Ditemukan 3105 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bp3k bppk bpk bps bsk
Penelusuran terkait : - bpsk
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/LH/2018/PTUN.SMD
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH, MH
Tergugat:
Walikota Samarinda
827 — 593
  • mengganggu rasa aman dankenyamanan dari Pihak Penggugat yang memiliki 1 (Satu) unit rumah diperumahan tersebut.Oleh karena itu Pihak Tergugat menilai bahwa apa yang dikeluhka olehPihak Penggugat dalam Perkara ini sebenarnya tidak tepat jika diajukan untukHalaman 48 dari 130 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.SMDdiperiksa dalam Sengketa Tata Usaha Negara, melainkan hal tersebut seharusnyadiajukan untuk diperiksa melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) atauBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 40
  • liability principle) atau yang biasa dikenaldengan r.zaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugattidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur padaBab VI tentang Tanggung jawab pe'aiai usaha pasal 23 : pelaku usaha yangmenolak dan atau tidak membeii tanggapan dan atau tidak rnemenuhi ganti rugiatas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-11-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 1 Nopember 2016 — Rury Lustiani, Direktur UD Sejahtera Lawan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dkk
38 — 9
  • untukselalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yangbiasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikanbahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada siTERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usahadalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberitanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat(4) dapat digugat melalui BPSK
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — HUSEN SALAMA, SP
67 — 12
  • BPSK Torue Honorarium Rp. 4.710.000,PenyuluhPertanian 21. BP3K Balinggi Honorarium Rp. 8.880.000.PenyuluhPertanian 22.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2014 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 26/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2014 — RADIKA KARDINATA, SH
80 — 12
  • BPSK Torue Honorarium Rp. 4.710.000,PenyuluhPertanian 21. BP3K Balinggi Honorarium Rp. 8.880.000.PenyuluhPertanian 22.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 31-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 25 Agustus 2016 — DRA. LUCY KURNIASARI >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs
166 — 38
  • sebagaiPerbuatan Melawan Hukum, karena materi yang seharusnya yangdiperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri merupakanpersoalan/pemeriksaan lanjutan dari Mahkamah Partai.Bahwa contoh dari Kewenangan Pengadilan Negeri yang bertindaksebagai Pengadilan lanjutan adalah Pengadilan yang memeriksa danmengadili, mengenai P4D (Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanDaerah) dalam hal perouruhan, Pengadilan yang memeriksa danmengadili mengenai sengketa di diputus (Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1497/Pid.Sus/2016/PN.Bks
Tanggal 16 Maret 2017 — pidana - H. SYAFRIZAL - IIN SULASTRI
107 — 410
  • Ahli : AMAN SINAGABahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sehubungan dengantindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan keterangan ahlidalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar.Bahwa Ali Sebagai anggota Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dan juga sebagai TenagaAsistensi (Konsultan Hukum dibidang Perlindungan Konsumen) padaDirektorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Perlindungan Konsumendan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan,Bahwa kapasitas Ahli
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 19-12-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
407 — 142
  • ofliability principle) atau yang biasa dikenal dengan azazpembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugattidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat halmana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usahapasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberitanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 57
  • of liability principle) atauyang biasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalik yaitu. tergugatmembuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawabpelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan PN BANDA ACEH
Register : 11-10-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna
Tanggal 20 September 2017 —
123 — 14
  • Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkaradugaan tindak Pidana korupsi terhadap pada Pengadaan dan PenyaluranHalaman 38 dari 100 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bna.Bantuan Benih Kedelai dari Cadangan Benih Nasional (CBN)untukKab.Aceh Barat Daya sebanyak 520.000 Kg, bersumber dari AnggaranAPBNTahun Anggaran 2011; Bahwa saksi bekerja di BP3K Kec.Jeunieb Kab.Bireuen menjabat sebagaiWakil Kepala BPSK, berdasarkan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
248 — 79
  • terbalik yaitu tergugatmembuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawabHalaman 26 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Bpppelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dapat digugat melalului Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
99 — 63
  • = pengurusanperpanjangan domisili perhimpunan Apartemen Slipi;Bahwa benar Kelurahan Palmerah menolak permohonanperpanjangan domisili dengan alasan perhimpunan apartemen slipiyang diketuai oleh Harjadi Jahja tidak berhak dengan tanpamemberikan dasar hukum dan penjelasan lebih lanjut;Bahwa benar saksi setelah adanya penolakan dari KelurahanPalmerah membuat pengaduan ke BPTSP (Badan PelayananTerpadu Satu Pintu);Bahwa benar saksi bersama Harjadi Jahja menghadiri rapat di BalaiKota atas pengaduan ke BPSK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
998 — 1315
  • Penyebutan frase badanbadanpada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menandakan bahwa telahada lembagalembaga negara yang memiliki kewenangansemijucial sebelum perubahan konstitusi, seperti KKPU yangdibentuk tahun 1999 dan BPSK yang dibentuk tahun 1998.Konstitusi hanya memberikan landasan konstitusional bagikeberadaan lembagalembaga ini dalam sistem kekuasaankehakiman.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — EDI NAVIAN BIN MA` ADJIS
136 — 48
  • sekitar tanggal 1 Mei 2013 sdr.LiLIkKSUKIRMAN, SP, Menyerahkan surat tugas saya adalahsdr.WINARDI dan sdr.LiLIK SUKIRMAN sendiri, untukmelaksanakan survey lahan di Wilayah Kab.Seluma, dan atasarahan sdr.LILIK SUKIRMAN kami berangkat tanggal Mei 2013.e Pada tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 10.00 wib sayasdr.WINARDI, dan sdr.LILIK SUKIRMAN berangkat menujuKab.Seluma, tiba sekira pukul 12.00 wib, setelah makan sianglangsung menuju ke BP3K Desa Kembang Mumpo Kec.SemidangAlas Maras Kab.Seluma.e Di BPSK
    tersebut, Kadis Pertanian Kab.Seluma sdr.RUSMANmemberikan pengarahan kegiatan Pertanian secara umumkepada anggota Kelompok Tani yang hadir, setelah itu dilanjutkanoleh. sdr.LILIK SUKIRMAN, menjelaskan tentang kegiatanPutusan Nomor 79/Pid.SusT PK/2016/PN.Begl Hal. 87 dari 280 Halaman.optimasi lahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013pertemuan di Gedung BPSK tersebut berlangsung hingga 15.00wib.Setelah pertemuan selesai dan pengarahan dilanjutkan surveilapangan/lahan secara umum ke lokasi tani
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 80/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — LILIK SUKIRMAN,SP. BIN WARSO ADMOJO
95 — 34
  • Menyerahkan surat tugas saya adalahsdr.WINARDI dan sdr.LiLIK SUKIRMAN sendiri, untukmelaksanakan survey lahan di Wilayah Kab.Seluma, dan atasarahan sdr.LILIK SUKIRMAN kami berangkat tanggal Mei 2013.Putusan Nomor 80/Pid Sus TPK/2016/PN.Bgl Hal. 85 dari 278 halamanPada tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 10.00 wib sayasdr.WINARDI, dan sdr.LILIK SUKIRMAN berangkat menujuKab.Seluma, tiba sekira pukul 12.00 wib, setelah makan sianglangsung menuju ke BP3K Desa Kembang Mumpo Kec.SemidangAlas Maras Kab.Seluma.Di BPSK
    tersebut, Kadis Pertanian Kab.Seluma sdr.RUSMANmemberikan pengarahan kegiatan Pertanian secara umumkepada anggota Kelompok Tani yang hadir, setelah itu dilanjutkanoleh. sdr.LILIK SUKIRMAN, menjelaskan tentang kegiatanoptimasi lahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013pertemuan di Gedung BPSK tersebut berlangsung hingga 15.00wib.Setelah pertemuan selesai dan pengarahan dilanjutkan surveilapangan/lahan secara umum ke lokasi tani oleh Tim identifikasidan Kadis pertanian Kab.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 16-09-2011 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 58/PDT.G/2010/PN.SKA
Tanggal 13 Desember 2010 — GO LINAWATI DKK VS PT. BANK CENTURY, Tbk DK
246 — 96
  • TERGUGAT sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), yang selanjutnya disebut dandiberi tandaSebagal...... eeeP 11;P 11 tersebut tidak dicocokan dengan alat buktiaslinya;Fotokopi Internal Memo dari Divisi Marketing 'TERGUGATkepada seluruh Pimpinan Cabang TERGUGAT tertanggal7 Januari 2003, yang selanjutnya disebut dan diberitanda sebagal.......... ee eee P 12;P 12 tersebut tidak dicocokan dengan alat buktiaslinya;Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Yogyakarta Nomor : 15/Abs/BPSK
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Agustus 2017 — ADENG RUSTANDI Bin SUHATMA
57 — 21
  • sehingga terhadap ternak sapi dan kambing saksi tidak terlalumemperhatikan secara detail dan hanya memantau secara sepintas saja; Bahwa yang saksi tahu pemantau terhadap ternak sapi dan kambingtersebut dari Dinas peternakan kabupaten yaitu saksi YANTO ; Bahwa saksi selaku PPL tidak pernah ikut terlibat dalam prosespengadaan ternak sapi dan kambing dalam program gemar paket Btersebut dan semuanya di kelola oleh GAPOKTAN ; Bahwalaporan yang dibuat olah Gapoktan tersebut di laporkan melaluikantor BPSK
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
218 — 89
  • Pasal 18 ayat (1)UU Perlindungan Konsumen, maka sudah seharusnya Penggugattunduk pada ketentuan UU Perlindungan Konsumen yangmenetapkan penyelesaian perselisihan sengketa konsumen untukdiselesaikan di lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketaantara konsumen dan pelaku usaha atau di pengadilan yang beradadalam lingkup wilayah peradilan umum.Bahwa, UU Perlindungan Konsumen dengan Jjelas telah mengaturbahwa perselisinan terkait sengketa konsumen diselesaikan di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2017 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBAR DULLAH
156 — 39
  • Memfasilitasi pelayanan dan penanganan sengketa konsumen,termasuk oprasional BPSK.. Memfasilitasi pengelolaan kawasan industri Parepare (KIPAS).m. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa sertapenegakan hukum.n. Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.o. Menyelenggarakan pemberian izin usaha industri, Perdagangan,Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.p. Menyusun data potensi dan usaha industri Perdagangan,Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.q.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 10 Juni 2016 — AISAH A. RAHMAN, SH alias MIRA
121 — 66
  • Peningkatan kapasitas balai penyuluhan kecamatan (BPSK) sebagai poskopelaksana pembangunan pertanian;6. Pengawalan dan pendampingan penyuluh di luar lokasi SLPTT padi,jagung dan kedelai;7. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluhdisentra produksi sapi;8. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh disentra produksi tebu;9. Pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh disentra produksi Holtikultura;10.