Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu Melawan hukum dengan memakai nama palsu Atau martabat palsu Dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
217 — 175
  • Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hbungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor : 663 Tahun 2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hbungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat
    quo, maka patutHalaman 47 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIdan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat (BupatiTebo) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil";Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, mohon kepada MajelisHakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agardapat menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan melakukanrehabilitasi dengan memulihkan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahKabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;5.
    PTUN.JBIMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Tebo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 12-01-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tng
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H.
Terdakwa:
AHMAD SUKI Bin TARNO (alm)
14 — 0
    1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKI Bin (Alm) TARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
245 — 129
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat seperti semula; Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

    oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik sehingga haruslahdinyatakan batal:Menimbang, oleh karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2dinyatakan batal, maka Tergugat wajidb untuk mencabut kedua ObjekSengketa a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (11)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang mewajibkan kepadaTergugat untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 16-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 24-07-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 27/G/2014/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Nopember 2014 — Penggugat: Ir. JOHNY FREDDY SENDUK; Tergugat: BUPATI MINAHASA SELATAN;
92 — 26
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
    John Senduk tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karenatelah merusak karier, serta kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Hal. 8 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.20.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak,kedudukan Penggugat pada Jabatan semula atau Jabatan yangsetingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selaku PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul akibat gugatan ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugatmengajukan Jawaban pada tanggal 12 Mei 2014, yang isinya adalah sebagaiberikut :1.
    John Senduk telahdinyatakan batal dan wajib dicabut oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untukdikembalikan atau didudukkan pada kedudukan semula (Kepala BadanHal. 38 dari 42 Hal Putusan No. 27/G/2014/PT UN.Mdo.Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan) atau jabatanyang setingkat, oleh karenanya kepada Tergugat diperintahkan untukmerehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat pada jabatan semulaatau jabatan yang setingkat dengan jabatan semula, harkat dan martabat selakuPegawai
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, KedudukanPenggugat pada jabatan semula atau jabatan yang setingkat dengan jabatansemula, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;5.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Senjata Api
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 83-K/PM III-16/AD/VIII/2018
Tanggal 9 Oktober 2018 — Terdakwa : NUR BACO, Serda NRP 3920857670473, Oditur Militer : Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970,
154 — 84
  • Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk Cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Beru Jl. Veteran Selatan Kota Makassar; - 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian Pupuk Cantik tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.4. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk Cantik Calcium AmmoniumNitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Beru Jl. Veteran Selatan KotaMakassar; 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian Pupuk Cantik tertanggal 24 Oktober2017 dan tanggal 25 Oktober 2017; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.5.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 03-11-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN KOTABARU Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M. RURI RIZKI SATRIA
Terdakwa:
Muhammad Zaini Bin Zainudin.
29 — 6
  • Menyatakan bahwa Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN ;;
  • Membebaskan Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
  • Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabat
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mam
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
HJ.NORMA TASDIR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP Partai Bulan Bintang PBB
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPP Partai Bulan Bintang
64 — 15
  • dan Anggaran Rumah Tangga adalah perbuatan melawan hukum;
  • Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Terugat II mencabut Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018;
  • Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pdriode 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
243 — 111
  • Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
    • Tanggal 22Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun PawangKarya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat ataukehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasiPenggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telahmengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2020Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.
    Majelis Hakim berkesimpulanpenerbitan objek sengketa secara substansial patut dinyatakan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa patut untukdinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untukmemulihkan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat ataukehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
DORHANAN LUMBANTORUAN
Tergugat:
1.BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
2.KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
4.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
228 — 171
  • tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat, martabat, dankedudukan PENGGUGAT sebagaimana mestinya;5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara aquo;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 10 Juni2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 32 dari 84.
    kedudukan,harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Guru di SMPNegeri 1 Baktiraja, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasudutan;Halaman 80 dari 84.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
345 — 272
  • Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabat
    Memerintahkan Tergugat untuk pemulihan hak Penggugat dalamkemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagal Kepala DesaKadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sepertikeadaan semula;5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengajukan jawabannya melalui Sistim Informasi Pengadilan padapersidangan hari Selasa tanggal, 29 September 2020 yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut:I.
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihnkan hak Penggugat dalamkemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kepala DesaKadungan Jaya. Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sepertisemula;485.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 21-02-2022 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Smn
Tanggal 15 Maret 2022 — Pemohon:
HELLEN PURBONEGORO
Termohon:
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan
34 — 18
  • tindakan Termohon dalam menetapkan status Pemohon tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat No: S-1/TAP /TSK/WPJ-23/2022 sebagai Tersangka pelaku dugaan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • Menolak permohonan Pemohon agar Termohon menghentikan penyidikan dalam perkara ini;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 02-08-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
1.BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H
2.PERWIRA SAPUTRA.,SH
Terdakwa:
SAFRUDIN Bin ROJAK
105 — 42

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN bin ROJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRUDIN bin ROJAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 5/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
NURMILA HUNOWU, S.M
Tergugat:
KEPALA DESA LAHUMBO
Intervensi:
ZULKIFLI GUZALI, S.Sos
199 — 227
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 555.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Umum
Register : 31-03-2011 — Putus : 01-06-2011 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 88/Pid.B/2011/PN Mdl
Tanggal 1 Juni 2011 — Penuntut Umum:
AP.FRIANTO NAIBAHO, SH
Terdakwa:
Hj. PATIMA HANNUM NASUTION
8 — 7

  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa Hj.Patima Hannum Nasution tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu, ke dua dan ke tiga tersebut ;

    1. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;

    1. Memulihkan harkat martabat,serta nama baik terdakwa dalam keadaan semula ;
    2. Menyatakan barang bukti berupa :
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SRI RAHMAT NINGSIH vs BUPATI DOMPU
71 — 24
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/291/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Rahmat Ningsih;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yang mengembalikanharkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanPutusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79Bupati Dompu Nomor 814.2/291/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri RahmatNingsih;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 13-07-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 37/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
DRS. STEPHANUS KUT
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
185 — 0
  • Hubungannya Dengan Jabatan; ---------
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1505 /XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----------------------------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 40/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
GRADUS GALUS, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
164 — 45
  • Hubungannya Dengan Jabatan; ---------
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 /1468.a/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----------------------------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
258 — 148
  • MUTHALIB LATUAMURY, MARS, NIP. 197212282003121003;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
    • yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh prosudural hukum yangmenjadi keharusan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannyasebagai pejabat yang berwenang, maka surat keputusan yang diterbitkantersebut haruslah dinyatakan menurut hukum bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku dan akibatnya suratkeputusan yang diterbitkan tersebut harus dibatalkan danmengembalikan hakhak orang yang ditujukan dengan keputusantersebut dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS. b. Mempunyai prestasi kerja yang baik. c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali. d. Tersedia lowongan jabatan.Ayat 2. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 ( dua ) Tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.
    Memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negarapada SMP Negeri 4 Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.
    Yang Dilakukan Secara BersamaSama;; Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, yang Tergugat lakukan membuktikanbahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telahmenyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatan yang dipercayakankepadanya untuk diemban sebagai Aparatur Sipil Negara, jabatan adalahHalaman 31 dari 75 Halaman PUTUSAN Nomor 37/G/2019/PTUNABNamanah dari negara karenanya harus menjadi teladan denganmenunjukan perilaku dan martabat
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi kedudukan,harkat dan martabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-11-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2617 K/Pdt /2018
Tanggal 8 Nopember 2018 — Dr. Hj. SUARTI DJOJOSUBROTO AMONGPRADJ VS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SertipikatHak Milik atas obyek sengketa menjadi atas nama PenggugatRekonvensi sebagai pemilik yang sah;Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat opini secaraterbuka (pers release) di hadapan umum baik melalui media cetakmaupun elektronik dengan mengeluarkan pernyataanpernyataanyang tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi pokokperkara sebagaimana tersebut dalam posita angka 14, di manaperbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyerang danmencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat
    Tergugat Rekonvensi harus dihukum untukmembaliknamakan (/evering) Sertipikat Hak Milik obyek sengketadari atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama PenggugatRekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;Kerugian immateriil yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebuttelah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkannama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensisebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah terkenalyaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
    milyard rupiah) dimana ganti rugi ini digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untukusaha sosialisasi kepada masyarakat dan usaha mengembalikannama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi yangtercemar;Kerugian moril yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telahmelakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan namabaik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi, telahmempengaruhi pandangan publik (masyarakat umum) sehinggapemulihan nama baik, kedudukan dan martabat PenggugatRekonvensi
    Kerugian immateriil yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebuttelah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkannama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensisebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah dikenalluas oleh masyarakat umum yaitu sebesar Rp20.000.000,000,00(dua puluh miliar rupiah);3.
    Kerugian moril yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telahmelakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan namabaik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi, telahmempengaruhi pandangan publik (masyarakat umum) sehinggapemulihan nama baik, kedudukan dan martabat PenggugatRekonvensi juga harus dilakukan untuk diketahui oleh publik(masyarakat umum).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-11-2023 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 30 April 2024 — Penggugat:
SYAFRIZAL
Tergugat:
Kepala Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
167 — 168
  • Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
  • Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat karena hilangnya penghasilan tetap/perbulan sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai perangkat desa dan merehabilitasi harkat, martabat