Ditemukan 75513 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat martaban martabet martamat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-11-2023 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 30 April 2024 — Penggugat:
SYAFRIZAL
Tergugat:
Kepala Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
225 — 198
  • Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
  • Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat karena hilangnya penghasilan tetap/perbulan sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai perangkat desa dan merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PN PINRANG Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 8/Pid.C/2019/PN Pin
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MUHAMMAD TAHIR,S.AP
Terdakwa:
ABIDIN bin DAWA
35 — 8
  • Memulihkan harkat dan Martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya;

    4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

    makaperbuatan terdakwa mematok tanah tersebut guna dijadikan pembatas tanahtersebut terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti atas perbuatannya akantetapi bukan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 191ayat (2) terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan hukumsebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik Polres Pinrang, maka PengadilanNegeri akan memulihkan harkat dan martabat
    Memulinkan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan = dankemampuannya;4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 104/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Yuni Sariana, AMD
Tergugat:
1.KEPALA DESA BLOK 10 KECAMATAN DOLOK MASIHUL
2.Camat Kecamatan Dolok Masihul
3.Kepala Desa Blok Sepuluh
4.Camat Dolok Masihul
111 — 37
  • ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagi atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.600,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
    • danHalaman 64PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala DesaBlok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang PemberhentianSekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNISARIANA, A.Md. serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 02-03-2022
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 77/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
Suswandi
Tergugat:
Bupati Mukomuko
184 — 63
  • /li>
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atas nama Suswandi, tanggal 30 Juni 2021;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atas nama Suswandi, tanggal 30 Juni 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Andi Deandra Putra
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
290 — 189
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

    5. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 252.500 (Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

    Brigdatar Andi Deandra Putra,NO.AK.14.245, De@ruPa: 2222222 22222 22 1) Penggugat tidak dapat melanjutkan Pendidikannya di AkademiKepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi; 2) Memupuskan citacita dan masa depan Penggugat untuk menjadiseorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil;3) Merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat dimata masyarakat pada umunya, karena adanya anggapan bahwadengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisian seolaholah
    Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan yang selanjutnyadisebut sebagai Objek sengketa secara tidak prosedural, oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat dan Martabat sertakedudukannya, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkankepada Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat sertaHalaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMGkedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian
Pengadilan PN NGAWI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN NGAWI Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Ngw
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
DENIE WIDYA RAHARDJA, SH
Terdakwa:
ROMADHON FAID JOKO PURNOMO Bin KAMINO
46 — 0
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;

    5.

Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 28-09-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2015/PTUN.ABN
Tanggal 4 Februari 2016 — LULU BIN TAHIR ACHMAD, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, tempat tinggal di Perum Louw Ngade Permai Blok F No. 8 Ngade Ternate Selatan; ----------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; ------------------------------- ---------------------------------------- M E L A W A N ----------------------------------------- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE, tempat kedudukan di Jl. lumba-lumba Kel. Dufa-dufa, Ternate Utara; ------------------------ Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ---------------------------------- 1. HASAN OHORELLA, S.H.; --------------------------------------------- 2. ARIFIN P. GRISYA, S.H.; ----------------------------------------------- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Hasan Ohorella, SH & Arifin P Grisya, SH, beralamat kantor di Gedung Asari Al Fatah, Lantai I, Kompleks Masjid Raya Al Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015; -------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT; --------------------------
97 — 48
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat dan martabat serta haknya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate atau jabatan lain yang setara; -------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 311.000,- ( Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); ----------------------
    Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGGUGATdalam harkat dan martabat serta haknya sebagaimana keadaan semulasebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian PengabdianMasyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate atau jabatan lain yangSetata; 5.
    untukdipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangandengan peraturan perundangundangan dari aspek substansi, maka beralasan hukumbagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya danmenyatakan batal objek sengketa; Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untukseluruhnya dan objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkanuntuk mencabut keputusan objek sengketa in litis dan merehabilitasi Penggugatdalam harkat, martabat
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Institut AgamaIslam Negeri Ternate Nomor: 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, atas namaLulu Bin Tahir Achmad, S.E.; Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkatdan martabat serta haknya sebagaimana keadaan semula sebagai KepalaSubbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian MasyarakatInstitut
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 14-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 41/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
PARNO, S.H.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
191 — 82
  • .:196007071986031010;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat atas nama PARNO,S.H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2020 — Penggugat:
TAUFIK,SE.
Tergugat:
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
337 — 177
  • Sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat Dalam Kedudukan dan Keadaan Semula atau Posisi Sejajar ;
  • Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 283.500,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat:
JEREMIAS TAPYOR. SKM
Tergugat:
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
162 — 0
  • 2/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural sepanjang lampiran nomor urut 2 (dua) atas nama Jeremias Tapyor, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.45/821.2/2/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural sepanjang lampiran nomor urut 2 (dua) atas nama Jeremias Tapyor, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan nama baik dalam kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
181 — 112
  • Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, Kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula yaitu PNS/Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Pemerintahan kabupaten Aceh Selatan;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar RP. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

    • memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukumanpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukantidak dengan berencana;Bahwa pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : (1) PNS yangdipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebihberdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila : (a) Perbuatannya tidak menurunkanharkat dan martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 46/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
YOSEF BURHANUDIN, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
122 — 95
  • Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanHalaman 22 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUNKPG.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, 4, Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan ataumengembalikan harkat, martabat
    serta mengangkat kemballiPenggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaanHalaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUNKPG.semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ManggaraiTimur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanmembatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutobjek sengeta serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasidan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikanharkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ManggaralTimur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 132/B/2019/PT.TUN.TUN
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : AGNESIA AGUS, S.Sos
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
50 — 5
  • --------------------------
  • Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat keputusan Tergugat/Terbanding Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 024/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Memperkuat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Agnesia Agus, S.Sos, NIP 19720820 199903 2001;------------------------
  • Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mengembalikan harkat dan martabat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penipuan
Register : 24-06-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 664/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 15 September 2016 — BUYA RAJULA Als Drs. H. BUYA RAJULA, LC Bin H. BAKRI (ALM)
35 — 13
  • BAKRI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERLANJUT DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKA KEBOHONGAN MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ;2.
    BAKRI(ALM) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secaraberlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Alternatif KesatuPasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana
    BUYA RAJULA, LC BIN H.BAKRI (ALM) sekira bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2016atau setidak tidaknya dalam tahun 2016 di Jalan Patimura Perum Guru Rt. 12Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidak tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi secara berlanjut denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan
    Barang Siapa ;2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang;3. secara berlanjut ;1.
    hukum, denganmemakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupunrangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang, tanpa hak adalah atau melawanhukum adalah tidak mempunyai hakatau bertentangan dengan hukum atau suatu sikap seseorang yangbertentangan dengan hukum dan Undangundang.Mebimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,diperoleh fakta hukum sebagai berikut :22Secara
    BUYA RAJULA, LC Bin H.BAKRI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana SECARA BERLANJUT DENGAN MAKSUD UNTUKMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWANHUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSUDENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKA KEBOHONGANMENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATUKEPADANYA ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu ) tahun,dan 6(enam ) bulan.3.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 44/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
YULIANUS ARDI NGGAME, S.FIL
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
180 — 88
  • Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/ XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dariPNS;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c.
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat darib. Mempunyai prestasi kerja yang balk; Halaman 15 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPG11.12.c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan; Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat: a. Dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun; b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana; c.
    Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan PerbuatanPenggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS; d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupan pemberhentian dariPegawai Negeri Sipil; e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulandari Sekretaris Kabupaten Manggarai Timur; f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerjasetelah diaktifkan kembali; g.
    277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, tidakada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari statuspegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagaiapatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakankeharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat danHalaman 16 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPG13.14.martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan KabupatenManggarai Timur; 277 22 2222222 n nnn nneee5.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 26-01-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 26-08-2024
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2024/PTUN.ABN
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penggugat:
1.Marthin Nahuwai
2.Zet Sihay
3.Abraham Selano
4.Johanis T.Makoy
5.Rafael Tahalele
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
1.BARCE HUKOM
1.SUPURIAS TOISUTA
2.PAULUS TOMASOA
3.MATHEOS HIAREJ
4.YAKOBIS MAKOY
5.KAROLIS AYAL
6.JULIANUS SELANNO
7.ROBERT SOUMETE
8.JONGKI LOKOLLO
41 — 23
  • Tengah, tanggal 3 Oktober 2023, sepanjang dalam lampiran nomor urut 1, 2, 3, 5, dan 6;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-600 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Antar Waktu Negeri Titawaai, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Oktober 2023, sepanjang dalam lampiran nomor urut 1, 2, 3, 5, dan 6;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
47 — 36
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/127/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Elok Mayasari, S.Pd; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    Penggugat dengan obyek sengketa, yang dalam hal ini terbukti bahwakeputusan dimaksud berkenaan langsung dan spesifik ditujukan kepadaPenggugat (Elok Mayasari);Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannyakeputusan dimaksud telah menyebabkan terhalanginya, terkuranginya, diambilalihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, hal manayang juga dapat terbukti yakni hilangnya hakhak Penggugat (Elok Mayasari)sebagai CPNS baik berupa diterimanya gaji maupun harkat dan martabat
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/127/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,Putusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ElokMayasari, S.Pd;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 10-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pbl
Tanggal 10 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DODIK ASIANTO, SH
Terdakwa:
SATOHAN BIN SATOMO MANISO
22 — 9
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa SATOHAN BIN SATOMO MANISO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;
    2. Melepaskan terdakwa SATOHAN BIN SATOMO MANISO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
    3. Memulihkan harkat, martabat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 05-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
Ir. Arif Jumana Saran
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
127 — 88
  • Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1242 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan an.Ir.ARIF JUMANA SARAN;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1242 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan an.Ir.ARIF JUMANA SARAN;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Hak, Harkat dan Martabat
    Bahwa Penggugat dengan penuh kesadaran mengakulkesalahannya yang telah dilakukan, akan tetapi setelah ituPenggugat secara penuh kesadaran juga langsung mengembalikanharkat dan martabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan.c.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 15/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
Sukirno
Tergugat:
Kepala Desa Banyurata
226 — 1503
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Banyurata Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor : 141/17/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sukirno Dari Jabatan Perangkat Desa Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banyurata Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Karena Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa Tertanggal 29 Oktober 2019; ---------------------
  • Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan merehabilitasi harkat dan martabat
    Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasanhukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada PengadilanTata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan olehTergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikianmewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yangtelah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untukmengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula danmerehabilitasi harkat dan martabat
    2019 yang diterbitkan oleh Kepala DesaBanyurata) 222222222 enone nn nen nen nn nenMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURATKEPUTUSAN KEPALA DESA BANYURATA KECAMATANADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 141/17/KEP/2019TENTANG PEMBERHENTIAN SUKIRNO DARI JABATANPERANGKAT DESA SEBAGAI KEPALA SEKSI PEMERINTAHANDESA BANYURATA KECAMATAN ADIMULYO KABUPATENKEBUMEN KARENA MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIPERANGKAT DESA tertanggal 29 Oktober 2019 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukanharkat dan martabat