Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..

Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..

Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti

Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Pengumuman Tertanggal 5 November 2014 yang akandilaksanakan RUPSLB tertanggal 24 November 2014dengan agenda :eMemberikan Persetujuaan Pengoperan HakHak atasSaham dalam Perseroan;eMemutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1. Pengumuman Tanggal 11 Februari 2015 untukdilaksanakan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2015, denganAgenda :e Perubahan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan ;5.6.e Memutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1.

Nomor : 01 tanggal 4 Mei2015 yang menyatakan bahwa RUPSLB tertanggal Tertanggal 24November 2014; 3 Maret 2014 dan 27 April 2015 tersebut hanyadihadiri 13.625 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima)Saham yang merupakan 54,5 % (Lima Puluh Empat Koma LimaPersen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dalamPerseroan;10.11.Berdasarkan Dasar Hukum dan Fakta Hukum tersebut di atas,maka RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan PT.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b.

Sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Miningyang diadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimanaternyata dalam Berita Acara RUPSLB PT SingatinSamudra Mining dan dinyatakan pada Akta No. 1, tanggal4 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris MuhammadUkasyah, Notaris di Pangkal Pinang;4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku apabila disimpulkan No.

Singatin Samudra Mining yakni PT Gusti Megah pada daftarperseroan dan sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Mining yangdiadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dalamBerita Acara RUPSLB PT Singatin Samudra Mining dan dinyatakanpada Akta No. 1, tanggal 4 Mei 2015, dibuat dihnadapan NotarisMuhammad Ukasyah, Notaris di Pangkal Pinang;2. Gugatan Telah Kadaluarsa;a.

Weilingselaku Direktur selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan harapandapat meningkatkan kinerja secara professional dalam berbagai upayaupaya bisnis ditengah ketatnya persaingan usaha;Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Penggugat mendapatkanundangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Weiling di Hotel Ciputra, namun sesampainya di hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;4.

Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat IIpada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menanda tangani Risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat V, menolak dalil Penggugat posita angka 3 dan4, karena RUPSLB dalam panggilan di Hotel Ciputra Semarang adalahRUPSLB Lanjutan, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lokasi Pabrik /Perusahaan PT.

WEILING, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat.. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonpensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, komplekkawasan Berikat Rukti Bawana blok B No. 18, 31.

Utama PT.Wei Ling dengan Tergugat VIII dimana sesuairisalah RUPSLB dalam akte 42/2011 hal tersebut merupakan yang diamanatkankepada Direktur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 berupa perbedaan tanda tanganXu Jun dalam risalah RUPSLB PT.Wei Ling yang dibuat Notaris KiagusDaud,SH.MKn dan Akta Jual Beli No.62 dan No.64 Akta Notaris Astuti Amirin, SH49dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut harus dibuktikandalam

ketiga RUPSLB, telah dilaksanakanHal.4 dari 30 hal.

modal;v) Perubahan susunan pengurus;vi) Lainlain;Bahwa tindakan Para Tergugat masih berlanjut dengan mengirimkan surattertanggal 26 September 2011, kepada Penggugat, perihal: PermintaanRUPS Luar Biasa PT.Batutama Manikam Nusa kell, yang meminta agarsegera dilakukan RUPSLB;Bahwa pada akhirnya Para Tergugat atas nama sebagian para pemegangsaham telah mengeluarkan surat tertanggal 13 Februari 2012, kepadaPenggugat dan memanggil Komisaris dan Pemegang Saham PT.BatutamaManikam Nusa untuk menghadiri RUPSLB

Padahal Tergugat Rekonvensi tidakmemiliki kapasitas untuk mengumumkan undangan RUPSLB tersebut.

Putusan Nomor 2677 K/Padt/201419.20.21.22.pengumuman undangan RUPSLB tersebut diterbitkan pada 9 Maret 2007.Sementara, Berita acara RUPSLB dijadikan bukti dalam pengajuanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 088/PDT.P/2007/PN.Jkt.Bar.,tanggal 6 Juni 2007.

Dimana pada saat Penggugat sekarang Termohon Kasasimengadakan RUPSLB, Tn. Andi Susanto (almarhum) maupun Ibu YunitaKoeswoyo tidak mengetahui dan keduaduanya tidak pernah menerima suratundangan apapun terlebih lagi menghadiri RUPSLB penambahan modaltersebut;8.

dalam RUPSLB dimanapada kenyataannya Klien Kami/Penggugat TIDAK PERNAH HADIRdalam RUPSLB Tersebut, dimana Akta tersebut jelas merugikanPenggugat karena Penggugat dicopot sebagai Komisaris yangkemungkinan besar dikarenakan Penggugat berpihak kepadaHalaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614.

Tergugat 1 seharusnya tidakmenandatangani Undangan RUPSLB dan Tidak melakukan RUPSLBpada saat dalam posisi diberhentikan sementara oleh DewanKomisaris.Dengan tetap dilakukannya pelaksanaan RUPSLB tersebut maka haltersebut jelas bertentangan dengan hak subjektif seluruh DewanKomisaris dimana Dewan Komsaris lah seharusnya yangmelaksanakan RUPSLB dalam rangka melakukan pembahasan ataskeputusan pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat III/RenLing tersebut.Para Tergugat tidak seharusnya melaksanakan

Ayat (8) UU R.I No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, sehingga tindakan Tergugat 3 sebagai DirekturUtama pada tanggal 18 Maret 2019 membuat dan menandatangiUndangan Panggilan RUPSLB serta menyelenggarakan RUPSLB PT.BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 merupakantindakan yang sah;TERGUGAT 3 SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BERWENANG UNTUKMEMBUAT DAN MENANDATANGANI UNDANGAN PEMANGGILANRUPSLB TERTANGGAL 18 MARET 2019 SERTAMENYELENGGARAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 05 APRIL 20198.

RUPS22.Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi melalui whatsapp, bahwaPenggugat telah menerima Undangan Panggilan RUPSLB PT.

BCMGTANI BERKAH, namun pada tanggal pelaksanaan RUPSLB tanggal20 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir;23.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAHpada tanggal 20 Agustus 2019 dihadiri oleh seluruh PemegangSaham PT. BCMG TANI BERKAH yang dapat dibuktikan berdasarkanDaftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMGTANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019;24.Bahwa salah satu hasil dari Keputusan RUPSLB PT.

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) telahdiupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Quorum, Hak Suara, danKeputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. UPPER RIGHTSISTEMATIKA Nomor 51 tanggal 2008 oleh Irene Yulia, S.H.

Merujuk pada RUPSLB yangdimaksud PEMOHON, maka pada faktanya TERMOHON tidak pernahmenerima pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, termasukmenandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (2) danPasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLB yang pertamasebagaimana dimaksud PEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratanmenurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHON jelasmemberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLB sebagaimanadimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukum TERMOHON tidakdiadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017dengan panggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPSdiadakan.

Merujukpada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, maka TERMOHONIV sebagai salah satu ahli waris dari 50% saham Almarhum Tuan AbrahamGitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernah ada pula persetujuan ataupunkeputusan apapun di antara para pemegang saham tentang penetapan Ir. A.Koeswati M.S, sebagai Komisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli2017 ini juga tidak memenuhi persyaratan menurut undangundang danharuslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;5.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, PEMOHON telahsalahmenerapkanhukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan.Menurut Pasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwapermohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapanquorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapundengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

sangat berhubungan eratdengan pokok gugatannya yang telah mendalilkan bahwa paratergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam pasal 1365 KUH Perdata , sehubungan dengan masalahpemanggilan Penggugat yang beralamat di Seoul ( Republik Korea)selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 50% pada PT BaliBias Putih ( Tergugat IV) yang dilakukan oleh tergugat yang menjabatsebagai Direktur Utama PT Bali Bias Putih dalam rangka pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) tanggal 25 Juli2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 padahal dalil pokok gugatannya sendiri belumdibuktikan di persidangan yang menganggap bahwa pemanggilantersebut tidak sah tanpa alat bukti autentik untuk mendukung tuntutanprofisinya tersebut, hal ini sudah jelas tidak memenuhi persyaratanyang di tentukan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No 3tahun 2000 tentang uitvoerbaar byvoorraad dan tuntutanprovisionil ; Berdasarkan pertimbangan tersebut

) pertama tanggal 25 Juli 2011dan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) kedua tanggal5 Agustus 2012 sah menurut hukum.

tidaknya pemanggilan pemegang saham ituberpegang pada pasal 82 ayat 2 UndangUndang No: 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas yang secara inperaktif meyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau denganiklan surat kabar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 2 UndangUndangNo 40 Tahun 2007 menurut Pengadilan Tinggi Pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama itu sudah benar yang menyatakan pemanggilanitu sah menurut Hukum karena panggilan rapat umum pemegangsaham luar biasa ( RUPSLB

) pertama tanggal 25 Juli 2011 maupunpanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 keduaduanya telah menggunakan sarana iklandalam surat kabar bersekala nasional yaitu haria terbit tanggal 9 Juli2011 dan tanggal 28 Juli 2011, oleh karena itu menurut Hukum tidakada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembandingtidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka PengadilanTinggi

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2006 sebagaimanatermaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk, Nomor 1 tanggal 26Januari 2006, dibuat oleh Wenny Adytia Kurniawan, SH, Notaris di Stabat, dantelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Surat keputusan NomorC17638.HT.01.04.TH.2006 tanggal

pertambanganumum dan pembangunaninfrastruktur ;Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan padatanggal 30 Nopember 2006 sebagaimana termaktub dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 48 tanggal 30 Nopember 2006, dibuat oleh FathiahHelmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Nomor W700139 HT. 01.04.TH.2007 tanggal 4Januari 2007, menyetujui penambahan kegiatan usaha utamaPerseroan ke

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Mei2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta, menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberikuasa kepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggarandasar Perseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak4.Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008 yangtermaktub daiam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuatoleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untukmelaksanakan penjualan atas asetaset perkebunan kelapa sawit yangberlokasi di daerah Percut, Kecamatan Sei Tuan, Sumaterag.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroan tanggal 15Juli 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor 37 tanggal 15 Juli2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta,menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lainpenyesuaian tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam* &LK No.

Saya (Penggugat)diberikan dokumen antara lain : Fotokopi Risalah Hasil RUPSLB PT. BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris.

No. 124/PDT/2019/PT:MTRRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa kehadiransaya (Penggugat), sebagai bukti adanya perubahan agenda rapat tersebutdapat disimak melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Hasil RUPSLB tersebut memutuskan dan menetapkan :a. Memperpanjang masa kerja H. Zasari H. Zainuddin, SE, CRBD (DirekturUtama) selama 6 (enam) bulan, (11 Oktober 2017 s.d 11 Maret 2018);b. Tidak Memperpanjang Masa Kerja Komisaris Bapak M. Fahri Aminy, SE,dan;c.

BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima,perihal kapan akan diadakan RUPSLB, saya (Penggugat) mendapatkanjawaban dari yang bersangkutan, Sudah saya sampaikan kepada H. Zasarimasalah sertifikasi dan RUPSLB dan saya Whatsap juga ke Umi Nurmatapi disuruh sama H. Zasari pak Fahri telepon lagi di Umi Nurma ;. Bahwa pada tanggal 4 Oktober Jam : 08.51 Wita saya (Penggugat)menanyakan kepada Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama PT.

Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait kKeputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, SE (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan DirekturUtama / Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 ;4.

Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agendarapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR PesisirAkbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimanaUraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadirioleh Penggugat ;b.

Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, dimanaPenggugat diberhentikan secara tidak sah, sewenangwenang, dan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal01 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor PT BPR Central International di Jl.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta.3.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengaturbahwa Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS.9.

Oleh karenanya,terbukti alasan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalahtidak benar dan sangat merugikan Penggugat.14.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamPT BPR Central International sangat bertentangan dengan Pasal 105 ayat(2) Undang Undangnomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB, sedangkan Tergugat dan Tergugat Ildalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan

Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenang wenangan dari Tergugat dan Tergugat II, dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugat adalah cacat hukum.

YosSudarso No. 1 Kota Surakarta, berdasarkan Akta No. 30 Pernyataan Keputusan Rapat tanggal8 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S,H., Notaris di kota Surakarta ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca RUPSLB yang telah dituangkandalam Akte No.1 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Central Internasional (Bukti P5 yangidentik dengan bukti T2 PT) ternyata RUPSLB dilakukan oleh Para Tergugat selakuPengurus/Organ Badan Hukum yaitu PT BPR Central Internasional dan bukan selakupribadi

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa, intisari gugatan pihak PENGGUGAT sebagaimana ternyatadalam dalil gugatannya tertanggal 9 April 2012 adalah mempersoalkanmengenai telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 diHalaman 2 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgHotel Regent Malang, dimana sebagai pimpinan RUPSLB adalahTERGUGAT II.

Hardlent Medika Husada, maka RUPSLB yang dilaksanakan padatanggal 13 Maret 2012 menurut pihak PENGGUGAT, RUPSLB yangkemudian hasilnya dimintakan pengesahan kepada TURUTTERGUGAT, dan kemudian oleh pihak TURUT TERGUGAT telahpula membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat RUPSLB PT.Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalahmerupakan Perbuatan Melawan (baca : Melanggar) Hukum ;. Bahwa, lebih lanjut, menurut PENGGUGAT, pengesahan Berita AcaraRUPSLB PT.

Hardlent Medika Husada berdasarkan RUPSLB tanggal 13Maret 2012 di Hotel Regent Malang.

Bahwa, terkait dengan dalil pihak PENGGUGAT pada 10 (sepuluh) padaSurat Gugatan yang menyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malangtelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRTURUT TERGUGAT s/d IV, sebagaimana tertuang di dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Penjelasan hutang dan piutang yang tertunggang sertapenyelesaiannya.RUPST tersebut sediannya juga akan dilanjutkan dengan RUPSLB,dengan agenda yang akan dibicarakan pada RUPSLB adalah MenegaskanHasil RUPST 2012 dan Rencana Perubahan Susunan Direksi dan DewanKomisaris.

pada angka 2 dan 4 huruf b RUPSLB tanggal 27Juli 2011 Akta Nomor 89, disebutkan dengan perincian sebagai berikut :Halaman 35 dari 124 hal.

BMS yang tertunggak padaBANK PANIN sebagaimana hasil keputusan RUPSLB pada angka 2 dan 4huruf b RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 Akta Nomor 89 ;Bahwa TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT padaangka 8, yang mendalilkan bahwa seolaholah PENGGUGAT yangmerealisasikan pembayaran menurut isi RUPSLB Akta 89 sebagai uangmiliknya dan mengklaim sebagai pemilik seluruh sahamsaham aquopemegang saham tunggal) PT.

BMS) dihadapan TERGUGAT VI,membuat kesepakatan Pembatalan Keputusan RUPSLB PT.

RUPSLB ke pengadilan negeri Jakarta Pusat;Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa unsur selanjutnya mensyaratkan perbuatan Tergugat dalammengajukan permohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB kePengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum, apakah perbuatan a quo adalah perbuatan yang melanggarundang undang yang berlaku ?

;Bahwa permohonan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan oleh Tergugat adalah dalam rangkamelaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 274/Pdt.G/2011/Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 602/PDT/2017/PT.DKIPN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 256/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2012Jo.

bagi Penggugat;Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.Perbuatan Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalamrangka melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo.

Nomor : 498 K/Pdt/2013, tertanggal 13 Juli 2013 danpermohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah mendasarkan pada Pasal 80 UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta RUPSLB padatanggal 9 Februari 2015 adalah berdasarkan pada Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 271/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST tertanggal 19 Januari2015;Bahwa berdasarkan pada perbuatanperbuatan tersebut di atas tidaklahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena RUPSLB

Mahkamah Agung RI No.498K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013.Bahwa Tergugat mengajukan izin pemanggilan RUPSLB PT SariartaHotel Internasional ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas sejumlah 3,750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50%(lima puluh persen);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untukdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),sebagai mana dimaksud pada surat permohonan yang

Lainlain;Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate danAhmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agendaRUPSLB tersebut.

29 November 2006 dan setelah RUPSLB 29November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohon lihat tabel di bawah ini:Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29KeteranganNovember 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilaiNominal Rp1.000,00 Rp1.000,00per lembarsahamNilai totalnominal Rp16.200.000 Rp16.200.000 .

No.1102 K/Padt/2015karena faktanya Tergugat Ill belum menjadi salah satu pemegang sahamTergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat Ill yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat Ill sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

Apabila benar, quad non, objekgugatan adalah kepemilikan saham yang terkait dengan RUPSLB Tergugat, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan AktaRUPS nomor berapa yang dipermasalahkan. Hal demikian menjadi pentingkarena apabila Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan surat kuasaHal. 40 dari 76 hal. Put.

Bahwa dalam pertemuan / silaturahmi antar Ahli Waristanggal 04 April 2012 tersebut sama sekali tidak ada agendapembahasan apapun mengenai PT Expra Motor termasuk agendaRUPS maupun RUPSLB PT Expra Motor;11.

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

dan kemudian tindakan memasukanketerangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugatkedalam Akta 29/2013 mengenai pernyataan RUPSLB PT ExpraMotor, dimana Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik Sahamtidak pernah mendapat undangan/pemanggilan apapun dalamrangka untuk mengikuti RUPS Luar Biasa PT Expra Motortertanggal 04 April 2012 adalah tindakan yang cacat hukum danmelawan hukum karena telah melanggar ketentuanketentuanhukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;B.

Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan dideritaoleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 04 April 2012 juncto Akta No. 29tertanggal 16 Desember 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris diSleman, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RepublikIndonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.:AHU06587.A.H.01.02.

Hasil RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Blue Bird Taxi (Tergugat) Nomor 08 tanggal 11 Mei 2015yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo,S.H, Notaris di Jakarta (AktaBerita Acara RUPSLB No. 08 Tanggal 11 Mei 2015).

seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenaisegala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT Blue Bird, yaitusehubungan dengan:a.

RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).25.

Modal Disetor Perseroan, dan (iii)Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitandengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadinyatakan pada halaman 19 (sembilan belas) sampai denganhalaman 27 (dua puluh tujuh) Akta RUPSLB No.8 Tanggal 11 Mei2015;Sebelum

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukanberkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).Bahwa jelas Penggugat hadir dalam RUPST dan RUPSLB tanggal 11 Mei2015, sehingga Penggugat mengakui bahwa penyelenggaraan RUPStersebut adalah sah menurut

Metro Mini untuk melaksanakan RUPSLB masingmaingtertanggal 12 November 2010. (Copy terampir);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Pemohon = mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan penetapan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Memberikan IZINPENETAPAN Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa(RUPSLB) untuk dapat terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham PT.Metro Mini yang sesuai dengan aturan perundangundang yang berlaku;3.

Menyatakan RUPSLB PT. Metro Mini yang diselenggarakan oleh paraanggota pemegang sham dengan berdasarkan kuorum kehadiran dankuorum keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah dang mengikat;4. Menetapkan Agenda RUPSLB PT.Metro Mini sebagai berikut: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Metro Mini berdasarkan UU PerseroanTerbatas No. 40 tahun 2007;5. Perubahan atau pemilinan susunan pengurus perseroan;6.

Biayabiaya yang timbul atas terselenggaranya RUPSLB PT. Metro Minimenjadi tanggungan perusahaan PT. Metro Mini;Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendpat lain , mohonpenetapan yang seadiladilnya;Hal. 7 dari 18 hal. Put.

Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kapasitas untuk memohonpenetapan Izin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa judex factie tidak pernah mempertimbangkan sangkalan danpenolakan Pemohon Kasasi mengenai bukti surat P.6 dan P.7, padahalsudah sangat jelas Pemohon Kasasi menguraikan bahwa PemohonKasasi belum pernah menerima surat permintaan RUPSLB dariTermohon Kasasi.1.3.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut hadir dan diwakili sebanyak 1.245.930 (satujuta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham yangmerupakan keseluruhan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat IVsampai dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut sesuai dengan Bukti TIV2di atas, sehingga sesuai ketentuan UUPT dan anggaran dasar Tergugat I,RUPSLB tersebut dapat mengambil semua keputusan yang sah dan mengikat;v.

Bahwa dalam RUPSLB Tergugat I di atas, semua pemegang saham dengan haksuara yang sah, TERMASUK PENGGUGAT, DENGAN SUARA BULAT TELAHMENGAMBIL KEPUTUSAN MENYETUJUI MENJAMINKAN SELURUHASET PERSEROAN (Tergugat I)..

RUPSLB) Tergugat I tanggal 2 Juli 2010, namun di sisi lain, Penggugatmenyatakan akta tertanggal 3 Juli 2010, No. 01 yang dibuat oleh Turut Tergugat IVadalah cacat dan batal demi hukum.Bahwa hal ini membuktikan Penggugat tidak memahami hukum dan salahmenerapkan hukum; karena pernyataan cacat dan batal demi hukum serta tidakmepunyai kekuatan hukum seharusnya ditujukan kepada RUPSLB tersebut dan/atau keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, BUKAN TERHADAPAKTA TERTANGGAL 3 JULI 2010, No. 01 di atas

, dengan agenda peningkatan modal dan perubahankomposisi saham tanpa mengikut sertakan Penggugat tidak terbukti karena Penggugattelah diundang dalam acara RUPSLB tersebut tetapi Penggugat tidak menghadirinya,dan oleh karena didalam RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum, sehinggakeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut sah secara hukum, dengan demikiantindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI mengikuti RUPSLB dengan agendapeningkatan modal dan perubahan komposisi saham tidak dapat dikwalifikasi

Dimana didalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh seluruh PemagangSaham Perseroan Terbatas PT.

TSUM danMemohon untuk diadakannya RUPSLB PT.

TSUMuntuk hadir dalam RUPSLB PT. TSUM sesuai dengan Anggaran DasarPT.

TSUM Tahun 20052008 yang telahDISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangsengaja direkayasa untuk memfitnah, menista dan mempermalukanPenggugat di forum RUPSLB PT.

TSUM, Tanggal 23 Mei 2014 yanglalu berisikan materi yang bersifat kebohongan , fitnah dan penistaan dariTergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Penggugat; sertalagipula Hasil RUPSLB PT. TSUM tersebut bertentangan dengan faktahukum berupa hasil Rapat Pemegang Saham PT. TSUM, yakni NotulenMeeting PT. TSUM tersebut di atas, maka bersama ini Penggugatmenuntut agar Hasil RUPSLB PT.

TSUM Tahun20052008 yang telah DISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakanperbuatan yang sengaja direkayasa untuk memfitnah, menista danmempermalukan Penggugat di forum RUPSLB PT.