Ditemukan 555864 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 27-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Pya
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
VIDYA MIRASARI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MAHNAN RASULI Alias MANAN
58 — 22
  • telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;2.
    daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni 2017, Terdakwa menghubungisaksi MUHAMMAD HAMZAH PANSURI Alias HAMZAH OCEK yang beradadi Batam untuk mengirim
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    Setelah Majelis Hakimmempertimbangkan pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut makaoleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1)UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu PenuntutUmum maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebutharuslah ditolak;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim
    HAMZAH PANSURI ;Adalah milik dari saksi MUHAMAD HAMZAH PANSURI Alias OCEK, makadikembalikan kepada saksi MUHAMAD HAMZAH PANSURI Alias OCEKMenimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 88 Jo Pasal 16ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkanketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yangbesarnya akan ditetapkan
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
MANIK ARTHA ADHITAMA, SH
Terdakwa:
ARSAD bin SADULLAH,
24 — 15
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pya
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, S.H.
Terdakwa:
AMAQ SANEP Alias SELAMET
31 — 18
  • NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAQ SANEP aliasSELAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) subsidiair1 (satu) bulan Penjara;3.
    NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukanperbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimukapersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidakditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehinggaterdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atautindak pidana yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 1angka 14 Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004
    RI.NO. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO.45 tahun2009 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukanbaik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahananrumah maka masa terdakwa menjalani tahanan rumah dikurangkan dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Rahman alias La Ade
47 — 10
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 28-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDRO S.I.B. SH.
2.I NYOMAN SANDI YASA,SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
SUKRIN
28 — 15
  • tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah mendengar tuntutan pidananya dari Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mataram memutus sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SUKRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perikanan yang selaku Nakoda melakukanpelayaran tidak dilengkapi denga Surat Persetujuan berlayar (SPB) yangmelanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 2004
    Polairud Polda NTB, Jalan Raya sambelia, KecamatanPringgebaya, Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut olehSubdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB.wonnennn ane Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM.CAHAYA AMAL01 yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42ayat (3) UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap
    fungsimenjaga keselamatan pelayaran bagi kapal kapal perikanan.Ahli menerangkan bahwa ahli menjabat sebagaiSyahbandar di Pelabuhan Perikanan sejak tahun 2013 sampai dengansekarang.Ahli menerangkan bahwa pendidikan, pelatinan atau kursusyang pernah ahli ikuti yaitu : pendidikan dan pelatinan Kesyahbandaran diPelabuhan Perikanan tahun 2012, Bimtek Pemeriksaan Kapal Perikanandan Alat Penangkapan Ikan TahunAhli menerangkan bahwa berdasarkan UU RI No. 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 2004
    pengawasan terhadap kapalperikanan yang akan berlayar melakukan operasi penangkapan ataupengangkutan ikan setelah memenuhi berbagai persyaratan kelaiklautankapal, laik untuk menangkap ikan dan laik simpan.Ahli menerangkan bahwa setiap kapal perikanan baikyang berbendera Indonesia maupun asing yang berlayar melakukankegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiawajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehsyahbandar (Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 2004
    Sulawesi Selatan tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) melanggar ketentuan Pasal 98 Jo Pasal 42ayat (3) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.Halamang9Putusan No. 110/Pid.Sus/2020/PN.MtrBahwa Sesuai dengan ketentuan dari pasal 27 ayat (5)dan pasal 28 ayat (4) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikananmenjelaskan Bahwa Kewajiban Memiliki Surat Izin penangkapan Ikan(SIPI) urat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dikecualikan baginelayan
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 14-09-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Sbw
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.ARIN PRATIWI QUARTA, SH.
2.FERA YUANIKA
Terdakwa:
YOKI PUTRA alias OKI Ak MADA
69 — 12
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 09-08-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
Zainal Akmal, SH
Terdakwa:
THET LWIN
26 — 8
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 22-11-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Cbd
Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.AJI SUKARTAJI, SH.
2.INDRA PURNAMAWATI, S.H.
3.ARYANSA, S.H
Terdakwa:
1.SANDI AGUSTIAN bin IIM
2.DEDE DIAN alias OBET bin OYIN
24 — 26
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 30-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
MULYADI Als BABAS Bin AMBRI Alm
18 — 12
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tjt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL RAHMAN Bin AMBOK RIUK
2.MULYADI Als MULI Bin SAMSU
49 — 33
  • telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
    memilih salah satu dakwaan yangdianggap akan terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganMajelis memandang dakwaan kesatu merupakan dakwaan yang pantas untukdipertimbangkan dalam perkara ini yaitu pasal Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubahmenjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalampasal 1 angka 14 UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menerangkansetiap orang adalah perseorangan atau korporasi ;Menimbang
    Perikanan),sedangkan yang dimaksud ikan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menjelaskan ikan adalah segala jenis organisme atau sebagiandari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana dalampenjelasan pasal 7 ayat 5 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UU RI No 45 tahun
    Sus/2019/PN.Tjt.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal Pasal 16ayat (1) Jo Pasal 88 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 56 Ke 1 KUHP ;Menimnbang, bahwa selanjutnya Majelis tidak perlu mempertimbangkandakwaan kedua Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 14-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
2.IKRAM,S.H.
3.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
4.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terdakwa:
SUSANTO
54 — 27
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananpada Pasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang;2. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atauHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Dg!
    Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 100B UUNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    Tentang Perikanan Jo.Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 18-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN SINJAI Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Snj
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
Okty Risa Makartia, S.H
Terdakwa:
RAHMADANI ALS DANI Bin JUMADI
37 — 19
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum
Register : 26-09-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Sml
Tanggal 25 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
1.FREDIK LEKRUNA Alias EDISON LEKRUNA Alias EDI
2.YAKOB MIRU Alias LEI Alias LEIMAKA
92 — 24
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Umum
Register : 27-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 30-11-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 45/PID.SUS/2016/PT GTO
Tanggal 30 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SANTO MUSA,SH
Terbanding/Terdakwa : HERMANTO POPALO alias HERI
62 — 10
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABU BAKAR Bin RAKKI
23 — 23
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.nonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    lebih lanjut.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    100 B Jopasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas makaterlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkaan dakwaan Primair,dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Sus/2019/PN.kKditentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
HARMANK Alias EMMANK
94 — 95
  • Menyatakan HARMANK ALIAS EMMANK selaku nakhoda BUNGAMAWAR 53 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalBUNGA MAWAR 53 wajid memiliki dokumen berupa Surat jin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11 (
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas telah terpenuhisecara sah menurut hukum;Ad.5.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 04-04-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 19-05-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Rhl
Tanggal 12 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
Terdakwa:
HADLIN alias HADLIN bin MUSLIM
30 — 14
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum
Register : 22-06-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Gsk
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
NUGROHO TANJUNG, S.H., M.H.
Terdakwa:
RUDI WINOTO MASKHOMAR Bin MASKHOLIK
48 — 6
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 04-05-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
BAHRUL Bin LABIH Alm
12 — 5
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
KASMIN
32 — 15