PLGlainnya pada tanggal 29 Juli 2020 dan atas keberatan ini camatkemudian melakukan mediasi sebagaimana Notulensi tanggal 12Agustus 2020; Bahwa karena TERGUGAT tetap bersikukuh dan tidakbersedia membatalkan keputusannya, maka pada tanggal 24 Agustus2020 PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Palembang.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Notulensi pertemuan / mediasi antara Saiking, dan kawankawan dengan Kepala Desa Gunung Tiga tanggal 12Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Tanda terima surat Keberatan tanggal 24 Juli 2020.(fotokopi sesuai dengan asli);Tanda terima surat Keberatan tanggal 29 Juli 2020.(fotokopi sesuai dengan asli);Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6tahun 2016 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa.

quo merupakan sengketa tata usahaNegara atau sengketa administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukanupaya Keberatan (Upaya Administratif) pada tanggal 24 Juli 2020 kepadaKepala Desa Gunung Tiga selaku Pejabat yang menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa a quo, dan pada tanggal 29 Juli 2014mengajukan upaya administrasi kepada Camat Ogan Ulu (vide bukti P11,P12, P14, P15), selanjutnya telah pula dilakukan mediasi antara ParaPenggugat dan Tergugat sebagaimana notulensi

(fotokopi sesuai dengan asli);Daftar Nilai Huruf Modul Neurosains Tahun Ajaran 2016/2017(fotokopi Sesuai dengan asli);Notulensi Rapat Yudisium Tingkat I, Il, Ill, Selasa 18 Juli 2017(fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 40 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.. Bukti T14. Bukti T15. Bukti T16. Bukti T17. Bukti T18. Bukti T19.Bukti T20. Bukti T21. Bukti T22. Bukti T23. Bukti T24.

Bukti T25Daftar Nilai Huruf Modul Khusus Neurosains Tahun Ajaran2017/2018 (fotokopi sesuai dengan asili);Riwayat Akademik Mahasiswa (fotokopi Sesuai dengan asli);Berita Acara Pertemuan Akademik Mahasiswa FakultasKedokteran Universitas Indonesia selasa tanggal 26 September2017 (fotokopi sesuai dengan asli);: Notulensi Rapat Yudisium Modul Khusus, Jumat 29 September2017 (fotokopi sesuai dengan asli);Student Appeal dari Penggugat kepada Ketua Program StudiFKUI dr.

Fernandi Moegni, SpOG tertanggal 4 Oktober 2017(fotokopi);Surat Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter dr.Fernandi Moegni, SpOG(K) Nomor: 13011/UN2.F1.D1.2/PDP.00.05.02/2017, Perihal: Permohonan Konseling MahasiswaTidak Lulus Modul Khusus Neuroscience, tanggal 23 Oktober2017, yang ditujukan kepada Koordinator Tim Konseling FKUI(fotokopi);Notulensi Pertemuan Mediasi Pihak Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia dengan Orang Tua Mahasiswa Jumat 17November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli

Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atausegala sesuatu yang terkait."

Bahwa perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT yang mengklaimdan mengakui tanah Simpukng/Lermbo Sepotn sebagai warisan daribapaknya JANUS GIMAN (Alm) sudah dimediasikan oleh pihak pemerintahKampung Benggeris, Pemerintah kecamatan Muara Lawa dan DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Baratdengan hasil berita acara pertemuan tanggal 19 Februari 2020, pertemuantanggal 27 Februari 2020 dan terakhir notulensi rapat tanggal 03 Maret 2020yang seluruhnya belum menghasilkan kesepakatan

dengan Undang Undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa karena Terbanding /Tergugat dalam prosedur pemanggilanRUPS kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2018 hanya melaluiaplikasi whatsapp dan tanpa memberikan secara resmi penjelasan apayang menjadi bahan bahan rapat RUPS tanggal 15 Januari 2018 makadapat disimpulkan bahwa RUPS tanggal 15 Januari 2018 adalah tidak sahdan mengikat;Bahwa berdasarkan bukti P9 Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 13November 2015 dan masuk dalam Notulensi

Bahwa sesuai Notulensi hasil rapat (sebagaimana tersebut huruf hh),diperoleh kesimpulan sebagai berikut : e Berdasarkan penelitian oleh Tergugat, meskipun diberikan perpanjanganjangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 50 hari, sehingga perpanjanganpekerjaan sampai dengan 50 hari tidak dimungkinkan.

Bahwa sesuai Notulensi hasil rapat (sebagaimana tersebut huruf hh),diperoleh kesimpulan sebagaiberikut :e Berdasarkan penelitian oleh Tergugat, meskipun diberikanperpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 50 hari, sehinggaperpanjangan pekerjaan sampai dengan 50 hari tidak dimungkinkan.

Bukti P33 : Foto copy Notulensi Penanganan Pengaduan Konsumen,tertanggal 27 Maret 2006, dari Yayasan Lembaga KonsumenIndonesia (YLK), yang ditandatangani oleh Sugeng Purwanto,SH.53. Bukti P34Foto copy Lampiran I dan Lampiran II, tanggal 05 Juni 2006, untukkios Jakarta City Center, lantai 3 A, Blok. C.7, No.05,59pada angka 8, tanggal penyerahan mulai bulan Maret 2006, tapi sampai sekarang tidak terealisasi;54.

Jakarta Realty); J Bahwa dari Bukti P 33 berupa Notulensi Penanganan Pengaduan Konsumen dapatdiketahui Tergugat I aktif mengikuti sidang mediasi dan memberikan tanggapan dan sikap akhir menolaktuntutan yang disampaikan Neddy Darussamin (Konsumen) pada rapat mediasi I dan lianya akan menggantirugi sebesar sisa pembayaran cicilan sebesar Rp.33.824.000, (tiga puluh tiga juta delapan ratus duaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaEksepsi Tergugat I bahwa gugatan

Hal demikian berkesuaian denganketerangan saksi Tergugat bernama Achmad Marjuki dan Darwanto yangmenyatakan PHK tersebut karena perusahaan melakukan efisiensi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 Notulensi Rapat Tergugattanggal 17 Juni 2017 menyatakan rapat ini dilakukan evaluasi yang berhubungandengan kinerja pegawai pada GMIS Semarang, mengingat akan dilaksanakanefisiensi pegawai;Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Tergugat bernamaAchmad Marjuki dan Darwanto yang menyatakan dari tahun

seluruh upayaadministrative untuk melakukan gugatan sudah dilalui sesuai denganprosedur yang ada akan tetapi sikap Tergugat justru tidak kooperatifdan mengabaikan apa yang menjadi persengketaan di dalam Pilkadesini dan memandang permasalahan sengketa pilkades ini hanya dapatdiselesaikan melalui jalur Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) makaoleh karena itu) dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakanbahwa pertemuan tersebut tidak membahas apapun dan tidak pernah adasebagaimana tertuang di dalam notulensi

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8C.

Kunjungan VerifikasiLapangan 6E35, tanggal 24 Agustus 2011;T115 1 rangkap copy Laporan tindak lanjut rapat perizinan No.106, tanggal 8 Desember 2011;T116 1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 6 Tahun 2009Tentang Laboratorium Terakreditasi;T117 1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 5/2011;T118 1 rangkap copy Kesepakatan Bersama antara Menteri LHJaksa AgungKapolri Tahun 2011 Tentang PenegakanHukum Terpadu;T119 1 rangkap copy BA Pengawasan Bapedal Provensi Riau,tanggal 2 Juni 2008;T120 1 rangkap copy Notulensi

Terkontaminasi LimbahB3 tanggal 24 Juni 2011;T126 1 rangkap copy Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 21 Juli 2011; T127 1 rangkap copy BA Pengawasan Penataan LingkunganHidup tanggal 28 Juli 2011 T128 1 rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengolaan LimbahB3 tanggal 1 Desember 2011;T129 A 1 rangkap copy Sertifikat Akreditasi ALS yang diberikan olehKAN;7 T130 1 rangkap copy Dokumen Proposal PT Adimitra No. 005/ADMDir/X1/2004 tanggal 2 Nopember 2004; T131 1 rangkap copy Notulensi

menerangkanNJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah tersebut.1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD KotaBogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKMtanggal 18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat.1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar InventarisMasalah Pembahasan Rancangan Kebijakan unum APBDPerubahan (KUPA) dan Prio ritas Plafon APBD SementaraPerubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jum at tanggal 26September 2014.1 (satu) eksemplar copy Notulensi

Rapat Kerja Badan AnggaranDPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah DaerahKota Bogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi PerubahanAPBD tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.1 (satu) eksemplar copy SuratU ndanganNomor : 172.4/409DPRD tanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja BadanAnggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran PemerintahDaerah Kota Bogor dan daftar hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor.1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam rangka

No. 996 K/Pid.Sus/2017109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.DPRD tanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja BadanAnggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran PemerintahDaerah Kota Bogor dan daftar hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor.1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi PerubahanAPBD tahun Anggaran 2014.1 (satu) eksemplar copy SuratU ndanganNomor : 172.4/415DPRD tanggal

13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangkaFinalisasi Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang PerubahanAPBD tahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan AnggaranDPRD Kota Bogor.1 (satu) eksemplar copy Surat UU ndangan Nomor : 172.3/14/Xl/2014 tanggal 3 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerjadalam rangka Pembaha san Raperda Kota Bogor tentang APBDtahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir.1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 November 2014Materi

No. 514 K/Pdt.Sus/201 131.32.33.34.35.Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timursebagaimana dituangkan dalam notulensi perundingan (vide bukti P 19) ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 pihak Penggugat denganpihak Tergugat yang diwakili oleh masingmasing kuasa hukumnyamelakukan perundingan kembali sebagai tindak lanjut pertemuansebelumnya, namun dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas TenagaKerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur belum jugaada

Bekasi u.p Setwan DPRD Kab Bekasi di Bekasi(fotocopy sesuai dengan asll) ;Surat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi FraksiPartai Golkar Nomor : 082/FPG/DPRDBKS/X/2019tertanggal 25 Oktober 2019 Perihal Pembentukan PanitiaPemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 20192022yang ditujukan kepada Yth Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dibekasi (fotocopy sesuai dengan asli) ;Undangan Rapat Konsultasi dan Notulensi Rapat KonsultasiPimpinan DPRD dengan PimpinanPimpinan Fraksi di DPRDtertanggal 01 Nopember

Bukti T34a :Bukti T34 b :Bukti T34c :Bukti T34d :Bukti T34e :Bukti T34 fProses Pengisian Wakil Bupati Bekasi (fotocopy sesualdengan asli) ;Notulensi Rapat Badan Musyawarah DPRD Kbupaten BekasitertanggalO4 Nopember 2019, Daftar hadir dan JadwalKegiatan DPRD Kabupaten Bekasi (fotocopy sesuai denganSurat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BekasiFraksi Partai Golkar Nomor : 081/FPG/DPRDBKS/XI/2019tertanggal 7 November 2019 Perihal Keanggotaan Panlihyang ditujukan Kepada Yth Ketua DPRD Kabupaten

Bukti T5 : Notulensi Rapat tanggal 27 April 2018, yangdihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan KusaHukum Tergugat membahas temuan laporanaudit Penggugat;6. BuktiT6a : Tanda Bukti Lapor No.TBL/B1/2118/V/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAMtanggal 8 Mei 2018;6b: Surat No.SPDP/221/X1/2018/Reskrim tanggal19 November 2018 perihal SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan;6.7. Bukti T7 : Surat Keputusan No.001/SDHRD/V/2016Halaman 24 dari 33 hal.

surat T1c yang tidak dapat ditunjukkanaslinya di persidangan, namun bukti aquo adalah juga turut diajukan oleh ParaPenggugat sebagaimana terdapat dalam bukti P56, sehingga dengan demikianMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diadakan rapat sebagaimanatersebut dalam bukti aquo adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan carakekeluargaan atau musyawarah antara para pihak dengan difasilitasi pihakKecamatan;Menimbang, bahwa hasil notulensi

terhadap obyek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari pertemuan sebagaimana terdapatdalam bukti T1c / P56 adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadiantara pihak PT NSP dengan pihak PT SSP tentang obyek sengketa dan bukanmerupakan rapat yang proses pengambilan suaranya mendasarkan kepada suaramayoritas akan tetapi kepada kesepakatan perdamaian diantara para pihak,sehingga menurut hemat Majelis, adanya daftar hadir saja tidaklah secara inhern /otomatis telah membuktikan hasil notulensi

selama belum adanya hasil kesepakatan perdamaian diantara parapihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu bentuk surat / aktaperdamaian yang berisi klausulklausul perdamaian yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan juga ditandatangani oleh para saksiyang hadir pada saat itu serta diketahui oleh fasilitator;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, makaterhadap bukti T1c / P56 yang tidak berupa surat perdamaian atau , Majelis menilaihasil notulensi

II 1:Copy Notulensi Rapat Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 22 September 2011 ( sesuaidengan aslinya ) ;Copy Surat Ketua Senat Fakultas Hukum Unversitas Mataram mengenai Daftar Hadir Rapat KIT. I 2):$enat, Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Dekan I Fakultas Hukum tanggal 22 Septembersesuai dengan aslinya ) ;Copy Notulensi Rapat Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 3 Desember 2011 ( sdengan aslinya );T.

ulang tapi sebagian besaranggota meminta agar dipending terlebih dahulu atau tidak diadakan pemilihan ulangsebelum ada jawaban dari Irjen, untuk mengakomodir hal tersebut akhirnya disepakatiakan dilakukan pemilihan ulang dengan catatan apabila ada keputusan hakim yangmenyatakan bahwa Sdr Abdul Khair tidak menyalahi aturan artinya apabila adakeputusan pengadilan yang menyatakan menunda atau melanjutkan pemilihan ulangPemilihan Dekan I maka harusdipatuhi ;Bahwa bentuk dari kesepakatan tertuang dalam Notulensi

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26 September 2014 ;107. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan AnggaranDPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah KotaBogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBDTahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang ;108. 1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor 172.4/409DPRDtanggal 08 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogordan Daftar

Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;109. 1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBDTahun Anggaran 2014 ;110.1 (satu) eksamplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor ;111.1 (satu

) eksamplar copy Surat Udangan Nomor 172.3/14/X1/2014tanggal 03 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalamrangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD TahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir ;112.1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD KotaBogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 05 November 2014 MateriRAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogortentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ;113.1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jum

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017106.107.108.109.110.111.112.113.114.18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;1 (satu) eksamplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris MasalahPembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA)dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) TahunAnggaran 2014 hari Jumat tanggal 26 September 2014 ;1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan AnggaranDPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah KotaBogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi

Perubahan APBDTahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang ;1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor 172.4/409DPRDtanggal 08 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogordan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;1 (satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD KotaBogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasatanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD TahunAnggaran 2014 ;1 (satu)

Fotocopy Notulensi Rapat Mediasi tanggal 26 September 2017 yangditandatangai oleh Bpk. Suaibun. S.Sos selaku Lurah Cilangkap dengannotulen Rapat Novianty., S.Sos selanjunya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P6;7. Fotocopy Bukti Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2019 tertanggal 13Agustus 2019 selanjuinya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P7;8.

Bahwa, PARA TERGUGAT kemudian mengajukan perubahan AktaPendirian berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan MulticompAnugerah Insani Nomor 1 tertanggal 09 April 2019 yang dibuat dihadapanTURUT TERGUGAT untuk selanjutnya disebut Akta Perubahan dalamperkara (a quo) dimana PARA TERGUGAT menyatakan di hadapanTURUT TERGUGAT selaku Notaris dengan dasar Kuasa Notulensi yang diHalaman 11 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbdpalsukan menunjuk dirinya sendiri menjadi Pembina Yayasan

sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaiHalaman 38 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbddedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangHalaman 74 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2019/PN Cbdberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaidedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

dalam Pasal 7 ayat 4 AnggaranDasar Yayasan, yaitu:Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaidedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi