THE SUNG SENG sudah tidak loyal dantidak mentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama danikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

THE SUNG SENG sudah tidak loyal dantidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama danikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Arimbi Jaya Agung dengan

mata acara rapat: (1) Pertanggungjawaban Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris); (2) Perubahan Dan Pergantian Susunan Pengurus PT Arimbi Jaya Agung; dan (3) Permohonan Pembukaan Blokir Akses Perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

ANDRE PRIJANTO sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar;

Bahwa secara hukum gugatan dimaksud tidak dapat ditujukan kepadaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi, oleh karenaRUPSLB tanggal 18 September 2017 adalah RUPSLB PT. SURYAPERDANA MANDIRI bukan RUPSLB Tergugat , Il dan Tergugat IIIpribadi, sehingga seluruh hasil keputusan yang diambil adalahkeputusan perseroan PT.

SURYA PERDANAMANDIRI, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mkn., Notaris di Medanadalah merupakan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. SURYA PERDANA MANDIRI, yang merupakan organtertinggi dalam suatu perseroan dan RUPSLB tersebut dilaksanakansecara sah dan korum karena telah dihadiri oleh seluruh pemegangsaham PT.

Bahwa berdasarkan Hasil RUPSLB PT.

Bahwa Hasil RUPSLB PT. Surya Perdana Mandiri yang diadakan padatanggal 18 September 2017 kemudian dituangkan dalam Akta No. 05tanggal 18 September 2017 Tentang Penegasan Keputusan Rapat UmumPara Pemegang Saham Luar Biasa PT.

SURYA PERDANA MANDIRI dan telah memenuhi korumyang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris No. 05 tanggal 18September 2017, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mkn, maka secarahukum RUPSLB PT.

Fakta bahwa RUPSLB tertanggal29 Juni 2004 tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum yangditentukan oleh Anggaran Dasar menunjukkan bahwa keputusankeputusan yang dihasilkan RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebuttelah benar secara hukum dan oleh karena itu dapat menghasilkankeputusan yang bersifat mengikat.Fakta 4: RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebut kemudiandilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Rl("Kemenhukham").

Bahwa mekanisme hukum yang seharusnya dan sepatutnya dilakukanPENGGUGAT terkait dengan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT atasperubahan sementara klasifikasi saham milik PENGGUGAT adalahPENGGUGAT atau kuasanya hadir pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004 untuk52menyatakan ketidak setujuannya atas rencana perubahan klasifikasi sahamtersebut.Bahwa pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004, PENGGUGAT telah dipanggil secarapatut, namun sampai dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut, PENGGUGAT ataukuasanya tidak hadir dalam

Olehkarenanya, TERGUGAT IV sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT berhakmengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut.Bahwa RUPSLB yang membahas mengenai perubahan Anggaran DasarTERGUGAT telah dituangkan dalam Akta No.157/2004 (Bukti T.IV 4).Kemudian hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut dinyatakan dan dituangkandalam Akta No.158/2004 (Bukti T.IV 5).

Oleh karena itu, pemberitahuanRUPSLB telah sesuai dengan prosedural yang ditentukan oleh UUPTNo.1/1995.RUPSLB TIDAK MENYALAHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUMAUPUN ANGGARAN DASAR PERSEROANBahwa benar pada tanggal 29 Juni 2004 telah diadakan RUPSLB padaTERGUGAT dan dihadiri oleh TERGUGAT WV beserta TERGUGAT Ill,TERGUGAT Ill dan TERGUGAT V.Bahwa salah satu agenda RUPSLB adalah menyetujui perubahan sementaraterhadap klasifikasi saham baru milik PENGGUGAT di TERGUGAT menjadi35.36.37.38.aac67saham tanpa

RUPSLB tersebut adalah sah,karena telah memenuhi kuorum.

dikarenakan Pemohon tidak pernah mendapatkan haknya selakupemegang saham sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku,maka Pemohon (pada saat itu masih sebagai Komisaris Perseroan) telahmengajukan perintah kepada Direksi Termohon untuk verifikasi dan auditterhadap laporan keuangan Termohon, Maka pada tanggal 16 Juni 2008telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohonuntuk verifikasi dan audit terlebin dahulu tehadap laporan keuangan yangmerupakan salah satu agenda yang ada pada RUPSLB

Tetapi sampaipelaksanakan RUPSLB, Direksi Termohon tidak melaksanakan permintaanyang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008untuk pengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan danlaporan auditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.Padahal Pemohon telah melakukan penolakan terhadap Laporan Keuanganyang diajukan oleh Termohon tersebut dan Pemohon telah meninggalkanruangan

pada saat RUPSLB tersebut berlangsung, dikarenakan DireksiTermohon tidak melaksanakan perintah Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Komisaris untuk melakukan verifikasi dan audit terlebin dahuluterhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan tersebut, sesuai denganSurat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohontertanggal 16 Juni 2008;Sehingga terbukti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasatersebut di atas adalah dilakukan tanpa kehadiran Pemohon, sehinggadengan demikian Rapat Umum

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak secara adil mempertimbangkan buktibukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, maka pertimbanganhukum Judex Facti sangat terlihat berat sebelah dan merugikan PemohonKasasi, hal ini terbukti karena apabila Judex Facti melihat danmempertimbangkan vide bukti T16 dan T1/7 dimana secara nyataTermohon Kasasi menerima undangan RUPSLB tertanggal 27 Desember2013 akan tetapi tidak menghadiri RUPSLB tersebut sebagaimana temyatadalam Daftar Hadir tertanggal 16 Januari

29 November 2006 dansetelan RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnyamohon lihat tabel dibawah ini: Keterangan Sebelum RUPSLB 29 Setelan RUPSLB 29November 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilai nominal per Rp1.000,00 Rp1.000,00lembar sahamNilai total nominal Rp16.200.000,00 Rp16.200.000,00 5.

Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalamgugatan a quo dengan cara tidak menguraikan kesalahan apa yang telahdilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan RUPSLB 29 November2006.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat III sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

kepengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukum dari perseroan yangmengadakan RUPSLB tersebut, (in casu Tergugat ):.

Nomor 118 PK/Pdt/201731.RUPSLB Tergugat I, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan Akta RUPS nomor berapa yang dipermasalahkan.

dengan Peristiwa Hukum yang telah terjadi yaituRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehinggatatacara pelaksanaannya juga berbeda oleh karena itu GugatanPenggugat tidak jelas dan Kabur ;5.

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil angka 8 dan 9mengenai ada proses di selenggarakan RUPS, Karena yang terjadiadalah proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan Proses Jual Beli saham antara Penggugat denganTergugat Il, serta Pergantian Susunan Pengurus, dimana seluruhagenada RUPSLB telah di laksanakan sesuai hukum;7.

Kondisi yang menyebabkan harusdilaksanakannya RUPSLB antara lain adalah sebagai berikut: Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masatugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebabsebab lainnya.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia no: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II8;9. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II9;Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm10. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari jempol kanan padaAkta Jual Beli saham PT.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia No: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II2;3. Asli dan Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PTActive Marine Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnyadisebut bukti T.III3;4. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.III4;5. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober 2012(fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 25 Juni2014 (fotocopy legalisir).102. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 10September 2015 (fotocopy legalisir).103. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 28September 2016 (fotocopy legalisir).104.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (Fotocopy Legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Desember2013 (Fotocopy Legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30Oktober 2012 (fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.

Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor :01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono, SH. MH, M.Kn,bukan menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum ;Z.

Bahwa dalam memori perlawanannya pada halaman 2, Penuntut Umum yangmenyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) NomorHalaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 170/PID/2020/PT.BJMO01 tanggal 2 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kantor Notaris AdiSartono, SH., MKn bukan dasar dari dakwaannya adalah dalil yang tidakbenar adanya karena Penuntut Umum jelas memuat dan menjadikannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 01 tanggal 2Februari 2019 sebagai dasar dalam surat dakwaannya

Terhadap kedua putusan Judex Pactie a quo masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung RI atas perkara Nomor 5/PDT/2020/PT BJM JO Nomor2/Pdt.G/2019/PN.Prn ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan dari PenuntutUmum dan Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor : 01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono,S.H., M.H., M.Kn. nampak adanya Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) memakai penomoran yang dalam hal ini Nomor 01 dilaksanakanpada tanggal 2 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin No.2/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin No. 5/PDT/2020/PT.BJM yang belum berkekuatan hukum tetapyang bunyi amarnya nomor 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Rahmah Mandiri Mulia tanggal 2Februari 2019;Menimbang, bahwa amar nomor 4 putusan tersebut diatas "MenyatakanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari redaksi Penuntut Umum yangmenyebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono S.H., M.H., M.Kn.dengan amar Putusan tersebut

Gusher Tarakan, dibuat di hadapanDarmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan, di mana RUPSLB tersebut telah memperoleh Persetujuan dari MenteriHal. 32 dari 45 hal. Put.

No. 741PK/Pdt/2009tanpa dihadiri oleh Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani ,keduanya ~~ selaku Presiden Komisaris dan Direkturperseroan yang memegang 50 %saham perseroan ;10.Bahwa dari Berita Acara RUPSLB PT.

No. 741PK/Pdt/2009 Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang pertamatanggal 11 Agustus 2006 dan RUPSLB kedua tangga! 30Agustus 2006, telah diselenggarakan secara sah ; Menetapkan syarat korum RUPSLB PT. Gusher Tarakanyakni dengan dihadiri minimal 175 saham dari seluruhJumlah saham ; Menetapkan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimalYa(setengah) dari seluruh saham yang hadir ;Menimbang, bahwa dari obukti T1 = P13 berupa aktanotaris No.17 tanggal 6 Oktober 2006 tentang risalahrapat PT.

GusherTarakan adalah disebabkan adanya RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 oleh paraTermohon Peninjauan Kembali yang tidak beritikadbaik, sehingga menimbulkan kerugian kepada paraPemohon Peninjauan Kembali, dan RUPSLB tersebutdilegalkan oleh adanya penetapan Pengadilan NegeriTarakan No.11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September2006, sehingga dengan dibatalkannya penetapantersebut oleh Mahkamah Agung RI. maka secara hukumRUPSLB PT.

No. 741PK/Pdt/2009oleh karena pada prinsipnya esensi gugatanPenggugat/Terbanding/Para PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara No.07/Pdt.G/2007/PN.Trk adalah agar Pengadilan NegeriTarakan menyatakan RUPSLB. PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRTURUT TERGUGAT s/d IV, sebagaimana tertuang di dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Penjelasan hutang dan piutang yang tertunggang sertapenyelesaiannya.RUPST tersebut sediannya juga akan dilanjutkan dengan RUPSLB,dengan agenda yang akan dibicarakan pada RUPSLB adalah MenegaskanHasil RUPST 2012 dan Rencana Perubahan Susunan Direksi dan DewanKomisaris.

pada angka 2 dan 4 huruf b RUPSLB tanggal 27Juli 2011 Akta Nomor 89, disebutkan dengan perincian sebagai berikut :Halaman 35 dari 124 hal.

BMS yang tertunggak padaBANK PANIN sebagaimana hasil keputusan RUPSLB pada angka 2 dan 4huruf b RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 Akta Nomor 89 ;Bahwa TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT padaangka 8, yang mendalilkan bahwa seolaholah PENGGUGAT yangmerealisasikan pembayaran menurut isi RUPSLB Akta 89 sebagai uangmiliknya dan mengklaim sebagai pemilik seluruh sahamsaham aquopemegang saham tunggal) PT.

BMS) dihadapan TERGUGAT VI,membuat kesepakatan Pembatalan Keputusan RUPSLB PT.

Bahwa dengan beritikat baik Penggugat menghadiriUndangan dimaksud Bukti P7 aquo, kendatipundemikian dalam rapat dimaksud Penggugat telahmenyampaikan bahwa Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dimaksud adalah tidakbenar ( tidak sah) menurut hukum oleh karena halhal sebagai berikut1.

Bahwa RUPSLB ini dipimpin oleh Tergugat selakuPresiden Komisaris yang seharusnya/selayaknyadipimpin oelh Penggugat selaku Presiden Direktur,namun olehTergugat tetap dilaksanakan secaramelawan hukum (tidak lazim) yakni melanggar pasal 19dan pasal 21 ayat 1 Akte Pendirian Perseroan (BuktiP1 Aquo) dan ketentuan perundangundangan yangbelaku tentang Perseroan ;2.

Bahwa RUPSLB ini tidak melaksanakan amanat Pasal 20yakni diselenggarakan di luar tempat kedudukanPerseroan atau diluar tempat Perseroan melakukankegiatan Usaha tanpa persetujuan Penggugat danPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHal 7 dari 50 halaman Put. No.15/Pdt.G/2009/PN.Cbd.KEPANITERAAN PERDATA( RUPSLB ) dilakukan tidak dengan surat tercatat yangharus. dikirim 14 (Empatbelas) hari sebelum Rapatdiadakan :3.

BAJU INDAH, tanggal 8Agustus 2008 ( Bukti P8 ), padahal Penggugatadalah orang asing yang tidak terlalufasih/mengerti berbahasa Indonesia dan bahkanterhadap isi Berita Acara RUPSLB PT. BAJU INDAH (Bukti P8 ) aquo tidak dibacakan kembali kepadaPenggugat oleh Tergugat maupun oleh TergugatIl, sehingga isi Risalah RUPSLB PT. BAJU INDAHdimaksud secara keseluruhan tidaklah dimengertiPENGADILAN NEGERI CIBADAKOleh PenGGUGaL 5 ~~

Hasil RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Blue Bird Taxi (Tergugat) Nomor 08 tanggal 11 Mei 2015yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo,S.H, Notaris di Jakarta (AktaBerita Acara RUPSLB No. 08 Tanggal 11 Mei 2015).

seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenaisegala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT Blue Bird, yaitusehubungan dengan:a.

RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).25.

Modal Disetor Perseroan, dan (iii)Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitandengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadinyatakan pada halaman 19 (sembilan belas) sampai denganhalaman 27 (dua puluh tujuh) Akta RUPSLB No.8 Tanggal 11 Mei2015;Sebelum

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukanberkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).Bahwa jelas Penggugat hadir dalam RUPST dan RUPSLB tanggal 11 Mei2015, sehingga Penggugat mengakui bahwa penyelenggaraan RUPStersebut adalah sah menurut

Padahal TERGUGAT REKONVENSI tidakmemiliki kapasitas untuk mengumumkan undangan RUPSLB tersebut.

initelah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBatutama Manikam Nusa oleh perseroan melalui surat kabar harian Indo Posdan Warta Kota keduanya berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta padatanggal 15 Februari 2007, yang kemudian telah diralat pada Maret 2007...sedangkan dalam Acara Berita acara RUPSLB No. 26 tanggal 22 Maret 2007disebutkan bahwapengumuman undangan RUPSLB tersebut diterbitkan pada 9 Maret 2007.Sementara, Berita acara RUPSLB dijadikan bukti dalam pengajuan

AHU64651.AH.01.02 Tahun2008 tanggal 17 September 2008 sampai dengan panggilan RUPSLB PT.

AHUAH.01.02.Tertanggal 22 Agustus 2011 dimana MenteriHukum dan HAM menyatakan RUPSLB tertanggal 16 Juli 2007 cacat Hukum dan tidaksah dan meminta RUPS untuk dilaksanakan ulang dan selanjutnya Para Tergugat memintapermintaan RUPSLB kepada Penggugat sebagaimana Bukti T14, T16,T17,T18,T19,dan selanjutnya Bukti T20 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 078/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Bar yang mengizinkan penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 29Februari dan dilanjutkan Surat Pemberitahuan Penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Barattersebut di Koran Rakyat Merdeka tertanggal 31 Januari 2012 selanjutnya Bukti T22,T23,T24,T25,T26 Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham PT.

pengadilan yang berkekuatanhukum pasti dalam perkara ini;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisitersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 per hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakart Pusat Nomor271/ Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB

Thamrin, Nomor 6, Jakarta Pusat;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangtimbul kKemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel International tanggal 12 Februari 2015;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugianmateril yang diderita olen Penggugat senilai

Nomor 920 PK/Pdt/2019Pengadilan Negeri, dan bukan bukan bukti yang telah ada sebelumnya;Bahwa dalam putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakimataupun kekeliruan nyata, olen karena pendapat judex juris bertumpu padafakta bahwa Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) memiliki /egal/standing untuk mohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugatadalah sebagai pemegang saham 50 % sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan

dalam Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa terbukti permohonan mengadakan RUPSLB dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 dan sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, penetapan ijin mengadakan RUPSLB tersebut tidakdapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa Penggugat berencana menjual sahamnya sebanyak 240(Dua ratus empat puluh) lembar saham kepada Tergugat danTergugat berminat membeli Saham milik Penggugat, maka untukitu disampaikan dalam RUPSLB pada tanggal 07 September2012 dan hasil dari RUPSLB PT. Avia Global Teknologi tersebutdiantaranya menyetujui Penjualan sahamsaham milikPenggugat sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) lembarsaham kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam BeritaHal 2 dari 33 hal Put.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUNKARENA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BATAL DANSAHAMSAHAM A QUO KEMBALI MILIK PENGGUGAT.44.45.Bahwa sesuai dengan bunyi Persetujuan RUPSLB tanggan7/9/2012 yang direalisasikan dalam Perjanjian Jual BeliSaham, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan padabutir 38 di atas, Perjanjian Jual Beli Saham batal demihukum, jika tidak ada pembayaran selambatlambatnyatanggal dua puluh tujun September dua ribu dua belas (27092012).Apabila salah satu atau semua cek tersebut

Bahwa perjanjianperjanjian jual beli saham antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi yang seluruhnyatertanggal 7 September 2012 mencantumkan denganlengkap tanggal pembayaran dengan mengacu pada caradan sumber dana sebagaimana telah disetujui olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam RUPSLB tanggal7/9/2012 tersebut.4.

Bahwa persetujuaan RUPSLB tanggal 7/9/2012 mengenaicara pembayaran harga jual beli sahamsaham Perseroanmilik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yangdilakukan secara bertahap oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan danaprogress pekerjaan yang diterima Perseroan tersebut,haruslah dianggap sebagai suatu perikatan bersyaratsebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPer, yangkutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:Hal 25 dari 33 hal Put.

TSUM danMemohon untuk diadakannya RUPSLB PT.

TSUMuntuk hadir dalam RUPSLB PT. TSUM sesuai dengan Anggaran DasarPT.

TSUM Tahun 20052008 yang telahDISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangsengaja direkayasa untuk memfitnah, menista dan mempermalukanPenggugat di forum RUPSLB PT.

TSUM, Tanggal 23 Mei 2014 yanglalu berisikan materi yang bersifat kebohongan , fitnah dan penistaan dariTergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Penggugat; sertalagipula Hasil RUPSLB PT. TSUM tersebut bertentangan dengan faktahukum berupa hasil Rapat Pemegang Saham PT. TSUM, yakni NotulenMeeting PT. TSUM tersebut di atas, maka bersama ini Penggugatmenuntut agar Hasil RUPSLB PT.

TSUM Tahun20052008 yang telah DISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakanperbuatan yang sengaja direkayasa untuk memfitnah, menista danmempermalukan Penggugat di forum RUPSLB PT.

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT AMARA INDONESIA, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA tersebut;
3. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan

diadakannya RUPSLB PT AMARA INDONESIA dan menetapkan pimpinan RUPSLB PT AMARA INDONESIA, serta melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA dengan sebelumnya melakukan pemanggilan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON;