Ditemukan 289 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rungan rustan rentua rukun rutan runtung rantun runtuk runtuh runtut rundun
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 11-10-2013 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Tgl
Tanggal 10 Juni 2014 — 1. PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH 2. PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KOTA TEGAL melawan HUSEIN AFIFF, Dkk.
72 — 37
  • IrsyadAl Islamiyyah maka diterbitkan SK caretaker untuk Yunus Baraba yang dibantudengan beberapa anggota lainnya bertugas untuk menyelenggarakan Muscabyang legal;Bahwa Putusan dari Negara yang sah adalah Muktamar di Bandung sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan keabsahan hasil Muktamar diBandung itu menghasilkan 2 butir hal yang bisa diambil sebagai peganganPertama disyahkan oleh pemerintah sesuai Undang Undang keorganisasianMasyarakat UU No.5 tahun 1982, kedua adalah mempunyai garis runtun
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama Perceraian
Register : 18-11-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 279/Pdt.G/2015/MS-LSM
Tanggal 27 April 2016 — Penggugat vs Tergugat
42 — 17
  • Dari runtun kelahiran anak Penggugatdengan Tergugat yang berselang 4 (empat) tahun terbukti bahwa begituterencana Penggugat dengan Tergugat dalam merencanakan buah hatiPenggugat dengan Tergugat;Majelis Hakim yang Mulia, betul Penggugat dengan Tergugat tidakseperti keluarga lain karena Penggugat dengan Tergugat semasa melanjutkan studi Penggugat dengan Tergugat sering pergi berlibur dan juga sampaisekarang ini. pada tahun 2005 dari bulan Juni sampai dengan bulan JuliHim 14 dari 114 hlm Pts No 279/
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
88 — 70
  • ;Pengertian penguasaan hak atas tanah kalau dilihat dari persvektif hukumtanah Nasional tentang penguasaan hak atas tanah maka penguasaan hakatas tanah itu berbicara tentang kewenangan memberikan dari negara kepadasubjek hukum tentunya penguasaan atas tanah yang diberikan negara kepadasubjek orang atau badan hukum terhadap tanah yang bersangkutan; Macammacam hak penguasaan atas tanah maka harus dilihat secara runtun,dilihat menurut kewenangan publik dan kewenangan privat, kalau berbicarakewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
458 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat menuntut keadilan hukum melaluiPengadilan Negeri Jalan Gajahmada Nomor 17 Jakarta Pusat dengangugatan ini namun langit runtun sikap Penggugat akan tetapMenegakkan Hukum di Negara Hukum RI tersebut;1.44.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 27-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,,Cs
151 — 161
  • GDE PANTJA ASTAWA,SH.MSi dimana saksi dan ahli telah memberikanketerangan dan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan masing masing padapokoknya sebagai berikut :e Saksi FERNITA DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :100Bahwa berdasarkan hasil Muktamar VII di Bandung periode 20112015saksi sebagai Ketua Bagian DPP PPP bagian pemenangan Pemilu,legalitasnya hasil Muktamar Bandung;Bahwa saksi menjelaskan runtun awal pertikaian PPP ini jauh sebelum adapecat memecat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
269 — 140
  • IlIntervensi 7 tersebut di atas dinubungkan dengan norma yang terkandung dalamketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsieksepsi tersebutdapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilandan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang dapat diputusbersamasama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsieksepsi tersebut,menurut Pengadilan secara runut dan runtun
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
309 — 181
  • Intervensi 2 tersebut di atas dihubungkan dengannorma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makamateri eksepsieksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentangkewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenaikewenangan Pengadilan yang dapat diputus bersamasama dengan pokoksengketa;Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsieksepsitersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1563 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2015 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
216 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1563 K/Pid.Sus/2015Bahwa berdasarkan urut runtun secara hirarki posisi bendahara dalam strukturOrganisasi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, maka BendaharaPengeluaran Pembantu (Ritha Sahara, S.Sos. M.Si) bertanggung jawab secarahirarki administrative kepada bendahara pengeluaran sekretariat daerah (SofiaSandagang) dan secara penatausahaan kepada Kepala Biro Keuangan selakuBUD yaitu Saudara Drs. Heri Palaar dan pertanggungjawaban secara fungsionalkepada Gubernur (HB. Paliudju).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — JUNANGSIH alias JUN
104 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melihat perbedaan keterangan Zakir Kaluku denganbukti KTP dimana runtun waktu penyelesaian pekerjaan dalamperkara a quo dengan proses hukum cukup lama, yaitupekerjaan dalam perkara a quo selesai pada bulan Desember2011, penyelidikan dan penyidikan dilakukan pada pertengahantahun 2013 dan disidangkan pada tahun 2014, saya jadi teringatdengan informasi yang disampaikan oleh Al Faizal teman lamasaksi Zakir Kaluku.