Ditemukan 740 data
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 9 tanggal 22 Juni2005 ini secara khilaf atau keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim danMajelis Hakim Agung sebagai sah adanya karena lupa bahwa terdapat alatbukti lain yaitu Surat Pernyataan Pengoperan/Peralihan Hak Atas Tanahtanggal 15 Oktober 1996 (bukti Pl) yang memiliki kekuatan pembuktian yangsama yang membuktikan ketidak absahan Akta Pengoperan Hak Atas TanahNegara Nomor 9 tanggal 22 Juni 2005 (bukti T.VII15) dimaksud;.
45 — 9
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GOUW EDDY GUNAWAN iameragukan ke absahan Surat Perjanjian Gadai Rumah, tertanggal 18 Desember 2011tersebut dengan mengingat bahwa TATAT adalah saudaranya yang bekerja di tokonyaselama bertahuntahun dimana TATAT bertandatangan di notanota penerimaan barang,dan karena itu Saksi GOUW EDDY GUNAWAN tahu benar tanda tangan TATAT yangasli, kemudian Saksi tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa Surat PerjanjianGadai Rumah, tertanggal 18 Desember 2011 adalah
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUKUM ATAS PUTUSANNYA YAITU :Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberipertimbangan hukum atas putusannya pada halaman 25alinea 1 Tidak cermat dan sangat keliru dalammenafsirkan peraturan perundang undangan yang dijadikan16dasar acuan pertimbangan hukum. dari putusannya,sehingga isi dari pertimbangan tersebut bertentangandengan maksud dan tujuan perundang undangan = yangdimaksud yaitu"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangantersebut, maka Pengugat' telah berhasil membuktikanketidak absahan
130 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa substansi dalam perkara Perdata No. 360/Pdt.G/2008/PNMdn,adanya menyangkut ketidak absahan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan tanggal 6 Juni2008 yang dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No.22 tanggal 19 Juni 2008 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Raden Yazit Bustami atau tanah obyek perkara hanyadibatasin jalan raya, jadi untuk melakukan cek lapangan/cek fisik, cekkepemilikan dan absahan sertifikat tanan mudah dilakukan sehingga jualbeli jujur, transparan dan penyerahan objek tanah yang dibeli terwujudkarena menurut hukum yang berlaku dilndonesia yang mengadopsi hukumadat jual beli dilakukan tunai dan seketika Akta Jual Beli didatanganihaknya sekita itu juga beralin kepada pembeli, jadi sejak tahun 2004,penguasaan dan pengosongan rumah sudah
39 — 8
; c.Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d.Dokumen kepemilikan kepada Pembeli;Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 421/PDT/2015/PT.Mdn Halaman 15 dari 45 halPasal 16 ayat (2):Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang;Pasal 16 ayat (3):Penjual/Pemilik Barang berlanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan
68 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah membagi beban Pembuktian kepada masingmasing pihak;Termohon Kasasi dibebani untuk membuktikan keabsahan Surat TandaRegister Tanah Nomor KAK.Register031/6/PP/1969 atas nama Janti dankeabsahan ahli waris Janti;Para Pemohon Kasasi dibebani pembuktian ketidak absahan Surat TandaRegister Tanah Nomor KAK.
Terbanding/Penggugat I : ERIWATI
Terbanding/Penggugat II : SUSI ELVINA
Terbanding/Penggugat III : DEWI PUSFITA
Terbanding/Penggugat IV : BEBY MARIZA
Terbanding/Penggugat V : TRY SONI BAHRI
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Terbanding/Turut Tergugat II : MEDI HERIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat I : DESI DIAMIN PRIANTI
Turut Terbanding/Tergugat III : TRIANITA YUNIMADA
Turut Terbanding/Tergugat IV : AGUS IMANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
118 — 50
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah khilaf dan kelirudalam menjatuhkan putusan karena tidak mempertimbangkan ke absahan suratKeterangan Milik Adat atas nama almarhum Tasiarul Bahri Z Nomor :147/PR.XII/SKT/1982 tanggal 12 Juli 1982 ( Bukti P2) yang diajukan oleh paraTerbanding/semula para Penggugat yang belum pernah di buktikan letak danbatas batasnya dimana dan apakah benar lokasinya berada di tanah sengketaatau bukan.Demikian juga faktanya sesuai dengan bukti yang di tunjukan olehTurut
164 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dimana di dalam permohonannyatersebut Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali 1)mendalilkan permohonannya tentang ketidak absahan Yayasansehingga mohon dibubarkan;8.
106 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
DeniantoWirawardhana almarhum yang berhak mewaris harta peninggalan dr.Denianto Wirawardhana almarhum, oleh karena itu majelis hakim tingkatbanding berpendapat, tuntutan Para penggugat dalam petitum gugatannyapoint kedua dan ketiga tersebut tidak berdasar kepentingan dan alas hakyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa menurut hukum majelis hakim tingkat banding, yangmempunyai kepentingan dan memiliki alas hak menurut hukummempersoalkan ke absahan Married Certificate tertanggal 25 Pebruari 1987No.
Denianto Wirawardhana almarhum, dikarenakan tertutuphaknya oleh ahli waris golongan pertama, maka menurut hukum ParaPenggugat/kini Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kualitasdan kepentingan serta tidak memiliki alas hak menurut hukum (LegalStanding) untuk mempersoalkan ke absahan Married Certificate tertanggal25 Pebruari 1987 Nomor 32/1987 antara Dr.
Denianto Wirawardhanadengan Tergugat/kini Pemohon Peninjauan Kembali, dan ke absahan aktakelahiran atas nama Randy William dan atas nama Cindy William tersebut,karena yang berhak adalah ahli waris golongan pertama;Bahwa oleh karena Para Penggugat/kini Para Termohon PeninjauanKembali bukan ahli waris almarhum Dr. Denianto Wirawardhana yangberhak mewaris harta peninggalan almarhum Dr.
115 — 60
Anehnya SK yangdikeluarkan10 Maret 2013 oleh DPP PIS ini mencabut SK DPP PIS No.1974/SK/DPPPIS/032013 yang dikeluarkan oleh DPP PIS tanggal 11 Maret 2013;e Bahwa, Saat klarifikasi, DPP PIS tidak menyatakan ketidak absahan SKSK yangtelah dikeluarkan oleh DPP PIS tapi hanya pernyataan dukungan kepada salah satucalon, sehingga SK tersebut dinyatakan sah.e Bahwa, Rekomendasi DPP Parpol terhadap dukungan kepada salah satu pasangancalon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat internal ditujukan
verifikasi faktual terhadap partai PPPI, dimana kepengurusan yangdiverifikasi bukan kepengurusan SK tersebut melainkan kepengurusan yang sesuaidengan data sipol KPU dan hasil verifikasi kepengurusan tersebut PPPI (SK DPDNO. 01/SK/DPD.PPPI/X/2011) kota Pangkalpinang dinyatakan lulus (bukti : beritaacara hasil pleno verifikasi faktual parpol kota Pangkalpinang).e Bahwa, Pada saat klarifikasi ke DPP PPPI, DPP hanya menyatakan rekomendasidukungan kepada salah satu calon dan tidak menyatakan ketidak absahan
48 — 9
MPM Cabang Palembang yang akanmengambil paksa mobil tersebut, akhirnya mereka mengeluarkan berita acaraserah terima barang Tertanggal 15 April 2015 yang di tanda tangani olehYohanes sebagai Tergugat Il (Bukti P3) ;Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah menghubungi Tergugatlll atas kejadian penyitaan oleh Tergugat Il atas perintah Tergugat tersebut,sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat Ill telah mengajak Penggugat keKantor Polda Metro Jaya untuk mengecek ke absahan surat menyurat mobil
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ini adalah suatu hal yang ironis sekali.KEBERATAN ke LIMABukti autentik yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6yaitu Sertifikat Hak Milik No. 457 (tanda bukti TIV1I.14), Surat Bukti KeteranganWaris (tanda bukti TIT VI.11) dan Surat Akte Pembagian Warisan No.10/PHW/XII/1982 (tanda bukti TITVI.13) sama sekali tidak dipertimbangkan olehPengadilan Tinggi Makassar sebagai Judex Facti dan tidak memberikan alasanalasan ketidak absahan surat surat tersebut.
86 — 27
Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang dijelaskan bahwa Penjual/Pemilik barang bertanggung jawabterhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidakdipenuhinya peraturan perundangundangan dibidang lelang.Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan MentriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 TentangPenunjukan Pelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa Penjual/PemilikBarang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yangtimbul karena tidak absahan
Terbanding/Tergugat : HASBULLAH B.AMIR,SE
46 — 10
, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugatatau ditarik sebagai Tergugat ( Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M.YAHYAHARAHAP ,SH .h.112 )Bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas sebagai syarat Formilsuatu Gugatan Pasal 118 ayat (1) HIR Menyatakan :Gugatan Perdata hatus dimasukkan Ke Pengadilan Negeri sesuai denganKompetensi Relatif dan Penyebutan identitas dalam Surat Gugatan merupakansyarat Formil ke Absahan
Pembanding/Penggugat II : Kombun bin Nasa
Pembanding/Penggugat III : Kulmi binti Nsa
Pembanding/Penggugat IV : Natiah Binti Nasa
Terbanding/Tergugat I : Kayem
Terbanding/Tergugat II : Usup
43 — 24
Maka oleh karenanya, AJB Nomor :700/JTS/1995 adalah cacat yuridis.Hal lain yang meragukan ke absahan Akta Jual Beli Nomor :700/JTS/1995yang di jadikan bukti surat olen Tergugat II dimuka persidangan adalahmengenai tanda tangan penjual yaitu almarhum Toyib bin H. Dahlan yangsemasa hidupnya tidak bisa membubuhkan tanda tangan tetapi hanyaberupa cap jempol saja.
62 — 26
tanggal 04Mei 2011 harus dinyatakan sah dan berharga ;Dalam Rekonpensi :Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi Penggugatmendalilkan bahwa pihak Tergugat DR bukan sebagai pemilikdana yang dipinjam Penggugat DR akan tetapi telah ikutmenikmati dana milik Tony Jauw oleh karenanya Tergugat DRharus mengembalikan seluruh dana yang diterima TergugatDR kepada Penggugat DR ;Menimbang, bahwa dalildalil Tergugat DR tersebut harusdinyatakan tidak berdasar karena Penggugat DR tidak dapatmembuktikan ketidak absahan
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat membuktikanantara lain dengan berdasarkan putusan Pengadilan yangmemiliki kKekuatan hukum tetap atas kronologis perolehan danperalihnan hak atas tanah termaksud sebelum mengajukangugatan atas tanah kepada Para Tergugat sebagaimanatermaktub dalam gugatan a quo;Bahwa sebagaimana mungkin Yang Mulia Majelis Hakimdapat memeriksa dan memiliki keyakinan untuk memutusperkara a quo dengan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa bilamana Yang Mulia MajelisHakim tidak dapat menilai ke absahan
312 — 432 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Pendaftaran Seni Logo HKTI oleh Termohon Kasasi/Tergugatadalah cacat administratif oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dirinya sebagaiBadan Hukum yang Sah sehingga tidak memenuhi Kualifikasiuntuk mendaftarkan Hak Cipta Seni Logo HKTI;Bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan sengajatelah melakukan pencatatan ciptaan dalam Daftar UmumCiptaan atas Seni Logo HKTI atas nama Termohon Kasasi/Tergugat, tanpa terlebin dahulu meneliti/mengunji Kkebenarandan ke absahan
88 — 14
PeraturanHalaman 23 Putusan Perkara Perdata24Menteri Keuangan nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang perubahan PeraturanMenteri Keuangan nomor : 93/PMK.06/2010 Tetang Petunjuk PelaksanaanLelang di Jelaskan pula bahwa :" Penjual /Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumenpersyaratan lelang"3,3.