P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahundan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulankurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;3.

Selanjutnyaberdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHKwilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersamadengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada diteluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis TumbuhanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwdan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnva terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinya dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnya terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinva dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

di Kel Kayumerah Kec Limboto Kab Gorontalotepatnya di jalan menuju kerumahnya.Bahwa Pencurian dan Penipuan yang Saksi maksud adalah terdakwa telahmerampas/mengambil sepeda motor milik BERLIANA MAKU yang saat itudikendarai oleh Saksi dengan mengatas namakan Debkolector dari salah satupembiayaan yang bertugas akan menarik Sepeda motor tersebut, akan tetapisepeda motor itu tidak dimasukan dalam perusahaan pembiayaan namunhanya digadaikan / dijual Kembali kepada seorang penampung/penadah yaituENGKI KUM

motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlihatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yangkemudian dirampas/diambil oleh Terdakwa akan tetapi TNKB (plat nornor)sudah diganti/palsu ;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dariperistiwa tersebut karena yang mengetahuinya adalah BERLIANA MAKU (lbuHalaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN LboSaksi).Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;Saksi ENGKI KUM

dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satujuta tiga ratusribu rupiah).Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadaENGKI KUM, Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) yang asli dilepasoleh Terdakwa untuk menghindari teman sesama Debtcollector lainya.Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlinatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang ditarik/diambil oleh Terdakwa daritangan REFAGIL HASAN

.1/11/2016, tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Bila Kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuh secara alami ataudiluar dari jenis jenis yang tersebut diatas, maka pengangkutannyamengikuti ketentuan dalam Permen yang Hutan Negara yaituPeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

Objek Sengketa: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANGMILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGANCARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 ;B.

Bahwa kemudian KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 TentangPENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARADIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Prosedur, Subtantifdan/atau Kewenangan yang akan dijelaskan Penggugat dalamposita selanjutnya; 10.Bahwa ditinjau. dari prosedur, penerbitan KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. so Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAHBARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANDENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;3. so MewajibkanTergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang

BuktiP19 : Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0114 / KUM /2014 tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengancara dihibahkan Kepada Institut Agama Islam NegeriHalaman 79 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.Antasari Banjarmasin, tanggal 14 Maret 2014(Fotokopi Sesuai fotokopi).20.

Bukti T Il Int. : Surat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0114/KUM/2014 tanggal 14 Maret 2014tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan DenganCara Dihibahkan Kepada Institut Agama IslamNegeri Antasari Banjarmasin (fotokopi sesuai asl).2.

Surat keputusan Nomor :047SK/DPPNasDem/V1I/2017, tanggal14 Juli 2017;Adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, olehkarenanya mohon dinyatakan Batal Demi Hukum..Bahwa oleh karena Surat Nomor : 188.44/0517/KUM/2017, Tertanggal 9 Nopember2017 yang di terbitkan Turut Tergugat didasari oleh Surat keputusan Nomor : 047SK/DPPNasDem/VIV2017, tanggali4 Juli 2017 yang di Terbitkan oleh Tergugat secara Melawan WHukum, maka dengan demikian Surat Nomor188.44/0517/KUM/2017, Tertanggal

Bahwa dasar gugatan Penggugat selain mempermasalahkan Suratsurat yangsebagaimana telah dikeluarkan oleh Tergugat , Tergugat li Dan Tergugat Ill(Para Tergugat) di atas, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Nomor:188.44/0517/ KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan olehTurut Tergugat.

;Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo, karena permasalahan keabsahan danpembatalan Surat Nomor: 188.44/0517/KUM/2017 Tanggal 9 November 2017 adalahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0517/KUM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sisa Masa Jabatan Tahun20142019 berdasarkan ketentuan peraturan perandangundangan yangberawal dari:a.

Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0517/KUM/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sisa Masa Jabatan Tahun20142019;4. Menolak Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai anggota DPRD KabupatenTanah Bumbu Periode 20142019.5.

Kemudian tulangtulang harimau tersebutsekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah prosesHal. 5 dari 27halamanPutusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkmtersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimautersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepoblikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan WHidup dan Kehutanan~ Repoblik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae(Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.werccee= Perbuatan terdakwa UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRIdi ancam Pidana sebagaimana diatur dalam

Sumatera merupakan jenisharimau yang dilindungi yangdisebabkan kan karena populasinya yang kritis atau dengan kata lain tidaklama lagi akan punah, di mana Perauran Perundangundangan RI yangmengatur mengenai jenis satwa yang dilindungi adalah PeraturanPemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa,yng mana lampiran PP tersebut yang menerangkan bahwa HarimauSumatera masuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi telah dicabut dandigantikan dengan Permen LHK NomorP.29/MenLHK/Setjen/Kum

./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK tersebut tercantum bahwaHarimau Sumatera masuk kedalam Jenis satwa yang dilindungi dan masukdalam kelompok satwa Felidae (Carnivora).Beberapa lembaga Internasional telah menerbitkan penetapan sehubungandengan kritisnya populasi harimau Sumatera antara lain :a.

./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yangdilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 jo. Permen LHK No.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan negara.

Terkait jangka waktu penggunaanDokumen SKSHH sudah tercantum dalam setiap dokumen SKSHHtermasuk alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebutdan hanya berlaku untuk sekali pengangkutan dengan satu tujuan;Bahwa kalau tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka tidak dapat dikenakansanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) PermenLHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwaPengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

harus / wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu (IUIPHHK), harus memasukkan data dan volume kayu yang akandiangkut dalam sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik untukmenerbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana di atur dalamPasal 11, 12 dan Pasal 13, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN /Kum

.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal

merugikan Negara.1) Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan, yaituPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.71 / MENLHK / SETJEN / HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.

tersebutdidapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN TulLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungitermasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis

dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.2.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungiatau barangbarang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebutatau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;3.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/ 2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah M. Yusuf yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. TelukMeranti, Kabupaten Pelalawan;Menimbang, bahwa setelah berada dirumah sdr. M.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

. ; P : Keputusan Menteri Negara Koordinator BidangPengawasan Pembangunan dan Pendayaan AparaturNegara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen danAngka Kreditnya ; P : Dokumen Angka Kredit Kum A ;P Dokumen Angka Kredit Kum B;P Dokumen Angka Kredit Kum C;P Dokumen Angka Kredit Kum D?

Atersebut ; Bahwa Kum A s/d Kum D tersebut terdiri dari :e Kum A yaitu SK mengajar ;e Kum B yaitu Penelitian isi tidak ingat ;eAe5OM

saksi ; Bahwa ada Daftar Kegiatan Penelitian ; Bahwa saksi membuat daftar tersebut berdasar data yangterlampir di Kum A s/d Kum D ; Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan KegiatanPengabdian Pada Masyarakat atas nama Penggugat ; Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan PenunjangTri Dharma Perguruan Tinggi atas nama Penggugat ; Bahwa jabatan Rosmailiati, S,T.

tersebut terdiri dari :e Kum A Pendidikan yaitu ijazah ;Shum 2 penelitian ,kum Pengabdlan Mecyarekanf7 8 imam yet omeneasl Bahwa Tim angka kredit yang menetapkan angka kredittersebut ; Bahwa jumlah anggota tim tersebut ada 2 tim terdiri dari 6pejabat dan diketai oleh Pembantu Dekan II; Bahwa proses pengusulannya adalah Dosen tersebutmengusulkan atas dasar DP3 diterima setelah berkas dilengkapidan ditandatangani yang bersangkutan diajukan ke Dekansetelah itu dilakukan verifikasi oleh tim angka kredit

A s/d Kum D ; Bahwa saksi tahu kalau Penggugat belum pernah melanggardisiplin karena saksi Ketua Jurusan waktu itu ; Bahwa kalau di fakultas teknik ada istilah TB artinya tidak bolehmelanjutkan dan mahasiswa tidak boleh kuliah dan otomatistidak turun SK mengajarnya.

., M.Si, jabatan Kepala Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/01632/KUM, tanggal 16 Oktober 2018 dan Dr.

., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183.1/01633/KUM tanggal 16 Oktober2018 serta Ade Adhyaksa, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/01634/SKK/KUM/2018 selanjutnya memberikanKuasa Substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H.

tersebut didapatkan dari terdakwa (TokoViktori) sebanyak 10 ekor dan dari saksi GO MARNEX GOLIAT (diajukan dalamberkas perkara terpisah) sebanyak 18 ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang digunakan sehingga satwaBurung Cendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukanpengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunanyang tajam pada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik).Dapat ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Dapat ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa memiliki lampiran jenisjenis

Sus/2018/PN TulMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis burung cenderawasih kecil (paradisaea minor).Dapat ahli jelaskan bahwa ciriciri knusus dari burung cenderawasikecil (paradisaea

supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, dan memiliki adalahmempunyai ;Menimbang bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait denganpengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dandiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

PP Nomor 7 Tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUSLH/2021/PT DPSP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

PP Nomor 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUSLH/2021/PT DPSLampiran No.

PP Nomor 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

PP Nomor 7 Tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSAKBAN' S.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2020/PN Plw2.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/ 2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah M. Yusuf yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. TelukMeranti, Kabupaten Pelalawan;Menimbang, bahwa setelah berada dirumah sdr. M.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa SAKBAN S.

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putih jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidak berhakuntuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebut sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masihtermasuk satwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putin jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidakmengetahui burung tersebut dilindungi sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungidan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri

burung, 31 jenis reptil, 20 jenis insekta, 7 jenis ikan,1 jenis anthozoa, 14 jenis Bivalia, 14 jenis Palmea, 1 jenis Raflesicia, 29jenis anggrek, 1 jenis Nephentacae, dan 13 jenis Dipterocarpaceae.Bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasuk jenis satwayang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

jambul kuning tersebutdimasukkan kedalam sangkar besi warna hitam dan memeliharanya, kemudianburung Tersebut terdakwa gunakan sebagai model foto di stan NOAH FOTOyang Terdakwa kelola;Minimbang, bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasukjenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungj;Dengan demikian unsur Dengan sengaja menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidairtidak perlu

yangberlaku.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan ldentifikasi Jenis Kayugergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaiberikut :> Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh)lembar Volume 6,1299 M3, dan> Jenis Kayu Olahan cinacina 6 (enam ) lembar Volume 0,1425 M3,Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/ Pengelola Hutan/Industri Primer/ TPTKB yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, pelaksanaan SIPUHH pada Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagai berikut :a.

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 11 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dijelaskanbahwa digunakan untuk menyertai pengangkutan adalah :a. SKSHHK, untuk pengangkutan :Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industri primer.2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke industriprimer.b.

sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Pengangkutan kayu yang berasal dari Kawasan

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebut merupakanjenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P. 92/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2018 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.SusLH/2019/PN KsnSatwa Yang dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua Sulphurea danNama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MenIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi. BahwaAhli menjelaskan halhal sebagai berikut:a. Profil Kakaktua jambul kuning adalah Kelas: Aves (burung); Ordo:Psittaciformes; Famili: Cacatuidae; Genus: Cacatua; Spesies:Cacatua sulphurea; Habitat: Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil danTimor.b.

Bahwa Kakaktua jambul kuning adalah jenis Satwa yang dilindungiberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setien/Kum.1/8/ 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MenIhk/Setien/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 NamaIlmiah Cacatua sulphurea dan Nama Indonesia Kakatua JambulKuning.c.

Bin ZAKARIAAGAN yang pada pokonya menerangkan bahwa satwa jenis KakaktuaJambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.

AnangBakhranie sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BiroKesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan danSurat Keputusan Nomor : 188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/07/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr. Drs.

Anang Bakhranie sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja PerangkatDaerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra).Surat Keputusan Nomor : 188.44/0299/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurHalaman 9 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJMKalimantan Selatan Nomor : 188.44/09/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr.

Surat Keputusan Nomor : 188.44/0299/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/09/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr.

(melanggar Pasal 4 Pergub Nomor 40 Tahun 2009 danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.46/071/KUM/2009).Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJM2.

(melanggar Pasal 4 Pergub Nomor 40 Tahun 2009 danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.46/071/KUM/2009).2.

P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi, yang dimaksud denganPenatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatanHalaman 49 BA Nomor 1209/Pid.Sus/2019/PN Smr BA.PID.B.1.1 pencatatan dan pelaporan perencanaan produksli,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian,penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahanhasil

PermenLHK Nomor P.43/MenIhkSetjen/2015 joP.60/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (terhitung sejak tanggal21 November 2019 diganti dengan PermenthkP.66/Menthk/Setjen/Kum.1/10/2019);Z..

PermenLHK Nomor P.42/MenIhkSetjen/2015 joP.58/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman padaHutan Produksi (terhitung sejak tanggal 21 November2019 diganti dengan PermenthkP.67/Menthk/Setjen/Kum.1/10/ 2019).cr PernmenLHK NomorP.85/Menthk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/MenlIhk/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang pengakutan' hasil rutan kayubudidaya yang berasla dari Hutan Hak; Bahwa menurut pengetahuan ahli dan berdasar ketentuanperaturan perundangundangan

P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/MenIhk/Setjen/Kum.1/7/2016, yang dimaksud denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan.

primer (IUIPHHK) atau industryterpadu.IUI Lanjutan, dan/atau Tempat Penampungan Terdaftar KayuBulat (TPTKB) tidak boleh merubah bentuk dari kayu bulatmenjadi kayu olahan; Bahwa menurut pasal 1 PermenLHK P.43/MenlthkSetjen/2015jo P.60/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam dan PermenLHKNomor P.1/Menthk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI PrimerHasil Hutan, yang dimaksud dengan : Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah Industriyang mengolah kayu bulat dan/atau