Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Bks Tanggal 21 April 2020 — Pemohon:
Sariati
27 — 4
Sariati
27 — 4
Untukmenghilangkan keraguraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansitanggal 21 Desember 1917 dalam Staatsblad 1917738, makaOrdonansi ini dicabut Kembali, dan kemudian diatur dalam Staat blaadtahun 1931 no. 54, dan ditentukan sebagai berikut:(1) Bila peraturanperaturan menggunakan istilah belum dewasa,maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah inidimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yangsebelumnya tidak pernah kawin.Halaman 10 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2020/PN.Bks.(2
Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 58/Pid/2019/PT DPS Tanggal 20 Nopember 2019 —
130 — 59
130 — 59
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20September 2019 secara sah ;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid/2019/PT DPS.Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umumtersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa adapun alasanalasan Memori Banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum, pada pokok sebagai berikut :Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaiKonstitusi Negara telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesiaadalah Negara Hukum ( Recht Staat
Register : 16-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Mtp Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 1
21 — 1
Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Mtpperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 40(empat puluh) tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er eenuiterlijkk bezit van den huwelijken staat
Register : 12-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 298/Pdt.P/2018/PA.Mtp Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 09-03-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Mtp Tanggal 10 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
18 — 1
Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA Mtpeen uilterlijk bezit van den huwelijken staat aanwezig Zij), maka adanyaperkawinan dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti saksisaksi danpersangkaanpersangkaan (vermoeden).
Register : 18-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 02-01-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1109/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg Tanggal 5 Desember 2016 — PEMOHON
20 — 5
20 — 5
., yang berbunyi :Opt fe cleat Lig Ligh est LS alas gf aay gf slag olg:ld staat Jehdd V tye Gl jlad alt ait slab we dit cay Sym gl Sp feted ye Uysrailh sylh 2S ab glArtinya : Dan Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anakyang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orangtuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, sepertibinatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anakketurunannyanya cacat?
Putus : 01-12-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 150/Pid.SUS/2014./PN Lgs Tanggal 1 Desember 2014 — USMI ARIADI Bin MUHAMMAD USMAN.
85 — 3
85 — 3
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 13-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 12/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS Tanggal 5 Oktober 2015 — 1. Hi. HARIS KAMARU, S.H. ;-
2. Hi. YUSUF K. MOODUTO, S.Sos, ; -----------------------------------------------------
Selanjutnya disebut......................................PENGGUGAT;
M E L A W A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,; -----
Selanjutnya disebut.........................................TERGUGAT;
92 — 31
92 — 31
No. 12/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSBupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015;PENDAHULUANNegara kita adalah negara hukum (recht staat) bukan negara kekuasaan (macht staat). Olehkarena itu, berkenaan dengan pelaksanaan pemilukada, demokrasi yang sedang dan akanterus berlangsung melalui pemilukada, penyelenggara pemilukada wajib hukumnyamentaati aturan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Register : 04-04-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 194/Pid.B/2012/PN.SGL Tanggal 21 Juni 2012 —
118 — 37
118 — 37
BAHTIAR Als TIAR Bin SAMSUL BAHRI diatur dan diancam pidanadalam Pasal 286 KUHPidana; seeneeeneees nner ies staat SOS TEESE ; Menimbang, bahwa dalam upaya membuktkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi yang kemudian dibawah sumpah saksisaksi tersebut memberikan keterangan yang padapokonya seperti tercatat dalam Berita acara persidangan ini yaitu:1. Saksi YULITA Als YULI Bint ASEM (Alm);2. Saksi NOVIANA Als VIVI Binti SEMAUN;3. Saksi TAMSIR Bin DAIM;4. Ahli dr.
Register : 01-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 06-G-2013-PTUN-BL Tanggal 25 Juli 2013 — Penggugat: Dedi Ramdani F
Tergugat: Kepala Dinas Perdagangan kota Metro
145 — 55
145 — 55
Melanggar Staat Bleaad 1833 Tentang Hak atas Tanah Ulayat danTanah Marga Nuban dalam Kresidenan dan Kewedanaan BatangHari Nuban Dan Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur ;d. Melanggar Asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asasKepastian Hukum dan asas Motivasi, asas bertindak Cermat danTeliti.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan PasarPemerintah Kota Metro Nomor:973/36/D11/04/2013 Tanggal 25Januari adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena melanggarUndang Undang Nomor. 5 Tahun 1992 TENTANG BENDA DANCAGAR BUDAYA, DAN MELANGGAR STAAT BLEAAD 1833TENTANG HAK ATAS TANAH ULAYAT DAN TANAH MARGANUBAN DALAM KERESIDENAN BATANG HARI NUBAN DANSUKA RAJA NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ;Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas maka parapenggugat memohon kepada PENGADILAN
Register : 06-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PA MARTAPURA Nomor 99_Pdt.P_2017_PA Mtp Tanggal 8 Mei 2017 — PEMOHON I ; PEMOHON II
43 — 3
43 — 3
Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 0099/Padt.P/2017/PA Mtpkurang 40 tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits ereen uiterlijk bezit van den huwelijken staat aanwezig zij), maka adanyaperkawinan dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti saksisaksi danpersangkaanpersangkaan (vermoeden).
Putus : 26-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 121/Pid.SUS/2015./PN Lgs Tanggal 26 Agustus 2015 — HERMANSYAH BIN ADLYSYAH
27 — 4
27 — 4
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 25-02-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PA BIMA Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Bm Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 9
17 — 9
HaditsArtinya : ( u wheel eae OI ay pho wesmembalas staat dengan kemudaratan di dalam Islam( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;3.
Register : 22-06-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., II. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS;
66 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan junctoSURAT EDARAN dari Tergugat SURAT EDARAN NO.2 /SE/XII/20012pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan Membangun Kebun UntukMasyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan Melaksanakan TanggungJawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Serta Legalisir DokumenPermohonan Pelayanan Pertanahan;12.Bahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech staat
) menjadi berjalan tidak baiksehingga berlaku Negara (maach staat ) atau negara berdasarkankekuasaan belaka sehingga tidak adakepastian hukum (Lex Certa).Seharusnya dapat di pahami adanya prinsip lex certa mengharuskansuatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak adakeraguraguan dalam pemberlakuannya;13.Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulakan perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan serat keputusanObjek Sengketa surat keputusan Nomor 90/HGU/BPN RI/2013
Putusan Nomor 120 PK/TUN/201712.13.Responsibility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan PelayananPertanahan;Bahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum (rech staat) menjadi berjalan tidak baik sehinggaberlaku Negara (maach staat) atau negara berdasarkan kekuasaan belakasehingga tidak ada kepastian hukum (Lex Certa).
Register : 12-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.TA Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat
Tergugat
8 — 2
8 — 2
Biaya Panggilan 2.00... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp. 390.000,00Ai, RIPE ccs cones cence one sone ann aon an SE SE OE SE ST SR SE SE EN Rp. 6.000,00Bs FPRCAUCUIGS re ance ana ana amas amas anaes stare aes ates sae ates stars stars stars staat Rp. 5.000,00DEIN sccsce amie evenememees Rp. 481.000,00(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 15 dari 16Putusan Cerai Gugat, nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 16 dari 16
Register : 15-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2021/PTUN.SRG Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.Epi Sukmara
2.Yusron Ali
3.Irwan Nurandi
4.Zaenal Muttaqin
5.Catur Budi Utomo
6.Hendri
7.Saefulloh
8.Suryono
9.Galih Adhitya
10.Ali Ahmad Sobri
11.Cecep Hanafi
Tergugat:
Gubernur Banten
171 — 87
1.Epi Sukmara
2.Yusron Ali
3.Irwan Nurandi
4.Zaenal Muttaqin
5.Catur Budi Utomo
6.Hendri
7.Saefulloh
8.Suryono
9.Galih Adhitya
10.Ali Ahmad Sobri
11.Cecep Hanafi
Tergugat:
Gubernur Banten
171 — 87
langsung kewenangan PTUN.Untuk mendapatkan pengertian keadaan bahaya, Pengadilan akan merujukpada uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:8/PUUXII/2014, tanggal 30 November 2015 yang mana pada bagian paragraph3.10 uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah memberikanHalaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.SRGbatasan pengertian keadaan bahaya sebagaimana yang pada pokoknya teruraisebagai berikut:di dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945 disebutkanbahwa Staat
Padazaman Belanda berlaku ordonansi Regeling op de Staat van oorlogen van beleg (Staatblad No. 582) yang mencakup konsep Staat vanOorlog/negara dalam keadaan perang....
Ast, konsep Staat van beleg ini kemudian diteriemahkan menjadinegara dalam keadaan bahaya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan pengertiankeadaan luar biasa yang membahayakan dalam Pasal 49 UndangUndangPeratun, Pengadilan akan membandingkan dengan konsep padanannya yangterdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 TentangPenanggulangan Wabah Penyakit Menular dan UndangUndang Nomor 6 Tahun2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Register : 22-12-2011 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 10-08-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 272_Pid_B_2011_PN_Dmk Tanggal 30 Januari 2012 —
44 — 13
44 — 13
pegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baikoleh Penuntut Umum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnyamaupun oleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatanhukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga takbersalah (Presumption Of Innocense) sebagai landasan hukum universaldalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 20-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 46/Pdt.P/2019/MS.Lsm Tanggal 11 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
26 — 6
BANWA nn. se eeececeeeeetttees adalah anak Kandung dari almarhumst oe staat ats es yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 diJalan Bangdes Lr III, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, KotaLhokseumawe, di kebumikan di TPU, Desa Tumpok Teungoh, KecamatanBanda Sakti, Kota Lhokseumawe ;5. Bahwa dari pernikahan Almarhum ............
Putus : 07-03-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 7 Maret 2017 — PT DAYA CIPTA ANEKA REKSA VS GUNTUR
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada hubungan kerja denganpihak Tergugat karena Penggugat (Sdr Guntur) mendapatkan pekerajaan,perintah, dan upah dari supir bukan dari pihak Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara ini, Tergugat memohonkepada Mahkamah Agung Yang Terhormat, di Jakarta untuk memberikanputusan agar Penggugat tidak ada hubungan Kerja dengan pihak Tergugatkarena tidak berdasar pada perjanjian kerja, yang didasari unsur pekerjaan,upah dan perintah;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Register : 30-10-2018 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Mgl Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 642
178 — 642
Maka Resident Lampung menerbitkan Peta MargaIndeelingResidentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatanmengenai margamarga Lampung Dr. J.W Van Royen (Controleur pada B.BPutusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 16 dari 65Staat Drukkerij 1930).
Untuk mempermudah menarik Pajak atau Upeti darimasingmasing Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pesirah Marga.44) Bahwa berdasarkan Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal1:750.000 Marga Staat tahun 1930, batas tanah adat Marga Tegamoanketurunan Runjung Tabu Gayou, baik di wilayah tanah kebumian Pagar Dewamaupun di wilayah tanah kebumian Panaragan seluas + 53.300 Ha hak milikPENGGUGAT, batasbatasnya sebagai berikut :Utara : berbatas dengan tanah adat marga Suway Umpu Mesuji LampungTimur
Bahwa berdasarkan Peta Marga Indeeling Residentie Lampoeng Schaal1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatan Mengenai MargaMargaLampung Dr. J.W Van Royen ( Controleur Pada BB. Staat Drukkerij 1930.Tanah adat marga Suway Umpu dan marga Buway Bulan llir, terletakdisebelah kanan jalan raya dari Terbanggi Besar ke arah SumateraSelatan3.