Ditemukan 583398 data
57 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
05G/HUM/2000
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
2424K/PDT/2000
- Tentang : Rahasia Dagang
30 Tahun 2000
sidang dilakukan secara tertutup.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 19Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
- Tentang : Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
17 Tahun 2000
Pembangunan dimulai padabulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunangedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.Contoh 2.Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00.Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.
Perkebunan tersebut mulaimenghasilkan (panen) pada tahun 2000.
, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehinggaangsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajakyang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuranbulan Desember, yaitu nihil.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu
dan pajak yangdibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulananPT X tahun 2001 = 1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,67 (dibulatkan Rp 916.666,00).Contoh 2:Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000/00 dan penghasilan tidakteratur dari mengontrakkan rumah selama 3 Giga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp72.000.000,00.
PT Byang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajakmulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakanPenghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan denga'n tahun
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
3498K/PDT/2000
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
172K/TUN/2000
106 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
1720K/PDT/2000
130 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
510K/PDT/2000
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
18 Tahun 2000
Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);3.
Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Nomor 3985);4.
tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan unluk penyerahanyang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2000
Perubahan Kedua Undangundang Pajak Pertambahan NilaiTahun 1984.PASAL IIIUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggai 2 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
kewajibannya,d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturanperundangundangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :a. asas keadilan,b. asas kepastian hukum,c. asas legalitas, dand. asas kesederhanaan.Berlandaskan pada halhal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahanUndangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
13PK/TUN/2000
memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22Nopember 1999 (hari itu juga) ;bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat IIIntervensi/para Pembanding yang pada tanggal 2 Desember 1999 telahdiberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Permohon Kasasi/Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masingmasing pada tanggal 3 Januari 2000
dan 4 Januari 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/ Penggugat /Terbanding dalam memori peninjauan kembalitersebut pada pokoknya ialah:1.
No. 13 PK/TUN/2000
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
1385K/PDT/2000
7 — 0
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Juni 20004. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Garuda 02 No.15 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Wiraswasta
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
624PK/PDT/2000
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
1392K/PDT/2000
18 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
3574K/Pdt/2000
24 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
473K/TUN/2000
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
592PK/PDT/2000
kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PalangkaRaya pada tanggal , tanggal 15 Februari 2000 disertai dengan memori alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 15 Februari 2000 hari itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Maret2000 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palangka Raya pada tanggal 20Maret 2000;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan72 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali aHal. 9 dari 12 hal.
No. 592 PK/Pdt/2000
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
2412K/PDT/2000
No. 2412 K/Pdt/2000 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 264/Pdt/G/1998/PN.JKT.BAR. tanggal 9November 1998 yang amarnya sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA (CONVENSI)1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Menghukum pihak Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalamperkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp 78.000, (tujuh puluhdelapan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusannya No. 129/PDT/1999/PT.DKI. tanggal 15 Juni 1999 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 4 Februari 2000 kemudian terhadapnyaoleh
Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2000) diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 11 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 264/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti olehmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2000 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat
No. 2412 K/Pdt/2000
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
532K/PDT/2000
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
314PK/PDT/2000