Ditemukan 583398 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2009 2004 2010 2020 2008
Penelusuran terkait : Surat perintah pengosongan nomor : 001/2000 bertanggal 14 januari 2000 Risalah lelang no. 968/1999 – 2000 tanggal 22 februari 2000 Surat keputusan no.602/2000/373 Menyatakan batal surat keputusan tergugat no. 436/kur/ix/2000 tanggal 28 september 2000 Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) no.sppbs-193/ pupnc.20/2000 tanggal 18 september 2000 Surat keputusan sps-139/pupnc.09/2000 Tanggal 27 oktober 2000 jo. dan atau pelaksanaan lelang Surat keputusan presiden ri no.60/m tahun 2000 Surat kepala kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa no. s-358/wpj.06/kp.0408/2000 Tertanggal 22 juni 2000 Surat keputusan presiden republik indonesia nomor 60/m tahun 2000 Perlawanan thd putusan pengadilan negeri nomor 26/ pdt.p/2000 /pn. jak.sel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-05-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05G/HUM/2000
Tanggal 30 Mei 2007 — DJAYA BUDI SANTOSO, SE ; BUDI PERWIRA ; vs. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH,
57 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05G/HUM/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2005 — Upload : 02-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424K/PDT/2000
Tanggal 21 Juni 2005 — M. DAOED PANGLIMA ANDIB ; vs. PR. BINTANG binti TAIB
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2424K/PDT/2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Rahasia Dagang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tahun 2000
454 — 295
  • Tentang : Rahasia Dagang
  • 30 Tahun 2000
    sidang dilakukan secara tertutup.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 19Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak Penghasilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tahun 2000
1149 — 225
  • Tentang : Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  • 17 Tahun 2000
    Pembangunan dimulai padabulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunangedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.Contoh 2.Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00.Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.
    Perkebunan tersebut mulaimenghasilkan (panen) pada tahun 2000.
    , misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehinggaangsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajakyang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuranbulan Desember, yaitu nihil.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu
    dan pajak yangdibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulananPT X tahun 2001 = 1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,67 (dibulatkan Rp 916.666,00).Contoh 2:Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000/00 dan penghasilan tidakteratur dari mengontrakkan rumah selama 3 Giga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp72.000.000,00.
    PT Byang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajakmulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakanPenghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan denga'n tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-07-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3498K/PDT/2000
Tanggal 13 Juli 2007 — ANUELI HAREFA ; vs. BADRUL MUNIR CANIAGO ; FAOZIDUHU HAREFA alias AMA GAYA'A
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3498K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-10-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/TUN/2000
Tanggal 4 Oktober 2006 — SUTRISNO ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 172K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-08-2006 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720K/PDT/2000
Tanggal 30 Agustus 2006 —
106 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1720K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2001 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510K/PDT/2000
Tanggal 27 Februari 2001 — Proyek Mass Media RRI Jakarta
130 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 510K/PDT/2000
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tahun 2000
1069 — 189
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • 18 Tahun 2000
    Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);3.
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Nomor 3985);4.
    tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan unluk penyerahanyang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2000
    Perubahan Kedua Undangundang Pajak Pertambahan NilaiTahun 1984.PASAL IIIUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggai 2 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
    kewajibannya,d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturanperundangundangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :a. asas keadilan,b. asas kepastian hukum,c. asas legalitas, dand. asas kesederhanaan.Berlandaskan pada halhal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahanUndangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-04-2007 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13PK/TUN/2000
Tanggal 18 April 2007 — Ir. A. HAMID ALI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13PK/TUN/2000
    memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22Nopember 1999 (hari itu juga) ;bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat IIIntervensi/para Pembanding yang pada tanggal 2 Desember 1999 telahdiberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Permohon Kasasi/Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masingmasing pada tanggal 3 Januari 2000
    dan 4 Januari 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/ Penggugat /Terbanding dalam memori peninjauan kembalitersebut pada pokoknya ialah:1.
    No. 13 PK/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 26-01-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385K/PDT/2000
Tanggal 26 Januari 2007 — DUTU DG. RURUNG ; MANTARI DG. JANNANG ; ABDUL KADIR ; SUDARNI SPD., dkk.
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1385K/PDT/2000
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Lbp
Tanggal 17 Juni 2021 — Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Juni 2000 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jalan Garuda 02 No.15 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Wiraswasta
7 — 0
  • Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Juni 20004. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Garuda 02 No.15 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Wiraswasta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 26-08-2008 — Upload : 08-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624PK/PDT/2000
Tanggal 26 Agustus 2008 — MBOK SAMINEM alias HARTOSOEYONO ; MBOK SAMIDAH alias DIRJOSUDARMO ; MBOK TINEM alias DONOSUPARTO, dk
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 624PK/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392K/PDT/2000
Tanggal 11 Januari 2007 —
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1392K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-09-2002 — Upload : 11-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3574K/Pdt/2000
Tanggal 5 September 2002 — Ny. Anik Nur Asiyah
18 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3574K/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473K/TUN/2000
Tanggal 10 Maret 2006 — H. SUHERMAN. AS ; Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar ; Kepala Bagian Umum (KABAG) Bank Rakyat Indonesia Kantor.
24 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 473K/TUN/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-06-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592PK/PDT/2000
Tanggal 28 Juni 2006 — NY. D E N A E ; vs. NY. INAMSI NAWARTI S. GARANG ; MARCE RINJANI ; Dkk
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 592PK/PDT/2000
    kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PalangkaRaya pada tanggal , tanggal 15 Februari 2000 disertai dengan memori alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 15 Februari 2000 hari itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Maret2000 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
    Palangka Raya pada tanggal 20Maret 2000;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan72 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali aHal. 9 dari 12 hal.
    No. 592 PK/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 13-02-2007 — Upload : 02-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412K/PDT/2000
Tanggal 13 Februari 2007 — H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH ; vs. PT. ARTAMEDIA BANK
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2412K/PDT/2000
    No. 2412 K/Pdt/2000 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 264/Pdt/G/1998/PN.JKT.BAR. tanggal 9November 1998 yang amarnya sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA (CONVENSI)1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Menghukum pihak Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalamperkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp 78.000, (tujuh puluhdelapan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan putusannya No. 129/PDT/1999/PT.DKI. tanggal 15 Juni 1999 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 4 Februari 2000 kemudian terhadapnyaoleh
    Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2000) diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 11 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 264/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti olehmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2000 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat
    No. 2412 K/Pdt/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-07-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532K/PDT/2000
Tanggal 4 Juli 2006 — Bambang Samiono; Ali bin Umar Babrahim Balbed; Anak Agung Rai Oka; I Made Suasa Giri
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 532K/PDT/2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2003 — Upload : 14-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314PK/PDT/2000
Tanggal 27 Agustus 2003 — SASTRO DIHARDJO ; NY.SUDIONO al. SULAMI ; SURIPTO al. RIPTO ; NY.SUROSO al. SUMARSIH ; NY.NGADIARDJO al. SUNARTI ; TJIPTODIHARDJO al. TJIPTO ; NY.TURIPAH ; HARYANTO
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314PK/PDT/2000