Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PA RAHA Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Rh Tanggal 24 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
16 — 14
16 — 14
perkara initidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan atau ProsesMediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetapberusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepadaPemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal inisesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, ; RASMISAL DANI,
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 146 K/TUN/2009Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK GUGATANSurat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) No.037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada RASMISAL DANI, NIP. 150207010 ;DASAR GUGATAN1.Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 037/KPTS/BAPEK/2007 tanggal 30Maret 2007, diterima
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MARISA Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Mar Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
SITI ROMLAH, S.P.d
50 — 21
SITI ROMLAH, S.P.d
50 — 21
MasyarakatKabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan, Capil Boalemo;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Bukti P4 yakni Akta KelahiranNomor 901/1920/II/04/2003 atas nama IMELDA EKA SEPTIYANI diterbitkan olehKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo yang telahdinyatakan batal dalam pertimbangan sebelumnya, maka perlu memerintahkanKantor Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo untuk membuatcatatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipilyang
Register : 08-08-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 15-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 203/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tanggal 15 Oktober 2008 — PEMBANDING V TERBANDING
31 — 15
31 — 15
1PEMOHON, tahun 1992 dengan TEMAN PEREMPUAN 2 PEMOHON ,tahun 2002 dengan TEMAN PEREMPUAN 3 PEMOHON dan tahun2007 dengan TEMAN PEREMPUAN 4 PEMOHON ; Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon / Terbanding danTermohon/Pembanding tersebut, kemudian antara keduanyaberpisah tempat tinggal yang sampai dengan Pemohon /Terbanding mengajukan perkara ini ke Pengadilan AgamaSitubondo telah berjalan selama + 2 tahun lamanya ; Bahwa Pemohon / Terbanding sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 14-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 924/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 27
56 — 27
adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dariSurat izin perceraian No N.1372 Tahun 2019 sudah memiliki Surat izin untukmengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani olehGubernur Provinsi Bengkulu tanggal 5 November 2019, oleh karenanya MajelisHakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Nab Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
YUVINIA IKOMOU
107 — 35
YUVINIA IKOMOU
107 — 35
bertanda P.5 dan P.6 berupasurat kematian dan surat kenal mati serta keterangan saksi saksi, diketahuibahwa Yan Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 3 Maret 2006,sedangkan Yulinana Agapa telah menikah lagi dengan seorang lakilaki lainyang bernama Viktor Pekei (vide bukti Surat P.13) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa keputusan kepalabadan kepegawaian negara serta keterangan saksisaksi diperoleh fakta hukumbahwa semasa hidupnya Jan Pekey (Almarhum) adalah pegawai negeri sipilyang
Register : 11-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0574/Pdt.G/2016/PA.Trk Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai.
Register : 17-03-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Psp Tanggal 24 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Dengan demikian apa yangdikehendaki oleh maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian telah melampirkan persyaratan berupa izinHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2016/PA.Pspperceraian dari pejabat yang berwenang
Register : 02-11-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Plk Tanggal 14 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
13 — 2
Pik.patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkanke Majelis Hakim Surat keterangan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kasongan dengan Nomor 445/998.3/TURSUD/IX/2015 tanggal 16 September
Register : 07-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 174/Pdt.P/2020/PN Bnr Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
AGUS SETIYANTO
89 — 10
AGUS SETIYANTO
89 — 10
Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama AGUS SETIYANTO dan Nomor 3304LT120720130034 tertanggal 12 Juli 2013, nama Pemohon tertulis danterbaca AGUS SETIYANTO dan nama orang tua (ayah) Pemohon tertulisdan terbaca PARYONO PARJI, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjaditertulis dan terbaca AGUS dan nama orang tua (ayah) Pemohon menjaditertulis dan terbaca PARYONO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 01-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0315/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
15 — 12
Putusan Nomor 0315/Padt.G/2019/PA BbBahwa sehubungan dengan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan perceraian di Pengadilan, maka Pemohon pun telahmelampirkan surat keputusan pemberian izin dari pejabat yang berwenangdengan Nomor 879/679/2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati ButonTengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 16 Juli 2019;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agarberpikir Kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon
Register : 22-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1738/Pdt.G/2018/PA.Tmk Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Karenanya berdasarkan surattersebut haruslah dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR juncto Pasal 26 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dantidak
Register : 23-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 18-03-2017
Putusan PA BUOL Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Buol Tanggal 8 Februari 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
15 — 14
15 — 14
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harusdilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Termohon tidak pernah hadirke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelishakim telah memeriksa Surat Izin Cerai Pemohon, karena merupakanpersyaratan administrasi bagi yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 33
73 — 33
dan patut;Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makaperkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selamapersidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabarmempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damaitersebut tidak berhasil;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor142/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pli Tanggal 20 Desember 2021 — Pemohon:
Maysiani alias Maya Khairunnisa binti Utau
73 — 31
Maysiani alias Maya Khairunnisa binti Utau
73 — 31
Keluarga Pemohon setelah salinanPenetapan ini diperlihatkan kepadanya adalah Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Tanah Laut;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sertaPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA RAHA Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Rh Tanggal 23 September 2013 — PERDATA
- PENGGUGAT Vs TERGUGAT
16 — 16
16 — 16
Hakim Pengadilan Agama Raha namun usaha tersebutjuga tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaansebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah No.5 tahun 1984, majelis telahmewajibkan penggugat melampirkan surat izin mengajukan gugat cerai daripejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983, jo.
Register : 29-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 25/PDT.P/2015/PN Tab Tanggal 11 Juni 2015 — 1.I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA
2.I DEWA AYU SRI SUASMINI
25 — 14
25 — 14
;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkanfaktafakta yangterungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan peraturanperundangundangan yangberkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebutsebagaiberikut ;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yangberkaitan dengankewenangan pembetulan akta pencatatan sipilyang dilakukan oleh pejabat PencatatanSipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkanAktaPencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA Bb Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 13
21 — 13
sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menilai eksistensiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi PerlindunganPerempuan dan Data Kekerasan Perempuan) Kabupaten Wakatobi,yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagamana diatur dalamPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA NGAWI Nomor 402/Pdt.G/2019/PA.Ngw Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat/Pemohon) wajibmemperoleh
Register : 20-02-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Bnr Tanggal 1 Maret 2017 — Perdata-Pemohon-NAFIATUN.
34 — 6
34 — 6
NUR FAOJI TUJIONO diubah / diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca TUJIYONO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, Hakim berpendapat patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum keduasampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam SuratPermohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebutmaka biaya perkara