Ditemukan 358582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2023 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3602 K/Pdt/2023
Tanggal 14 Desember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEMBANTU KEDUNGMUNDU, DKK
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEMBANTU KEDUNGMUNDU, DKK
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Gto
Tanggal 21 Nopember 2016 — - YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA GORONTALO lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
68 — 30
  • - YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA GORONTALO lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
    Bukti P2 : Foto copy Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008, tertanggal 13 Maret 2008, AktaYayasan Lembaga Konsumen indonesia Gorontalo;3. Bukti P3 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Nomor 470.01/PEMLU1/X2048/2015tertanggal 28 Desember 2015;4. Bukti P4 : Foto copy TDLPK dari Pemerintah Kota Gorontalo Nomor510.7/Disperindagkop & UMKIW01/01/2016 tertanggal 28 Maret 2016 terkaitpengesahan YLKI Gorontalo;5.
    ;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sebagaimana diuraikan diatassejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 213 K/Sip/1979, tanggal 27 Januari 1981menyebutkan bahwa seseorang yang berhak melakukan gugatan adalah seseorang yangmempunyai kedudukan hukum secara jelas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Gugatan atas pelanggaranpelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
    , bahwa hal tersebut didukung pula dalam Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2001, tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatyang menyebutkan dalam membantu konsumen untuk memperuangkan haknya, LPKSMdapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperuangkanhaknya secara mandir, baik secara perorangan maupun kelompok;Menimbang, bahwa dalam hal ini jelas Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat berhak untuk mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum untuk
    Pasal 44 ayat 1 (satu) UndangUndang Perlindungan Konsumenmengatu' bahwa, Pemenniah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat Pasal 44 ayat 2 (dua) UndangUndang PerlindunganKonsumen membebani tugas kepada LSM untuk:1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajibandan kehatihatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dar/atau jasa;2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerukannya;3.
    Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaanperindungan konsumen;Menimbang, bahwa hak untuk melakukan gugatan legal sianding di dalam sengketaperlindungan konsumen diatur di dalam Pasal 46 ayat 1(Satu) c, dengan ketentuan bahwalembaga swadaya yang melakukan gugatan tersebut adalah lembaga swadaya yang:1. Berbentuk badan hukum /yayasan;2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-03-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 302/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2023 — BPR CENTRAL ARTHA REZEKI
Tergugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
149 — 153
  • BPR CENTRAL ARTHA REZEKI
    Tergugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
55 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengangkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Islam Al-Bintani yang diwakili oleh SULAIMAN selaku Pimpinan sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama MUHAMAD PRASETYO sampai dewasa nantinya;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
    Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Maret 2022 — Penggugat:
YOVITA GANDA MARBUN,SP
Tergugat:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
56 — 47
  • Penggugat:
    YOVITA GANDA MARBUN,SP
    Tergugat:
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GOMBONG
267 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONALINDONESIA KABUPATEN KEBUMEN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GOMBONG
    LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMENNASIONALINDONESIA KABUPATEN KEBUMEN, diwakili oleh NanangNelson, S.H., dan Khumedi, selaku ParaPengurus,berkedudukan diPerum Tamanwinangun Indah, Gg.IINomor C8384, Kelurahan Tawanwinangun, RT.02/RW.10,Kebumen;ll.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Gombong yaitu LembagaTergugat sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima jutarupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun;Bahwa atas kredit tersebut Konsumen sekarang Penggugat Ilmenyerahkan jaminan Kepada Lembaga Tergugat berupa:1. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak diKelurahan Tamanwinangun, SHM Nomor 484a/n Helmy Sabri Nahdi;2.
    Bahwa dapat kami sampaikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari PemerintahKabupaten Kebumen dan Status Lembaga adalah Lembaga SwadayaMasyarakat
    Gugatan atas pelanggaran pelakuusaha dapat dilakukan oleh:a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwatujuanHal. 14 dari 19 Hal.
    Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatsebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat ;a.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
55 — 0
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengangkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Islam Al-Bintani yang diwakili oleh SULAIMAN selaku Pimpinan sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama MUHAMAD ROHMADONI TEJOPRIYONO sampai dewasa nantinya;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
    Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Agustus 2018 — HENDRA DJAYA bin KIE TOAN GOAN VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), dkk.
117 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRA DJAYA bin KIE TOAN GOAN VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), dkk.
    Nomor 1665 K/Pdt/2018Tamansari Bukit Bandung VIIA, RT 03 RW 13, KelurahanSindangjaya, Arcamanik, Kota Bandung dan saat iniberalamat di Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru, JalanJakarta di Bandung;2. Drs. MOCH.
    Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Bandung pertimbangannya sudah tepat dan benar sertatidak salah menerapkan hukum untuk mengabulkan gugatan, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,karena tindakan Para Tergugat mengakibatkan Izin Usaha Bank PerkreditanRakyat CDM yang dijalankan Para Tergugat telah dicabut oleh BankIndonesia;Bahwa Lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3296 K/Pdt/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA, (LPK-RI) VS PT FINANSIA MULTI FINANCE KEDIRI
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA, (LPK-RI) VS PT FINANSIA MULTI FINANCE KEDIRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1368 K/PDT/2014
Tanggal 24 Desember 2014 — YAYASAN LEMBAGA ALKITAB melawan NAIF ABDULLAH dan AHLI WARIS ALMARHUM PASIR BUNGAI, dk
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Lembaga Alkitab tersebut;
    YAYASAN LEMBAGA ALKITABmelawanNAIF ABDULLAHdanAHLI WARIS ALMARHUM PASIR BUNGAI, dk
    PUTUSANNomor 1368 K/PDT/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA ALKITAB, yang diwakili oleh Pdt. Dr.Ishak P.
    Lambe, Ketua Umum Yayasan Lembaga AlkitabIndonesia, Harsiatmo Duta Pranowo, M.BA, Sekretaris UmumYayasan Lembaga Alkitab Indonesia, berkedudukan di SalembaRaya Nomor 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Marsaulina Manurung, S.H., dan kawan, para Advokatdari Kantor Ully Manurung & Associates berkantor di JalanProklamasi Nomor 77 A, Jakarta Pusat berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 26 November 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;melawan1.
    Lembaga AlkitabIndonesia (Tergugat I ) 2. Pasir Bungai Alm. (Tergugat Il). 3. TommyRishi (Tergugat Ill) 4. Balai Harta Peninggalan Indonesia (Tergugat IV) 5. Kepala Kantor Dinas perumahan DKI Jakarta (Tergugat V). 6.Notaris Mohammad Said Tadjoedin (Tergugat VI) 7. Notaris RizamFadilah Tadjoedin (Tergugat VII);Namun dalam Gugatan sekarang, Penggugat hanya menggugat 1.Lembaga Alkitab Indonesia (Tergugat 1). 2. Ahli Waris dari PasirBungai Alm.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Putus : 26-06-2013 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 29/Pdt.G/2013/PN. KPJ
Tanggal 26 Juni 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA 2. Supardi melawan PT. Bank Dannamon Indonesia
106 — 115
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA2. SupardimelawanPT. Bank Dannamon Indonesia
    dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yangberwenang, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telahmendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa apakah Penggugat I termasuk dalam Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang telah terdaftarpada Pemerintah Kabupaten /Kota maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang,bahwa dalam surat berupa Akta Nomor 39 tertanggal 25 Pebruari 2009tentang Anggaran Dasar Lembaga
    Dalam TandaDaftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :519/1175/35.73.311/2009tersebut disebutkan pula bahwa jenis kegiatan dari Lembaga Perlindungan KonsumenNasional ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa keberadaan Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia) telah mendapat pengakuan sebagai Lembaga perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Malang dimanaPenggugat berkedudukan
    Lain halnya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hurufb Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut yangmengatur bahwa bagi Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus BadanHukum maupun yayasan harus dilampiri dokumen pada angka berupa copy Akta NotarisPendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapatpengesahan dari Instansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat I berupa TandaDaftar Lembaga
    Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 519/1175/35.73.311/2009 yangditanda tangani oleh Walikota Malang, tertanggal 30 Desember 2009, khususnya pada angka3 mengenai status Lembaga diketahui bahwa Penggugat I berstatus sebagai LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), bukan sebagai Badan Hukum atau Yayasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, majelisHakim berpendapat bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia) bukan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat
    memilikikapasitas hukum untuk menggugat (/egitima persona standi in judicio) dalam perkara a quokarena Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat (LPKSM) yangberbentuk badan hukum atau yayasan tetapi berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat I (Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia) telah mendapat Pengakuan sebagai Lembaga KonsumenSwadaya
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 24-11-2022
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 4/Pdt.G/2018/PN pmk
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Sumber Barokah
Tergugat:
RAHMAN
73 — 11
  • Penggugat:
    Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Sumber Barokah
    Tergugat:
    RAHMAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
145 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3637 K/Pdt/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — MATEUS WIBOWO Lawan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Dan HERYANTO
106 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MATEUS WIBOWOLawanLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)DanHERYANTO
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 27-01-2014 — Upload : 20-10-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 465/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 27 Januari 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA melawan PT. BANK MEGA, Tbk
38 — 24
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA melawan PT. BANK MEGA, Tbk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 21-07-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jk.Pst
Tanggal 23 Juni 2022 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA >< 1. PT. PRIMA MULTI ARTHA, 2. SUWANTO SUTONO,
502 — 189
  • LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA >< 1. PT. PRIMA MULTI ARTHA, 2. SUWANTO SUTONO,
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 06-02-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 20 Juni 2023 — Penggugat:
LUCKY ANUGRAH ILAHI
Tergugat:
LEMBAGA PELATIHAN KERJA YARUKI LANGUAGE
54 — 49
  • Penggugat:
    LUCKY ANUGRAH ILAHI
    Tergugat:
    LEMBAGA PELATIHAN KERJA YARUKI LANGUAGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363K/TUN/2007
Tanggal 12 Juni 2008 — PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 30-12-2022 — Upload : 07-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO VS LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), , DK
191 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO VS LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), , DK
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 637/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
69 — 35
  • 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA(LPKNI), : Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang, di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Nguji Permai Il Telp. 0341 492174 0341402696 Malang atau LPKNI Provinsi Bali, di JalanBhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br. Pendem, Dalung,Kabupaten Badung Bali berdasarkan Pasal 46ayat 1 huruf (C) UUPK, yang dalam hal ini diwakilioleh Nanang Nilson, SH.
    Sehingga dapat mengajukangugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar UndangUndangke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPk);Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. Bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugiannyata. LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi kKonsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugatberdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c).
    yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No.59 tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat inisudah terpenuhi semua oleh Penggugat :a.
    Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatursecara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat