HUKUM ATAS PUTUSANNYA YAITU :Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberipertimbangan hukum atas putusannya pada halaman 25alinea 1 Tidak cermat dan sangat keliru dalammenafsirkan peraturan perundang undangan yang dijadikan16dasar acuan pertimbangan hukum. dari putusannya,sehingga isi dari pertimbangan tersebut bertentangandengan maksud dan tujuan perundang undangan = yangdimaksud yaitu"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangantersebut, maka Pengugat' telah berhasil membuktikanketidak absahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GOUW EDDY GUNAWAN iameragukan ke absahan Surat Perjanjian Gadai Rumah, tertanggal 18 Desember 2011tersebut dengan mengingat bahwa TATAT adalah saudaranya yang bekerja di tokonyaselama bertahuntahun dimana TATAT bertandatangan di notanota penerimaan barang,dan karena itu Saksi GOUW EDDY GUNAWAN tahu benar tanda tangan TATAT yangasli, kemudian Saksi tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa Surat PerjanjianGadai Rumah, tertanggal 18 Desember 2011 adalah

;Bahwa substansi dalam perkara Perdata No. 360/Pdt.G/2008/PNMdn,adanya menyangkut ketidak absahan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan tanggal 6 Juni2008 yang dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No.22 tanggal 19 Juni 2008 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugatatau ditarik sebagai Tergugat ( Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M.YAHYAHARAHAP ,SH .h.112 )Bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas sebagai syarat Formilsuatu Gugatan Pasal 118 ayat (1) HIR Menyatakan :Gugatan Perdata hatus dimasukkan Ke Pengadilan Negeri sesuai denganKompetensi Relatif dan Penyebutan identitas dalam Surat Gugatan merupakansyarat Formil ke Absahan

Maka oleh karenanya, AJB Nomor :700/JTS/1995 adalah cacat yuridis.Hal lain yang meragukan ke absahan Akta Jual Beli Nomor :700/JTS/1995yang di jadikan bukti surat olen Tergugat II dimuka persidangan adalahmengenai tanda tangan penjual yaitu almarhum Toyib bin H. Dahlan yangsemasa hidupnya tidak bisa membubuhkan tanda tangan tetapi hanyaberupa cap jempol saja.

Bahwa tergugat menolak dalil poin 4 yang menyatakan adanya kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat atas tanah Objek sengketa, karena fakta nyapada tanggal 9 Desember 2008 Tergugat telah mengirim surat pembatalankepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten sumba Timur ;Bahwa berdasarkan surat pembatalan tersebut, maka kepala kantor badanPertanahan Nasional kabupaten Sumba Timur telah menarik kembali/blokirsertifikat Hak Milik No 1196 atas nama HELENA JARAMAMO dengan alasanketika diteliti ke absahan

Bahwa Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Negara Nomor 9 tanggal 22 Juni2005 ini secara khilaf atau keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim danMajelis Hakim Agung sebagai sah adanya karena lupa bahwa terdapat alatbukti lain yaitu Surat Pernyataan Pengoperan/Peralihan Hak Atas Tanahtanggal 15 Oktober 1996 (bukti Pl) yang memiliki kekuatan pembuktian yangsama yang membuktikan ketidak absahan Akta Pengoperan Hak Atas TanahNegara Nomor 9 tanggal 22 Juni 2005 (bukti T.VII15) dimaksud;.

Kebo Bin Samsuni (Alm),dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salahmenghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error inpersona);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga ) memiliki,menyimpan,menguasai

tanggal 04Mei 2011 harus dinyatakan sah dan berharga ;Dalam Rekonpensi :Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi Penggugatmendalilkan bahwa pihak Tergugat DR bukan sebagai pemilikdana yang dipinjam Penggugat DR akan tetapi telah ikutmenikmati dana milik Tony Jauw oleh karenanya Tergugat DRharus mengembalikan seluruh dana yang diterima TergugatDR kepada Penggugat DR ;Menimbang, bahwa dalildalil Tergugat DR tersebut harusdinyatakan tidak berdasar karena Penggugat DR tidak dapatmembuktikan ketidak absahan

DeniantoWirawardhana almarhum yang berhak mewaris harta peninggalan dr.Denianto Wirawardhana almarhum, oleh karena itu majelis hakim tingkatbanding berpendapat, tuntutan Para penggugat dalam petitum gugatannyapoint kedua dan ketiga tersebut tidak berdasar kepentingan dan alas hakyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa menurut hukum majelis hakim tingkat banding, yangmempunyai kepentingan dan memiliki alas hak menurut hukummempersoalkan ke absahan Married Certificate tertanggal 25 Pebruari 1987No.

Denianto Wirawardhana almarhum, dikarenakan tertutuphaknya oleh ahli waris golongan pertama, maka menurut hukum ParaPenggugat/kini Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kualitasdan kepentingan serta tidak memiliki alas hak menurut hukum (LegalStanding) untuk mempersoalkan ke absahan Married Certificate tertanggal25 Pebruari 1987 Nomor 32/1987 antara Dr.

Denianto Wirawardhanadengan Tergugat/kini Pemohon Peninjauan Kembali, dan ke absahan aktakelahiran atas nama Randy William dan atas nama Cindy William tersebut,karena yang berhak adalah ahli waris golongan pertama;Bahwa oleh karena Para Penggugat/kini Para Termohon PeninjauanKembali bukan ahli waris almarhum Dr. Denianto Wirawardhana yangberhak mewaris harta peninggalan almarhum Dr.

Anehnya SK yangdikeluarkan10 Maret 2013 oleh DPP PIS ini mencabut SK DPP PIS No.1974/SK/DPPPIS/032013 yang dikeluarkan oleh DPP PIS tanggal 11 Maret 2013;e Bahwa, Saat klarifikasi, DPP PIS tidak menyatakan ketidak absahan SKSK yangtelah dikeluarkan oleh DPP PIS tapi hanya pernyataan dukungan kepada salah satucalon, sehingga SK tersebut dinyatakan sah.e Bahwa, Rekomendasi DPP Parpol terhadap dukungan kepada salah satu pasangancalon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat internal ditujukan

verifikasi faktual terhadap partai PPPI, dimana kepengurusan yangdiverifikasi bukan kepengurusan SK tersebut melainkan kepengurusan yang sesuaidengan data sipol KPU dan hasil verifikasi kepengurusan tersebut PPPI (SK DPDNO. 01/SK/DPD.PPPI/X/2011) kota Pangkalpinang dinyatakan lulus (bukti : beritaacara hasil pleno verifikasi faktual parpol kota Pangkalpinang).e Bahwa, Pada saat klarifikasi ke DPP PPPI, DPP hanya menyatakan rekomendasidukungan kepada salah satu calon dan tidak menyatakan ketidak absahan

Bahwa Penggugat sendiri ( Koperasi Pengusaha Anak Negeri )sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negarayang substansi / isinya menguji ke absahan SHGB No. 5 /Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari ( in casu TERGUGAT )dengan suratsurat oper alih tanah garapan yang didapatPENGGUGAT dari Para Penggarap sebelumnya ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandung yang teregister dengan No. Perkara:125/G/2016/PTUNBDG tanggal 08 Desember 2016 ( selanjutnyadisebut Gugatan TUN 125 ) ;8.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati TERGUGATsekali lagi mohon Perhatian Khusus Majelis Hakim Yang Terhormatdemi kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena telah diterimadan diperiksanya Gugatan Tata Usaha Negara yang substansi / isinyamenguji ke absahan SHGB No. 5 / Margamulya atas nama PT. PertiwiLestari (in casu Tergugat ) dengan suratsurat oper alih tanah garapanHal. 84 dari 87 Hal, Putusan No. 596 / PDT / 2019 / PT.

Bahwa melalui Gugatan Tata Usaha Negara yang substansi/isinya menguji ke absahan SHGB No. 5/Margamulya atas nama PT.Pertiwi Lestari (iN casu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi)dengan suratsurat oper alih tanah garapan yang didapat TergugatRekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi dari Para Penggarap di Pengadilan TataUsaha Negara Bandung maka hal tersebut membuktikan dan semakinmenguatkan serta menegaskan hak kepemilikan PT.

dapat membuktikanantara lain dengan berdasarkan putusan Pengadilan yangmemiliki kKekuatan hukum tetap atas kronologis perolehan danperalihnan hak atas tanah termaksud sebelum mengajukangugatan atas tanah kepada Para Tergugat sebagaimanatermaktub dalam gugatan a quo;Bahwa sebagaimana mungkin Yang Mulia Majelis Hakimdapat memeriksa dan memiliki keyakinan untuk memutusperkara a quo dengan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa bilamana Yang Mulia MajelisHakim tidak dapat menilai ke absahan

;Pendaftaran Seni Logo HKTI oleh Termohon Kasasi/Tergugatadalah cacat administratif oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dirinya sebagaiBadan Hukum yang Sah sehingga tidak memenuhi Kualifikasiuntuk mendaftarkan Hak Cipta Seni Logo HKTI;Bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan sengajatelah melakukan pencatatan ciptaan dalam Daftar UmumCiptaan atas Seni Logo HKTI atas nama Termohon Kasasi/Tergugat, tanpa terlebin dahulu meneliti/mengunji Kkebenarandan ke absahan

MPM Cabang Palembang yang akanmengambil paksa mobil tersebut, akhirnya mereka mengeluarkan berita acaraserah terima barang Tertanggal 15 April 2015 yang di tanda tangani olehYohanes sebagai Tergugat Il (Bukti P3) ;Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah menghubungi Tergugatlll atas kejadian penyitaan oleh Tergugat Il atas perintah Tergugat tersebut,sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat Ill telah mengajak Penggugat keKantor Polda Metro Jaya untuk mengecek ke absahan surat menyurat mobil

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah khilaf dan kelirudalam menjatuhkan putusan karena tidak mempertimbangkan ke absahan suratKeterangan Milik Adat atas nama almarhum Tasiarul Bahri Z Nomor :147/PR.XII/SKT/1982 tanggal 12 Juli 1982 ( Bukti P2) yang diajukan oleh paraTerbanding/semula para Penggugat yang belum pernah di buktikan letak danbatas batasnya dimana dan apakah benar lokasinya berada di tanah sengketaatau bukan.Demikian juga faktanya sesuai dengan bukti yang di tunjukan olehTurut

Bahwa Judex Facti telah membagi beban Pembuktian kepada masingmasing pihak;Termohon Kasasi dibebani untuk membuktikan keabsahan Surat TandaRegister Tanah Nomor KAK.Register031/6/PP/1969 atas nama Janti dankeabsahan ahli waris Janti;Para Pemohon Kasasi dibebani pembuktian ketidak absahan Surat TandaRegister Tanah Nomor KAK.

., dimana di dalam permohonannyatersebut Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali 1)mendalilkan permohonannya tentang ketidak absahan Yayasansehingga mohon dibubarkan;8.

Konpensi diragukan keabsahannya, oleh karena ituPembanding/Tergugat Konpensi harus dapat membuktikannya, akan tetapi dari buktibukti yang diajukan Pembanding/Tergugat Konpensi dalam Pengadilan tingkat pertamaberupa T1 yaitu Sertifikat tanah milik Pembanding/Tergugat Konpensi dan T2 yaituSurat keterangan Pemindahan Hak Milik Tanah Perumahan tertanggal 9 April 1983 sertadua orang saksi yang tidak tahu mengenai batasbatas tanah antara Pembanding danTerbanding, Pembanding tidak dapat membuktikan ketidak absahan

Ini adalah suatu hal yang ironis sekali.KEBERATAN ke LIMABukti autentik yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6yaitu Sertifikat Hak Milik No. 457 (tanda bukti TIV1I.14), Surat Bukti KeteranganWaris (tanda bukti TIT VI.11) dan Surat Akte Pembagian Warisan No.10/PHW/XII/1982 (tanda bukti TITVI.13) sama sekali tidak dipertimbangkan olehPengadilan Tinggi Makassar sebagai Judex Facti dan tidak memberikan alasanalasan ketidak absahan surat surat tersebut.