D/ins/117/1975di htto SURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAK No. 80 197 sesseeeeeeneeeeeeeeeeeeneeneeeeneneKetua Pengadilan Agama *) di OMBdengan ini menerangkan bahwaFmt bin 4NamaTgl. la hir /UmurPekerjaan et FO eseyyeeeuuusvnes nue seetaueswessnnmameunsevenney seeenaunwevanneyseeeesenwewanseyeesusseneemaseeNeeneseenemaueesAlamat Xc.1.01,telah menjatuhkan talak atas isterinya:DINE ....eeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedi depan sidan ibengedilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan

DONI BIN SANUSI, anak dari almarhumah ROSLAINI, Suku Tanjung, Umurkirakira 43 Tahun, beralamat Jalan PadangPainan Jorong Jirek NagariDuku Kecamatan Koto XI Tarusan Painan, nama diketahui dari daftar hadirsidang KAN Duku, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Il;KERAPATAN ADAT NAGARI DUKU, Kecamatan Koto XI TarusanKabupaten Painan Pesisir Selatan selanjutnya mohon disebut sebagaiTergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara' beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah

PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Juni2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painanpada tanggal 25 Juni 2018 dalam Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PNPnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat dan II selain sebagai ahli waris juga ikut serta bersamaibunya Roslaini mengajukan gugatan pada Tergugat Ill serta bersamasama ibunya menguasai, merampas, mengolah sawah Penggugat pascaKesimpulan Hasil Perkara Perdata Adat Kerapatan

Adat Nagari Dukutanggal 23 April 2014 Nomor: 01/PRDT/KANDK/IV2014;Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat adalahPenggugat sebagai Tergugat pada Sidang Kerapatan Adat NagariDuku/Tergugat III atas penguasaan/ pemilikan sawah pusako secara turuntemurun sesuai adat Minangkabau yang diajukan almarhumah Roslainisebagai ahli waris keturunan Tiramani dan Soetan Alamsoeddin sebagaipusako rendah (pencarian kakek dan neneknya) dengan dalih/gugatanbahwa ibu kami Djaniar telah meminjam sawah berdasarkan

Sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikansengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yangdituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihakyang bersengketa;b. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi/mediasi, sedangkanpenyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehinggakeputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalahmenyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belahpihak;c.

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yangmemutus perkara;8. Bahwa kedudukan KAN (Peradilan Adat) hanya memfasilitasi dalamsengketa Sako dan Pusako dan keputusan akhir diserahkan kepadakedua belah pihak, hal ini diakui oleh Ketua KAN Duku Sdr. Yusdal Efendiselaku Ketua KAN Duku dan Sdr. Yukni Sasta dalam kesaksiannya diPengadilan Militer Padang sebagai saksi atas Perkara Nomor: 208K/PMI03/AL/IX/2014 (Bukti P7);9.

PondokCitra Blok C/11, RT.004/014, Lubuk Buaya Koto Tangah, Kota Padangkedudukannya selaku Ketua Kerapatan Adat Nagar (KAN Lubuk Alungdan Ketua Komisi Pasar Lubuk Alung;2. Mansur MG Datuak Bagindo, WNI, 76 tahun, beralamat di BatangHal 2 dan 32 halaman putusan Nomor 164PDT/2018PT.PDGTapakis, Desa Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kab. PadangPariaman, kedudukannya sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Alung;Memberi kuasa kepada Hj. Dhifla Wiyani, S.H.,M.H,.

Bahwa Penggugat adalah Penghulu/Pemegang/Pemangku resmi gelar sakoadat Datuk Marajo didalam Kaum Suku Panyalai di Kanagarian Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, sejak tahun 2000; Karenanya, sesuai dengan gelarsako yang telah Penggugat pegang maka Penggugat merupakan salah satubagian dari Pemangku Adat Puncak di Kanagarian Lubuk Alung yang disebutdengan Basa Nan Barampek, Pucuak Nan Baranam; Hal ini diperkuat olehSurat KEPUTUSAN BERSAMA KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK ALUNG,KECAMATAN LUBUK ALUNG DAERAH

Marajo (mulai tahun 1915); Dulunya sekalidikuasai dan dikelola seluruhnya oleh Husin Dt Marajo (mulai tahun 1888);Bahwa secara turun temurun telah diketahui bahwa Pasar Nagan Lubuk Alung(disebut juga dengan Pasar Ninik Mamak) lokasinya teretak diatas ObjekSengketa Tumpak Pertama dan Tumpak Kedua, yang merupakan sebagianTanah dari Harta Kagadangan Datuk Marajo; Pasar Nagar Lubuk Alung inisecara operasional dikelola sepenuhnya oleh Kerapatan Adat Nagar (KAN)Lubuk Alung (alam hal ini Turut Tergugat)

; Kerjasama Turut Tergugat dan DatukMarajo ini dengan sistem bagi hasil sama besar antara Datuk Marajo dan TurutTergugat; Tanah Kagadangan Datuk Marajo pada Tumpak Pertama dan TumpakKedua yang dipakai olen Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk Pasar Nagar LubukAlung ini sudah dimulai sejak dulu kala kirakira pada tahun 1917 hingga saat ini,dengan perjanjian (gentle agreement) dalam jangka waktu yang tidak terbatas;Bahwa Turut Tergugat (Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung) membentukDewan Komisi Pasar

untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin

Bahwa dengan bukti tambahan tersebut terdapat azas hukum yang telahdilanggar oleh Hakim Tingkat Pertama, seharusnya Hakim Tingkat Pertamamemperhatikan Prace Yudicial Geschild (ada masalah hukum yang harusHal 3 dari 6 hal Put.No.1059 K/Pid/2009diselesaikan terlebin dahulu), yang penyelesaiannya bukan hanya diselesaikandi Pengadilan, dapat saja dengan cara pandang para Hakim memeriksa danmemutus perkara, atau Majelis Hakim mengembalikan terlebih dahulu perkara aquo ke Kerapatan Adat Nagari setempat

Setidaktidaknyamemanggil dan memeriksa saksi yang berasal dari kalangan Kerapatan AdatNagari ;. Bahwa Judex Facti yang memutus perkara a quo tidak melihat duduk perkarasecara menyelurun mengapa Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakanterhadap saksi pelapor, di mana hal tersebut Terdakwa lakukan dalam rangkamembela kepentingan orang tua, harga diri para ahli waris, nama baik kaum danorang tua ;.

DAPS.1171975SURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAK No. v"C,s1 197Ketua Pengadilan Agama *) di: dengan ini menerangkan bahwa : NamaTgl. la hir /UmurPekerjaanAlamattelah menjatuhkan talak atas isterinya:Nama 0 CSC(aeeensseseczesecnaenncanes bintiTgl. lahir/UmurPekerjaan40.."0174Alamat di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan QadiPada hali ...ceseeeeeeeeeee tanggal sunesuaaseea sen seeeseseegeeeeeeesenessens iirtst.1Talak yang dijatuhkan:1. Talak yang keberapa2.

K4O HA, eccesseeeenseeneeeneneneenneesTgl. lahir/Umur Pekerjaan tieAlamat 1;03.0k. 1400. telah menjatuhkan talak atas isterinya:Nama a bintiTgl. lahir/UmurPekerjaan t 1. di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadi .......::s:ccsssesseseeeseeeeneeeeneneeseeneesJonclovOso pada hari anon tangg all reecesreeeeeescaeeeseseeeeneeeeTalak yang dijatuhkan :25 termPerfamDR dalcialrbulTorus aonexus bereallaih1 Talak yang keberapa2 Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3.

KERAPATAN ADAT NAGARI NANGGALOKECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG,berkedudukan di Jalan raya Nanggalo Nomor 1;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Kelas A Padang pada pokoknya atas dalildalil:Hal. 1 dari 18 hal

dikuatkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Sip/1971 tanggal 29 maret 1972 yang pada intinyamenyatakan surat hibah bukanlah merupakan suatu suratbukti, kalau di dalamnya mengandung halhal yang tidakdibenarkan menurut adat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbanganhukumnya halaman 47 paragraf ke3 (tiga) yang padaintinya menyatakan bahwa permasalahan antaraPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat /Terbanding /Termohon Kasasi sebenarnya telah selesaiditingkat suku dan di kerapatan

adat sendiri, dimana hasildari penyelesaian di Kerapatan Adat Nanggalo dinyatakanbahwa tanah yang disengketakan Nurlis dan Jawarti (tanahterperkara) adalah hak dari Jawarti adalah pertimbanganyang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku karena:Bahwa Kerapatan Adat Nanggalo, Kecamatan Nanggalo,Kota Padang telah sepihak dan tidak adil dalammempertimbangkan serta memutus permasalahan yangdisengketakan antara Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi dengan Tergugat I/ Terbanding I/Termohon

Dan hal inisesuai pula dengan hasil penyelesaian sengketa dari kerapatan adat;Lagipula mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian

Menyatakan Mengakui dan menerima sepenuhnya KesimpulanPendapat Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Ninik Mamak Adat dalamsuku Tanjung di Nagari Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Begalungdalam hal Penyelesaian Tanah Pusako yang tertuang dalam surattanggal 30 Mei 1977 Nomor 19/KS/LK/1977;.

Bahwa pada tahun 1986 sebagian tanah tersebut disertifkatkan olehPenggugat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.537, GS No.238 tanggal 5 Februari 1980 a/n Syahnuwir selaku mamak kepala warisdalam kaumnya serta Syamsir Rajo Medan, Nurlis, Dalimar dan Nurma,sehingga tinggal bagian yang belum disertifikatkan oleh Penggugatyang terdiri dari 2 (dua) tumpak yang masih merupakan satu kesatuanberdasarkan Surat Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan yang belum disertifikatkan yang masingmasing

Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan, tergugat A danB serta tergugat G mendapatkan dan menguasai sebagian tanah objekperkara yang ditempatinya sekarang adalah dengan membelinya darikemenakan Buyung Inik yaitu Tergugat M (Amril) dan tergugat O(Syafrijon), yang merupakan kemenakan dari Buyung Inik yang telahHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/PDT/2016/PT.PDG.kalah dalam gugatannya di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari LubukKilangan, sebagaimana surat Kesimpulan Pendapat Kerapatan AdatNagari

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN), KenagarianAmpang Pulai, Kecamatan Koto Xi Tarusan,bertempat tinggal di Jalan Ampang Pulai, KecamatanHalaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1988 K/Pdt/2020Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan:3. H. SYAHRIAL DT. PANDUKO SATI, bertempat tinggaldi Jalan Jondol 4, RT 06, RW 13, Nomor 19, ParupukTabing, Kota Padang;4. YASRIL SUPAR, bertempat tinggal di Carocok Anau,Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan:5.

Panduko Sati), TergugatIV (Yasril Supar/Kepala Kampung Carocok), Tergugat V (Wali NagariCarocok Anau Ampang Pulai) dan Tergugat II (Kerapatan Adat NagariCarocok Anau Ampang Pulai), yang membenarkan dan mengetahuiSurat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Februari2018 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiteneffect) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2Februari 2018 tersebut:Menyatakan Perbuatan

Panduko Sati), TergugatIV (Yasril Supar/Kepala Kampung Carocok), Tergugat V (Wali NagariCarocok Anau Ampang Pulai) dan Tergugat II (Kerapatan Adat NagariCarocok Anau Ampang Pulai), yang membenarkan dan mengetahuiSurat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Februari2018 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiteneffect) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2Februari 2018 tersebut;Menyatakan perbuatan

Panduko Sati), TergugatIV (Yasril Supar/Kepala Kampung Carocok), Tergugat V (Wali NagariCarocok Anau Ampang Pulai) dan Tergugat Il (Kerapatan Adat NagariCarocok Anau Ampang Pulai), yang membenarkan dan mengetahuiSurat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Februari2018 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buitenefect) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2Halaman 12 dari 16 hal. Put.

DaltTgl. lahir/Umur 25 tell=Pekerjaan tAlamat Pleatudng woten xcC*euj telah menjatuhkan talak atas isterinya:N ama binti we 4213thiji Tgl.lahir/Umur 1.7..Ulms. tentPekerjaano eresAlamatimine tr.trn tY c.di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan QadiLtratletr.c,c, 44:142.1 2.2 Pobrunri 1719pada hart woccescssesecsseseeeeees tanggall .........ccsccsscssesssarensserenenssaxanssasTalak yang dijatuhkan : kortral>1.

Ly;tahtin taaidi depan sidang Pengadilan Agama/Mahkarnah Syar iyah/Kerapatan Qadi 111pada hari 3 tanggal .............. duruari3,479Talak vana diiatuhkan13.

fakta hukum yang terungkap di persidangan padaPengadilan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan NegeriPayakumbuh;Bahwa dari fakta persidangan pada Judex Facti Pengadilan TingkatPertama Pengadilan Negeri Payakumbuh terbukti pihak yang memilikiobjek sengketa dan yang berhak mengalihkan objek perkara adalahTergugat 1 bukanlah Penggugat, hal ini sebagaimana diterangkan dalambukti surat Tergugat yaitu bukti T.I1 dan Tergugat IV yaitu bukti T.IV1(Pemohon Peninjauan Kembali) berupa Keputusan Kerapatan

Pangkal Marajo juga didasarkanpada warih nan bajawek, kedua saksi tersebut ikut membuat sertamenandatangani dan membenarkan keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Aur Kuning sekaligus menerangkan bahwa objek perkara berasaldari harta pusaka Dt. Panduko Sinaro Nan Hitam sebagaimana tertuangdalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aur Kuning yangmenyatakan: kepemilikan tanah Bukik Sikumpa merupakan tanah ulayatDt.

Pangkal Marajo juga didasarkan padawarih nan bajawek, kedua saksi tersebut ikut membuat sertamenandatangani dan membenarkan keputusan Kerapatan Adat Nagaridalam keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menyatakan:Kepemilikan Tanah Bukik Sikumpa merupakan tanah ulayat Dt. PadukoSinaro Nan Hitam yang telah punah, kepemilikannya jatuh kepada NinikMamak Tigo Kampung, bahwa Tergugat yang merupakan (waris sebab)yang memelihara Harta Pusaka Tinggi Dt.

Adat Nagari Padang Ganting tanggal14 September 2009 yang isinya mengenai Fauzi Yunus (Penggugat)menurut struktur adat yang ada di Nagari Padang Ganting namatersebut bukan seorang penghulu (tidak bergelar datuk) dan GelarDatuk Kondo Marajo yang dipakainya tidak terdaftar di Kerapatan AdatNagarai (KAN) Padang Ganting, bukti surat bertanda T.I.2 berupa suratpernyataan tanggal 17 januari 2014 yang isinya mengenai pernyataanninik mamak kampung Balai Gadang yang menyatakan FY.

AdatNagari Padang Ganting tanggal 14 September 2009 yang berisiketerangan bahwa Fauzi Yunus bukanlah seorang penghulu (bergelardatuk) dalam struktur adat yang ada di Nagari Padang Ganting dan gelarDatuk Kondo Marajo yang dipakainya tidak terdaftar di Kerapatan AdatNagari (KAN) Padang Ganting dimana hal tersebut dikuatkan jugadengan keterangan saksi tergugat yang bernama Martius yangmenerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya FY DatukKondo Marajo akan tetapi kenal dengan Fauzi Yunus dan

setahu saksiPenggugat tidak bergelar Datuk Kondo Marajo dimana saksi tahu akanhal tersebut oleh karena di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gantinggelar kondo Marajo tersebut tidak terdaftar demikian juga saksi tergugatyang bernama Isral yang menerangkan tidak kenal dengan yangnamanya FY Datuk Kondo Marajo akan tetapi kenal dengan yangnamanya Fauzi Yunus dimana setahu saksi Fauzi Yunus tidak punya GelarDatuk (penghulu) dan dikuatkan juga dengan keterangan saksi tergugatyang bernama Episwandi Dt

tersebut tidak ada lagi (sako telah dilipat) yangdulunya dipakai oleh Mamad Dt Kondo Marajo sekitar tahun 1966 dansaksi juga menerangkan bahwa saksi selaku wakil Ketua KAN PadangGanting pernah menandatangani surat keterangan yang dibuat oleh KAN(bukti T.l.1) yang menerangkan bahwa dalam struktur adat yang ada diNagari Padang Ganting nama Fauzi Yunus (penggugat) bukan seorangpenghulu (tidak bergelar datuk) dimana Gelar Datuk Kondo Marajo yangdipakai oleh Fauzi Yunus tersebut tidak terdaftar di KAN (Kerapatan

T.I.2 yang diajukan oleh Kuasa InsidentilTergugat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ninik mamakbeserta penghulu Kampung Balai Gadang suku Sembilan PadangGanting yang menyatakan bahwa FY Datuk Kondo Marajo tidak adadalam kampung Boncah Balai Gadang Suku Sembilan, Nagari PadangGanting dimana bukti surat ini menguatkan dalil bantahan Tergugatyang menyatakan bahwa Fauzi Yunus suku sembilan bukan bergelarDatuk Kondo Marajo (bukan Penghulu) dan surat bukti T.l.2 tersebutdiketahui oleh Ketua KAN (Kerapatan

Bahwa proses yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana PositaGugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 adalah sebuah rekayasa,seolaholah Para Penggugat telah melakukan penyelesaian persoalantanah ulayat secara benar dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagarisebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah KabupatenPasaman Barat tentang Kerapatan Adat Nagari;d. Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapar yang sah adalah yang diketuai olehAlman Dt. Gampo Alam (Tergugat !)

, bukan oleh bukhaini, sebagaimanasurat Wali Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor140/60/PEM/WNK2017 tanggal 24 Maret 2027 yang ditandatangani olehYulizar selaku Wali Nagari Kapar yang ditujukan kepada Bupati PasamanBarat tentang Pengiriman Data Kepengurusan Kerapatan Adat NagariKapar;Bahwa dalam struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapar tanggal 23Maret 20017 tersebut, yang menjabat sebagai Ketua adalah H. Alman,S.H., Gampo Alam dengan Sekretaris Afrianto Dt.

MajoBasa;Bahwa surat yang dibuat oleh Para Penggugat kepada KAN Kapar yangkemudian KAN Kapar melakukan musyawarah adalah Kerapatan AdatNagari tandingan yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud. Sehinggaproses dugaan rekayasa yang dibuatoleh Para Penggugatternyata terbacapada Posita Para Penggugat Point ke 19 yang Tergugat Ill jelaskandibawah ini.12.

Mamak Pemangku Adat,sesuai dengan adat yang berlaku Salingka Nagari yangbersangkutan;Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) bertujuan untukmelindungi kaum Adat dan melestarikan kebudayaan Adat AlamMinangKabau;Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) didirikan/dibentuksemenjak 1983, dan tetap terpelihara sampai sekarang dan dikuatkandengan Surat Keputusan Lembaga Kerapatan Adat AlamMinangkabau(LKAAM);Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) berkedudukan di Nagari Kapa,Kecamatan Luhak Nan Duo,

Adat Nagari Kapa (KANKapa), baiksecara lisan maupun tertulis dan bahkan Kerapatan Adat NagariKapa (KAN Kapa) sudah melakukan mediasi langsung dengan PihakPerusahaan tetapi hasinya tidak tercapai;Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) sejatinya bersifat netraldan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena memang tujuandibentuknya Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) adalah sebagaiwadah musyawarah para ninik mamak di Luhak Saparampek NagariKapa;Bahwa berdasarkan apa yang telah Turut Tergugat

Namun Para Tergugat tidakbersedia untuk ditebusi kepadanya;Berhubung usaha perundingan secara kekeluargaan menemui jalanbuntu, maka pada awal bulan Oktober 2012 almarhum orang tua kamiZubir memohon kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) TanjungBonai untuk membantu penyelesaian masalah ini.

Atas permohonanalmarhum orang tua kami tersebut, Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tanjung Bonai sudah tiga kali memanggil kedua belah pihakbermusyawarah dan terakhir pada tanggal 6 November 2012 KerapatanAdat Nagari Tanjung Bonai memanggil almarhum orang tua kami Zubirserta kami dan anakanaknya ikut hadir dalam pertemuan tersebut yaituMuhammad Nur, Erma dan Hj. Zulbaiti serta pihak yang menerimagadaian (Para Tergugat).

Sewaktu penyelesaian permasalahan di Kantor Pengurus KerapatanAdat (KAN) Tanjung Bonai almarhum orang tua kami Zubir sudah dalamkeadaan sakitsakitan, sehingga setelah selesai acara pertemuan diKantor Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai padatanggal 6 Nopember 2012 tersebut, beliau langsung kami bawa kePekanbaru ke rumah anaknya (Hj. Zulbaiti) dan akhirnya pada tanggal 7Januari 2013 orang tua kami Zubir meninggal dunia di Pekanbaru dandikebumikan di Pekanbaru;.

Berhubung almarhum orang tua kami Zubir kami bawa ke Pekanbarudalam keadaan sakitsakitan sementara permasalahan harta pusakanyayang masih tergadai dan sudah dimusyawarahkan di Kerapatan AdatNagari Tanjung Bonai belum selesai, serta almarhum orang tua kamitersebut sesuai dengan ranji keturunannya tidak ada lagi mempunyai ahliwaris yang mungkin dan patuik untuk menerima harta warisannya, makaalmarhum orang tua kami Zubir meminta kepada kami anakanaknyauntuk melanjutkan penyelesaian harta pusakanya

Karena perjanjian antara almarhum orang tua kami Zubir dengan pihak sipemegang gadai (Para Tergugat) sesuai dengan kesepakatan padatanggal 6 November 2012 di atas belum terealisasi, sementara orang tuakami Zubir sudah meninggal dunia, maka kami dari anakanak almarhumZubir bermohon kepada Bapak Wali Nagari Tanjung Bonai melalui suratkami tanggal 24 Januari 2014 untuk kembali membantu penyelesaiannya,dan pada tanggal 30 Januari 2014 Bapak Wali Nagari Tanjung Bonaibersama dengan Bapak Ketua Kerapatan

Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait denganpelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagaiAnggota.Bahwa dengan alasan karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarapdan yang menguasai wilayah disana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) TelukKabung, kemudian Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan dari TimAdvokasi yang dibentuk oleh BASRI DT.

RAJONAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabungtelahmengakibatkan negara dalam hal ini PT.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) TelukKabungtelah mengakibatkan negara dalam hal ini PT.

Rajo Nan Sati atas inisiatif sendiri membentuk Tim Advokasiberdasarkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor :01/SK/KANTK/IV2007 tanggal 20 April 2007 yang dibuat ditanda tangani olehBasri Dt. Rajo Nan Sati.Bahwa pada tanggal 29 April 2007, Tim Advokasi KAN Teluk Kabung melakukanrapat yang dipimpin oleh Basri Dt.

.:2020ssseesseeeeseeeseeeeseeseeeeneeesdi depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadi ..3ceza044040 .............:2:pada hari tanggal 441441'4.. 2 eeeeeeeee WICi......0000000Talak yang dijatuhkan :1 Talak yang keberapa Perform2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul ............ 1.1MCrig4.W.3. Isteri dalam keadaan : Suci, hamilatau haidh4.

:mornoA.Zahuirlti binTgl . la hir/UmurPekerjaan telah menjatuhkan atas isterinya: bintitalak Nama 14"11;PlattTgl. t 5Lit=lahix/Umur auiPekerjaanAlamatdi depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan QadiPAA MALT .....sccesecnneensecesersneeees tanggal Au x.1 1979 Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. Isteri dalam keadaan : Suci,hamil atau haidh4.

termasuk Penggugat 2Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT PDG(JENEWAR) pada tanggal 6 Juni 1981 telah membuat Surat Pernyataanatas keseluruhan tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebutdiatas sebagaimana disebut dalam dalil angka 2 (dua) dan surat pernyataanini diketahui oleh urang tuo empat jenis, Saksi sepadan dan benar surat inibelum seluruh pihak dapat bertanda tangan, dan kemudian pada tanggal 19Mai 2000 Penggugat 2 (JANEWAR) telah pula meminta penyelesaian objekperkara ini kepada Kerapatan

Adat Nagari Guguk akan tetapi juga tidakmendapat penyelesaian secara tuntas, dan akhirnya baru lah pada tanggal13 Desember 2016 atas gugatan Penggugat atas objek perkara yang telahdikuasai oleh Tergugat A dan Tergugat B tersebut ke Kerapatan Adat NagariGuguk, maka Kerapatan Adat Nagari Guguk pada tanggal 20 April 2017,telah memberikan putusan atas perkara tersebut yang pada pokoknya telahmemenangkan pihak Penggugat, akan tetapi karena putusan KerapatanAdat Nagari tersebut tidak Final dan mengikat

Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagariyang berbunyi:(1) Lembaga Adat Nagar Berfungsi menyelesaikan sangketasako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yangberlaku di nagar, dalam bentuk putusan perdamaian.(2) bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebutpada ayat (1) Pasal ini, maka pihakpihak yangbersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke PengadilanNegen.Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bukanlah kewenangan Pengadilan,karena sengketa Sako adalah kewenangan Kerapatan

Hal demikian juga didukung Gubernur danLembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) denganSurat Edarannya No 07/LKAAMSBVI1985 tanggal 10 Juni 1985Perihal Peyelesaian Persengketaan Perdata Adat. Menurut SuratEdaran Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, setiao Pengadilan Negeriyang menerima perkara tanah adat/ousaka tinggi harus menanyakankepada Pemohon/Penggugat apakah perkaranya sudahdiselesaikan terlebih dahulu pada tingkat KAN.

Arisman Hamid (Alm) bukanlah keturunan orang Minangkabau dankemudian di dalam petitum angka 4 (empat) halaman 12 (dua belas) Para Penggugatmeminta Menyatakan Tergugat I..1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Arisman Hamid (Alm)berasal dari keturunan Melayu Malaysia bukan berasal dari keturunan Minangkabau.Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Para Penggugat secara tidak langsungmempersoalkan suku dan gelar yang disandang oleh Tergugat .1 (Amri Hamid MarahMarajo) sedangkan persoalan gelar (Sako) adalah kewenangan Kerapatan

Tergugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Painan tidak dan/atau belum berwenang mengadili perkaraa quo karena yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah harta pusako tinggikaum Para Penggugat (vide dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 (dua))sedangkan Para Penggugat tidak pernah membicarakan atau mengundang Tergugatl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk bermusyawarah tentang penyelesaian sengketa perkara aquo, dengan kata lain perkara ini belum diselesaikan di tingkat nagari (Kerapatan

Selain itu berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, dalamketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia tidak diatur Kewenangan Kerapatan AdatNagari sebagai institusi yang mempunyai kKewenangan mengadili.