772 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Batam dalam PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK") Kota Batam Nomor Perkara019/PKARB/BPSK/XI/2014 tanggal 4 November 2014 terkait.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSk")Kota Batam Nomor 019/PKARB/BPSK/XI/2014 tanggal 4 November 2014dan segala akibat hukumnya;Mengadili Sendiri:1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 0000228/PK/02638/1400/0613 tertanggal 20 Juni 2013 yang dibuat antara Penggugat/PemohonKeberatan (Teradu Asal) Kreditor dan almarhum Lip On di DSP JodohBatam;2.

/2014/PN BTM., tanggal 12Februari 2015 halaman 1 (satu) telah mendalilkan berwenang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama(banding) untuk perkara BPSK;Selanjutnya demi mendukung dalil kKewenangannya mengadili putusanarbitrase BPSK tersebut, Majelis Hakim telah Memberi Label PT BankDanamon Indonesia Tbk (Termohon Kasasi saat ini) sebagai pembandingdalam perkara Nomor 230/PDT.G/BPSK/2014 PN BTM., sedangkan AhliWaris Lip On (Pemohon Kasasi saat ini) sebagai Terbanding

Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta selaku pihakTergugat/Termohon Keberatan/Termohon Kasasi sedangkan PT AsuransiJiwa Reliance Indonesia tidak pernah terlibat dalam sengketa arbitraseBPSK tersebut;Majelis Hakim Keliru Menerima Gugatan Keberatan Putusan ArbitraseBPSK Tanpa Adanya Salah Satu Pihak Yang Terlibat Dalam ArbitraseBPSK.Bahwa dalam persidangan Arbitrase BPSK Nomor 019/PKARB/BPSK/XI/2014 tanggal 4 November 2014, salah satu pihak Termohon/Tergugatdalam perkara BPSK tersebut adalah PT Asuransi Jiwa

Penyelesaian Sengketa.Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Batam nomor perkara 019/PKARB/BPSK/X1I/2014 tanggal 4November 2014 adalah suatu penyelesaian sengketa di bidangperlindungan konsumen yang secara khusus diatur berdasarkan:a.

MENGADILIDalam Eksepsi;- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam pokok perkara;- Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk sebagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.931/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 9 Agustus 2016;- Menghukum Termohon Keberatan membayar

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2)UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK HANYABERWENANG MENGADILI, apabila para pihak secara sukarelamemilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan; .

KEBERATAN KEDUATentang Pelanggaran Kompetensi Relatif Dalam Memeriksa Dan MemutuskanPerkara A quo.Alasan Hukum :1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mempertimbangkanketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 TentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan setiapKonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha di BPSK tempat berdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat ;. Bahwa domisili dari Konsumen (ic.

Tergugat/Termohon Keberatan) adalahdi Jalan Jambak Muko, Kelurahan Bukit Apik Puluhan, Kecamatan GuguakPanjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sehingga BPSK ditempat domisili Tergugat (Termohon Keberatan) adalah BPSK Kota BukitTinggi dan yang terdekat adalah BPSK Kota Padang;. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan 2 Keputusan Presiden Nomor :18 tahun 2010 tersebut maka BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggarkewenangan relatif untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo ;C.

Bahwa dalam mempertimbangkan pencantuman klausula baku dimaksud,Majelis BPSK tidak pernah diperlinatkan akta PERJANJIAN KREDIT dantidak pernah dihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikanpengetahuan kepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalamPERJANJIAN KREDIT yang dibatalkan tersebut sehingga amar putusanMajelis BPSK a quo adalah sesat dan menyesatkan ;.

Keberatan kelimaTentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah MenerapkanHukum Dalam Pembatalan Perjanjian Kredit Perkara a quo.F.

721 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa BPSK dalam pertimbangan hukumnya pada poin 2 dan 5 yangmenyatakan Majelis BPSK....Memiliki kKewenangan untuk memutusperkara ini adalah salah dan keliru, hal ini telah kami jelaskan dalampoin tentang BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo.2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;4.

Selanjutnya, menurut Pasal 52UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidaktertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen.Bahwa, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perluHalaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 721 K/Pdt.SusBPSK/2017persetujuan kedua belah pihak untuk memilin BPSK sebagai forumpenyelesaian sengketa pada Pasal 45 UUPK memang menyebutkan bahwapenyelesaian

Akan tetapi, BPSK tidakdiberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadappelaku usaha tersebut. Meski demikian, BPSK bisa meminta bantuanpenyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhipanggilan badan penyelesaian sengketa konsumen (lihat Pasal 52 huruf UUPK). Jadi, BPSK tidak memiliki kKewenangan untuk melakukanpemanggilan paksa, tetapi BPSK bisa meminta bantuan pada penyidik untukmenghadirkan pelaku usaha.

Dalamhal pelaku usaha tetap tidak memenuhi panggilan BPSK, maka BPSK dapatmengadili sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha.

552 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian seyogianya perihal tersebut tidakperlu dipertimbangkan oleh Majelis BPSK;Bahwa Majelis BPSK telah mengakui perjanjian yang dibuat antaraPemohon (dahulu Tergugat) dengan Termohon (dahulu Penggugat) danjuga mengakui adanya hubungan hukum antara Pemohon danTermohon berdasarkan perjanjian tersebut sebagaimanapertimbangannya pada halaman 10 paragraf ke6 (enam) yang dikutipsebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi di atas, Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010pada Pasal (2), yang menyatakan:setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara;e.

Nomor 552 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tentang tata carapengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) di sebutkan "(3) keberatan terhadap putusan ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) dapat diajukan apabilamemenuhi pernyataan Pembatalan

Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.c.

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nyamenyatakan : "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat".d.

729 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengandemikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbanganhukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;3.

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan MajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;7.

Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;3.

umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

1123 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) Kabupaten Batu Bara, maka jelas Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah menyalahi Kewenangannyadalam memeriksa perkara a quo apalagi memberikan putusan sehinggasudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang mengadili dan memberikan putusan perkara a quo sehinggaputusan BPSK harus dibatalkan;Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatu Bara telah keliru

Maka adalah wajar apabila putusanharuslah ditolak dan dibatalkan;Bahwa putusan perkara BPSK a quo mendasarkan pada bukti yanglemah apalagi otentik sebagaimana telah diuraikan secara jelas olehPemohon Keberatan, sehingga adalah wajar apabila putusan haruslahditolak dan dibatalkan;Bahwa pertimbangan dan atau isi putusan perkara BPSK a quo telahkontradiktif, keliru dan tidak masuk logika secara hukum dan asalasalan,sebagaimana dalilnya:Butir 1 (Satu) halaman 6 (8nam) putusan perkara BPSK a quo:1.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sehinggaputusan perkara Nomor 94/PtsArbt/BPSKBB/II/2016, tentang ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Baru Barabatal demi hukum;3.

Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Baradalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuankeberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalanputusan arbitrase sebagaimana

;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

482 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

atau perselisihan hukum perdata, bukankewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu. Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danmenyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat danTergugat;3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 480/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 20September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkandan/atau batal demi hukum;4.

Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk): Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalli yang diakui secara tegas dalarnjawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kab.

Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

169 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Putsuan BPSK Kabupaten Batu) Bara NomorHalaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.SusBPSk/2018524/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tentang Arbitrase antara Lamin Raharjo(sebagai Konsumen) melawan PT Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru(sebagai Pelaku Usaha) batal demi hukum;3.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tentangArbitrase antara Lamin Raharjo (sebagai Konsumen) melawan PT BankBNI Syariah Cabang Pekanbaru (sebagai Pelaku Usaha) batal demihukum;3.

Menguatkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016,tanggal 7 September 2016;4.

No. 335 K/Pdt.Sus/2012waktu dan dengan caracara yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh undangundang, dengan faktafakta sebagai berikut :1Bahwa Pemohon Keberatan/PT Mandiri Tunas Finance menerima SuratPemberitahuan Putusan dan Putusan BPSK Yogyakarta No.: 24/Abs/BPSKYk/X/2011 pada tanggal 6 Oktober 2011, dari BPSK Yogyakarta yaitu pada hariSenin, tanggal 24 Oktober 2011;Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan/PT Mandiri Tunas Finance telahMenyatakan/Menolak atas Putusan BPSK Yogyakarta tersebut pada

tanggal 03Nopember 2011, sebagaimana ternyata formulir Penolakan Putusan BPSKYogyakarta No.: 24/Abs/BPSKYk/X/2011 yang diketahui dan dikeluarkan olehKepala Sekretariat BPSK Yogyakarta tertanggal 03 Nopember 2011;Bahwa oleh karenanya pernyataan/pengajuan Penolakan atas Putusan BPSKYogyakarta No.: 24/Abs/BPSK Yk/X/2011 tertanggal6 Oktober 2011 dan pengajuan Keberatan ini yang diajukan oleh PemohonKeberatan, telah diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan sesuaidengan ketentuan perundangundangan

yang berlaku maka sudah seharusnyaPermohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/PT Mandiri Tunas Financepatut dapat diterima;Bahwa di dalam Keberatan ini, Pemohon Keberata/PT Mandiri Tunas Financeakan mengajukan permohonan nya selain berdasarkan alasanalasan dankeberatankeberatan Pemohon Keberata/PT Mandiri Tunas Finance juga secarayuridis berdasarkan adanya suatu kekhilafan Majelis BPSK Yogyakarta atausuatu kekeliruan atau setidaktidaknya Majelis BPSK Yogyakarta telah salahdalam menerapkan hukum

:PK.906AG200701000014 tertanggal 19 Januari 2007, telah memenuhiAsas Spesialitas karena telah memuat hal pokok minimal tersebut diatasdan juga telah memenuhi Asas Publisitas karena terbukti telah terdaftardi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiakantor Wilayah Jawa Tengah2 Keberatan Kedua:Bahwa Majelis BPSK /Yokyakarta telah dengan sengaja tidakmempertimbangkan atau Majelis BPSK Yogyakarta telah lalai sehinggamengabaikan beberapa bukti dari Pemohon Keberatan/PT Mandiri TunasFinance

Syamsul Maarif,SH., LLM., Ph.D, berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:Terlepas dari alasan kasasi, Judex Facti/Pengadilan Negeri telah salah dalammenerapkan hukum karena menguatkan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Nomor 24/Abs/BPSKYk/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011, padahalBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa danHal. 27 dari 32 hal. Put.

1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

873 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di JalanAbesin Nomor 89, Kelurahan Cibogor, Kecamatan BogorTengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal17 November 2020;Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor telahmemberikan Putusan Nomor 31/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 9 Oktober2020

angka 1 dan 2 tersebut di atas;Bahwa, berdasarkan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kota Bogor tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatandan mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusansebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan/permohonan keberatan dari Penggugat/PemohonKeberatan untuk seluruhannya;Menyatakan sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan bukan merupakan sengketa konsumen;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bogor Nomor 31/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020,batal demi hukum;5.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bogor 31/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 bataldemi hukum;2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 873 K/Pdt.SusBPSK/2021Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., P.hD.

651 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Konsumen (BPSK) BPSK KabupatenBatu Bara, sedangkan BPSK yang terdekat dari alamat domisiliTerbantah dahulu Konsumen adalah BPSK Kabupaten Labuhan BatuSelatan (yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 27 Tahun 2014) yang kedudukannya berbatasanlangsung dan berdekatan dengan BPSK Kabupaten Labuhan Batu;4).

Nomor 651 kK/Pdt.SusBPSkK/201610).permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK BatuBara.

Usaha, sehingga terkesan adaunsur kesengajaan dari Majelis BPSK Batu Bara agar Pembantahdahulu Pelaku Usaha tidak mengetahui tanggal atau jadwalpersidangan tersebut dengan tujuan supaya Pembantah dahulu PelakuUsaha tidak hadir dalam persidangan pembacaan Putusan BPSK BatuBara a quo atau dengan kata lain Majelis BPSK Batu Bara tidakmenginginkan kehadiran Pembantah dahulu Pelaku Usaha dalampersidangan pembacaan Putusan BPSK BPSK Batu Bara a quo.Pembantah dahulu Pelaku Usaha baru mengetahui tanggal

atau jadwalpenyelenggaraan sidang pembacaan Putusan BPSK Batu Bara a quosetelah menerima foto copy Putusan BPSK BPSK Batu Bara a quotanpa disertai Relaas Pemberitahuan (Amar) Putusan secara tertulisdari Ketua BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan oleh Pembantah dahuluPelaku Usaha tersebut di atas maka Pembantah dahulu Pelaku Usahamembantah dan menolak dengan tegas dalildalil Putusan BPSK a quo,karena dalildalil tersebut mengadaada dan tidak benar sama sekali,dan oleh karena itu

Pembantah dahulu Pelaku Usaha memohon agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatana quo berkenan menolak dalildalil Putusan BPSK a quo, dan mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Bantahan a quoagar berkenan membatalkan Putusan BPSK dan menyatakan PutusanBPSK tidak sah;Bahwa sejak Putusan BPSK Batu Bara a quo dibacakan pada tanggal18 Januari 2016 ternyata Pembantah dahulu Konsumen belummenerima pemberitahuan secara tertulis tentang Putusan BPSK BatuBara a quo

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bengkayang tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan/pemohon dalam Putusan BPSK Kabupaten Bengkayang yang diajukan keberatan dan Pemohon Keberatan/termohon dalam Putusan BPSK Kabupaten Bengkayang yang diajukan keberatan;

2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

20/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bek

Termohon Keberatan tetap menyatakanKeputusan BPSK Kabupaten Bengkayang sudah benar. Adapun alasannyaadalah:a. Bahwa kuasa/wakil Pemohon Keberatan pada saat pemeriksaan perkaradi BPSK Kabupaten Bengkayang tidak menolak atau keberatan perkaratersebut diperiksa dan diputuskan di BPSK Bengkayang;b.

Bahwa pada saat perkara ini diajukan di BPSK Kabupaten Bengkayang,Majelis BPSK Kota Singkawang belum bisa bekerja karena belumdilantik, sehingga yang berlaku adalah BPSK yang terdekat;Bahwa Termohon Keberatan menolak secara tegas dalil PemohonKeberatan menyatakan pada saat persidangan diambil dari hasil tipumuslihat, Karena hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang majelis.

Menyatakan BPSK Kabupaten Bengkayang berwenang memutuskanperkara tersebut;4. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Taun 2019adalah sah dan benar;5.

permohonan keberatan terhadap putusan BPSK tanggal 8 Oktober 2019yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, ternyata Pemohon Keberatanmengajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Register Nomor20/Pdt.SusBPSK/2019/PN Bek adalah pada tanggal 8 Oktober 2019;Menimbang, bahwa mengenai waktu putusan BPSK KabupatenBengkayang tersebut diucapkan/dibacakan, berdasarkan bukti P1/T6, yaitusalinan Putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor

: 01 Tahun 2019, tanggal5 September 2019, Putusan BPSK Kabupaten Bengkayang dalam perkara antarapara pihak yang sekarang menjadi para pihak dalam perkara keberatan inidiucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2019;Menimbang, bahwa mengenai waktu putusan BPSK KabupatenBengkayang tersebut diberitahukan oleh Ketua BPSK Kabupaten Bengkayang,berdasarkan bukti P2, yaitu Bukti Pengiriman Surat dan Tanda Terima Surat,salinan Putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal5 September

129 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 129 K/Padt.SusBPSK/2017> BPSK Tidak Berwenang Memeriksa Karena Tidak Ada SengketaKonsumen:.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2015 Tanggal 13 Mei 2016 CacatHukum.

/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016,Perihal Tanggapan Pengaduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupten Batu Bara.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara DalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2015 Tanggal 13 Mei 2016 TidakCermat, Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum17.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada paragraf2 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2015 tanggal 13 Mei 2016, yang pada pokoknya mengatakankonsumen adalah pihak yang berkepentingan

Nomor 129 K/Pdt.SusBPSK/2017dibacakan surat tersebut diserahkan langsung didepan persidangankepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, namun mengenai keberatanyang disampaikan dalam persidangan maupun surat tersebut tidakditanggapi dengan baik oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, bahkandalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak disinggung adanyasurat yang nyatanyata telah diterima oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara, padahal Pasal 17 poin b Kepmenperindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001 jelas BPSK harus

27/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

123 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga Putusan BPSK Nomor 248/Arbitrase/BPSKBB/III/2016,tanggal 10 Oktober 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku maupun faktafakta hukum yang sebenarnya terjadi, karenasangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa konsumen atasnama Termohon Keberatan tersebut di BPSK, hingga menghasilkan putusandilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan

Nomor 123 kK/Pdt.SusBPSk/2017dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpasepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan PemohonKeberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yangdiajukan, maka jelas Putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karenabertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa Putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor248/Arbitrase/BPSKBB/III/2016, Tanggal 10 Oktober 2016 tersebut

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Kisaranmerupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antaraTermohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m danhuruf

Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh ParaPihak dan sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbuktimelampaui kewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturantersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama

52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

MENGADILI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor: Arbitrase/41/BPSK-KRW/X/2020 batal dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Kwg

505 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa:1.

Sehingga, BPSK KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahanHalaman 21 dari 47 hal. Put.

Batu Bara bahkan Pemohon Keberatan pada saat hadirmemenuhi pemanggilan BPSK Batubara telah menolak penyelesaiansengketa secara arbitrase di BPSK Batubara.

Nomor 505 K/Pdt.SusBPSK/201621.maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapatgugatan/pengaduan konsumen/Ummi Rahayu Ningsih (ahli waris/istri darialmarhum Supriady) patut dikabulkan seluruhnya;Bahwa Dalam pertimbangannya, Majelis BPSK tersebut di atas, merupakanakalakalan saja tanpa berdasar hukum sama sekali dilihat secara seksamadomisili Termohon Keberatan pada Labuhan Batu Selatan dan BPSKterdekat domisili Termohon Keberatan berada di BPSK Rantauprapatsedangkan BPSK Batubara

umum;Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

15/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Lht