Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng joncto Nomor 325/Pdt.Int/2014/PN.Tng tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :Menghukum Penggugat dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara inisebesar Rp. 1.491.000, (satu juta empat ratus sembilan puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebutNomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng joncto Nomor 325/Pdt.Int/2014/PN.Tng tanggal15 JUNI 2015 tanpa dihadiri oleh TerbandingV semula TergugatV/TurutTergugat IntervensiV dan TerbandingVI semula TergugatVI/Turut

/2014/PN.Tng, Fransisco Soarez Kuasa Hukum Askan NaimDirektur Utama PT Halmahera Shipping Pembanding semula Penggugat/Tergugt Intervensi mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juni 2015 Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng joncto Nomor 325/Pdt.Int/2014/PN.Tng, permohonan manatelah diberitahukan dengan saksama berdasarkan:1.

Intervensi diajukan pada tanggal 16 Juni 2015 sesuaiRisalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 Juni 2015 Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng joncto Nomor 325/Pdt.Int/2014/PN.Tng, sehinggapermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, maka secara formal permohonan permohonan banding tersebut dapatditerima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/ TergugatIntervensi dalam memori bandingnya mengemukakan

halhal yang padapokoknya sebagai berikut :e bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng joncto Nomor 325/Padt.Int/2014/PN.Tng tanggal 15 Juni 2015didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoendegemotiveerd), karena tidak mempertimbangkan kwalitas yuridisketerangan saksi sebagai alat bukti yang diajukan Pembanding semulaPenggugat/ Tergugat Intervensi, tidak cermat mempertimbangkan bahwatanah dan bangunan yang telah dipindah tangankan melalui lelang padatanggal

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 325/Pdt.G/2014/PN.Tng joncto Nomor 325/Pdt.Int/2014/PN.Tng tanggal 15Juni 2015 yang dimohonkan banding;3.

AMB, Tertanggal 17Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor: 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 ;.

Nomor, 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret2002 Nomor. 210 K/TUN/2001 joncto Putusan Mahkamah Agung RItanggal 11 Juni 2004 Nomor. 48 K/TUN/2002.

1999 joncto Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor :2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017.

AMB,Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan KasasiMahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewijsde).

2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan AgamaMaros secara relative kompetensi berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketaperkawinan maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untukmengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yangberperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Joncto

No. 427/Pdt.G/2014/PA Mrs.tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang 50Tahun 2009 Joncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dandihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan dapatdisimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersamasebagai mana layaknya suami istri, karena Tergugat setelah pestaperkawinan tanggal 16 Januari 2013 Tergugat langsung

langung pergisetelah pesta perkawinan sampai sekarang tidak kembali sudah satu tahun10 bulan lamanya, keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan telahmelalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

No. 427/Pdt.G/2014/PA Mrs.Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanyapetitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shugraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban

No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.172/8/IX/1989 tanggal 5 September 1989 dan sekaligus dapat dijadikan dasaruntuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketaperkawinan maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untukmengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yangberperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Joncto

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang 50Tahun 2009 Joncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dandihubungkan pula dengan gugatan dan keterangan Penggugat dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun2005 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat sering cemburu

No. 121/Pdt.G/2015/PA Mrs.isteri, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugattidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 3 KompilasiHukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh AlQuran Surah ArRumayat 21 yang berbunyi :Ham yg Sige Sin Seay Leal!

Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan perselisihan yang terus menerus,sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapatdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanyapetitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shugraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari

Makaputusan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang demikian tidak bisadipertahankan dan harus dibatalkan.Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 64/PDT/2017/PT.BJMBahwa berdasarkan posita dan petitum Gugatan Penggugat ( Nio AiLing ) dalam perkara pokok, Joncto Amar Putusan Verstek PengadilanNegeri Banjarbaru tanggal 20 Oktober 2016 No.25/ Pdt.G/2016/PN.Bjb.antara lain berbunyi : "Menyatakan sah dan berharga PerjanjianPengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanatertuang dalam Akta

(Bukti Pl & Il 2) tidakmempertimbangkan secara cermat dan benar mengenai fakta hukumbahwa :Terlawan/Terbanding ( NIO Al LING ) dahulu dalam tahun 2005 sudahpernah menggugat atau menempatkan Pelawan l/Pembanding (SUBISMO ) sebagai Pihak Terlawan II dalam perkara No. 13/Pdt.Plw/2005PN.Bjb. di Pengadilan Negeri Banjarbaru Joncto Putusan PengadilanNegeri Banjarbaru Tanggal 29 Juni 2006 No.13/Pdt.Plw/2005/PN.Bjb.

(Bukti PI & Il 3) Joncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tanggal30 Januari 2007 No.05/PDT/2007/PT.BJM.(Bukti PI & Il 4) JonctoPutusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 2010 No.2253 K / PDT /2008 (Bukti PI & Il 5)Dalam perkara perdata tersebut diatas Subyek Hukumnya adalah antaraNIO Al LING ; sebagai PELAWAN.Melawan :PT.

Joncto PutusanVerstek Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 20 Oktober 2016No.25/Pdt.G/2016/PN.Bjb. yang dipermasalahkan sekarang, dimanaobyek gugatan Perlawanan (Nio Ai Ling) yang sudah inkracht itu padapokoknya adalah sama dengan obyek Gugatan Penggugat Tanggal 16Mei 2016 dalam perkara No.25/Pdt.G/2016/PN/Bjb. Joncto PutusanVerstek Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 20 Oktober 2016No.25/Pdt.G/2016/PN.Bib.

Joncto Putusan PengadilanTinggi Banjarmasin Tanggal 30 Januari 2007 No.05/PDT/2007/PT.BJM.Joncto Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 2010 No.2253 K /PDT / 2008. dan ternyata pula Pelawan /Pembanding (SUBISMO,SE)dalam perkaranya terdahulu tersebut diatas adalah berlawan denganTerlawan/Terbanding (Nio Ai Ling), Bukannya SUBISMO,SE berlawandengan PT.COPEED INDONESIA Tbk., akantetapi samasama Terlawanmelawan PeLawan (NIO Al LING).Bahwa sangat janggal sekali dimana dalam perkara GugatanPerlawanan

orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agarbersabar tidak bercerai dengan termohon tidak berhasil,sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 suratArrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohondinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohonsesuai dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a jis pasal158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, termohonberhak menerima mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkansebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Hal 3 dari 4hal.Pts.No.1344/Pdt.G/2008/PA.TAMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangantersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengankeharusan memenuhi kewajiban tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Undang Undang Nomor 3tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Mengabulkan permohonan pemohon; Mengijinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atastermohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tulungagung; Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar kepadatermohon berupa:1. nafakah iddah 3 bulan sebanyak

Tergugatadalah tanah milik Nenek Penggugat yang bernama Ratu KartaYuda binti Pangeran Cakra F rabu Wijaya yang berasal dari Hibahpnvaya berhak untuk menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negaraontianak, untuk pembatalannya, sedangkan gugatan Penggugatdiajukan dan didaftarkanl Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak padatangga 1 10 Januari 2011 maka gugatan Penggugat diajukan masih dal amtenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang telah ditentukan olehpasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 joncto

Undangundang No. 9Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009 atas perubahan pertamddankedua dari UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.VI.

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena tidakdapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut sehinggaPenggugat mempunyai hak menggugat sebagaimana yang diatur dalampasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1986 joncto Undang Undang No.9 Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.VII.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, No. 2 Tahun 1993Tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan hk atas tanah bagiPerusahaan dalam rangka penenaman Modal, joncto Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasuional R,I, No. 2 Tahun1999 Tentang Izin Lokasi Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 8 ayat(2) berbunyi sebagai berkut :a.

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pada setiap persidangan namun tidakberhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga upayaperdamaian

selama tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidakpernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, semua keterangan saksitersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilaisecara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untukmenguatkan dalil atau alasan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksisaksi tersebut, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

isteri tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugatakan tetapi tidak berhasil; Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut sesuai dengan yangdidalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai secara materiil, kesaksian saksitersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil atau alasan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksisaksi tersebut, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambilalih pendapat dari Kitab Iqna Juz I halaman 133 yang berbunyi:Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talaksatu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun

sebagaimana dalam persidangan tanggal 27 Juni 2007yang menyatakan bahwa sejak semula memang perkawinan merekasering timbul masalah dan salah paham, dan diperparah lagidengan perbuatan Tergugat / Pembanding kawin lagi secarailegal, dimana keadaan tersebut berlanjut dengan ihidupberpisah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama ;Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yangdidasarkan dengan adanya fakta sebagaimana tersebut pada Pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

seorang itu bukan makan dan minum saja,akan tetapi kebutuhan sosial kemasyarakan juga butuh uang,belum lagi biaya sekolah dan perawatan kesehatan, karenanyakeberatan Penggugat rekonpensi /Tergugat /Pembanding tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan majelishakim tingkat pertama dalam rekonpensi dapat dikuatkan ;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, Penggugat konpensi /Tergugat rekonpensi/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara padatingkat pertama sedangkan kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat /Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding ;Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 joncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan olehTergugat

Islam dan telahmelangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga permohonan Pemohon telahdiajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon di tempat tinggal Pemohon karenaTermohon telah meninggalkan kediaman bersama dengan sengaja di jemput orang tuaTermohon tanpa seijin Pemohon , sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaTanjung serta tidak adanya eksepsi dari Termohon, oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2)joncto

Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama joncto Pasal 63 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 20 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor Tahun1974, joncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangundangNomor 1 Tahun

1974 joncto Pasal 65 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama joncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam joncto Pasal 154 RBg. dan PeraturanMahkamah Agung Nomor Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehatiPemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, serta agar dapathidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak

berhasil;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal154 ayat (1) RBg. joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 dan sesuaikesepakatan dan persetujuan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediatorDrs.

Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 joncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dan Termohondibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untukdidengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan danperselisihan antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksidari keluarga atau orang dekatnya,

termohonpergi meninggalkan pemohon & ternyata dalil pemohon tersebutdikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah disumpah;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.1074/Pdt.G/2009/PA.TA.e ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto

Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya

MrsUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan,panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai denganketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg joncto Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangh Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang,

panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan melalau Radio gram RRIMakassar, selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secaratetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasarioleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) joncto

Semua keterangankedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevandengan dalildalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai denganketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308309 R.Bg., Majelis Hakimberpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapatdipertimbangkan;Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.

sulit didamaikan,indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohonuntuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

je lgArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraiansesuai ketentuan Pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto Pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga upayaperdamaian

tinggal selama 6 bulan dan selama pisahtempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali denganPenggugat, semua keterangan saksi tersebut sesuai dengan yang didalilkan olehPenggugat maka Majelis Hakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapatdijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksisaksi tersebut, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

isteri tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudiandihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

pertengkarantersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harusHalaman 7 dari 14 Putusan no 12/ Pdt.G/2020/PA.Srogdipertimbangkan apakah benarbenar prinsipiil dan berpengaruh terhadapkeutuhan kehidupan suam1 istri;3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidakada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanyasengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkanketentuan Pasal 283 RBg Joncto

Perd.1865 Penggugat wajibmembuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang bahwa Penggugat didampingi Kuasanya mengajukanbukti PL yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota KotaSorong tanggal 2017 bermeterai cukup dinazegein dan telah dicocokan denganaslinya ternyata sesuai bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat danTergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah pada hari SabtuXXXX 2017,telah sesuai pasal 285 RB.g Joncto

pasal1870 KUH Perdata tidakdibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat buktitersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna,dan mengikat;Menimbang bahwa bukti P2 mengenai Surat keterangan DomisiliNomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klamana pada tanggal08 Januri 2020 isi Surat tersebut menjelaskan Penggugat benar berdomosili diKelurahan Klamana Distrik Sorong Timur yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Sorong sesuai pasal 285 RB.g Joncto

karena tidak hadir dipersidangan makaalat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktiansempurna, dan mengikat;Menimbang bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Penggugatmerupakan akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK KANDUNG yang lahirpada tanggal XXX 2014 yang di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang padatanggal XXX 2015 isi bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakananak kandung dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT yakni Penggugatdan Tergugat Sesuai pasal 285 RB.g Joncto

tahun lebih akibat berselisihtersebut & ternyata dalil pemohon tersebut dikuatkan oleh keteranganseorang saksi yang telah disumpah;ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitHal 2 dari 3 hal.Pts.No1161/Pdt.G/2009/PA.TA.disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto

Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relasspanggilan tanggal 22 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013, Nomor 371/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secaratetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohontersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonanPemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg.

sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

MbII Igo 56 WlArtinya Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada persidangan namun tidak berhasil, oleh karena ituapa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

.1, berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Nomor : 061/VII/1988 Tanggal 28 Juli 1988(bukti P.1) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka buktitertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P.1 sertaketerangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan (2) Udang undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara diri Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah selama 5 (lima) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan entahkamana dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Putusan Nomor139/PDT/2007/PN.MDO. tanggal 6 November 2007 joncto Nomor 237 K/PDT/2008 tanggal 10 Juni 2008 joncto Nomor 45 PK/PDT/2011 tanggal 10November 2011;Halaman 8 dari 32 hal.

(empat puluh lima ribu lima puluh sembilan lima ratus meterpersegi) dimasukkan kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor /Bitung Tengahatas nama Bernentje Rawung, cs oleh Para Tergugat V adalah suatuperbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Nomor 61/Pdt.G/2006/PN.Big.tanggal 26 Juni 2007 joncto Putusan Nomor 139/PDT/2007/PN.MDO.tanggal 6 November 2007 joncto Nomor 237 K/PDT/2008 tanggal 10 JuniHalaman 11 dari 32 hal. Put.

No. 1623 K/Pdt/201510.11.12.13.2008 joncto Nomor 45 PK/PDT/2011 tanggal 10 November 2011 danPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 237 PK/PDT/2003 tanggal 20Desember 2004 juncto Putusan Kasasi Nomor 3965 K/PDT/1999 tanggal 21November 2000 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor213/PDT/1996/PT.MDO tanggal 12 Maret 1997 jo.

Putusan BandingPengadilan Tinggi Manado Nomor 139/PDT/PT.MDO tanggal 6 November2007 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/PDT/2008tanggal 10 Juni 2008 joncto Putusan Peninjauan Kembali dari MahkamahAgung RI Nomor 45 PK/PDT/2011 tanggal 10 November 2011 danPutusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 237 PK/PEJT/2003 tanggal 2Desember 2004 joncto Putusan Kasasi Nomor 3965 K/PDT/1999 tanggal21 November 2000 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 213/PDT/1996/PT.MDO. tanggal 12 Maret

Objek perkara yang sama adalah keliru karena Putusan Nomor 305PK/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011 juncto Nomor 368/Pdt.G/1994/PN.Mdo. joncto Nomor 213/PDT/1996/PT.Mdo. juncto Nomor 3965K/PDT/1999 juncto Nomor 237 PK/Pdt/2003 objek sengketanya adalahsebagian dari bidang tanah Sertipihak Hak Milik Nomor 1/Bitung Tengaha.n.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai dengan menunda persidangan untuk upaya damai tersebutdengan menempuh upaya Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan dan pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

dicerai oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui dalildalilpermohonan Pemohon disertai dengan alasannya maka pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan alat bukti sempurna baik bagi yang mengemukakannya secarapribadi maupun lewat kuasanya sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg;Menimbang, bahwa walaupun dalildalil permohonan Pemohon tentangketidakharmonisan rumah tangganya telah diakui oleh Termohon maka untuk memenuhiketentuan Pasal 76 UndangUndang 7 Tahun 1989 joncto

mengakibatkanberpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan walaupun telah diupayakan untukmendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

9 MI Igo 55 lsArtinya: Dan jika Suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto