Fajar Indah Anindya) mengajukan permohonan kepadaBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Medan untukmelakukan pengecekan keadaan faktual Lahan Perkebunan Pemohonberdasarkan Peta lzin Lokasi dan Peta lIzin Budidaya Perkebunan.Selanjutnya BPKH Wilayah Medan menerbitkan Peta HasilPengecekan lapangan dalam surat BPKH Wilayah Medan Nomor : S.225/VIVBPKH2/2007 tanggal 13 Maret 2007.

Padahal sebagaimana telah diuraikan di ataskebenaran letak, batasbatas dan bentuk lahan perkebunan pemohon,telah diuji beberapa kali oleh instansi/jabatan yang kompeten, ternyatasemua hasil pengujian atau pengecekan menentukan bahwa keadaanfakatual (di lapangan) Lahan Perkebunan Pemohon sesuai dengan PetaIzin Lokasi dan Peta Budidaya Perekebunan.Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 503/2515/2015 tentu tidak dapatmembatalkan Peta Bidang, Peta Hasil Pengecekan Lapangan yangditerbitkan oleh BPKH Wilayah

dilokasii Perkebunan PT FIA;Bahwa izin lokasi PT FIA terbit tahun 2005;Bahwa PT FIA mempunyai izin budidaya perkebunan tahun 2007;Bahwa PT FIA mempunyai peta bidang ;Bahwa FIA mempunyai peta pembebasan lahan yang ditandatanganioleh Kecamatan Sibabangun dan Lurah Lumut, peta tersebut terbitsetelah PT FIA melakukan ganti rugi kepada masyarakat;Bahwa batasbatas lahan PT FIIA pada semua peta adalah sama ;Bahwa PT FIA juga mempunyai peta izin Pemanfaatan Kayu (IPK) petaBalai Pemantapan Kawasan utan (BPKH

) dan peta yang diterbitkanoleh Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara ;Bahwa Petapeta tersebut semuanya sama bentuknya dan juga samabatasbatas lahan perkebunan PT FIA yang terdapat dalam semua petatersebut adalah sama ;Bahwa Peta IPK diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi SumateraUtara dan sebelum diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelokasi oleh Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ;Bahwa pegawai BPKH juga melakukan pengecekan langsungkelapangan sebelum menerbitkan

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkanketerangan serta tanda tangannya yang terdapat dalam Berita AcaraPemeriksaan ; Bahwa saksi mengerti dengan perkara ini, sehubungan dengan saksitelah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penebanganpohon jati milik Perhutani tanpa izin; Bahwa saksi sebagai karyawan perhutani KPH (Resor PemangkuHutan) Glandang BPKH Slarang KPH Pemalang; Bahwa saksi bertugas menjaga

SLAMET.Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Pml Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkanketerangan serta tanda tangannya yang terdapat dalam Berita AcaraPemeriksaan ; Bahwa saksi mengerti dengan perkara ini, sehubungan dengan saksitelah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penebanganpohon jati milik Perhutani tanpa izin; Bahwa saksi sebagai karyawan perhutani KPH (Resor PemangkuHutan) Glandang BPKH

Ahli mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungandengan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutantanpa izin Menteri dan atau membawa alatalat yang lazim digunakan untukkegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang;Bahwa Ahli bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirjendPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah XIX Pekanbaru sejak tahun 2015 s/d sekarang;Bahwa jabatan Ahli adalah PEH Pertama BPKH

Wilayah XIX Pekanbaru;Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli adalah mengambil titik koordinat dilapangan, memploting titik koordinat ke dalam Aplikasi GIS (GeografisInformation Sistem) dan menelaah peta dan data terkait;Bahwa Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Balai BPKH Wilayah XIX;Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan titik koordinat pada kawasanhutan sehubungan dengan perkara ini atas perintah pimpinan sehubunganadanya permintaan Penyidik melalui surat kepada BPKH Wilayah XIXPekanbaru;Halaman 21

., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jl. HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Special Power of Attorney) Nomor:005/Suku/BPKH/JT/V/2017, tertanggal 11 Januari 2017, dan telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19JANUARI 2017 dibawah register surat kuasa Nomor: 89/PDT/K.kh/201 7/PN.SMG, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1.

RONY YANUAR No Rekening0334018544.P9 :Perjanjian Kerjasama No. 01/PLATK/IV/2016 tertanggal 15042016tentang pekerjaan pengadaan ATK untuk RSI Harapan Indah Tegal.P10: Formulir Kiriman Uang BNI Syariah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari pengirim MURNI SARIEDININGSIH ke penerima TAUFIK RONY YANUAR No Rekening0334018544.Hal 25 dari 33 Hal Putusan No. 36/Pdt.G/2017/PN.Smg.P11: Surat kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah No. 095/Sekr/BPKH

:Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) wil XI Jogyakarta dengan tugas sebagai penganalisis data, yaitumenyiapkan data dan informasi terkait perencanaan kawasan hutan,sehingga dalam hal ini keahlian ahli adalah dalam bidang pemetaan;Bahwa tugas BPKH adalah memantapan kawasan hutan, mengidentifikasiperubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menyediakan dataHalaman 76 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Blainformasi kehutanan dan sumberdaya hutan.

77 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN BlaBahwa patok atau pal dibuat sendiri oleh petugas yang mempunyai tugastata batas;Bahwa pembuatan patok ada ukuran dan bentuknya kotak dan bahannyasudah ditentukan, aturannya berlaku sejak tahun 2011;Bahwa untuk memastikan patok tersebut berada dalam kawasan hutansaja atau tidak, bisa dilinat dengan dua cara yaitu langsung melihat dilapangan atau melihat posisi relatif dengan melihat peta kawasan hutanpropensi dengan peta areal kerja peruntukan perhutani;Bahwa BPKH

;Bahwa untuk tanah sengketa tersebut untuk pemasangan patokpatoknyadibawah kewenangan BPKH Wilayah XI Jogyakarta karenakewenangannya meliputi wilayah Jawa dan Madura;Bahwa sepengetahuan ahli, untuk di wilayah jawa ahli belum pernahmenangani tanah enklave dan yang ahli pernah tangani adalah tanahenklave yang berada di Sulawesi;Halaman 78 Putusan Nomor 11/Padt.G/2016/PN BlaBahwa tanah enklave di jawa dan diluar jawa tidak ada perbedaannyadalam prosesnya sama diatur karena sudah ada syaratsyaratnya

adalah kapanpermohonan enklave bisa diterima atau tidak diterima;Bahwa syarat permohonan enklave tersebut bisa diterima yaitu pertamaadalah buktibukti kepemilikan, ada bukti kalau mereka sudah tinggalbertahuntahun di kawasan tersebut dan kreteria lain yang dilihat oleh timdari BPKH misalnya tanaman yang ditanam dalam hal ini misal pohonkelapa yang ditanam sudah umur berapa, karena pohon kelapa tidakmungkin tumbuh sendiri didalam hutan jika tidak ditanam dan bentukrumah tempat tinggalnya lalu di

punya peta dan Perhutani punya peta lalukeduanya digabungkan dan kami cocokkan lalu kami lihat betul kah adaenklaveenklave dipeta tersebut dan ternyata di peta tersebut betul adaenklave dan terus tanah yang disengketakan tersebut masuk enklave atautidak dan ternyata dalam peta tidak masuk enklave;Bahwa ahli berpendapat akurasi daripada peta tersebut tepat karena petatersebut bersumber dari BPKH Wil.

PUTUSANNomor 585 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KARYONO, bertempat tinggal di RT 01 RW 07, KelurahanPudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalamhal ini memberi kuasa kepada Agus Jamaludin, S.H, dan kawan,Para Advokat pada Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jateng Jalan HOSCokroaminoto Nomor 23 Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus

Karangrejo Tengah XV8 Rt.001 Rw.002 KelurahanKarangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ;Dalam hal ini diwakili oleh KuasanyaMUHARSUKO,SH.MH,AHMAD MUTHOHAR,SH,AHMAD RUDI FIRDAUS,SH, ANGGOROSUNUTOMO,SH, GANDUNG SOEPRAPTO,SH, ParaAdvokat, berkantor pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Kunsultasi Hukum (BPKH) MKGRJawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No.23Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (specialPower of Attorney) Nomor: 097/Suku/BPKH/JT/X/2016tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut

mengeluarkan Nota Angkutan adalah pemilik sendiri;Hal. 9 dari 27 hal..Putusan Perkara Pidana Nomor: 56/Pid.LH/2017/PN AmrBahwa taman nasional adalah untuk melindungi cagar alam;Bahwa Polisi Hutan berada dibawah Dinas Kehutanan dan KementrianLingkungan Hidup;Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Nota Angkutan adalah SertifikatHak milik dan untuk melengkapi syarat syarat untuk angkutan sesuai denganPasal (4) P.43/MenlhkSetjen/2015;Bahwa sepengetahuan ahli yang menentukan Penetapan Kawasan Hutanadalah BPKH

Keterangan HasilHutan adalah durian, kemiri, dll;Bahwa yang dimaksud SKAU adalah Surat Keterangan Asal Usul Kayu danyang mengeluarkannya adalah Hukum Tua;Bahwa cara yang harus dilakukan untuk mencari asal usul hasil hutan yangdiangkut berupa kayu adalah lacak balak;Bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan berupa kayu olahan adalah pengusaha pengolahan kayu;Bahwa petugas yang berhak untuk mengecek kebenaran angkutan kayuadalah Petugas Kawasan dari Dinas Propinsi dan BPKH

Als RONAL Bin SYAHRIAL;e Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanketerangan ahli sebagaiaman dimuat di dalam BAPnya.13Bahwa ahli menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan SuratPerintah Tugas Kepala BPKH (Balai Pemantapan KawasanHutan) Wilayah XIX Nomor : 109/BPKH.XIX3/2014 tanggal 22Mei 2014.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagaiPengendali Ekosistem Hutan dengan jabatan Ahli Pertama diKantor BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XIXPekanbaru dengan tugas yaitu

Md dari Kantor Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru (BPKH), menyatakan berdasarkanhasil pengambilan titik koordinat lokasi adanya ke 2 (dua) alat berat danbangunan Camp yang dilakukan secara manual selanjutnya didownload kecomputer dan di overlay dengan peta kawasan hutan sesuai denganKepmenhut No. SK. 435/MenhutII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yaitu berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan pohonpohon akasia yangdirobohkan tersebut adalah milik PT. Hutan Rindang Banua (PT.

Md Bin SETYA RAHARJAe Ya saya ada memiliki surat penunjukkan dari kepala BPKH WilayahV Banjarbaru untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengambilantitik koordinat.e Riwayat Pendidikan :e SDN Dingkikan II Sedayu tamat 1998 di BantulSLTP N Sedayu tamat 2001 di Bantule SMAN 1 Sedayu tamat 2004 di Bantule Diploma 3 Kehutanan tamat 2007 di UGM Yogyakarta.e Riwayat Pekerjaan :e Tahun 2010 diangkat jadi PNS di BPKH Wil V Banjarbaru seksi pemolaankawasan hutan di BPKH Wil V Banjarbaru dengan jabatan penelaah

Tanah Bumbu berdasarkanpermintaan dari Ditreskrimsus Polda Kalsel nomor : B/5394/VIII/2012/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2012 dan surat perintah tugas dari Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Nomor : PT.126/VU/BPKH V1/2012tanggal 10 Agustus 2012 untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasitersebut.Pengambilan titik koordinat dilokasi IUPHHKHT PT. Hutan Rindang Banuayang berada di Desa Mangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab.

Md dari KantorBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru (BPKH), menyatakanberdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi adanya ke 2 (dua) alat berat danbangunan Camp yang dilakukan secara manual selanjutnya didownload ke computerdan di overlay dengan peta kawasan hutan sesuai dengan Kepmenhut No. SK. 435/MenhutII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yaitu berada di dalam Kawasan Hutan ProduksiTetap dan pohonpohon akasia yang dirobohkan tersebut adalah milik PT. HutanRindang Banua (PT.

Desa Jepara wetan Sebelah Selatan : BpkH. MAUN Sebelah Utara : Bok.

Bahwa tanggal 12 April 2011 sebagai PNS Penggugat dan Tergugatsecara sendirisendiri mengajukan ijin untuk bercerai kepadaatasannya di Balai BPKH Wilayah X Jayapura(terlampir1).13.2. Bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat mengajukan Permohonancerai talak ke Pengadilan Agama Surakarta, tetapi tidak jadi(terlampir2).13.3.

PUTUSANNOMOR 0497/Pdt.G/2018/PA.TPIBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS(BPKH XII TPI), tempat tinggal di Jalan xxx, KecamatanBukit Bestari, Kota Tanjungpinang, sebagai Pemohon;MelawanTermohon , umur 39 tahun

Bahwa terdakwa JAILANI Bin TASEMUN tidak memiliki ijin dari Perum.Perhutani kawasan hutan Produksi KRPH Dampit BPKH Dampit KPHMalang dalam memotong kayu mahoni tersebut. Bahwa dari penjualan kayu sono keling tersebut terdakwa JAILANI BinTASEMUN memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 600.000, (enamratus ribu rupiah).

Perhutani kawasan hutan Produksi KRPH Dampit BPKH DampitKPH Malang dalam memotong kayu mahoni tersebut. Bahwa benar dari penjualan kayu sono keling tersebut terdakwaJAILANI Bin TASEMUN memperoleh keuntungan uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah).

FSS);Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut reaksi pimpinan adalah segeramenanggapi dengan mengecek ke lokasi disertai dengan Tim BPKH dari DinasKehutanan, Kepolisian, Pemerintahan Kecamatan Waru dan wakil dari PerusahaanPT. Fajar Surya Swadaya (PT. FSS);Bahwa Tim BPKH dari Dinas Kehutanan, Kepolisian, Pemerintahan KecamatanWaru dan wakil dari Perusahaan PT. Fajar Surya Swadaya (PT.

Balai inventarisasi danPerpetaan Hutan Merauke hingga tahun 2001, kemudian tahun 2001 di BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda hingga sekarang ini denganJabatan sebagai Kepala Seksi Pemolahan Kawasan Hutan BPKH Wilayah IVSamarinda; Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pemolaan KawasanHutan BPKH Wilayah IV Samarinda adalah bertugas melakukan identifikasi lokasidan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas dan pemetaankawasan hutan konservasi, identifikasi

Akta Nomor : 2 tanggal 03 Januari 2013, dimanadalam hal ini Himpunan Kelompok Tani Benuo Taka telah melakukan kegiatanmengerjakan suatu areal berupa pembuatan jalan menggunakan alat berat jenis DozerD31P merk Komatsu warna kuning yang diduga berada dalam kawasan hutan yangdikerjakan secara tidak sah sekira bulan Oktober 2012, atas kejadian tersebut telahdilakukan pengecekan areal kegiatan oleh pihak BPKH wilayah IV Samarinda danDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten PPU dan diketahui kegiatan Himpunantidak

penambangan pasir timah berada pada koordinat:N x Y KETERANGANO1 682888 9704311 Titik Koordinat Lokasi Tambang2 682952 9704324 Titik Koordinat Lokasi Tambang3 682952 9704289 Titik Koordinat Lokasi Tambang4 683006 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang5 682998 9704232 Titik Koordinat Lokasi Tambang6 682875 9704272 Titik Koordinat Lokasi Tambang7 682945 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang / PC yangtertimbun Kemudian titik koordinat tersebut di plotingkan pada peta tata batas kawasanhutan oleh pihak BPKH

dilakukan oleh terdakwa berada pada koordinat: N Xx Y KETERANGANO1 682888 9704311 Titik Koordinat Lokasi Tambang2 682952 9704324 Titik Koordinat Lokasi Tambang3 682952 9704289 Titik Koordinat Lokasi Tambang4 683006 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang5 682998 9704232 Titik Koordinat Lokasi Tambang6 682875 9704272 Titik Koordinat Lokasi Tambang7 682945 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang / PC yangtertimbun Kemudian titik koordinat tersebut diplotingkan pada peta tata batas kawasan hutanoleh pihak BPKH

ciriciriPoripori kayu jati rapat (kecil), warna teras kayu jati coklat tua gubalnya tipissedangkan untuk kayu jati Kampung dengan ciriciri poripori kayu jati besar ataurenggang warna teras kayu jati coklat muda atau lebih terang dan gubalnya jatitebal;Bahwa ketika terdakwa bersama dengan KASPRI Als.ASIK, dan HENDRO(dpo) dan beberapa pelaku lain yang dikenali satu persatu oleh Saksi BambangSoefiyono dan kawankawanya ketika melakukan penebangan pohon jatidikawasan hutan petak 74 D2 rph Sangkrah, BPKH

ciriciriPoripori kayu jati rapat (kecil), warna teras kayu jati coklat tua gubalnya tipissedangkan untuk kayu jati Kampung dengan ciriciri poripori kayu jati besar ataurenggang warna teras kayu jati coklat muda atau lebih terang dan gubalnya jatitebal;Bahwa ketika terdakwa bersama dengan KASPRI Als.ASIK, dan HENDRO(dpo) dan beberapa pelaku lain yang dikenali satu persatu oleh Saksi BambangSoefiyono dan kawankawannya ketika melakukan penebangan pohon jatidikawasan hutan petak 74 D2 rph Sangkrah, BPKH

terdakwa menyatakan tetap tidakakan mengajukan saksi yang meringan bagi terdakwa tersebut; annnnnone Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umummengajukan keterangan Ahli di Persidangan yang memberikan keterangandibawah sumpah menurut agamanya masingmasing yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : "Ahli : REDHO AKBAR Bin FAHRUL ROZIE, pada pokoknya menerangkansebagai berikut : won nnn nnn nnn rn nnn nnn nnn nen nn cnn nen nnn nnennn nnnBahwa ahli adalah PNS aktif pada UPTD BPKH

Bandar lampung denganjabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan di BPKH Propinsi lampungsejak tahun 2015 5 22222 nnn non nnn on nnn nnn nn ne nnn nnn ne Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah Pengendali EkositemHutan pelaksana pada BPKH XX Bandar lampung; Bahwa ahli mengerti ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan adatindak pidana penebangan kayu tanpa izin dari pihak yang berwenangHutan Kawasan Taman Bukit Barisan selatan (TNBBS) Reg 46 B sekitardi Dusun Palang Merah Pekon Bandar Agung

BAMBANG SURAJI(Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Kementrian KehutananDirektorat Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah V dan menjabat sebagai Penganalisis DataPengukuhan Kawasan Hutan;Bahwa ahli selaku petugas yang telah melakukan pengambilan titikkoordinat dan pemetaan pada lokasi tempat kejadian, berdasarkan hasilpengambilan titik koordinat dan pemetaan yang telah dilakukan diketahuibahwa lokasi

Kalimantan Selatan sejak tahun 2000 danmenjabat sebagai Kepala Seksi Produksi dan Pungutan sejak tahun2003 hingga sekarang;e Bahwa ahli menerangkan setiap kegiatan untuk menebang ataumengeksploitasi hutan wajib memiliki izin dari pejabat yangberwenang yaitu Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai denganwilayah kewenangannya;e Bahwa untuk kawasan hutan lindung tidak dapat diberikan izin untukpemanfaatan hasil hutan berupa kayu;e Bahwa beradasarkan pengambilan titik koordinat yang sudahdilakukan oleh ahli di BPKH

Saksi PARUHUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa benar saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksitersebut sudah benar;Bahwa benar saksi memiliki kwalifikasi sebagai staf seksi ukur peta padakantor Balai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan berupasertifikat yang saksi peroleh yaitu sertifikat pemetaan digital yaittu ilmu yangmempelajari bagian pemetaan secara digital;Bahwa benar saksi mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahwa dalamrangka identifikasi fungsi

Bahwa benar saksi diminta diminta oleh penyidik untuk memploting titikkoordinat N 03 52 43, 7E 098 10 01, 04 apakah masuk dalam kawasanTaman Nasional Gunung Lauser atau tida;Bahwa benar saksi diminta untuk memploting titik koordinat tersebut karenadiduga adanya pengambilan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dari arealtersebut;1212Bahwa benar setelah dilakukan ploting terhadap titik koordinat N 03 52 43,7E 098 10 01, 04 dengan cara memasukkan data koordinat ke prangkatGlobal Information System (GIS) BPKH