Aidil Hasan Diin untukdiberikan kepada Hakim, Pantiera serta untuk Jaksa yang menangani perkarasuami saksi Jusfiana.Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 saksi Jumiyatimenghadiri persidangan suami saksi Jusfiana di Pengadilan Negeri Tangerangdan ternyata Terdakwa M. Aidil Hasan Diin tidak pernah mendampingi suamisaksi Jusfiana di dalam persidangan.

Namun setelah dikonfirmasi ternyata Jaksa PenuntutUmum yang menangani perkara suatu saksi Jusfiana tidak pernah menerima uangapapun dari Terdakwa M. Aidil Hasan Diin.Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 85/PID/2016/PT BTNe Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 saksi Jusfiana bertemu denganTerdakwa M. Aidil Hasan Diin yang akan meminta sisa uang jasa sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) di Hotel Flamboyan Jl. Dr.

Namun setelah dikonfirmasi ternyata Jaksa PenuntutUmum yang menangani perkara suatu saksi Jusfiana tidak pernah menerima uangapapun dari Terdakwa M. Aidil Hasan Diin.Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 85/PID/2016/PT BTNe Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 saksi Jusfiana bertemu denganTerdakwa M. Aidil Hasan Diin yang akan meminta sisa uang jasa sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) di Hotel Flamboyan Jl. Dr.

PT Sinar Permai (Cq Terlawan 1 )dimana isi Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan sejalan dengan MemoriTergugat yang diajukan PT Sinar Permai selaku Terlawan 1 (satu) yangmerupakan Produk Pikiran dari Penggugat dan telah dinikmati Tergugat,namun Fee yang menjadi Hak Penggugat sampai diajukannya Gugatan ini,belum dibayar sepeserpun / serupiahpun atau dengan kata lain Tergugatmelakukan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Penggugat. ( fide BuktiP....s/d P... )Bahwa Upaya yang dilakukan Penggugat dalam menangani

Bahwa dengan disaksikan oleh banyak saksi, Penggugat juga memberikanJasa Bantuan Pelayanan perkara Hukum yang dihadapi Tergugat namuntidak juga Tergugat menunaikan kewajiban Pembayaran Jasa tersebutkepada Penggugat yang antara lain dalam beberapa kasus yaitu ;> Menangani Upaya Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali nomor413/PK/PDT/2008 sampai Pelaksanaan Pembayaran Ganti KerugianOleh Pemerintah Kota Tegal kepada Tergugat ( PT Sinar Permai ) atauselama 6 (enam ) tahun yaitu tahun 2009 sampai tahun 2015

Tergugat telah menganggap Penggugat belummemberikan Jasa Kerja Hukum kepada Tergugat dan jaminanpembayaran dalam bentuk Sertifikat Kios di Pasar Klampok yang semulasudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, diminta kembali olehTergugat. ( Fide Bukti dokumen administrasi di Mabes Polri P.... .).> Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Tergugat hinggamengakibatkan Korban Meninggal duni di daerah desa Kandang HaurKabupaten Indramayu, Tergugat meminta Konsultasi hukum dan Bantuanserta Jasa untuk menangani

atas Jasa Penggugat kepada Tergugat, dimana juga yangberkaitan dengan Fee atau Biaya Operasional Tidak dibayar olehTergugat.Pokok GugatanBahwa berdasarkan alasan alasan, dalil dalil dan Bukti bukti, sertaFaktafakta tersebut diatas, maka Penggugat Menuntut Hak dan GantiKerugian dari Tergugat karena Penggugat telah Menderita kerugian Materiillmaupun Imateriill sebagai berikut ;1.1.Akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat telah dirugikan karena Biayaoperasional yang telah dikeluarkan Penggugat selama menangani

Bahwa Majelis Hakim telah tidak proposional meletakkan masalah yangdipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah pekerjaanPenggugat yang dilakukan Pasca perkara Tergugat dengan Pemkot KotaTegal, dalam menangani perkara yang sudah selesai sampai dalam putusanPenjauan Kembali ;3.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari2003, diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara laindiatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini ParaPihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSObaik secara langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan KSO danmenguntungkan kepentingan

Hal ini jugasejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyekini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindaksendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidaklangsung.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Desember 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dala3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelol:terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidak dibbertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak Iyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan

Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalamyang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanin dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

amanah dari rakyat, dengan asas bahwa Pemerintahanyang baik itu mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya, maka bagipenggugatjelas sekali hal itu sangatlah merugikan;Bahwa karena gugatan ini berdasarkan riwayat dan bukti, saksi yang kuat makaPenggugat mohon agar untuk seluruh biaya perkara ini agar dibebankan kepadaTergugat;Berdasarkan atas alasanalasan sebagaimana tersebut diatas, makaPenggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Purbalingga cq Majelis Hakim yang menangani

amanah dari rakyat, dengan asas bahwaPemerintahan yang baik itu mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya,maka bagi penggugatjelas sekali hal itu sangatlah merugikan;Bahwa karena gugatan ini berdasarkan riwayat dan bukti, saksi yang kuatmaka Penggugat mohon agar untuk seluruh biaya perkara ini agar dibebankankepada Tergugat;Berdasarkan atas alasanalasan sebagaimana tersebut diatas, makaPenggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Purbalingga cq Majelis Hakim yang menangani

Majelis Hakim yang menangani Perkaraini untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:Halaman 13 dari Halaman 18, Putusan Nomor 177/Padt/2018/PT SMGa.

Pertanahan, sehingga permohonan pemeriksaan dan putusanuntuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mencatat surat Letter C yangdimiliki Penggugat sebagai Kepemilikan yang sah ( sebagai surat yang sah)adalah tidak tepat.Berdasarkan uraian atas surat gugatan, isi gugatan,dasardasar/alasanalasan/dalildalil/seluruh keterangan fakta kejadian dalamgugatan (Fundamentum Petendl) tersebut diatas dan perihal permohonanputusan penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga cq.Majelis Hakim yang menangani

Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskanperkara ini, dikarenakan atas hal tersebut nampak tidak jelas/tidak lengkap/tidakterang/dan ada ketidak tepatan, maka pihak Turut Tergugat mohon denganhormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga cq.Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI.Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA.1.

Hak Milik terbit di saat penggugatsekarang terbanding dan tergugat sekarang pembanding sudah menjadipasangan suami isteri dan Semoga Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Makassar berkenan mempertimbangkannya untukkeadilan bagi para tergugat sekarang pembanding agar kiranya pelaksanaanpenerapan hukum Islam bias berjalan dengan Baik dan Benar denganmengacu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172sampai pasal 175 danpasal 210 sampai 214 dimana Hukum AcaraPengadilan Agama menangani

sebagaipasangan suami isteri.Oleh karena itu perkenankan pemohon banding melalui kuasanyamenghaturkan seribu harapan dan jutaan doa bahwa Semoga Majelis HakimTingkat Banding berkenan mempertimbangkannya untuk keadilan bagi paratergugat sekarang pembanding sehingga penerapan hukum Islam biasHal. 8 dari Hal. 13 Putusan No.16/Pdt/2018/PT.Mksberjalan dengan Baik dan benar dengan mengacu ketentuan dalamKompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172 sampaipasal 175 danpasal 210sampai 214 dimana Hukum Acara Pengadilan Agama menangani

jenis jenis perkara antara lain : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah,Wakaf dan Shadaqgah.Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Sengkang tidak dapat dibenarkan dan semoga MajelisHakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menangani danmemeriksa perkara ini berlaku adil dan menerapkan hukum yang sebenar benarnya untuk keadilan yang mengandung kebenaran sejati bagi ParaPemohon Banding khususnya tergugat sekarang pemohon banding selakuisteri dari

PRITA MULIA ROSIdiberi perawatan, karena Puskesmas Bidar Alam tidak sanggup untuk menangani sdri.PRITA MULIA ROSI, sdri. PRITA MULIA ROSI dirujuk ke RSUD Solok Selatan,sampai di RSUD Solok Selatan sdri. PRITA MULIA ROSI diberi perawatan, karenaRSUD Solok Selatan tidak sanggup menangani sdri. PRITA MULIA ROSI maka sdri.PRITA MULIA ROSI dirujuk ke RS Kartika Docta Padang. Akibat kelalaian terdakwamengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Futura degan nomor polisi BA 8318 BPmengakibatkan korban sdri.

Sus/2019/PN.KBR.dan langsung menabrak saya yang mengakibatkan saya tidak sadarkan diri,dan saya pun baru sadar setelah sampai di Puskesmas Bidar Alam, karenaPuskesmas Bidar Alam tidak sanggup untuk menangani saya maka sayadirujuk ke RSUD Solok Selatan, sampai di RSUD Solok Selatan, saya dirontgen, setelah tahu hasilnya maka saya dirujuk ke RS Kartika Docta diPadang dan dirawat selama 7 (tujuh) hari;Bahwa anak korban menerangkan tidak ada mendengar bunyi peringatanberupa klakson dari mobil Terdakwa

Sus/2019/PN.KBR.menangani Anak korban, kemudian Anak korban dirujuk ke RSUD Solok Selatan,sampai di RSUD Solok Selatan Anak korban diberi perawatan, selanjutnya RSUDSolok Selatan juga tidak sanggup untuk menangani Anak korban, kKemudian Anakkorban dirujuk ke RS Kartika Docta Padang; Bahwa terdakwa menerangkan ada member bunyi peringatan berupa klaksondari mobil saya sebelum ada tikungan dari arah Lubuk Malako menuju daerahSungai Sungkai, tetapi pada saat jalan lurus menuju daerah Sungai Sungkai,

PRITA MULIA ROSI di beri perawatan, karenaPuskesmas Bidar Alam tidak sanggup untuk menangani Sdri. PRITA MULIAROSI, Sdri. PRITA MULIA ROSI dirujuk ke RSUD Solok Selatan, sampai di RSUDSolok Selatan Sdri. PRITA MULIA ROSI diberi perawatan, karena RSUD SolokSelatan tidak sanggup untuk menangani Sdri. PRITA MULIA ROSI maka Sadi.PRITA MULIA ROSI dirujuk ke RS Kartika Docta Padang; Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdri.

PRITA MULIA ROSI diberiperawatan, karena RSUD Solok Selatan tidak sanggup untuk menangani Sdri. PRITAMULIA ROSI maka Sdri. PRITA MULIA ROSI dirujuk ke RS Kartika Docta Padang;Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. PRITA MULIA ROSImengalami patah Paha Kiri, dan Luka Lecet di kening sebelah kanan, BerdasarkanVISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Khusus Beda Kartika Docta NO : 01/VS RSKB/IV/2019 tanggal 13 April 2019 di Padang yang ditanda tangani dr.

Pemohon yang berpridikat sebagai seorang kepala keluarga atau orang tua, tidakarif dan tidak bijaksana dalam menangani masalah warisan kepada ahli waris,cendrung mempunyai sikap memecah belahkan hubungan adik beradik dan tamakdengan cara menguasai sendiri harta bersama antara pemohon dan almarhumahIbunda Yusnar, bahkan berkeinginan pula menguasai harta bawaan almarhumahibunda Yusnar yang berasal dari harta bersama dengan almarhum Ayahanda SalimPasaribu;6.

Dugaan tindak pidana ini segera mungkin akandilaporkan pada kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai hukumyang berlaku;Berdasarkan hal tersebut di atas, termohon VII, termohon VIII dan termohon IX mohonkepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menolak permohonan Istbat Nikah dari pemohon;2.

Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada pemohon;Demikianlah jawaban permohonan istbat nikah dari termohon ini, dengan harapan MajelisHakim yang menangani perkara ini berkenan mengabulkannya.Menimbangn bahwa terhadap jawaban Termohon 7,8 dan 9 tersebut, pemohon tidakmengajukan replik, dan tetap dengan permohonannya semula.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya pemohonmengajukan bukti saksi:1. Erna binti H.

Abdul Aziz yang semestinya harus sudahmencatatkan pemitatan tersebut pada tahun 1985 yang lalu;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Termohon VII, Termohon VIII dan Termohon IXmohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkanputusan yang amamya berbunyi sebagai berikut:1. Menolak Permohonan penetapan Itsbat Nikah dari pemohon;2.

Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada pemohon;Demikianlah kesimpulan dari Termohon dalam perkara ini, dengan harapan MajelisHakim yang menangani perkara ini berkenan mengabulkannya.Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatuyang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan inidianggap telah termuat dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimanadiuraikan di

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Desember 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa :(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.

Monang Rambe kembali mengatakan "udahlah nanti aku yang menangani kalau orangPT datang". Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Monang Rambe dan Istrinya masuk kedalamkebun kelapa sawit milik PT.

Monang Rambe kembali mengatakan udahlah nanti akuyang menangani kalau orang PT datang;Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Monang Rambe dan Istrinya masukke dalam kebun kelapa sawit milik PT.

Monang Rambe kembali mengatakan udahlahnanti aku yang menangani kalau orang PT datang;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Monang Rambe danIstrinya masuk ke dalam kebun kelapa sawit milik PT.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Desember 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dala3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolaterpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidak dibebertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung mauputlangsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan

Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam yang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dala3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolaterpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidak dibebertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupuilangsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan

Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalamyang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari2003, diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara laindiatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini ParaPihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSObaik secara langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan KSO danmenguntungkan kepentingan

Hal ini jugasejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyekini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindaksendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidaklangsung.

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan tanggal,bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut ;Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turutlampirkan buktibukti sebagai berikut :1.ag ffSurat Keterangan Domisili Nomor : 852/2012/AT/2020 dari KeuchikGampong Seuneubok Rambong, Kecamat Idi Rayeuk, Kabupaten AcehTimur ;Surat Keterangan Nomor : 851/2012/AT/2020 dari Keuchik GampongSeuneubok Rambong, Kecamat Idi Rayeuk, Kabupaten

Hakim yang menangani permohonan Pemohonuntuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahantanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdi atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidakberalasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untukseluruhnya, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruhHalaman 4 dari 5PenetapanNomor

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari2003, diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara laindiatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini ParaPihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSObaik secara langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan KSO danmenguntungkan kepentingan

Hal ini jugasejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyekini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindaksendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidaklangsung.

No. 2863 K/Pdt/2011Pada tahun 2004 Penggugat masuk sebagai pasien rawat inap di RumahSakit Adi Husada setelah melakukan perjanjian/persetujuan memilin DokterDjoko yang disediakan oleh Rumah Sakit tersebut selain Dokter Satrio, masingmasing ahli tulang, kala itu untuk menangani patah tulang dan biaya yang harusdibayar ;Sudah 3 hari ditunggu tidak dilakukan tindak lanjut operasi, keluhandisampaikan kepada staf Rumah Sakit tersebut sementara dirasakan Penggugatyang mengalami patah tulang di pinggul

dengan pelaksanaan operasi yangpersetujuannya tidak disertai dengan saksisaksi ;Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak membedakan antarapelaksanaan operasi, yang nota bene dilakukan oleh seorangdokter, dalam hal ini, Turut Termohon Kasasi dengan suratpersetujuan untuk operasi ;Bahwa perlu dicatat disini bahwa sebelum dilaksanakan operasi,kepada Termohon Kasasi terlebin dahulu diberikan penjelasanoleh dokter yang akan melaksanakan, disini Termohon Kasasibertemu dan berbicara dengan dokter yang menangani

, jadi tahusiapa dokter yang akan menangani operasinya, karenanya alasanbahwa Termohon Kasasi tidak tahu siapa dokter yangmenanganinya merupakan alasan yang dicaricari ;Bahwa perlu diketahui bahwa saat Termohon Kasasi pertama kalidatang ke Rumah Sakit Adi Husada, yang mengantarkan, yangmenunggu dan yang mengatur segala sesuatunya adalah seorangperempuan yang bernama Eliana Doliska, yang mengaku sebagaikeluarga Termohon Kasasi dan sewaktu diberitahu tentangtindakan medis yang akan dilakukan, memberikan

No. 2863 K/Pdt/201 114e Bahwa perlu ditanyakan disini, apakah suatu pernyataan yangtidak ditandatangani saksisaksi itu, merupakan pernyataan yangtidak berkekuatan hukum, sebab pernyataan itu ditandatanganioleh yang membuat dan dokter yang menangani pasien yangbersangkutan dan tanda tangannya tidak disangkal, berarti itubukti sah menurut hukum ;e Bahwa tidak ada keharusan, persetujuan tindakan medis itu harusditandatangani oleh pasien yang bersangkutan, tetapi boleh jugaoleh keluarganya ;e Bahwa dengan

Dr.Djoko R. menangani patah tulang Pemohon Kasasi setelah menghunidi kamar rawat inap Pemohon Kasasi tanggal 16 Nopember 2004adalah sebagai tipbuan yang sangat merugikan, termasuk memintadokumen surat pada tanggal 18 Nopember 2004 berupa :a. Tanda terima penyerahan uang pelunasan sebesar Rp30.600.000,00 dan ;b.

rumah tangga Penggugat danTergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2013rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonislagi, karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus;Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurangbertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, bahkan Tergugat tidakterobuka masalah keuangan, selain itu. antara Penggugat denganTergugat beda pendapat dalam menangani

dengan Tergugat sudahberpisah sejak Juli 2015; Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat denganTergugat karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi; Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak rukunan Penggugat danTergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawabdalam menafkahi keluarga, bahkan Tergugat tidak terobuka masalahkeuangan, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat beda pendapatdalam menangani

tersebutdapat diterima, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa masingmasing saksi menerangkan yang padapokoknya dapat disimpulkan, sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurangbertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, bahkan Tergugat tidak terbukamasalah keuangan, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat bedapendapat dalam menangani