Ditemukan 359065 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 637/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
63 — 33
  • 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA(LPKNI), : Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang, di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Nguji Permai Il Telp. 0341 492174 0341402696 Malang atau LPKNI Provinsi Bali, di JalanBhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br. Pendem, Dalung,Kabupaten Badung Bali berdasarkan Pasal 46ayat 1 huruf (C) UUPK, yang dalam hal ini diwakilioleh Nanang Nilson, SH.
    Sehingga dapat mengajukangugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar UndangUndangke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPk);Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. Bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugiannyata. LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi kKonsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugatberdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c).
    yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No.59 tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat inisudah terpenuhi semua oleh Penggugat :a.
    Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatursecara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 258/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
PT AB Capital Asset Management
37 — 21
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    PT AB Capital Asset Management
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 41/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 27 April 2016 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN ( YLPKK ), - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palembang, DKK
54 — 31
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN ( YLPKK ), - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palembang, DKK
    PUTUSANNomor 41 / PDT /2016/PTPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusandalam perkara antara ;YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN( YLPKK ),Alamat di jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No.5 Lt.2 Pemurus Baru,Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mewakilikonsumen:ABDUL MUTHOLIB LakiLaki Umur 55 tahun Alamat Jl.Perumnas Kepodang Indah No. 41
    Bahwa pada dasarnya didalam hukum acara perdata para pihakyang bersengketa dapat dibantu dan atau diwakili olehkuasanya dengan cara memberikan Surat Kuasa Khusus(Bijzondere Schriftelijke Machtiging) sebagaimana diatur dalamPasal 123 HIR Jo Pasal 147 Rbg, akan tetapi terhadap gugatanPenggugat status kuasa Penggugat sangat tidak jelas sertakabur, karena tidak menjelaskan identitas penerima kuasadengan jelas, apabila Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan sebagai penerima kuasa tentunya harusmenyebutkan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-05-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN MALANG Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Mlg
Tanggal 15 Oktober 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
148 — 69
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
    PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malangdan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan Undangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlakudiseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelakuusaha yang di duga melanggar UndangUndang ke peradilan umum (pasal46 ayat 2 UUPK).2 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang.
    UUPK jugamenerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentuyang memiliki legal Standing.3 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari UndangUndang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga
    jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,dan lembaga jasa keuangan lainnya37383940Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat HI pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindaan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan
    Penggugat I pada PemerintahKabupaten/Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebutbergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya(vide Pasal angka 9 UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) PPNo.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat) ;5 Bahwa dengan demikian, secara hukum LPKNI ic.
    Perlindungan KonsumenNasional Indonesia (penerima kuasa) tidak dapat melakukan halhal yang tidak dikuasakankepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (penerima kuasa), maka denganmengacu kepada Pasal 123 HIR Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kerancuan dalamgugatan ini karena Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Organisasi/egalstanding dengan gugatan biasa ;Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorangberdasarkan surat kuasa maka lembaga konsumen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3312 K/PDT/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT GROBOGAN
233 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT GROBOGAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juli 2013 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
37 — 16
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT. INDONESIA AIR ASIA DKK
274 — 1488 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT. INDONESIA AIR ASIA DKK
    Ellyati Soesanto, SH., Nomor 73 Tanggal 27 Juni 2000terdaftar Kamis, 6 Setember 2001, Nomor: 168/YAY/2001 pada PengadilanNegeri Surabaya dan memiliki Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Nomor:510/1371/402.4.12/2001 dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2002 yang tujuanberdirinya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dengan inibertindak atas nama LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen
    Nomor: AHU412.AH.01.04.Tahun 2012Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2012;Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) melakukan Gugatan PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) PelakuUsaha dalam UUPK Pasal 46 ayat (1) huruf c yang menegaskan: Gugatanatas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentukbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan
    Penggugat tidak memiliki legal standing Bahwa Hak untuk melakukan gugatan /ega/ standing di dalam sengketaperlindungan konsumen diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") di dalam pasal 46ayat 1 (satu) c, dengan ketentuan bahwa lembaga swadaya yangmelakukan gugatan tersebut adalah lembaga swadaya yang:a. Berbentuk badan hukum/yayasan;b.
    Pemohon Kasasi adalah pengurus badan hukum yang berbentukyayasan bernama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenHalaman 39 dari 43 hal.Put.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUSYAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWATIMUR., tersebut;2.
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Tergugat:
Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
92 — 64
  • Penggugat:
    IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Tergugat:
    Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — SIBA VS LEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIBAVSLEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
    Surat Kuasa Khusus tanggal 27Agustus 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan PengadilanNegeri Sumber, pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012, Penggugat telah merasamenjaminkan 1 (satu) unit Mobil Sedan kepada Lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
    LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK,berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalamhal ini selanjutnya memberi kuasa kepada :1. MARMIN ;2.
    Pontianak karena Penggugat tidak pernahmenguasai fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo, yang manaPenggugat mengaku menguasai tanah berdasarkan Surat Pernyataan TanahTertanggal 9 Agustus 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya. danmenguasai tanah serta membangun rumah atau bertempat tinggal dan menggarapbidang tanah tersebut sejak tahun 1964, jika dilihat dari pengakuan Penggugattentang menguasai tanah tersebut dihubungkan dengan Tergugat II Intervensi dalamhal ini Kepala Lembaga
    tanahnya 8000 M2 yang mana surat tersebutdibuat dan ditandatangani 27 Oktober 2007 untuk dijadikan dasar penerbitansertipikat dan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kemudian mengabulkan denganmenerbitkan Sertipikat tersebut dan Iuasnya 6.048 M2 dan tanah dimaksudadalah milik dan dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat/Pemohon Kasasi,hal ini merupakan suatu keanehan ataupun keganjilan hukum, karena mengapaTergugat/Termohon Kasasi mengabulkan tanpa meniliti kebenarannya terlebihdahulu; Bahwa terhadap Lembaga
    Nursiah tidak pemah samasekali menjual kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak,karena tidak ada bukti surat yang menyatakan obyek sengketa a quo adalahmilik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak, bahwa olehkarenanya jika hal ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tingkat Bandingsepatutnya Tergugat IT Intervensi adalah Hj.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 14/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
89 — 37
  • Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
32 — 17
  • Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
    Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
    Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
    Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    dengan 2022,sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi SumateraUtara (Ic.
    Vide : LPA Pusat adalah Organisasi yang berbentukPerkumpulan yang beranggotakan: a) Lembaga Perlindungan anak di Tingkat Provinsi (LPA Provinsi) dan, b.) lembaga perlindungan anak diTingkat Kabupaten/ kota. (LPA Kabupaten Kota.).
    Bahwa perlu diketahui, Lembaga Perlindungan Anak adalah suatulembaga yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip nondiskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungikelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormatipandangan anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RINomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang PembentukanLembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upayamasyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peranpemerintah
    untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hakhak anakdalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikandalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA) dan Lembaga Perlindungan Anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak adalah suatu Lembaga SwastaDirlaba yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang perlindungansetara yang dengan Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan uraian di atas, kKewenangan Pengadilan yangberhak memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat adalahPengadilan
    Dengan tampilan kop surat umumnya dikenal untukmembedakan antara surat formal dan nonformal, sedangkan Fungsikop surat adalah untuk mewakili identitas lembaga / perusahaan.Kop surat terdiri dari nama, logo alamat, atau desain perusahaan,nomor telepon, dan kadangkadang pola latar belakang;Bahwa meskipun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat Illberdomisili pada Kantor Penggugat tidak seharusnya menggunakanKops Surat Penggugat I, karena Kops Surat digunakan untuk mewakiliidentitas lembaga, bukan untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);
193 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);
    Menyatakan Peraturan Kepala Lembaga kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;3. Menyatakan Peraturan Kepala Lembaga kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing tidak mempunyai kekuatan mengikat;4.
    Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016 (Bukti P2);3.
    Kelompok Kerja LKPP, untuk Katalog Pejabat Pengadaan/PPKmelakukan Nasional pada Kementerian/Lembaga/proses 2. Kelompok Kerja Kementerian, untuk Satuan Kerja PerangkatKatalog Sektoral Daerah/Institusi3.
    dalam Permohonannya pada bagian Pengujian Materiilangka 2 halaman 10 menyatakan Bahwa penerapan danpengaturan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing juga telah tidak sejalan denganpertimbangan dibentuknya LKPP yang berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga KebijakanHalaman 32 dari 54 halaman.
    Fotokopi Pasal 42 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing (Bukti T6);7.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 14-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Smr
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
ADHI GUNA HARYANTO
Tergugat:
Lembaga Bantuan Hukum LBH Kalimantan Timur
38 — 18
  • Penggugat:
    ADHI GUNA HARYANTO
    Tergugat:
    Lembaga Bantuan Hukum LBH Kalimantan Timur
    LBH Kaltim adalah nama tempat / kantorsebagai tempat pilihan domisili hukum untuk kepentingan berkorespondesibagi masyarakat pencari keadilanyang meminta bantuan hukum pada LBH Katim, sedangkan Pengurus LBHKaltim adalah Para Advokat dan Paralegal yang bergabung dan diangkatoleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur;3. Bahwa tanggung jawab penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasiada pada Para Advokat dan/atau Paralegal yang menerima kuasa.
    HJ.Leny Marlina(debetur) tentang penyerahan salah salah satu jamnan yakni SHM No.3011atau SHM No.446 manakala HJ.Leny Marlina selaku debetur tidak melunasiutangnya sebesar Rp.640.500.000, (enam ratus empat puluh juta lima ratusrupiah) hingga hari kamis tanggal 16 April 2020, diberi tanda T5;Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima berkas (12 item) dari AdhiGuna Haryanto untuk disimpankan oleh kuasa hokum Maharani VaraputriKulalein.SH.M.Kn, diberi tanda T6;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat lembaga
    bantuan hokum (LBH)Kalimantan timur Nomor 40/LBHKT/20 tertanggal 24 Agustus 2020 tentangtanggapan, diberi tanda T7;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat gugatan perdata ingkar janji No11/Pdt.G.S/2020/PN Smr tertanggal 1 September 2020 yang diajukan olehMaharani Varaputri Kulalein.SH.M.Kn selaku penggugat kepada Adhi GunaHaryanto selaku Tergugat, diberi tanda T8;Foto copy sesuai dengan aslinya surat keputusan Nomor 22/YLBHKaltim/SKP/VIII/2018 tentang penetpan susunan Pengurus dan strukturOrganisasi Lembaga
    ,M.Humyang merupakan Tim advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum KalimantanTimur;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti pembayaran/kwitansi ataspembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Maharani VaraputriKulalein,S.H.
Pengadilan PTTUN MEDAN
Register : 23-05-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 75/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 22 Juni 2011 —
119 — 15
  • Aceh DKKvsKetua umum lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional (LPJKN), CS
    KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSINASIONAL (LPJKN), berkedudukan diGraha LPJK Nasional Jalan Arteri, PondokIndah No. 82, Kebayoran Lama Jakarta12240. Dalam hal ini memberi kuasakepada:1. M. AFZAL MAHFUZ, SH.,2. IQBAL JEFRIANO, SH.,3. HERI SUPRIADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 24-09-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 24 September 2019 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KELAN
346 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KELAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
ERWIN ANDREAS
Tergugat:
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
65 — 23
  • Penggugat:
    ERWIN ANDREAS
    Tergugat:
    PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363K/TUN/2007
Tanggal 12 Juni 2008 — PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2022 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 11 Januari 2022 — Perdata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (LPKPS) melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, DK
428 — 74
  • PerdataKetua Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (LPKPS) melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, DK
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 19-09-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 27 Februari 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
138 — 18
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. FINANSIA MULTI FINANCE