Ditemukan 58835 data
11 — 6
Alwi dan Abd.Salam; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (Satu)orang anak; Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N DesaBalukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten
Alwi dan Abd.Salam; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidakHalaman 4 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Dgl.memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 1 (Satu)orang anak; Bahwa para Pemohon belum memiliki
Alwi dan Abd.Salam; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 17 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut;Halaman 7 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Dgl.
14 — 0
Saepul Mukti bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 07 Mei 1994 / umur 24tahun);d. Muhammad Maulana bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 28 September1998 / umur 20 tahun);4.
Saepul Mukti bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 07 Mei 1994 / umur 24tahun);4. Muhammad Maulana bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 28 September1998 / umur 20 tahun);Bahwa, Saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurusperubahan nama para Pemohon;Bahwa, saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta NikahPemohon tertulis Cakra Hayat bin Madrois (umur 30 tahun), danPemohon II tertulis Ny.
Saepul Mukti bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 07 Mei 1994 / umur 24tahun);4. Muhammad Maulana bin Aca Cakra Hayat (Purwakarta, 28 September1998 / umur 20 tahun) ; Nama Pemohon yang benar adalah Aca Cakra Hayat bin Madrois(Purwakarta, 07 Maret 1956) bukan Cakra Hayat bin Madrois (umur 30tahun), dan nama Pemohon II yang benar adalah Enok Necum bintiSalamet (Purwakarta, 03 Maret 1958) bukan Ny.
MISNATI
25 — 7
Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang di rubah dengan UU RI Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23. tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan , permohonan pergantian nama haruslahmendapatkan Ijin dan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri setempatterlebih dahulu ;Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas , Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Negeri Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan Penetapan
pemohon berkaitan dengan segala administrasi setelah pemohonmenikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan perancis baik didalammaupun diluar negeri serta meningkatkan percaya diri pemohon dilingkunganmasyarakat sekitarnya ;Menimbang, bahwa menurut masyarakat / Kebiasaan Nama adalahsuatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mempermudah dalampemanggilan ;Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu peristiwa pentingsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undangundang Nomor 24Tahun
danPencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan tersebutdicatatan pinggir dalam Akta Kelahiran Istimewa nomor : 3522/ALI/2009/57629tertanggal 08 Oktober 2009 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil KabupatenBojonegoro dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon,maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 24Tahun
20 — 7
Sigi: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 11 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Lalamudin, yang menikahkan imam Desa Langaleso dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ahyar dan Karama; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun
Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 11 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Lalamudin, yang menikahkan imam Desa Langaleso dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ahyar dan Karama; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun
buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 11 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Lalamudin, yang menikahkan imam Desa Langaleso dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ahyar dan Karama; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun
TJIN NAM HIAN
22 — 2
dalam surattanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk palingsedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnyaHalaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor153/Pdt.P/2019/PN Mpwsecara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialami;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun
menjadi memerintahkan kepada Pemohonuntuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh KekuatanHukum Tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Pejabat Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang AkteKematian atas nama almarhum Bong Sin Lin (Ayah Pemohon) dalam register yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) permohonanPemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun
Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atasnama Bong Sin Lin;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilpermohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangandengan hukum, maka selayaknya dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Ketentuan UndangUndang Republik Indonesia, Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undangundang Nomor 24Tahun
NOR ATIAH
63 — 9
Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten HuluSungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.4, maka berdasarkanketentuan Pasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pengadilan NegeriBarabai berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohontersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikHalaman 7 dari 12 HalamanPutusan No.65/Pat.P/2018/PN BrbIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, makaKutipan Akta Kelahiran atas nama SANAINAH termasuk kedalam AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan karena permohonan Pemohon tersebut sangatlahberalasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum atau tuntutanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
10 — 2
saksisaksinya sebagai berikut:Saksi I: SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat diKabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakakkandung Pemohon I;Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah suam1 istri,Bahwa Saksi tahu para Pemohon akan merubah biodata dalam kutipanakta nikah, karena masingmasing mempunyai biodata yang berbeda, yaituPemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun
Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Gs.Pemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun; dan PEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus1963, sedangkan Pemohon II Muchoiyaroh binti Sailan, Tempat, TanggalLahir: Pedagangan, 17 Tahun; dan PEMOHON ASLI Il, Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969;Bahwa Perbedaan biodata terjadi karena saat para Pemohonmengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon menggunakanbiodata KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan
, 24Tahun; , dan Pemohon Il menggunakan biodata Muchotlyaroh binti Sailan,Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 17 Tahun; , sementara dalamdokumen lainnya Pemohon menggunakan biodata PEMOHON ASLI ,Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus 1963 dan Pemohon Ilmemperbaiki identitasnya menjadi PEMOHON ASLI II , Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969, padahal orangnya sama;Bahwa Para Pemohon merubah biodata digunakan untuk mengurus AktaKelahiran Anak; ;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti
16 — 11
Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggallahir : 16 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : MATSALIM bin BOYADI tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1940 danNama Pemohon II : SRI PATUN binti ABU KARIMIN tempat, tanggal lahir :Malang, 01 Agustus 1946;5.
Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggallahir : 16 tahun;3.
Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanyapetitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata paraPemohon yaitu Nama Pemohon : SALIM bin BUJADI tempat, tanggal lahir : 24tahun dan Nama Pemohon II : SRIPATUN binti ABUJAMIN tempat, tanggal lahir: 16 tahun
5 — 0
SALINANPUTUS ANNomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Clp.Bue DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalamTingkat Pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : Pemohon,Tempat tanggal lahir / umur : Cilacap, 23 Juli 1992 / umur 24tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempattinggal di Kabupaten Cilacap Selanjutnya berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 15 Februari
Sri Suhartini
22 — 3
Prajuritan Gang Tangkis No.6 RT.014 RW 004Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang memeriksa perkara a quo;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pat.P/2021/PN MadMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwapenting adalah
Prajuritan Gang No.6 RT.014 RW.004 KelurahanMadiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 22 Januari 1967 dansampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematianatas nama Almh.SURATMI, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua)beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan
DUKCAPIL tanggal 17Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10(Sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan,peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untukHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pat.P/2021/PN Madmemberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal duniasegera mengurus Akta Kematian;Menimbang, bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
25 — 27
Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,Dengan calon Suami bernama; DIAUL ILMI bin NAJEMUDIN: :Lakilaki, Umur + 24Tahun, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Dayan Masjid Il, Kel.Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnyadisebut Calon Suami,2. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapanPegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 September 2020.3.
Pengadilan untuk memintadispensasi kawin; saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA KecamatanSelong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur; saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;Hal. 6 Penetapan 413/Padt.P/2020/PA.Sel saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dansanggup menjadi ibu rumah tangga; saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernamaDIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN; saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun
Pengadilan untuk memintadispensasi kawin; saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karenaPemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA KecamatanSelong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur; saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;Hal. 7 Penetapan 413/Padt.P/2020/PA.Sel saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dansanggup menjadi ibu rumah tangga; saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernamaDIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN; saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24tahun
14 — 1
sumpah memberikanketerangan sebagai berikut :ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak pemohon dansaksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknyayang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun
memberikanketerangan sebagai berikut:ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupupemohon dan saksi tahu) Pemohon mengajukan dispensasi untukmenikahkan anaknya yang belum cukup umur;ahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama Anak KandungPemohon Asli adalah anak kandung Pemohon;ahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 14 tahun 5bulan;ahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suamiyang bernama CAlon Suami Anak Kandung Pemohon Asli yang berusia 24tahun
ditemukan fakta yang telah dikonstatirsebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai Ibukandung Anak Kandung Pemohon Asli dari anak Pemohon yangbernama ;e Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Kandung PemohonAsli secara formal tercatat lahir di Bondowoso tanggal 15 Maret 2004masih berusia 14 tahun 5 bulan; Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cintadengan seorang lakilaki bernama CAlon Suami Anak KandungPemohon Asli lahir di Bondowoso tanggal 18 Agustus 1994 berusia 24tahun
ZURIYANTO
52 — 6
Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2021/PN Tmghal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum, Edisi 2007, Balitoang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007,diatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yangditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undangnomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang Undang nomor 24Tahun
saja;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanpetitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sekaligus yangberbunyi: Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama padaanak PEMOHON yang semula ZINDY DZAKY AHMAD menjadi ZIDNYDZAKY AHMAD dan Menetapkan nama anak PEMOHON ZIDNY DZAKYAHMAD adalah nama yang sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksudHalaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2021/PN Tmgdengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan hurufdan/atau
1.YOSEP LAMARIAN
2.NATALIA BAREK OLA
19 — 4
namun sebelum Para Pemohonmelangsungkan perkawinan menurut hukum negara, sehingga dalamKutipan Akta Kelahiran Maria Chintyana Lamarian tertulis sebagai anakke tiga perempuan dari iou Natalia Barek Ola;Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon menghendaki agar MariaChintyana Lamarian dinyatakan sah sebagai anak kandung Para Pemohon,dengan mengajukan permohonan pengesahan anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak menurutpenjelasan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Para Pemohon yang lahir dari perkawinan ParaPemohon yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatanperkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukumNegara, dimana Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari MariaChintyana Lamarian telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukumagama dan hukum negara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6472KW091120200004 tanggal 10 November 2020, maka sesuai denganketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
Tentang Administrasi Kependudukan, namunHakim menilai petitum permohonan angka 3 tetap memiliki alasan hukumuntuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan terbarutentang pencatatan pengesahan anak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkarapermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
13 — 1
PENETAPANNOMOR 710/Pdt.G/2019/PA.Rbgasst Coal alll ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rembang Kelas .B yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telan menjatunkan Penetapansebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara cerai talak antara pihak :PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 1 November 1994 (umur 24tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawanPerusahaan, jenis kelamin laki laki, bertempat tinggal diKABUPATEN REMBANG
Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Melawan:TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 Desember 1994 (umur 24tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan penjahit,jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di KABUPATENREMBANG.
26 — 7
pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun
KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun
10 — 5
otentik, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan cukup;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Para Pemohon dimanadalam data yang tertuang tertulis nama Pemohon Djaelan bin Soto, umur 24tahun
Bahwa, sesuai dengan data kependudukan tercantum namaPemohon adalah Pemohon, tanggal lahir 03 Desember 1950, namaPemohon II adalah Pemohon Il, tanggal lahir 01 September 1955; Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi padatanggal 24 Agustus 1972 dan telah memperoleh bukti berupa DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : 753/65/1972 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama , Kabupaten Lamongan, dan dalam Duplikat KutipanAkta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis Djaelan bin Soto, umur 24tahun
1950 dan nama Pemohon II adalahPemohon Il, tanggal lahir 01 September 1955;Menimbang, bahwa kesulitan Para Pemohon untuk menguruspersyaratan pemberangkatan ibadah umroh adalah akibat adanya perbedaanpenulisan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan akta otentiklainnya milik Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dipandang layak dan patutuntuk merubah atau membetulkan nama Pemohon Djaelan bin Soto, umur 24tahun
PAHRI
55 — 8
Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten HuluSungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan P.5, maka berdasarkan ketentuanPasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Barabaiberwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, makaKutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FAUZAN termasuk kedalamAkta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
sebagai perbaikan redaksional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum danuntuk harus dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
103 — 15
Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK:3306151910780004, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Menimbang, bahwa kesemua bukti P1 sampai dengan bukti P6tersebut di atas telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai,serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurutketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai juncio Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal
berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani olen Pemohon atau Kuasanya yang sahdan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon,termasuk di dalamnya perihal memperbaiki kesalahan dalam aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf aUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun
UndangUndangHukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahanakta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukanoleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika kKeputusantersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalamkutipan akta yang bersangkutan;Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenaiperbaikan tanggal lahir Anak Pemohon, dan untuk melaksanakan amanatUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun
RUMSINIH
31 — 2
ingin mengganti namanya menjadiHARUM TUNIAH ; Bahwa Pemohon memiliki dokumendokumen yakni Akta Kelahiran, Kartu TandaPenduduk, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan IjazahSekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang seluruhnya bernamaRUMSINIH ; Bahwa Pemohon bersedia mengurus perubahan namanya pada seluruh dokumenyang tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya dan cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkansebagian serta untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semuabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2017/PN Idm Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun