Ditemukan 373 data
220 — 103
tentang Ketenagakerjaanmenyatakan Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atasupah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepada pekerja/ouruh dan keluarganya;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 Tentang Pengupahan jis Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia Nomor SE7MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upahmenyatakan Tunjangan tetap (fixed allowance
46 — 17
Bukti P8 Allowance Slip/Slip Gaji dari PT Katya Mitrakarsa bulanApril 2017; .Halaman 16 Putusan No.21 1/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.10.11:12:13.14.1D;16.17.18.12.2.Zi.2a:23.24.25.26.Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25Bukti P26Rekening Koran Tahapan BCA No Rekening4780150012 atas nama Badril Gusman bulan mei 2017Allowance Slip/Slip Gaji dari PT Katya Mitrakarsa bulanJuni 2017Rekening
212 — 76
Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia Nomor SE7MEN/1990 tentang Pengelompokan Upahmenyatakan tunjangan tetap (fixed allowance) adalah suatu pembayaran yangHalaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.SusPHI/2019/PN Japteratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerjadan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama denganpembayaran upah pokok (basic salary);Menimbang, bahwa dari bukti P49 berupa rincian pembayaran akhirdiperoleh fakta upah yang
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat masihberlanjut sampai adanya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap;19.Bahwa oleh karena hubungan kerja masih berlanjut dan belum ada putusandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta mengacupada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 155 ayat(2) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 maka Penggugat masih mempunyai hak atas Upah, Culti,Penggantian biaya rawat jalan (medical allowance
154 — 113
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan mengalami efisiensi, dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atasUang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan Masa Kerja sebesar I (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4),Berdasarkan diatas, maka hakhak Penggugat dengan masa kerja 2 (dua) tahun 1(satu) bulan dengan upah terakhir sesuai bukti P 1 sebesar Rp. 4.025.000; dantunjangan keluarga (family allowance
TRIA NOVITA
Tergugat:
YAYASAN TUNAS BELIA
75 — 22
delapan belas) tidak benar,karena upah yang di terima Penggugat sudah sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan serta keputusan walikota melalui surat edarannya dengan Nomor 01/SE/Disnaker/2017 yangbesarannya Rp. 2.484.000, (dua juta empat ratus delapan puluh empatribu rupiah).Bahwa Komponen uapah yang di terima Penggugat setiap bulannyaadalah terdiriBasic Salary Rp. 1.400.000,Academic Allaowence Rp. 200.000,Comm Allowence Rp. 100.000,Transport Allowence Rp. 760.000,Meal allowance
70 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat terakhir menerima upah/Gaji dari Tergugat adalahGaji/upah Desember 2006, dengan gaji kotor sebesar Rp.12.833.119, (Duabelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan belasrupiah) yang terdiri dari Gaji Dasar Rp.5.363.000, Tunjangan kemahalanumum Rp.4.660.680, Tunjangan Perusahaan Rp.1.452.000, Allowance taxRp.1.357.439, ;Bahwa setelah dipotong iuraniuran seperti jamsostek dan lainlain gajibersih/upah bersih yang diterima (take home pay) Penggugat setiap bulanadalah
H. BOGI WAHYU JATMIKO
Tergugat:
PT. Chubb Safes Indonesia
184 — 170
Bahwa sebagai seorang Manufacturing Manager, Penggugat mendapatkanupah sebagai berikut:Upah Pokok Rp. 37.032.146.00,Tax allowance Rp. 276.563.00,Other Assurance Compensation Rp. 1.149.367.00,Total Rp. 38.458.076.00,Terbilang = Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapanribu tujuh puluh enam RupiahBahwa Upah terakhir diterima oleh Penggugat adalah upah bulanSeptember 2019;4.
J.TIDAK BENAR DALIL GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI JUMLAH UPAHDAN TUNJANGAN YANG DITERIMA OLEH PENGGUGAT SELAMAPENGGUGAT BEKERJA BAGI TERGUGAT 74,75.Bahwa pada Halaman 1 Butir 3 Posita Gugatan, Penggugatmendalilkan bahwa sebagai seorang Manufacturing Manager, Penggugatmendapatkan upah sebagai berikut: Upah Pokok : Rp37.032.146,00Tax Allowance : Rp276.563,00Other Assurance Compensation : Rp1.149.367,00 +Total : Rp38.458.076,00Bahwa walaupun jumlah upah dan tunjangan tetap yang diterima olehPenggugat selama
97 — 31
Transmigrasi Nomor: 565/1050/HISyaker/IV/2009 tanggal 14 April 2009, Majelis Hakim berpendapatanjuran adalah merupakan penyelesaian perselesihan diluarPengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap,sehingga tidak harus dipedomani, dan Majelis Hakim bersikaptidak sependapat dengan anjuran tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai tentangUpah Penggugat yaitu berdasarkan bukti T/PR 03 perincian upahPenggugat terdiri dari : Primary : Rp. 882.500, Secondary : Rp. 1.617.500, Position Allowance
217 — 101
Surat Edaran Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia Nomor SE7MEN/1990 tentang Pengelompokan Upahmenyatakan tunjangan tetap (fixed allowance) adalah suatu pembayaran yangteratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerjadan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama denganpembayaran upah pokok (basic salary);Menimbang, bahwa dari bukti P6, P7 berupa slip gaji Tergugat besertalampirannya diperoleh fakta upah yang diterima oleh Tergugat setiap bulannyasecara
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Depreciation3.553.871.867,003.553.871.867,00 Estimated Employee Benefits2.942.043.204,002.942.043.204,00 Tax Penalties957.993.815,00957.993.815,00 Repairs and Maintenance836.779.483,00836.779.483,00 Entertainment710.382.321 ,009.874.042,00704.508.279,00 Telephone and Telex645.933.534,00645.933.534,00 Taxes and Duties596.974.133,00596.974.133,00 Travelling 586.339.751 ,00 586.339.751,00Transportation 537.176.977,00 537.176.977,00Insurance 524.832.012,00 524.832.012,00 Electricity and Water517.243.157,00517.243.157,00 Allowance
98 — 97
Bahwa upah serta tunjangan tetap terakhir Tergugat setiap bulannyaadalah sebagai berikutUpah pokok Rp.20.553.000Tunjangan Kendaraan/Car Allowance Rp. 6.750.000 +Jumlah Rp.27.303.000Il. PENGAJUAN GUGATAN A QUO KEPADA PENGADILANHUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN' NEGERISURABAYA : 5.
412 — 36
Nomor 369/PDT/2017/PT.DKIPenginapan Clothes allowance UA $ 100 225.000 Computer US $ 2000 4.500.000Biaya Hidup US $ 850 1.912.500Beasiswa Juli 1995 US $ 1.15023/06/1995 9506769 x 2.257 2.595.550Kekurangan uang kuliah/th US $14/07/1995 9507720 3.905 x 2.260 8.825.300 Penggantian Tes HIV US $ 24 54.240 Biaya administrasi kekuranganbiaya hidup Juli2015US $ 21.50 48.590Biaya transfers 20.000Beasiswa Agustus 1995 US $24/07/1995 9507762 1.150 x 2.275 2.616.250Beasiswa September 1995 US $23/08/1995 9508839
77 — 19
menurut hemat Majelis, adalahpemberian uang di luar Upah Pokok yang diberikan secara reguler, tertib dengan jumlahyang sama dalam satuan waktu tertentu yakni, sejak bulan Mei sampai denganNovember 2011 (vide bukti P2, P 3, P4 dan P 5).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, Mayjelisberkesimpulan bahwa Tunjangan Prestasi dimaksud diberikan secara teratur serta dibayarbersamaan dengan Upah Pokok, maka menurut hemat Majelis dapat dikategorikansebagai Tunjangan Tetap (fixed allowance
161 — 100
sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangHalaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jappenggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yangbersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/ouruh dan keluarganya;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 Tentang Pengupahan Jis Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor SE7MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah menyatakanTunjangan tetap (fixed allowance
127 — 86
didalamnya terdapat kegiatanyang menghasilkan PNBP dan bukan Kementerian Keuangan (MenteriKeuangan);Menimbang, bahwa pada Pasal 11 Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 766/KNK.04/1992 Tentang Tata CaraPenghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Bagian Pemerintah, PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan PungutanPungutan Lainnya AtasHasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik,disebutkan: Dalam hal kepada pengusaha diberikan perangsang panasbumi(Geothermal Allowance
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, JOCWW telah menyampaikan detail study kepada PGE melalui surat Nomor319/TFP/SEGWWL/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, namun sampaidengan berakhirnya pemeriksaan belum ada persetujuanperihaltersebut;2) Kelebihan pembebanan biaya operasional sebesar US$ 353,546.25;halaman 148 dari 152 halaman Putusan No. 90/G/2018/PTUNJKTAtas kelebihan pembebanan biaya operasional US$ 353,546.25 belumdihitung dan disetor bagian Pemerintah sebesar US$ 115,397.50 danbagian Pertamina Allowance
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, JOCWW telah menyampaikan detail study kepada PGE melalui surat Nomor319/TFP/SEGWWL/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, namun sampaidengan berakhirnya pemeriksaan belum ada persetujuanperihaltersebut;2) Kelebihan pembebanan biaya operasional sebesar US$ 1,833,636.44;Atas kelebihan pembebanan biaya operasional US$ 1,833,636.44belum dihitung dan disetor bagian Pemerintah sebesar US$ 598,498.93dan bagian Pertamina Allowance sebesar US$ 73,345.46;Menimbang, bahwa atas
174 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
uangharian dan uang tiket perjalanan ke luar negeri, yang merupakanpengeluaran negara yang secara prinsip harus dipertanggungjawabkansesuail bukti pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban yang bersifatrinci, untuk jenisjenis pengeluaran tertentu, yang sifatnya mengandungkepastian jumlah atau kebenaran tertentu. dapat digunakanpertanggungjawaban model lumpsum yang tidak memerlukan alat bukti,misalnya untuk pengeluaran yang didasarkan pada perhitungan tarif secarapasti, antara lain uang harian (daily allowance
harian dan uang tiket perjalanan ke luar negeri, yangmerupakan pengeluaran negara yang ~secara oprinsip harusdipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran sebagaimanapertanggungjawaban yang bersifat rinci, untuk jenisjenis pengeluarantertentu, yang sifatnya mengandung kepastian jumlah atau kebenarantertentu dapat digunakan pertanggungjawaban model lumpsum yang tidakmemerlukan alat bukti, misalnya untuk pengeluaran yang didasarkan padaperhitungan tarif secara pasti, antara lain uang harian (daily allowance
uangharian dan uang tiket perjalanan ke luar negeri, yang merupakanpengeluaran negara yang secara prinsip harus dipertanggungjawabkansesual bukti pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban yang bersifatrinci, untuk jenisjenis pengeluaran tertentu, yang sifatnya mengandungkepastian jumlah atau kebenaran tertentu dapat digunakanpertanggungjawaban model lumpsum yang tidak memerlukan alat bukti,misalnya untuk pengeluaran yang didasarkan pada perhitungan tarif secarapasti, antara lain uang harian (daily allowance
269 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak didukung invoice untuk tahun 2009 sebanyak 212 ; Bahwa pengeluaran Negara secara prinsipnya harus dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran sebagaimana pertanggung jawabanyang bersifat rinci, untuk jenisjenis pengeluaran tertentu, yang sifatnyamengandung kepastian jumlah atau kebenaran tertentu dapat digunakanpertanggungjawaban model Iumpsum yang tidak memerlukan alat bukti,misalnya untuk pengeluaran yang didasarkan pada perhitungan tarif secarapasti, antara lain uang harian (daily allowance
SUPRIYATNO
Tergugat:
PT. AIR LIQUIDE INDONESIA
154 — 32
Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 25Redaksional penulisan allowance di dalam slip gaji Pekerja pertanggal 15Mei 2015 bukankah sudah ditegaskan bahwa yang dimaksud perusahaanadalah benefit (fasilitas).Bahwa perJuli 2017, IM terkait COP dalam praktiknya sudah diperbaikidan ditindaklanjuti lebih baik oleh Perusahaan, vide BuktiT9 ; Oleh karenanya terkait pertimbangan dan pendapat Mediator di dalamAnjuran No.567/737/Disnaker/III/2017 tersebut, Tergugat memohon MajelisHakim Yang Mulia menolak
193 — 81
Ticketing berdasarkanLETTER OF ASSIGNMENT, kemudian pada tanggal 01 Juni 2009 sebagaiFulltime Employee (karyawati tetap Staff Tikecting) sehingga sudah bekerjalebih dari 10 Tahun, dengan menerima upah/gaji terakhir pada bulan Nopember2017 sebesar Rp 6.783.323, per bulan ( enam juta tujuh ratus delapan puluhtiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah ), dengan perincian sbb: Basic Salary : sebesar Rp 5.846.441, ( lima juta delapan ratusempat puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah ); .Family Allowance
: sebesar Rp 276.925, ( dua ratus tujuh puluh enamribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); Special Allowance : sebesar Rp 100.547 ( seratus ribu lima ratus empatpuluh tujuh rupiah ):Jumlah sebesar Rp 6.783.323./ perbulan ( terbilang : enam juta tujuh ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah ); (Bukti P1 dan P2); Jumlah upah/gaji tersebut diatas belum termasuk dengan perhitunganTunjangan Transportasi sebesar Rp 87.000,/perhari x 20 hari kerja = Rp1.740.000, (satu juta tujuh