Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;

(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti P20, Bukti P16,Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26, serta keterangan saksi Sirajuddin);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.

sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 76Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 785. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 254.000, (Dua ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);6.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANIK SUPRAPTI NINGSIH anak dari SIN SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Menyatakan batal Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI FERDIANSYAH Bin BUDI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan

Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula;

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

/PID.SUS/2021/PT YYK (KDRT)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan DakwaanJaksa Penuntut Umum maka harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwaharuslah dikembalikan seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PutusanPengadilan Negeri Sleman Nomor: /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Maret2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan PengadilanTinggi akan mengaili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebutdibawah ini;Mengingat, akan

Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa sepertikeadaan semula;5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor ...

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuliana Irmayanti; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat

(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 75P8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek

bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat

;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YulianaIrmayanti;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;dan tersedia lowongan jabatan; (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; 10.

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. Mempunyai prestasi kerja yang balk; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;dan tersedia lowongan jabatan; 11. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat: a. Dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun; b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana; c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan PerbuatanPenggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS; d.

28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 136UndangUndang ASN; Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tidak ada hukumantambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeriSipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negaradan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjangperbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulaHalaman 19 dari 62 Halaman Putusan No. 45/G/2018/PTUNKPGsebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan KabupatenManggarai TiMUI; 277222 2n nnn nnn n nnn nen nn nee5.

Hubungannya Dengan Jabatan; ---------

WAHYUDI HIDAYATULLAH Bin (Alm) HALIDI SAPIAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;

Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk Cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Beru Jl. Veteran Selatan Kota Makassar; - 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian Pupuk Cantik tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.4. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk Cantik Calcium AmmoniumNitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Beru Jl. Veteran Selatan KotaMakassar; 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian Pupuk Cantik tertanggal 24 Oktober2017 dan tanggal 25 Oktober 2017; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.5.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat seperti semula; Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik sehingga haruslahdinyatakan batal:Menimbang, oleh karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2dinyatakan batal, maka Tergugat wajidb untuk mencabut kedua ObjekSengketa a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (11)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang mewajibkan kepadaTergugat untuk memulihkan harkat dan martabat

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

John Senduk tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karenatelah merusak karier, serta kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Hal. 8 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.20.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak,kedudukan Penggugat pada Jabatan semula atau Jabatan yangsetingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul akibat gugatan ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugatmengajukan Jawaban pada tanggal 12 Mei 2014, yang isinya adalah sebagaiberikut :1.

John Senduk telahdinyatakan batal dan wajib dicabut oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untukdikembalikan atau didudukkan pada kedudukan semula (Kepala BadanHal. 38 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan) atau jabatanyang setingkat, oleh karenanya kepada Tergugat diperintahkan untukmerehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat pada jabatan semulaatau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selakuPegawai

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, KedudukanPenggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatansemula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;5.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/284/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat

(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.

bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yang mengembalikanharkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79Bupati Dompu Nomor 814.2/284/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraini;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/107/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jufri;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

PTUN.MTR Halaman 74Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat

(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.

sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/107/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jufri;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Tlising Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

ASRI JANAHAR, SE, MM (Pemohon) / untuk didengar keterangannya sebagai tersangka yang telah diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah karena Premature;

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

- Membebaskan ia Terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd. dari segala dakwaan;

- Memulihkan hak, kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;

- Membebankan biaya perkara kepada negara.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/353/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Walidah;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

PTUN.MTR Halaman 74Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat

(vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.

sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/353/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Walidah;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.

.:196007071986031010;