Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 09-04-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA GRESIK Nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Gs
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 37
  • Harusnya dianggap menerima seluruh dalildalil Permohonana quo dan embuat kesepakatan bersama terkait dengan pemberiannafkah iddah dan mut'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Termohonsesungguhnya berkeinginan untuk berpisahn dengan Termohon dansudah tidak ada usaha mempertahankan rumah tangga denganPemohon;6.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
ALBERTUS SUGENG MULYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. WALUYA ESA SAKTI
154 — 168
  • Terutama telah melanggarKetentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 Paragraf 1 Peraturan Mentri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hakatas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yangmenyebutkan : Permohonana Hak Milik.....sebagaimana dimaksud dalamayat (1) memuat : Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi DATAYURIDIS dan DATA FISIK; 72222 22 nne enn nen n nee neeHURUP b: letak batasbatas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambarsituasi Sebutkan tanggal dan nomornya
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 24/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa I : RUDY RAHADIAN RIDWAN RD Bin RIDWAN
Terbanding/Penuntut Umum : ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
69 — 91
  • Terdakwa Rudi Rahadian Ridwan RD adalah analisis permohonana hak tanahdan pendaftaran pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal; 1Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP/32.2/XIII/2016 tanggal 16Desember 2016 ;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon: Atus Sandiang Termohon: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU UTARA RESORT HALMAHERA BARATu.p.KASAT RESKRIM
216 — 115
  • Selain itu dalam Pasal 52 UU No.30 tahun 2014 disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi :a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuatsesuai prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka atas diri Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonana quo sebagaimana
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Bta
Tanggal 28 Nopember 2016 — Drs. JOHAN ANUAR, SH.,MM Bin H. Nang Melawan Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Sumatera Selatan
512 — 677
  • Menolak secara keseluruhan permohonana Pra Peradilan dariTersangka Drs JOHAN ANUAR, SH.MM Bin H. NANG AGUS /PEMOHON2. Menyatakan surat ketetapan Nomor : SK / O3/IX / 2016 / Kor /Ditreskrimsus tanggal 9 September 2016 (Surat Ketetapan Tersangkaatas nama Pemohon Pra Peradilan Drs. JOHAN ANUAR, SH.MH Bin H.NANG AGUS) adalah sah menurut hukum.3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -AKMALULHUDA -ENDI YUSUF MANSHUDI, SPd Bin SOMA SASMITA -WAWAN SUMANTRI
103 — 27
  • Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitua. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/V1V2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,00b. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV/2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,00
    Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitu1. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/VIV/2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,002. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 K/Pdt/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD VS PT ZHONGJUAN SOUTH EAST ASIA, DK
329 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tuntutan dalam permohonan a quoyang menyebutkan dasar gugatan karena adanya perbuatan melawanhukum padahal faktanya causalitas hubungan hukum antara Penggugat danTergugat, apabila ada permasalahan karena hak dan kewajiban yang terusiktelah diatur dan dicover dengan dasar wanprestasi, Menjadikan dasargugatan Penggugat bertentangan dengan tertio beracara, konstruksi hukumdan Yurisprudensi, sehingga Permohonan a quo kabur/tidak jelas (obscuurlibel) oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 43/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
PT. ARNINS CORPORATION
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
140 — 54
  • Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide buktiP1 dan Bukti P2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansiTermohon pada tanggal 27 September 2020, hal mana atas dalil yangdisampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohontersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana quo, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 2/P/FP/2018/PTUN.SMD
Tanggal 2 Maret 2018 — Pemohon:
PT. MARIMUN BARA SEJAHTERA diwakili Ir. Herdi Suherdi Sarma
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
102 — 81
  • Administrasi pemerintahandiatas, maka pengajuan permohonan aquo di PTUN Samarinda diajukan kePTUN setelah berlakunya permohonan keputusan sebagai KTUN Fiktifpositif . 4.Bahwa keputusan TUN Fiktifpositif yang menjadi obyek sengketa dalampermohonan aquo sebagaimana diuraikan termohon dalam bagian angka romawi tersebut diatas, maka dengan demikian pengajuan permohonan aquo telahdisesuai kan dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) UU Administrasi pemerintahan tersebut di atas .IV.FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONANA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 971 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 19 September 2017 — 1. WILLIAM CANDRA, DKK VS YUDHI WIBHISANA.SH, DK
193 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya Permohonana quo, diajukan oleh Para Pemohon;Dengan demikian Permohonan a quo adalah permohonan yang tepatdan benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK khususnyaPasal 127 UUK dan oleh karenanya patut dan layak untuk diperiksadalam persidangan di Pengadilan Niaga;PT lIgata Jaya Perdania Adalah Perusahaan Pengembang (Developer)Yang Membangun Perumahan Rosedale Dan Perumahan Citra SejakTahun 1994, Mempunyai Kewajiban Melakukan Pemecahan Sertifikat SertaBalik Nama Ke Atas Nama Pembeli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2019
Tanggal 4 April 2019 — WAN ISKANDAR VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
94 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum(legal standing) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil aquo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2011;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, danPemohon memiliki Kedudukan hukum (legal standing), maka permohonana quo secara formal dapat diterima;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanpokok permohonan, yaitu apakah
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 01-03-2017 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 317/Pdt.G/2017/PA.Bgr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 18
  • Bahwa berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan denganadat Batak, selanjutnya pemuka adat memberi gelar dan berhakmenyandang gelar Marga Xxxxxx, tidak dapat dijadikan alasan pembenaryang dapat membenarkan di kabulkannya Permohonan A Quo begitu jugaPoint 7 halaman 3 tidak ada hubungan / korelasinya dengan PermohonanA Quo;13.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1714 — 611
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id393.11 Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonana quo telah ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggihukum diberikan kKewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja samadengan organisasi profesi advokat.3.12 Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalampermohonan a quo dengan substansi permohonan Nomor 103/PUUXI/2013 yangtelah
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 27-08-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 21
  • perlu di diskusikanbersamasama, tidaklan pernah Termohon mengambil keputusansendiri tanpa berdiskusi lebih dahulu dengan Pemohon selaku kepalarumah tangga, andaikan ada kesalahan tetap harus disampaikankebenarannya karena manusia itu tempatnya salah dan harus salingmengingatkan satu sama lain, dalam berumah tangga riakriakpermasalahan adalah biasa, namun tergantung menyikapi denganHalaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Padt.G/2020/PA.Pbr.baik demi kelangsungan berumah tangga, untuk itu dalil permohonana
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Sgm
Tanggal 16 Agustus 2019 — Pemohon:
Hj Sitti Salma S.Tp
Termohon:
Ditrekrimum Polda Sulsel
48 — 98
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 192/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 19 Juni 2017 — AGUS KOROMPIS (KHO KHIAN SEK) CS >< DENNI bin DALIH bin DRAHIM bin RASIMIN CS
105 — 66
  • Bahwa demikian pula Petitum yang dimohonkan PARA PENGGUGAT jelasmerupakan kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, antara laindalam mengajukan permohonana.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
JULIZAR ABDILLAH
Termohon:
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
88 — 22
  • Selesainya atau setidaktidaknya setelah adanya kejelasanmengenai pelunasan Utang Pemohon PKPU kepadaTermohon PKPU.Oleh karena masih adanya nilai perselisihan / sengketa PHK antaraPemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana tersebut diatasyang hinga saat ini belum ada suatu putusan PHI yang berkekuatan hukumtetap mengenai hal tersebut, maka demi hukum Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa permohonana quo, dan selanjutnya patut kiranya bagi Majelis Hakim PemeriksaPermohonan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
1.ROCHIM
2.Hj. MUHINIH
3.KIYEP SUPENIH
Tergugat:
1.Budi Purnomo
2.Kepala Desa SEGARA MAKMUR
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa PANTAI MAKMUR
2.Camat PPAT Kecamatan Cilincing
3.Camat Kecamatan Tarumajaya
4.Kepala Badan Pertanahan Nasional
5.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I ruas jalan Tol Cibitung
6.Camat/PPAT Kec. Cilincing
7.Kepala BPN/ATR Kab. Bekasi
8.PPK Satker Pengadaan Tanah Jln Tol Wilayah I Ruas Jln Tol Cibitung-Cilincing I
Intervensi:
Melinda Ramli, CS
149 — 161
  • Bahwa indakanPemohon Intervensiyang tidak ikut menarik seluruh pihak dalamPermohonan Intervensi telah menyebabkan permohonana quomenjadi kurang pihak (pl/urium litis consortium).17. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 237/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
KRISNA SURYAHADI, S.H.
Termohon:
1.TAHIR FERDIAN
2.ANGIE CHRISTINA
81 — 32
  • PKPU Nomor 237/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.PstPKPU menyatakan hubungan hukum Pemohon PKPU dengan ParaTermohon PKPU adalah perjanjian dari perjanjian tersebut yangmerupakan suatu bentuk perikatan, karena tidak terpenuhinya suatukewajiban maka berakibat hukum Perbuatan tersebut adalahWANPRESTASI (Inkar Janji);Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan hukum yang dikemukakandiatas, maka Termohon PKPU dan Termohon PKPU II memohon agar kiranyaYang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
197 — 107
  • SINAR MOROKARTA PERKASA dengansebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.