P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 jo. Permen LHK No.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan negara.

Terkait jangka waktu penggunaanDokumen SKSHH sudah tercantum dalam setiap dokumen SKSHHtermasuk alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebutdan hanya berlaku untuk sekali pengangkutan dengan satu tujuan;Bahwa kalau tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka tidak dapat dikenakansanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) PermenLHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwaPengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

., M.Si memberikan keteranganbahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450)e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, jenis satwa yangdilindungi di Indonesia ada 904 jenis.

(sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin

Tohtor (no. urut 264) ;e 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan

Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575)

tumbuhan dan satwa bahwa suatu jenis tumbuhandan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telahmemenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yang kecil, adanyapenurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerah penyebaranyang terbatas (endemik), satwa tringgiling ditetapkan oleh pemerintahsebagai satwa yang dilindungi tentu telah memenuhi kriteria tersebut, Sesuaidengan peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalamurutan nomor 84 yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica.

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica; Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin daripihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam

berdarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 1990 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwabahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yangdilindungi apabila telah memenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yangkecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerahpenyebaran yang terbatas (endemik); Bahwa berdasarkan peraturan MenteriLingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84 yaitu Tringgilingdengan nama latinnya Manis Javanica;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurutMajelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) hurufa Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 05

SDSALAFIAH 6 288 864 1,728,000 0 1,728,000 Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kaur Utara, PadangGuci Hulu, Lungkang Kule tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFT ARPEMBAYARAN UANG KJMsebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masingmasing kepala sekolah dasar,sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Pembantu UPTD DAF T ARPEMBAYARAN UANG KUM tersebut juga tidak sesuai denganSURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG

Menerima pembayaran Dana KUM dari Sarwan S.Sos.c.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan :Ahmad Marzuki S.Pd.Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalampengelolaan dana KJM tahun anggaran 2009, saksi kurang paham mengenai KUM inikarena saksi sebelumnya sebagai guru yang dimutasi ke Dinas Pendidikan;Bahwa saksi sebelumnya belum pernah sebagai PPTK;Bahwa dalam kegiatan KUM ini tidak ada dilakukan sosialisasi karena tidak ada danauntuk sosialisasi tersebut dan biasanya kalau ada kegiatan, para guru langsungbertanya mana honornya

SETYUNO, SH, Kabid Kum Polda SulSel, 2.AKBP. ISKANDAR, SH,Kasubbid Bankum Bid Kum Polda SulSel, 3. Kompol, H. PATAHUDDIN, SH,Kaur Banhatkum Bid Kum, Polda SulSel, 4. Kompol. JACOB LOBO, SH.MH,Kaur...

Mengapa justru Penggugat baru tersadar objek tersebutbermasalah setelah ada panggilan dari Turut Tergugat III dan itu setelahkurang lebih 6 bulan dari pembuatan PIJB dan KUM, harusnyaPenggugat lebih awal mengetahui karena tidak juga diserahkannya tanahdan bangunan tersebut?s. Mengapa Penggugat tidak langsung mengurus AJB, jika memangPenggugat merasa seluruh kewajiban terpenuhi sebagai syarat sah JualBeli?4.

Dasar dari pembuatan PIJB dan KUM yang baru diketahuiTergugat adalah karena hutang piutang, itu artinya Penggugat danTergugat Il memberikan keterangan palsu kepada Tergugat dan sangatmerugikan Tergugat, jadi justru Penggugatlah yang melakukan PerbuatanMelawan Hukum tersebut.11.

Sumber Mitra Propertindo, dan sertifikat tersebut dibawa olehorang kepercayaan perusahaan yaitu Turut Tergugat II Konvensi, sehinggaPenggugat Rekonvensi bersedia membuatkan akte Perjanjian Ikatan JualBeli (PIJB) dan KUM ;3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi(PT.

Sumber Mitra Propertindo) sudah terjalin kerjasama untuk pembuatanPIJB, KUM (Kuasa Untuk Menjual) maupun AJB secara KPR dibank sejakawal September tahun 2014, karena Penggugat Rekonvensi merupakanrekanan dari beberapa bank yang bekerjasama dengan Turut Tergugat Konvensi dan sudah ada kurang lebih 40 sertifikat yang dibuatkan PIJB,AJB, KUM.

Foto copy Akta Pembatalan PPJB & KUM tanggal 25 November 2016tentang Ikatan Jual Beli dan Pencabutan Kuasa untuk menjual, diberi tandaT5;6.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahundan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulankurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;3.

Selanjutnyaberdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHKwilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersamadengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada diteluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis TumbuhanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwdan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

Surat keputusan Nomor :047SK/DPPNasDem/V1I/2017, tanggal14 Juli 2017;Adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, olehkarenanya mohon dinyatakan Batal Demi Hukum..Bahwa oleh karena Surat Nomor : 188.44/0517/KUM/2017, Tertanggal 9 Nopember2017 yang di terbitkan Turut Tergugat didasari oleh Surat keputusan Nomor : 047SK/DPPNasDem/VIV2017, tanggali4 Juli 2017 yang di Terbitkan oleh Tergugat secara Melawan WHukum, maka dengan demikian Surat Nomor188.44/0517/KUM/2017, Tertanggal

Bahwa dasar gugatan Penggugat selain mempermasalahkan Suratsurat yangsebagaimana telah dikeluarkan oleh Tergugat , Tergugat li Dan Tergugat Ill(Para Tergugat) di atas, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Nomor:188.44/0517/ KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan olehTurut Tergugat.

;Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo, karena permasalahan keabsahan danpembatalan Surat Nomor: 188.44/0517/KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 adalahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0517/KUM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sisa Masa Jabatan Tahun20142019 berdasarkan ketentuan peraturan perandangundangan yangberawal dari:a.

Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0517/KUM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sisa Masa Jabatan Tahun20142019;4. Menolak Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai anggota DPRD KabupatenTanah Bumbu Periode 20142019.5.

memiliki 3 kriteria yakni : memilikipopulasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individudan dalam daerah penyebarannya yang terbatas.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading(Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian tubuh

Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal dari Sdr.

.1/8/2018 yang kemudiantelah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk KijangMuncak (Mutiacus Muntjak), DAN Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil)adalah bagianbagian tubuh

Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II pada hari Jumat, tanggal empat belas bulan Oktober TahunDua ribu sebelas (14102011) dengan bentuk perjanjian tertulis berupaPerjanjian Kredit Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/11 tanggal 14102011.2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagaipinjaman / kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus jutarupiah).3.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7ayat (2) Pernjanjian Kredit Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/2011 tanggal 14102011.7. Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak membayar angsuranpinjaman sampai dengan hari ini. Sehingga pinjaman Tergugatmenunggak sebesar Rp. 210.400.000 (Dua ratus sepuluh juta empatratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.8.

Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/11tanggal 14102011Keterangan singkat Bukti :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat II dengan syarat syarat dan ketentuanyang diatur, antara lain sebagai berikut :a) Tergugat dan Tergugat Il mengakui menerima uang sebagaipinjaman / kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratusjuta rupiah).b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan

Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat danTergugat dan Tergugat Il perjanjian kredit nomor45/PK/KUM/IDK/X/11 pada tanggal 14 Oktober 2011 yaitu berupa 3 unitmobil untuk sebagai jaminan/ agunan yaitu untuk menjaminpinjamannya Tergugat dan Tergugat II memberikan agunan berupa 3buah kendaraan dengan identitas sebagai berikut : NO BPKB : 675686 6755788 6764631 Merk : Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Colt Nomor Polisi > H 9308 FF H 9235 KC K 9379KA Model : Truck Truck Truck Tahun Pembuatan

Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapaiperdamaian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan suratsurat bukti telah dicocokan dengan aslinyadan bermaterai cukup berupa :Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kin10.11.12.13.141516.17.18.Fotocopy Perjanjian Kredit, Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/11, tertanggal14 Oktober 2011, diberi tanda P.1;Fotocopy dari fotocopy Kartu.

Petugas Kepolisian, dan karenaTerdakwa tidak memiliki dokumen terkait ijin dari pihak yang berwenangterkait dengan burng Kasuari tersebut, Terdakwa kemudian dibawa keKantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut Bahwa adapun 1 (satu) ekor burung Kasuari Gelambir Ganda (CasuariusCasuarius) yang Terdakwa bawa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungisebagaimana terdaftar dalam nomor urut 280 Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Burung betina serupadengan burung jantan, dan biasanya berukuran lebih besar dan lebihdominan;Bahwa burung kasuari merupakan jenis satwa yang dilindungi dengandasar hukum UU no. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.p.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P20/Menhlk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Halaman 6 dari 13 Putusan

Burung betina serupadengan burung jantan, dan biasanya berukuran lebih besar dan lebihdominan;Bahwa burung kasuari merupakan jenis satwa yang dilindungi dengandasar hukum UU no. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.p.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P20/Menhlk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Bahwa tujuan dari Konservasi

Dorolanda dilakukandilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa1 (Satu) ekor Burung Kasuari Glambir Ganda (Casuari Casuari);Menimbang bahwa 1 (satu) ekor burung Kasuari Gelambir Ganda(Casuarius Casuarius) yang Terdakwa bawa tersebut adalah jenis satwa yangdilindungi sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 280 Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi

.1/11/2016, tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Bila Kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuh secara alami ataudiluar dari jenis jenis yang tersebut diatas, maka pengangkutannyamengikuti ketentuan dalam Permen yang Hutan Negara yaituPeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

. :163/KptsII/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003, sedangkan untukkayu bulat jenis Jengkol sebanyak 4 batang (1,08 m) merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah : TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00,TOTAL DR adalah Rp.1.056.679,28

Hal tersebutdengan didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :a)Bahwa TERMOHON KEBERATAN dengan suratnya tanggal 22 Oktober2012 telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM)kepada PEMOHON KEBERATAN dengan tujuan untuk tambahan ModalUsaha Pemeliharaan / Perawatan Kebun Kelapa Sawit.Bahwa atas permohonan kredit dari TERMOHON KEBERATAN tersebutdiatas, PEMOHON KEBERATAN telah menyetujui memberikan fasilitasKredit Usaha Mikro (KUM) kepada TERMOHON KEBERATAN sesuaiPerjanjian Kredit

MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30 Oktober2012, dengan limit kredit sebesar Rp. 45.000.000, (Empat puluh lima jutaRupiah).Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) tersebut diatas, telahdilakukan perpanjangan jangka waktu kredit menjadi s/d. 21 November2015 dan perubahan limit kredit semula sebesar Rp. 45.000.000, menjadisebesar Rp. 80.000.000, (Delapan puluh juta rupiah) sesuai Addendum (Pertama) No. MBD.PUG/0227/KUM/2012 tanggal 21 November 2013,Bahwa Perjanjian Kredit No.

MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30Oktober 2012 beserta addendumnya telah ditandatangani olehTERMOHON KEBERATAN beserta isteri TERMOHON KEBERATAN diatasmeterai Rp.6.000, (enam ribu rupiah).

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor : MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30 Oktober 2012 berikut addendumnya.4.

PUG/0227/KUM/2012.A00tanggal 30 Oktober 2012 selanjutnya diberi tanda PK3;Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit No. MBD. PUG/0227/KUM/2012.A00tanggal 21 November 2013selanjutnya kesemuanya diberitanda PK4;Fotocopy Sertifikat Hak Milik (GHM) No. No. 2797 / Nagari Parit atas nama BugisLubisselanjutnya kesemuanya diberi tanda PK5;Foto copy Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda MotorMerk Yamaha tahun 2011 No.

Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1999

Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Hidup berupa 1 (Satu) Ekor Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), 1(Satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua Galerita), 1 (Satu) Ekor BurungKaka Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan (Eclectus Roratus), 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina (EclectusRoratus) yang mana Jjenisjenis hewan atau satwa tersebut merupakan Jjenissatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam

,Jabatan Kepala Biro WHukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor KS.59/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 31Mei 2019;Pemohon Kasasi IV:Lawanl. PT. MULYAKARYA JAYACO, tempat kedudukan diJalan Thamrin, Nomor 3 BC, Medan, yang diwakili olehJusuf Abdul Gani, jabatan Direktur Utama;Termohon Kasasi I:ll. PT.

tersebut dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telahkeliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa dalam proses permohonan perpanjangan IUPHHKHA yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapipersyaratan permohonannya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) danPasal 1/7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.32/MENLHK/SE TJen/KUM

Putusan Nomor 484 K/TUN/2020Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJen/KUM. 1/7/2018, melalui Surat Peringatan I, II dan III; Bahwa Penggugat tidak pernah melengkapi persyaratan perpanjanganIUPHHKHA sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa a quo telahsesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf b dan ayat (5)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.28/MENLHK/SE TJen/KUM. 1/7/2018;Menimbang, bahwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSAKBAN' S.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2020/PN Plw2.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/ 2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah M. Yusuf yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. TelukMeranti, Kabupaten Pelalawan;Menimbang, bahwa setelah berada dirumah sdr. M.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa SAKBAN S.

P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi, yang dimaksud denganPenatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatanHalaman 49 BA Nomor 1209/Pid.Sus/2019/PN Smr BA.PID.B.1.1 pencatatan dan pelaporan perencanaan produksli,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian,penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahanhasil

PermenLHK Nomor P.43/MenIhkSetjen/2015 joP.60/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (terhitung sejak tanggal21 November 2019 diganti dengan PermenthkP.66/Menthk/Setjen/Kum.1/10/2019);Z..

PermenLHK Nomor P.42/MenIhkSetjen/2015 joP.58/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman padaHutan Produksi (terhitung sejak tanggal 21 November2019 diganti dengan PermenthkP.67/Menthk/Setjen/Kum.1/10/ 2019).cr PernmenLHK NomorP.85/Menthk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/MenlIhk/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang pengakutan' hasil rutan kayubudidaya yang berasla dari Hutan Hak; Bahwa menurut pengetahuan ahli dan berdasar ketentuanperaturan perundangundangan

P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/MenIhk/Setjen/Kum.1/7/2016, yang dimaksud denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan.

primer (IUIPHHK) atau industryterpadu.IUI Lanjutan, dan/atau Tempat Penampungan Terdaftar KayuBulat (TPTKB) tidak boleh merubah bentuk dari kayu bulatmenjadi kayu olahan; Bahwa menurut pasal 1 PermenLHK P.43/MenlthkSetjen/2015jo P.60/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam dan PermenLHKNomor P.1/Menthk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI PrimerHasil Hutan, yang dimaksud dengan : Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah Industriyang mengolah kayu bulat dan/atau

tersebutdidapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN TulLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungitermasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis

dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

harus / wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu (IUIPHHK), harus memasukkan data dan volume kayu yang akandiangkut dalam sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik untukmenerbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana di atur dalamPasal 11, 12 dan Pasal 13, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN /Kum

.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal

merugikan Negara.1) Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan, yaituPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.71 / MENLHK / SETJEN / HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.