Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, oleh sebabitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., makaMajelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksiPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksisaksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pada

9 Wh Igo 56 lyArtinya Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuaiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Pemohon dan keluarga telahberusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumahtangga akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia;6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagimana tersebut diatas,Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga denganTermohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

akibat perselisinan dan pertengkaran masalah rasa cemburu termohon yangmenemukan SMS di HP pemohon yang bernada pacaran, dan kondisi tersebut dikuatkan olehketerangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentramseperti maksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksudpasal 19 f PP No. 9/1975 joncto

mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakimmemandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto

Dan tidak mengajukan keberatan / telah lewat waktu 14 ( empat belas ) sejakhasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan ketentuan hukumlain yang bersangkutan.MENETAPKANPMengabulkan permohonan Pemohon;2.

No. 1629/Pdt.G/2017/PA Bjm.mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahserta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dansebagaimana juga dimaksud oleh AlQuran Surah ArRum ayat 21 yangberbunyi :Lgall IgiSauid Log jl pSauail no oS gl> yl aul yo 9ao> 19 6590 eSin JagU9 7S2e 098) OLY Us 59 VITerjemahnya:Dan di antara tandatanda kekuasaanNya

VwolallArtinya: Apabila ister sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, makahakim menyatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasan perceraianyang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasarhukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antaraPenggugat

No. 1342/Pdt.G/2017/PA Bjm.pertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan telahmelalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahserta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dansebagaimana

tersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasan perceraianyang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasarhukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antaraPenggugat dan Tergugat terjadi percekcokan terus menerus dan tidak adaharapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan

karena Tergugat pergimeninggalkan Penggugat sampai sekarang entah ke mana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang broken marriage dan sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti di persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

bulan Desember 2011, karena Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan keduanyasudah tidak saling mempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagaisuami isteri, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat danTergugat tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapatlagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Kitab Iqna Juz Il halaman 133yang berbunyi:ABlb gcalal) Ale gle gag jl dag HN Ae) pte sil 14) 5Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap ister tersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan danberdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto

telahhidup terpisah sejak bulan April 2017 karena sering terjadi perselisihnan danpertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

No. 0997/Pdt.G/2017/PA Bjm.Artinya: Apabila ister sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadapisteritersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telah memenuhi alasanperceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antarasuami istri in casu

Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2015/PT PTK2001 tentang Perubahan Undangundang nomor 31 Tahun 1999, Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena, bila dilihat secara historis, ideide,pemikiran maupun semangat atau sintetia legis yg mendasari lahirnya kebijakanhukum (legal polecy) berupa ketentuan hukum dalam pasal 3 Undangundangnomor 31 tahun 1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001 ini, adalahmemang diperuntukkan

/ dikhususkan bagi pegawai negeri/ pejabat negara danorang yang dipersamakan dengan itu ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu, jika dikaji dalam perspektif konsephukum; pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang nomor31/1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakuppengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan perbuatan penyalahgunaanwewenang, kesempatan karena kedudukan atau jabatan sebagaimana diatur dalampasal 3 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undangundang

nomor 20Tahun 2001 adalah merupakan bentuk khusus (species) dari perbuatan melawanhukum, disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pengertian melawan hukum dalam pasal2 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001bisa dianggap sebagai genusnya, sedangkan penyalahgunaan wewenang,kesempatan karena jabatan /kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUnomor 31 Tahun 1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001, bisa dilihatsebagai

speciesnya ;Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini saudara SAIPULBAHRI, S.Sos adalah seorang yang berkedudukan sebagai pegawai negeri, danberkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)sehinggadengan demikian penerapan ketentuan norma hukum in abstracto pasal 3 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001,khususnya dalam perkara ini Sudah tepat dan benar.

dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undangundang nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Undangundang nomor 31 Tahun 1999, Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena, bila dilihat secara historis, ideide,pemikiran maupun semangat atau sintetia legis yg mendasari lahirnya kebijakanhukum (/egal polecy) berupa ketentuan hukum dalam pasal 3 Undangundangnomor 31 tahun 1999 joncto

Putusan Nomor 06/Pid.SusTPkK/2015/PT PTKmemang diperuntukkan/ dikhususkan bagi pegawai negeri/ pejabat negara danorang yang dipersamakan dengan itu ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu, jika dikaji dalam perspektif konsephukum; pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang nomor31/1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakuppengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan perbuatan penyalahgunaanwe wenang, kesempatan karena kedudukan atau jabatan sebagaimana diatur

dalampasal 3 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undangundang nomor 20Tahun 2001 adalah merupakan bentuk khusus (species) dari perouatan melawanhukum, disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pengertian me/avan hukum dalam pasal2 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001bisa dianggap sebagai genusnya, sedangkan penyalahgunaan wewenang,kesempatan karena jabatan /kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUnomor 31 Tahun

1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001, bisa dilihatsebagai speciesnya ;Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini saudara SAIPULBAHRI, S.Sos adalah seorang yang berkedudukan sebagai pegawai negeri, danberkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)sehinggadengan demikian penerapan ketentuan norma hukum /n abstracto pasal 3 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 joncto Undangundang nomor 20 Tahun 2001,khususnya dalam perkara ini sudah tepat dan benar.

telahhidup terpisah 13 September 2016 karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danranmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadapisteritersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telah memenuhi alasanperceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwaantara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat

U9Artinya: Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnyaAllah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapatdikategorikan rumah tangga yang telah pecah, maka permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud olehpenjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, joncto

Pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, joncto Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai denganTermohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji kepada Termohon;Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, makaberdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun

walaupun masih dalam satu rumahhingga sekarang kurang lebih 1 bulan 25 hari dan sejak saat itu pula sudahtidak ada hubungan lahir batin ;Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagimana tersebut diatas,Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga denganTermohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu 14 ( empat belas )sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan ketentuan hukumlain yang bersangkutan.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu 14 ( empat belas )sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan ketentuan hukumlain yang bersangkutan.MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon;2.

. , sesuai Pasal 171 huruf b dan c joncto Pasal 176, Pasal 177,Pasal 178 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Ayah mendapatseperenam karena pewaris ada anak lakilaki, lou mendapat seperenam karenapewaris ada anak lakilaki, sedangkan Janda mendapat seperdelapan bagiankarena Pewaris meninggalkan anak.

Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujul permintaan itu, maka yang bersangkutandapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagianharta warisan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undangundang tersebut diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon,Joncto Pasal 192 RBg.

tersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi HukumHal. 32 dari 37 hal. Put.

berkumpulkembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi sampai surat gugatanini Penggugat ajukan Tergugat tetap tidak ada kabar beritanya ;7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagimana tersebut diatas,Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga denganTergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto