) oleh pihak Kepolisian (Termohon);Bahwa Saksi adalah anggota Kanit Il.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 21-07-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PN BAUBAU Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Bau
Tanggal 2 Agustus 2023 — Pemohon:
KONG WINARTO KONGRES
Termohon:
Kepala Kepolisian RI c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara c.q. Kepala Kepolisian Resor Baubau
49 — 25
  • Pemohon:
    KONG WINARTO KONGRES
    Termohon:
    Kepala Kepolisian RI c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara c.q. Kepala Kepolisian Resor Baubau