Ditemukan 3410 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.;
Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA;
Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:
1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara;
2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara;
3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I;
3) Nama : DAING TEMARWUT;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
143 — 49
143 — 49
Theo Rahail,(sesuai dengan fotocopy);Berita Acara Pengukuhan Raja Kepala Rastha MaurOhoiwut, tanggal 11 Desember 2009, (sesuai denganaslinya);Berita Acara Penyelesaian Sangsi Adat, tanggal 28November 2010, (sesuai dengan fotocopy);Surat dari Kepala Rasthap Maur Ohoiwut kepadaCamat Kei Besar, Nomor: 08/R.M/V/2010/Lor Maur,tanggal 27 Mei 2010, Perihal: Rekomendasi, (SesuaiHalaman 71 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNBukti P102Bukti P103Bukti P104.aBukti P104.bBukti P105Bukti P106Bukti
Register : 25-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana
- ONISIMUS BODORY, S.Th.alias ONI;
89 — 25
89 — 25
danmencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampenngadaan barang/jasa; Pasal 6 huruf g yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalampengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsungatau tidak langsung merugikan negara; Pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sangsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
135 — 41
135 — 41
sendirisecara melawan hukum, itu dalam ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Begini setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 22 Januari 2019 — Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE
243 — 156
243 — 156
Bahwa dalam LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan PekerjaanTahun 2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan ataupengembalian, yang ada hanya rekomendasi pemberian sangsi kepadaPPK Swakelola PDAM, PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah KepalaDinas PU;Menimbang, bahwa faktafakta hukum lainnya akan diuraikanbersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti
Register : 21-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
327 — 737
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
327 — 737
pada angka 17, 18 dan 19halaman 12 dan 13 hanya merupakan pengulangan pada posita gugatanPenggugat pada angka 4, 5 dan 6 halaman 4 dan 5, sehingga Tergugattidak perlu mengulang jawaban kembali dan tetap pada jawabanTergugat pada angka 2 halaman 2 dan 3 dimaksud;Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 22 halaman 13,14 dan 15 yang menyatakan pada pokoknya: Tergugat diberikankewajiban untuk melakukan bimbingan teknik dan pengedalianpengelolaan rumah susun berupa surat teguran, pemberian sangsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI
54 — 18
54 — 18
atau berpendapat tentang 2 (dua) hasilAudit yang berbeda dilakukan oleh BPKP Jawa Tengah terhadap PD.Pusahastama;Bahwa dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6Tahun 2004 tidak ada unsur delik sebagaimana yang disampaikan olehPenasehat Hukum namun hal tersebut terdapat dalam pasal 2 (1), pasal 3Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang No. 31 Tahun 1999, Peraturan Daerah hanya bolehmemuat sangsi
Register : 28-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 29 September 2014 — - HENNY ARIESANDY, S.Sos
112 — 37
112 — 37
gaji saksi selama satu tahun;Bahwa dalam hal ini saksi ada menerima uang saksi akui;Bahwa uang saksi terima saksi tidak setor tapi Gaji saksi dipotong selamasetahun;Bahwa gaji saksi setiap bulan Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu)rupiah;Bahwa saksi sebagai Ketua berkewajiban mengontrol karena saksi sudahpercaya;Bahwa proposal ada lampiran dari Kepala Desa ada perjanjian untukmenerima bantuan;Bahwa waktu pencairan dana ada tandatangan Ketua Kelompok dan adajangka waktu 10(sepuluh)bulan, ada sangsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
85 — 81
85 — 81
provinsi;Bahwar tidak ada kesalahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kerena telahdibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkanperaturan perundangundangan;Bahwa kalau terjadi kesalahan bukan saja dipertanggung jawabkan oleh Pemerintahtetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga terlibat;Bahwa kalau telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harusdilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yangbersangkutan dapat dikenakan sangsi
administrasi dan jika ada pidananya dalam Perdajuga dapat dikenakan;Bahwa ada himbauan dari Menteri tentang penggunaan misalnya Dana Bagi Hasil,hanyalah pedoman dimana bisa dilaksanakan dan tidak ada sangsi bila tidakdilaksanakan;Bahwasuatu himbauan tidak berdiri sendiri tetapi himbauan timbul karena karenaadanya peraturan yang mendukungnya;Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dibolehkan oleh Undangundang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana PerubahanAnggaran Pendapatan
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
119 — 45
119 — 45
sendirisecara melawan hukum, itu dalam = ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Bahwa setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 8 Mei 2015 — Drs. AGUS MISNANTO, M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
88 — 48
88 — 48
pembagian kerja antara ketuadan wakil ketua ;Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda danmaterikegiatan dari alat kelengkapan DPRD ;Menjadi juru bicara DPRD ;Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD ;Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya;Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga / instansivertical lainnya sesuai keputusan DPRD ;Mewakili DPRD di Pengadilan ;Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sangsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI;
42 — 22
42 — 22
Pusahastama;Bahwa dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004 tidakada unsur delik sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum namun haltersebut terdapat dalam pasal 2 (1), pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, Peraturan Daerah hanya bolehmemuat sangsi pidana berupa kurungan atau denda tidak boleh memuat pidana matiatau penjara pidana seumur hidup
Register : 04-05-2010 — Putus : 18-10-2010 — Upload : 15-06-2013
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml Tanggal 18 Oktober 2010 — 1.Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, 2.TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG
116 — 30
116 — 30
Bartim TA. 2007, Surat pernyataankesanggupan melaksanakan pekerjaan, Surat pernyataan tidaksedang dalam daftar sangsi atau daftar hitam disuatu instansi,Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakbangkrut, kegiatan usaha sedang dihentikan, dan/atau tidaksedang menjalani sanksi pidana dan Fakta Integritas saksitidak pernah merasa tanda tangan dan tanda tangan yangtertera di dokumen tersebut bukan tanda tangan Saksi;Bahwa Cap perusahaan yang ada di dalam kontrak adalahmirip dengan yang
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 22 Januari 2019 — WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT
195 — 117
195 — 117
Waborobo adalah Aset Pemerintah Kota Baubau yangberada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau;Bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dan telah berfungsi denganbaik pada tahun 2010, 2011 sampai tahun 2012 berdasarkan LHP BPKRl;Bahwa LHP BPK RI Tahun 2011 tentang pemeriksaan Pekerjaan Tahun2010 Dinas PU Kota Baubau tidak ada temuan atau pengembalian, yangada hanya rekomendasi pemberian sangsi kepada PPK SwakelolaPDAM, PPK Swakelola PDAM tahun 2010 adalah Kepala Dinas PU;Bahwa terdakwa
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020 Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
429 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
429 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf b UU BPJS Juncto Pasal 11UU BPJS maka terdapat bukti hukum bahwa telahbergesernya paradigma kewajiban negara dalammenyelenggarakan sistem Jaminan Sosial gunamelindungi warga negaranya menjadi kewajibanwarga negara kepada negara dengan kewajibanmembayar sejumlah iuran guna keperluan negaradalam menjalankan program sistem jaminan sosial.Hal ini menyebabkan sifat iuran BPJS tersebutmenjadi memaksa sifatnya, sebagaimana halnyamembayar pajak, yang mana apabila menunggakdapat ditagih dan dikenakan sangsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
116 — 44
116 — 44
sendirisecara melawan hukum, itu dalam = ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Begini setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi
Putus : 26-03-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — Ir. SUNAR WIBOWO, M.Sc
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkan waktu dilakukannya serah terima kapal yangapabila dihitung maka denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5 (lima perseratus) dari nilai kontrak (dimana 5% darinilai kontrak Rp.10.938.889.500,00 adalah Rp.550.000.000,00) ;Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, serah terima kapal secara formildam materiil dilakukan pada tanggal 16 April 2012 atau 120 hari dariberakhirnya masa kontrak tanggal 18 Desember 2011 ;Sehingga apabila dihitung maka sangsi
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN.Clp Tanggal 12 Januari 2012 — - IWAN SYAEFUDIN, A.Md.IP, SH.
226 — 64
226 — 64
Narkotika yaitu peternakan, pertamanan,kebersihan dan pertanian.e Bahwa Hartoni menjadi pemuka Bimker ada S.K. dari Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Semarang.e Bahwa saksi tidak mencatat namanama napi yang kerja diluar L.P. meskipun tidakada sangsi tetapi saksi merasa menyesal.e Bahwa Warga binaan yang keluar lapas setahu Bimker tapi saksi tidak mencatatnamanya.e Bahwa Kandang sapi dibuat tahun 2009 dan Hartoni sudah ada di luar sewaktuKKPLP nya masih Pak Indra.Bahwa atas keterangan saksi tersebut
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL Tanggal 10 September 2019 —
152 — 151
152 — 151
Sel.melaksanakan kewajiban, dari Pemerintah ada sangsi Administratif,yaitu: 1. Penghentian pelayanan 2. Penghentian sementara. 3. Dendadan 4. Pencabutan Izin;Bahwa izin yang diperlukan untuk pelaksaaan izin Pemanfaatan HasilHutan Kayu Tanaman Industri biasanya ada terkait pengesahan,persetujuan.
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. SaâÂÂabun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............â¦â¦PEMOHON ;
M E L A W A N
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........â¦â¦â¦â¦TERMOHON;
461 — 254
461 — 254
Dalam pandangan ahli penistaan terhadapAgama di sertai tanda tanya dimaknai mengajak orang berdiskusi atauragu,adalah modalitas penyangsian jadi ada perasaan sangsi di situ ;Bahwa pembaca yang hanya membaca tanpa menonton video hanya akanmembaca kalimat dan memaknainya berdasarkan tulisan tapi pembacayang membaca sambil menonton, akan memaknainya lebih jelas melihatkeduanya ;Bahwa dalam mengutip sesuatu tidak harus utuh;Hal 105 dari 125 hal. Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
141 — 66
141 — 66
sendirisecara melawan hukum, itu dalam = ranah hukumAdministratif dan selesaikan secaraAdministratif ;Begini setelah menerima pembayaran itu, termasukperbuatan memperkaya diri sendiri, sama andadatang ke konter di sebuah Bank melalui teller,saudara menarik uang saudara Rp.10.000.000,00tapi teller memberi ganti rugi sebesarRp.10.100.000,00 saya menerima kelebihanRp.100.000,00 itu saya memperkaya diri sendiritidak sama sekali, kalau memperkaya orang lainpasti, kalau dia dengan sengaja memberi, pastidia kena sangsi