Ditemukan 5797257 data
138 — 78
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----------------------------------------------
RIAS WAHYUDI Dalam hal ini diwakili orang tuanya bernama : Agussalim Y Melawan : KEPALA SMP NEGERI 9 PAREPARE sebagai Tergugat
Dalam hal ini diwakili orang tuanya bernama : Agussalim Y KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur Nomor34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SMP NEGERI 9 PAREPARE, Berkedudukan di Jalan Bau Massepe Nomor94 A Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParepareSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut telah : Membaca : 1.
Bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mkssaat ini dalam tahap jawab menjawab;2.
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 26 September 2015 oleh M. USAHAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDINUR INSANIYAH, S.H. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.
TITIN RATNASARI
70 — 0
>Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK 3203124310960007 dari Titin Ratnasari lahir di Cianjur tanggal 17 November 1996 menjadi Rani lahir di Cianjur tanggal 3 Oktober 1996;
- Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut, dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini
, dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK 3203124310960007;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
I Dina
Tergugat:
1.1. La Tallu
2.2. La Maming
3.3. La Maji
37 — 23
dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
Pembangunan Batamyang saat ini disebut PT.
, yang menjadi objek sengketa ini, adalah perbuatan sewenangwenang yang tidak sesuai prosedur.
Kalau prosedur ini telah dijalankan dengan baik, tentunya dalamriwayat haknya tercatat pemilik pertama adalah Penggugat/ P.T.Pembangunan Batamutama.
Apakah pengajuan gugatan di tahun 2012 ini dilandaskan kepada itikattidak baik ?, karena berhubung jangka waktu hak atas tanah akan berakhir padatahun 2015. Dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat ini, Tergugat Il IntervensiHalaman 25 dari 48 halaman.
Dalam hal ini, Termohon Kasasi/ Terbanding/Halaman 45 dari 48 halaman.
109 — 44
SETIAWATI Melawan I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II.YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM.
Bahwa gugatan a quo didaftarkan atau diajukan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 12 Januari 2018, maka hal ini telah sesuaidan/atau tidak bertentangan dengan ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA No.2 Tahun 1991Bagian V angka 3, karena Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 Sembilanpuluh hari sejak diketahuinya adanya balik nama atas Objek Sengketa olehPenggugat, sehingga mohon Gugatan ini dapat diterima.Halaman
Sita/189/VI/2017/Ditreskrimum tanggal 562017.Bahwa terhadap penanganan perkara tersebut sampai dengan saat ini belum adaputusan, sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).DALAM POKOK PERKARA ..2220000200eneneeneenecneneenecneneenees1.
Bahwa atas Laporan tersebut saat ini masih dalam proses Penyidikan dan barupada tahap pemeriksaan saksisaksi bahkan belum ada yang ditetapkan sebagaiTERSANGKA.22 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn cnn nnnnenene5.Bahwa namun demikian, Penggugat sudah sangat terburuburu denganmemasukkan Gugatan ini dengan dasar Laporan Polisi yang masih dalam prosesPenyidikan tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian kami diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, untuk menyatakan Gugatan Penggugat Premature dandinyatakan tidak diterima.b. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum).1. Bahwa dalam gugatan ini sebenarnya Penggugat bukanlah pihak yang mempunyaiKedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat sudah tidakmempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek tanah (yang saat ini milikTergugat II Intervensi) sejak tahun 1988.2.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akanmengajukan apaapa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
105 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DHANI RIZALDY VS ADNAN KAMARUDDIN bin KABARUDDIN, yang dalam perkaran ini digunakan oleh ahli warisnya bernama HERY ADNAN, dkk;
Tergugat:
UCE
26 — 4
IVN201608/0485 tanggal 29 Agustus 2016;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 130.599.999,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
- Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dari perkara ini sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
MEST INDONESIY dalam hal ini diwakili oleh Antonius Kristanto selaku Sales Manager
Tergugat:
UCE
81 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AHLI WARIS LIEM TOENG LIN, dalam hal ini RUDI SETIADI tersebut;
AHLI WARIS LIEM TOENG LIN, dalam hal ini RUDI SETIADI VS PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN dan PEMBANGUNAN (PT.OEI), dk.
Bahwa dengan demikian, saat ini Penggugat tidak memiliki status dankedudukan sebagai suatu subyek hukum berbentuk badan hukum(rechtspersoon) dan tidak mempunyai kualitas sebagai penggugatuntuk dapat mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut hukumPenggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan apapuntermasuk gugatan dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut makasudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakantidak dapat diterima;D.
Pada perkara Rekonvensi ini, Penggugat Konvensikedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensimenjadi Penggugat Rekonvensi;Adapun dasardasar diajukannya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagaiberikut:Landasan Hukum Pengajuan Gugatan Rekonvensi;1.Bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah gugatan pembubaran terhadap PTPerusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan (PT OEl) atauTergugat Rekonvensi dalam perkara a quo karena adanya cacat hukumdalam pendiriannya, yang diajukan oleh
Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;9).
Nomor 2126 K/Pdt/2016tuntutannya masalah ganti rugi ini. Hal ini mengandung artibahwa Judex Facti dalam putusannya memberi putusan halhalyang melebihi dari yang dituntut Penggugat. Suatu larangan yangdiatur dalam Pasal 178 (3) HIR atau pasal 189 (3) Rbg;Judex Facti Telah Melampaui Batas Wewenang Karena TelahMempertimbangkan BuktiBukti Yang Tidak Ada Relevansinya DenganPerkara Aquo;9. Bahwa Pemohon Kasasi (dh.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AHLI WARIS LIEMTOENG LIN, dalam hal ini RUDI SETIADI tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuHalaman 55 dari 56 hal.Put.
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT JATAYU AIRLINE (PT JATAYU GELANG SEJAHTERA) dalam hal ini diwakili oleh Drs. WIRYANTO, MBA, VS ROBERT D. WALONI
115 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.BANK DANAMON INDONESIA DI JAKARTA, dalam hal ini KEPALA KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON CABANG MEDAN
Prinsip Pembuktian ini dikarenakan tidakdikenalnya alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (beidend), ataumemaksa (dwingend) sehingga semua sifat dan nilai kKebenaran pembuktianmasingmasing alat bukti dalam acara pidana hanya mempunyai nilaikekuatan pembuktian bebas (orybewijskracht) ;Bahwa dikarenakan dalam perkara a quo, baik terhadap bukti keterangansaksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa (vide
persidangan Judex Facti, Tiga Orang Saksi (Saksi Muhamad Nur,saksi Sumarni dan saksi Jumriana) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumadalah saksi yang Cuma Mendengar Cerita Saja (saksi de auditu), sehinggadalam perkara ini hanya satu orang saksi saja yang ada yaitu Saksi KorbanKORBAN ;. 4.
Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakniketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah;Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialahketerangan yang bersumber langsung dari penglihatan sendiri, pendengaransendiri atau pengalaman sendiri, tentang peristiwa pidana yang dilakukan olehTerdakwa).
;Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP,yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yangsah, ternyata tidak terpenuhi; dimana dalam perkara a quo Saksi yangdihadirkan Jaksa Penuntut Umum, tidak seorang saksipun yang melihat ataumengetahui langsung tentang kejadian tersebut semua saksi hanya mendengarcerita saja (Saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana,
yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2009 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH., MSc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
83 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
JULIANUS SOMPOTAN (almarhum), yang dalam hal inidiwakili oleh ahli warisnya yaitu:1.1. ANNA RONDONUWU; dkk vs. FIEN SOMPOTAN
Negeri Bitung melalui MajelisHakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili denganmenjatuhkan putusan sebagai berikut:PRIMAIR1.
, terhitung sejak putusan tersebutdapat dilaksanakan hingga pelaksanaannya selesai secara tuntas;11.Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danbertakluk pada isi putusan dalam perkara ini dan apabila merekamenyangkal atau melawan agar mereka dihukum pula untuk bersamasama Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;12.Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbaar bij voorraad). meskipun ada upayahukum perlawanan
Menghukum Turut Tergugat dan turut Tergugat II untuk tunduk danbertakluk pada isi putusan dalam perkara ini;10.
Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danbertakluk pada putusan dalam perkara ini;10.
AMALIA CHARLOTTEPUNGUS (Almarhumah) dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya JANESILVANA SOMPOTAN. 3.
66 — 24
.;IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI).;
., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanNotaris / PPAT, alamat di Jalan Hangtuah I No. 1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan ; Selanjutnya dalam hal ini selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal Ikatan Notaris Indonesia, dan dalam perkara inimemberikan kuasa kepada : 1. DR.H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H; 2. Hj. TUTUT ROCHAYATUN, S.H., M.H ; 3. HORAS SIAGIAN, S.H ; 4.
Hasyim Ashari, Roxy MasBlok E 1 / 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AdrianDjuani, S.H., dan Yualita Widyadhari, S.H., dalamkedudukannya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IkatanNotaris Indonesia dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat IkatanNotaris Indonesia, yang dalam perkara ini memberikan kuasa1. ERWAN SURYADI, S.H ; nne ene2. ARIANDY PRASTOWO, S.H; neeeee3. PURNOMO RATMAN, S.H. ; nn nee4. DWIHANDAKA K, S.H 3 nneenen een5. MUJIRAHAYU, S.H ; nnnnnnnn nnn6. HASTO J.
No. 208 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTG/2013/PTUNJKT tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalamtingkat banding tersebut haruslah dibatalkan dengan menghilangkan amar nomor 2 :Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini ParaPenggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah makaterhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkatbanding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 193/G/2013/PTUNJKT tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ; Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah sengketa ini
+Jumlah Rp. 250.000,Terbilang: (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepadapara pihak.Hal 13 dari 11 hal. Put.
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROMI HERTON, Jabatan Walikota Palembang, dalam hal ini dilanjutkan oleh H. HARNOJOYO, S.Sos, selaku Walikota Palembang VS PT PERTAMINA (PERSERO)
Memerintahkan kepada Tergugat untuk putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi(uitvoerbaar bij voorraad):8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secaratunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitungsejak putusan perkara ini diputus;9.
Adi GunaSutowo sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.
Pelaksanaan tugas ini terhenti sementara dikarenakan situasipolitik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi, sehingga sampaisaat ini belum ada rekomendasi penyelesaian tanah sebagaimanaHalaman 19 dari 52 Hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2017diharapkan para pihak.
Nomor 498 PK/Pdt/2017Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkatPeninjauan Kembali;9.
Nomor 498 PK/Pdt/2017dipandang telah dipertimbangkan dalam setiap putusan, termasuk dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: ROMI HERTON, dalam hal ini dilanjutkan oleh H.
108 — 77
TRISETIA USAHA MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh ANDY NOFENDRI, BBA., MBA.
43 — 21
MENGADILI:DALAM KONVENSI :DALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM REKONVENSI :- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
Kino Food Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Harris Sanusi selaku Presiden Direktur
127 — 49
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG
Kav. 8, Tigaraksa Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 5599/SK.36.03/X/2015, tanggal 06 Oktober2015;Selanjutnya disebut sebagai Dan TERGUGAT;PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATITANGERANG, bertempat tinggal di Jalan H. Somawinata Nomor 1Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :ai4.#H. Deden Syugron,S.H.,M.H. ;. Amaliyah, S.H.
, dan mohondianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;.
Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerjasama Peremajaan Pasar Dan Terminal Teluknaga Nomor551.22/3867UM/1991 dan Nomor : 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7Nopember 1991, ditentukan apabila PENGGUGAT tidak memenuhiketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini,maka berakibat batalnya Perjanjian Kerjasama ini dan PENGGUGAT tidakberhak menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT Il INTERVENSI;f.
;Bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasanyadan Tergugat melalui Kuasanya, serta Tergugat II Intervensi melalui Kuasanyatelah mengajukan Kesimpulannya masingmasingtertanggal 30 Nopember 2015 ;Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaansengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan BeritaAcara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganPutusan ini;Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak
di dalampersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnyaPengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, denganpertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalahSertipikat
Terdakwa:
PT IBARA LIOHO INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh RIKINOSUKE FUJISHIRO
435 — 142
Terdakwa:
PT IBARA LIOHO INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh RIKINOSUKE FUJISHIRO
PT BANK DKI dalam hal ini diwakili oleh ATENG RIVAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
202 — 98
Penggugat:
PT BANK DKI dalam hal ini diwakili oleh ATENG RIVAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKBahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhiunsur kerugian sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN1. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSiak disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerjaKantor Pertanahan Kabupaten Siak.2.
Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (ex a quo et bono).Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 70/G/2019/PTUN.PBRDemikianlah gugatan ini di ajukan atas petimbangan dari kebijakan BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.Menimbang
Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokokperkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalilgugatan Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegaskebenarannya;b.
Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan :Dalam rangka member kepastian hukum kepada para pemegang hakatas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasanmengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakansebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA.
, dianggap tidak adarelevansinya dengan amar putusan a quo dan oleh karenanya haruslahdikesampingkan, namun tetap tercantum dalam Berita Acara Persidangandan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara jo.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
BENNY KASID dalam hal ini putranya ANDI P. KASID) tersebut
BENNY KASID dalam hal ini putranya ANDI P. KASID)VSMUCHLIS ABUBAKAR
BENNYKASID dalam hal ini putranya ANDI P. KASID), bertempat tinggaldi Jalan Sawojajar No. 34 (dahulu 20), RT. 001 RW. 006, KecamatanKota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, dalam hal ini memberi kuasakepada ACHMAD HARUNA, S.H., dan PRAPTO D. KUSUMO, S.H.Para Advokat, berkantor di Bogor Country Blok F No.
Dan ini Penggugat lakukanuntuk mencari kebenaran tentang status kepemilikan apa yang dibuktikan oleh Andy P.Kasid/Tergugat I atau oleh Anton Mukijan/Tergugat II, karena selama ini mereka selaluberanggapan bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena setiap pertemuan untukmusyawarah di Kantor Pemda Kota Bogor pihak Andy P.
oleh kuasa Penggugat, yangdalam hal ini mendalilkan kekuasaannya dimaksud berdasarkan surat pernyataandari ahli waris H.M.
O01, Kelurahan Bali Mester,Jakarta Timur;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah) per harikepada Penggugat Rekonvensi II atas kelalaiannya melaksanakan isiputusan terhitung sejak keputusan perkara ini memiliki kekuatanhukum yang tetap (in krach van gewijsde);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayabiaya yangtimbul atas perkara ini;Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara Perdata ini berpendapat lain,maka mohon
Ahli Waris Almarhum HINTANTOMUKIDJAN dalam hal ini Putranya ANTON MUKIDJAN tersebut;e Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, IJ untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, (lima ratus ribuRupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.
PT TIRTA ORBIT PRIMA, Dalam hal ini diwakili oleh: David Alexander Yuwono
Tergugat:
BUPATI GAYO LUES
292 — 227
M E N G A D I L I :
Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Sengketa:
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
Penggugat:
PT TIRTA ORBIT PRIMA, Dalam hal ini diwakili oleh: David Alexander Yuwono
Tergugat:
BUPATI GAYO LUESnamun permohonantersebut tidak pernah ditanggapi sama sekali Sampai saat ini.
Persetujuan Prinsip ini berlaku selama12 (dua belas) bulan sejakditerbitkan dan dapat diperpanjang, serta tidak dibenarkan dialihkankepada pihak lain, apabila dalam waktu tersebut tidak ada kemajuanmaka persetujuan prinsip ini dinyatakan tidak berlaku lagi;5.
Oleh karenanya, Tergugat dengan ini menolak dengantegas argumentasi Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Butir IVhalaman 5 6 Gugatan;2.
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK jelas atauKabur karena TIDAK mencantumkan tanggal Surat Kuasa yang diberikanoleh Penggugat kepada Kuasa hukumnya di dalam Gugatan;Untuk menghindari keraguan kami kutip halaman 1 Gugatan yangmenyatakan sebagai berikut:"Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yangdisebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan Surat Kuasa iniPemberi Kuasa memberikan kuasa kepada yang namanya terteraberikut ini baik secara bersamaSama maupun sendirisendiri10
Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejakditerbitkan dan dapat diperpanjang, serta tidak dibenarkan dialihkankepada pihak lain, apabila dalam waktu tersebut tidak ada kemajuanmaka persetujuan prinsip ini dinyatakan tidak berlaku lagi20.