Ditemukan 3328 data
145 — 52
Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIIIyang menguasai obyek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatu gugatanperdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yangdikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihakTergugatnya adalah orangorang yang secara nyata benarbenarmenguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahyang diberikan pada Pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 padahalaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu diaharus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
1576 — 4743 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A Tumpa,SH.,MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan Made Tara, SH., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd./Atja Sondjaja, SH ttd./Ttd./ Made Tara, SH Dr. H.
Harifin A Tumpa, SH.,MH.,Biayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterai........... Rp. 6.000, ttd./2. RedakSi........... Rp. 1.000, Nani Indrawati, SH.,M.Hum3. Administrasi kasasi Rp. 493.000.Jumlah........ Rp. 500.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIan. PaniteraPanitera Muda Perdata,MUH. DAMING SUNUSI, SH.MHNIP. 040.030.169.Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 1794 K/Pdt/2004
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA,SH.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. M. HATTA ALISH.MH dan H. MUHAMMAD TAUF IK,SH.MH., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiriHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DANDY WILARSO,SH.,MHPanitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa.AnggotaAnggota, K etua,Ttd/ H. M.
HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.HTtd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.Panitera PenggantiTtd/ DANDY WILARSO,SH.,MHUNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana UmumMACHMUD RACHIML,SH.M.H.Nip. 040 018 310Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2009Hal. 87 dari 86 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2009
125 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., DR. H.M. HATTA ALLSH., MH. DANH. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.2.
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH,DR.H.M.HATTA ALI,SH.,MH dan HMUHAMMAD TAUFIK,SH.,MH., yangtelah membenarkan dan menyatakan RUPSLB PT. Gusher Tarakan yangHal. 41 dari 74 hal. Put. No. 340 K/Pdt/20134242diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum..
834 — 1367
Harifin A. Tumpa,SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.H. Muchsin, SH.
Harifin A. Tumpa,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.H. Muchsin, SH, masingmasing sebagai anggota Majelis; kaidahhukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide buktiPasal 70 UndangUndang No.30 Tahun 1999.
109 — 43
Harifin Alias Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Anak Korban Suci Ramadani yang merupakan anak kandung saksi dantemannya Anak Korban Nurmala Sari telah disetubuhi oleh terdakwa;Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN KisBahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan persetubuhanterhadap Anak Korban Suci Ramadani dan Anak Korban Nurmala Sari;Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan tersebut yaitu dariinformasi Kepala Desa
50 — 7
Hal inisesuai puladengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009( vide Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa ( Dwangsom ) danImplementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010halaman 12 Putusan Nomor 616/Pdt.G/2016/PN.SBYserta Mahkamah Agung R.I.,Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan KaidahPutusan Perkara Dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
24 — 9
H Harifin A. Tumpa, SH.
53 — 11
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sertadihadiri oleh HARIFIN SANRANG, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;, ~~ ~~ 222 2 n no nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn neeHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.YOGA D. A. NUGROHO, S.H., M.H. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.ttd.ERNAWATLANWAR, S.HHal. 43 dari 44 hal.Put. Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.Panitera Pengganti,ttd.H. BAK KARA,S.H.
90 — 9
ITmenghentikan segala aktivitas terhadap objek terperkara ;Menimbang, bahwa terhadap pengajuan tuntutan provisi tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa dalam praktik peradilan sebagaimanakaidah hukum yang terkandung dalam PutusanMahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1995tanggal 4 Juni 1998 bahwa tuntutan provisimerupakan permintaan dari pihak Penggugat agarperlunya diambil tindakantindakan yang sifatnyaprovisionil atau sementara yang bukanmenyangkut perkara pokoknya (vide, Harifin
113 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan pidana penjara selama waktu tertentu sekalikali tidakboleh melebihi 20 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 4 KUHP,secara jelas dan tegas merupakan Undang Undang yang harusdilaksanakan, dan apabila adanya peristiwa lain dalam suatu kejadiantindak pidana lagi, haruslah menganut asas dalam Pasal 12 ayat 4 KUHPtersebut.hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Harifin Tumpa, SH, MHdalam komentar dan pendapatnya di Berita Hukum Online tanggal 23Januari 2011 tentang sistem Pemidanan Indonesia
Untungkan Gayus,yang berpendapat Sebanyak apapun kasus Gayus, tetapi bila jaksahanya menjerat dengan pidana penjara selama waktu tertentu, makavonis maksimal yang bisa dikenakan hanya 20 tahun penjara. dan KetuaMahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan setiap vonis hakimtentu ada pertimbangannya.
422 — 125
Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof.Rehngena Purba, SH.MS~= dan DR. H. Muchsin,SH.
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof.Rehngena Purba, SH.MS dan DR. 4H. Muchsin,SH.
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas "Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan", kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
101 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inilah yangdimaksudkan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung RI (Harifin A. Tumpa)sebagai pemaksaan kehendak) dari penegak hukum, demi untuk melindungipelaku yang sesungguhnya. Entah ada apa dibalik semua itu. Ataukah karenaaparat penegak hukum di negeri ini kurang memahami arti penegakan hukum,kebenaran, dan keadilan itu sendiri?.
164 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H.Muchsin, S.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, S.H.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd / Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.Panitera PenggantiUntuk salinanMAHKAMAH AGUNG R11 ttd / Bandung Suhermoyo, S.H., M Hum.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KususSUHADI, S.H.,M.H.NIP. :040 033 261 Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/2008
704 — 344
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai KetuaMajelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H.Muchsin, SH.
30 — 10
H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentar danPembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari "Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang 29 Putusan Nomor 223fPid. Sus/2017/PN.
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA., dan H.MOEGIHARDJO, SH., Hakimhakim Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 30 Maret 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.
171 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 792/Sip/1972 tanggal 2621973, hal ini sesuai puladengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R.I., Direktorat Hukum danPeradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara Dalam JurisprudensiMahkamah Agung R.I.
PT NEWPORT
Tergugat:
BADAN KERJA SAMA MUTIARA BUANA
141 — 96
Utr26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam pertimbangannya bahwasanyadwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayarsejumlah uang dikutip oleh Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi UangPaksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2004), h. 31.