denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 Nomor:1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal O08 November 2010 menjadi sebesar Rp.1.696.745.600, (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan Kode Rekening 5 23 05 01.Bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang tersebut, sebelum Saksi Drs.

BAKHRUL ULUM (Anggota);b) Surat Keputusan Nomor: 420/016/SK/DISDIK tanggal 25 Februari 2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di LingkunganDinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjuk SaksiANWAR SANUSI, M.Pd (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) sebagaiPPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal LatihSMKN 2 Bontang;c) Surat Keputusan Nomor: 135 Tahun 2010 tanggal O01 Juli 2010 tentangPengangkatan Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP)

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010Nomor: 1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untukProgram Pendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolahberupa Kapal Lath SMKN 2.

Kepala Dinas KotaBontang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 420/182/SK/DISDIK tanggal 19Agustus 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjukTerdakwa ILHAM GANI, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah)sebagai PPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang menggantikan saksi ANWAR SANUSI, M.Pd;Bahwa saksi ANWAR SANUSI, M.Pd selaku Plt.

P Nomor:681/U/14/2005 tanggal 18 April 2005 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Pendaftaran Penduduk,yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan denganaslinya (Bukti P.4);5. Fotokopi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 06/Pdt.P/2012/MSBir tanggal 16 Februari 2012, yang telahbermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ( BuktiP.5);. BUKTI SAKSISAKSI:1.

di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan MobilitasPenduduk Pemerintah Aceh, akan tetapi perundingan tersebut juga gagalmenyelesaikan perselisihan secara damai, dimana Tergugat tidak bersediamengangkat Para Tergugat menjadi karyawan tetap, sehingga keluarsurat anjuran tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 560.470.4/3743/2010(Terlampir);18.Bahwa batas waktu 10 (sepuluh) hari yang diberikan untuk membuattanggapan telah dilalui, dimana Tergugat menolak anjuran yang dibu at olehMediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas

Namun setelah diteliti oleh Tergugat,terdapat beberapa Para Penggugat yakni 8 (delapan) orang yang tidakterdapat dalam isi surat Anjuran Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas PendudukPemerintah Aceh No. 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 danRisalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 13September 2011 yang menganjurkan agar PT.

Untuk itu terkait dengan beberapa Para Penggugatyang tidak melalui proses mediasi, sehingga namanya tidak terdapat dalamSurat Anjuran Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah AcehHal. 42 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUSPHI/2013No. 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh No :560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 melanggar ketentuanUndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dengan argumentasi hukum sebagai berikut :1) Bahwa asal mula keluarnya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Pemerintah Aceh No. 560.470.4/3743/2010 tanggal21 Oktober 2010 adalah dimana pihak Dinas Tenaga Kerja Dan MobilitasPenduduk Pemerintah Aceh memanggil beberapa kali

lalu Saksi DENI menjawab lohkan mas bilang kalo mas adiknya pa DIDIK dan pa Hasan dipinjami paDIDIK mobil biante ini untuk mobilitas kerja karena mobil pa HASANrusak, setelah itu Saksi MUHAMAD HASAN SHIDQI mengajak SaksiDENI duduk untuk mengobrol menjelaskan masalah terkait 1 (Satu) unitmobil Mazda Biante warna hitam Nopol B 1568 EYB Bahwa Saksi YOVANSYAH GUNAWAN mengecek saldo rekeningBNI no rek: 1107 1424 72 An.

lalu Saksi DENI menjawab lohkan mas bilang kalo mas adiknya pa DIDIK dan pa Hasan dipinjami paDIDIK mobil biante ini untuk mobilitas kerja karena mobil pa HASANrusak, setelah itu Saksi MUHAMAD HASAN SHIDQI mengajak SaksiDENI duduk untuk mengobrol menjelaskan masalah terkait 1 (Satu) unitmobil Mazda Biante warna hitam Nopol B 1568 EYBBahwa Saksi YOVANSYAH GUNAWAN mengecek saldo rekeningBNI no rek: 1107 1424 72 An.

lalu saksi menjawab kebali "loh kan mas bilang kalo masadiknya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HASAN SHIDQI dipinjamiTerdakwa mobil Biante ini untuk mobilitas kerja karena mobil Sdr. HASANrusak dan Saksi MUHAMMAD HASAN SHIDQI mengajak saksi dudukuntuk mengobrol dan menjelaskan masalah terkait unit mobil yang akansaksi beli ini dengan percakapan sebagai berikut: Sdr. HASAN kita ditipumas DENY, sebenernya saksi yang punya mobil ini bukan Terdakwa,Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021.

Seharusnya yang dijadikan pedomanpenyelesaian perselisihan ini adalah PeraturanPerusahaan yang berlaku pada saat kejadian ;Memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka mohon MajelisHakim Agung mencermati akan hal hal yang kurangdiperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaiberikut: Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Pengesahaan dariDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota SurabayaNo.560/2/6/436.4.14/PP 33/2004 dengan masa berlaku

20Oktober 2004 s/d 20 Oktober 2006:e Pasal 9 ayat 1 huruf (f) angka 8 berbunyi:Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dapatdilakukan karena hal hal sebagai berikut:Sebagai tindakan disiplin:Pekerja yang dengan sengaja atau karena kecerobohannyamerusak alat perlengkapan, hasil produksi perusahaanatau kendaraan perusahaan atau mengetahui hal hal yanggenting tapi membiarkannya; Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Pengesahaan dariDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota SurabayaNo.560/8297

Majelis menandatangani danmemberi tanda pada surat bukti tersebut dengan Pm.8 .9 Foto Copi Daftar gaji Pemohon I pada Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Langsa bulan Mei 2014 sebesar Rp. 2.767.900, yangdikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana KotaLangsa pada tanggal 07 Mei 2014, tanpa materai, kemudian Ketua Majelismenandatangani dan memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan Pm.910 Surat Rekomendasi No. 460/576/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Mobilitas

Wisnu Haryonomelaporkan masalah PHK atas dirinya kepada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Kota Surabaya, tidak belum terdapatnya kesepakatanbersama di dalam perundingan di Perantara, kemudian Pegawai PerantaraDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, Propinsi JawaTimur mengeluarkan anjuran atas perkara ini sebagai berikut :1.

beralasan dan perlu ada penetapanPengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkanpetitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut denganpertimbangan sebagai berikut : Terhadap kebutuhan persesuaian identitas dalam Paspor Pemohonharus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi dan agartidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diriPemohon di kemudian hari ;Halaman ke 10 dari 12 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Tlg Demi mendorong meningkatnya mobilitas

karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakpidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) Unitsepeda motor Honda Revo tanpa TNKB, 1 (satu) Unit sepeda dayung (Fotosebagaimana dalam berkas Penyidik) oleh karena berdasarkan fakta hukumdipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukansebagai sarana untuk bekerja dan mencari nafkah dan juga sebagai mobilitas

maksud Pasal 277 ayat (1) KUHPidana oleh karenanya cukup beralasan dan perlu ada penetapanPengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkanpetitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut denganpertimbangan sebagai berikut : Terhadap kebutuhan persesuaian identitas dalam Paspor Pemohonharus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi dan agartidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diriPemohon di kemudian hari ; Demi mendorong meningkatnya mobilitas

Jakarta dan untuk menunggurealisasi jawaban Pimpinan Pusat perusahaan Tergugat di Jakarta atas status/kelanjutan kerja Penggugat, dan hal ini ditolak oleh Tergugat;bahwa Penggugat pernah terlambat masuk kerja ke kantor Tergugat,karena Penggugat melaksanakan tugas pada pagi hari menemui nasabah kerumahnya sebelum Penggugat ke kantor Tergugat, dan hal ini telah dilaporkansebelumnya kepada Tergugat, dan hal ini benar sesuai dengan sifat pekerjaandan jabatan Penggugat sebagai debt collector menuntut mobilitas

Bahwa untuk mendukung aktifitas dan mobilitas Penggugat dalammenjalankan usaha, Penggugat berkepentingan membeli 4 (empat) unitmobil dengan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Tergugat selakuKreditor.

denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 Nomor:1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal O08 November 2010 menjadi sebesar Rp.1.696.745.600, (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan Kode Rekening 5 23 05 01.Bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang tersebut, sebelum Saksi Drs.

BAKHRUL ULUM (Anggota);b) Surat Keputusan Nomor: 420/016/SK/DISDIK tanggal 25 Februari 2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di LingkunganDinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjuk SaksiANWAR SANUSI, M.Pd (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) sebagaiPPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal LatihSMKN 2 Bontang;c) Surat Keputusan Nomor: 135 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentangPengangkatan Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP)

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010Nomor: 1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untukProgram Pendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolahberupa Kapal Lath SMKN 2. Bontang dengan pagu anggaran sebesarRp.1.870.000.000,.

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010Nomor: 1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untukProgram Pendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolahberupa Kapal Lath SMKN 2.

Kepala Dinas KotaBontang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 420/182/SK/DISDIK tanggal 19Agustus 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjukTerdakwa ILHAM GANI, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah)sebagai PPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang menggantikan saksi ANWAR SANUSI, M.Pd;Bahwa saksi ANWAR SANUSI, M.Pd selaku Plt.

Objek tanah yang dimaksud PENGGUGAT24dalam Gugatan a quo adalah merupakan hamparan rawa yang memisahkan DesaPematang Lumut dan Desa Pematang Buluh.Sebelumnya rencana pembangunan jalan di lokasi rawa tersebut sangat disambutbaik oleh penduduk sekitar, tokoh masyarakat dan Bapak Sudirman yang pada saatitu sebagai Kepala Desa Pematang Lumut dikarenakan sangat membantu wargasekitar dalam mobilitas sehariharinya.

Merespon sambutan hangat wargasekitar dan untuk mobilitas Pertamina Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd.dalam mencapai lokasi NEB #4, disepakati antara warga sekitar dengan KepalaDesa Pematang Lumut (Bapak Sudirman) dengan Pertamina Santa Fe EnergyResources Jabung, Ltd. secara verbal bahwa hamparan rawa tersebut dapatdibangun jalan yang merupakan jalan desa (fasilitas umum) demi kepentingankedua belah pihak.Bahwa atas sambutan baik tersebut maka pada tahun 1997 dibangun jalan denganmenimbun rawa

WKSdengan masyarakat sekitar serta kelompok tani, maka jalan desa tersebut dilakukan28pelebaran oleh dozer milik WKS di mana PENGGUGAT pada saat itu sebagai salahsatu penunjuk jalan untuk menuntun dozer tersebut, di mana kebutuhan pelebaranjalan ini adalah untuk mobilitas truk logging WKS dalam distribusi kayu hasil mitrakerja sama tersebut, maka bagaimana mungkin jalan yang dibuka oleh PT.

Bahwa sejak awal dibangunnya jalan yang dimaksud adalah sebagaibentuk kesepakatan antara Pertamina Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd.dengan tokoh masyarakat, warga Dusun Gunung Mas serta warga Desa PematangBuluh dan Kepala Desa Pematang Lumut yaitu Bapak Sudirman, dimanakeberadaan jalan ini sangat menopang mobilitas masyarakat sekitar dalam kegiatansehariharinya dan jalan tersebut adalah merupakan fasilitas desa, sejak awalsedangkan untuk jalan diatasnya yang bukan merupakan rawa memang jalantersebut

Gani bin Ainimenyetujuinya dan menyepakatinya begitu juga dengan warga yang terkena jalantersebut ;e Bahwa, weenBahwa, pada tahun 1997 Santa Fe datang mengajukan izin untuk dapatmembangun akses jalan menuju NEB #$ dengan menimbun rawa ;Bahwa, saksi menyambut baik maksud Santa Fe dan mengijinkan Santa Femenimbun rawa tersebut agar terdapat akses antara Gunung Mas denganPematang Buluh ;Bahwa, pada saat itu saksi mengajukan syarat jalan tersebut dapat digunakanoleh warga sekitar dalam mobilitas seharihari

Kerugian Materil yang sudah dikeluarkan Penggugat, yaitu: akibatkerusakan kendaraan Penggugat sampai dengan saat ini belum bisa dipergunakan/di pakai sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai saat ini kuranglebih 11 (Sebelas) bulan, Penggugat harus menyewa mobil untukkeperluan mobilitas pekerjaan, dalam 1 (satu) hari menyewakendaraan adalah sebesar Rp.500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) x30 hari x 11 (Sebelas) bulan maka menjadi Rp.165.000.000,(SeratusEnam Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah dengan biaya perkara

Materai dan 6.000.000,00Benda Pos Lainnya4 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersiahan 3.600.000,00dan Bahan Pembersih 5 5.2.2.01.06Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas42.000.000,00 6 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 195.750,007 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 250.000,008 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.000.000,009 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku 10.500.000,00Cadang 10 5.2.2.06.01Belanja Cetak30.000.000,00 11 5.2.2.06.02Belanja Penggandaan11.850.000,00 12 5.2.2.08.01Belanja Sewa Mobilitas

, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp.380.721.900,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp.113.447.900,00Selisih Rp.267.274.000,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :KodeNo ; Pos Belanja SelisihRekening1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.980.000,002 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai 1.000.000,00dan Benda Pos Lainnya3 5.2.2.03.12 Belanja Dokumentasi 11.200.000,004 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46.500.000,005 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.050.000,006 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Mobilitas

Darat 1.000.000,007 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas Air 12.800.000,008 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan 6.000.000,00Minuman Rapat9 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas 163.264.000,0Dalam Daerah 010 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 14.480.000,00Daerah267.274.000,0Jumlah 5 Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatandan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatantersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda.

Realisasi Belanja Riil Rp.53.581.500,00Selisih Rp.116.956.500,00Selisih tersebut yaitu atas pospos belanja :Halaman 21 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PT PBR Kode ; .No ; Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,002 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai 1.800.000,00dan Benda Pos Lainnya3 5.2.2.03.12 Belanja Dokumentasi 8.500.000,004 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.675.000,005 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000,006 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas

Darat 1.000.000,007 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas Air 12.800.000,008 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00Rapat9 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 163.264.000,00Daerah10 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 14.480.000,00Daerah Jumlah 267.274.000,00 Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dantidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatan tersebut adadalam BKU Gabungan aplikasi Simda.

dipimpinnya;13) Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan14) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerahmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 Nomor:1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untuk ProgramPendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas

Puluh Juta Rupiah) dengan KodeRekening 5 2 3 05 Ol, anggaran tersebut mengalami perubahan sesuai denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 Nomor:1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 08 November 2010 menjadi sebesar Rp.1.696.745.600, (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)dengan Kode Rekening 5 2 3 05 01.Bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas

Kepala Dinas KotaBontang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 420/182/SK/DISDIK tanggal 19Agustus 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjukSaksi ILHAM GANI, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah) sebagaiPPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal Latih SMKNEGERI 2 Bontang menggantikan Saksit ANWAR SANUSI, M.Pd.6Bahwa terkait dengan surat Nomor: 060/005/eproc/KLSMK NEGERI2

Kepala Dinas KotaBontang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 420/182/SK/DISDIK tanggal 19Agustus 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjukSaksi ILHAM GANT, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah) sebagaiPPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal Latih SMKNEGERI 2 Bontang menggantikan Saksi ANWAR SANUSI, M.Pd.Bahwa terkait dengan surat Nomor: 060/005/eproc/KLSMK NEGERI2

Bahwa di Dinas Pendidikan Kota Bontang TahunAnggaran 2010 terdapat pelaksanaan pengadaan barangSarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal Latih SMKNegeri 2 Bontang, dengan pagu anggaran sebesarRp.1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuhpuluh juta rupiah).

Pemegang Kas/Bendaharawan agar mengeluarkan Dana Belanja Tidak TersangkaSPMU Nomor 1424/D/RS, tanggal 8 Agustus 2003 untuk panjarpengadaan sarana komunikasi/mobilitas dan penerangan jalan tahun2003, yaitu untuk pengadaan handphone, kendaraan roda dua, saranalampu jalan sebesar Rp. 1.507.000.000,00. Pengeluaran atas dasarSKO Nomor 921/R/229/2003, tanggal 6 Agustus 2003, SPP nomortidak tercantum, tanggal 7 Agustus 2003 diberikan kepada saksiHal. 9 dari 78 hal. Put.

No. 12 PK/Pid.Sus/2007(31)(32)(33)Chandradinata, setelan mendapatkan anggaran mobilitas danpenerangan jalan dana tersebut dikembalikan oleh Bendaharawansebesar Rp. 1.507.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2003 ;Terdakwa memerintahkan secara lisan dan berjenjang kepada saksiDrs. Sudirman Majid Sekretaris Daerah, dan kepada saksi Drs. Muh.Irwan Kepala Bagian Keuangan agar saksi Ridwan S. Sos.

PemegangKas/Bendaharawan untuk mengeluarkan Dana Belanja TidakTersangka dengan SPMU Nomor 885/D/RS, tanggal 27 April 2004,untuk biaya pengadaan mobilitas dokter spesialis RSU Dompu,Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/200710)sejumlah Rp.150.000.000,00. Pengeluaran atas dasar SKO Nomor921/R/181/2004, tanpa tanggal, SPP nomor tidak tercantum, tanggal 20April 2004, dilakukan pengalihan ayat ;Terdakwa memerintahkan Sekretaris Daerah saksi Drs.

Pemegang Kas/Bendaharawan, mengeluarkan Dana Belanja Tidak Tersangka SPMUNomor 1424/D/RS, tanggal 8 Agustus 2003 untuk panjar pengadaansarana komunikasi/mobilitas dan penerangan jalan tahun 2003, yaituuntuk pengadaan handphone, kendaraan roda dua, sarana lampu jalan,sebesar Rp.1.507.000.000,00.

Pemegang Kas/Bendaharawan untuk mengeluarkan Dana Belanja Tidak Tersangkadengan SPMU Nomor 885/D/RS, tanggal 27 April 2004, untuk biayapengadaan mobilitas dokter spesialis RSU Dompu sejumlahRp.150.000.000,00. Pengeluaran atas dasar SKO Nomor 921/R/181/2004, tanpa tanggal, SPP nomor tidak tercantum, tanggal 20 April2004, dilakukan pengalihan ayat ;Hal. 45 dari 78 hal. Put.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104LT170920130039atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Aceh Tengah bertanggal 17, telahbermaSeptember 2013, telah bermaterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 250/IST/2006 atas nama , yang dikeluarkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk danPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan seberang Ulu INomor : 137/137/ITV/2000 Tanggal 24 April 2000, bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya (bukti P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1110/AKUM/CSOKI/2001, yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan KomeringIlir, tanggal 24 Oktober 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 662/AKUM/CSOI/2006, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas