Bank Rakyat Indonesia (Persero),T bk Kantor Cabang atib etePENGGUGAT telah mendapat informasi dan re ay dariTERGUGATI untuk menangani dan mengerjakan ReeseBarang/ asa Konstruksi Paket Peningkatan J ala es Cirebon Cs2 dariKementerian Pekerjaan Umum yang We dan didapat olehTERGUGATIV yang sebelumnya PE U tidak kenal; Bahwa selanjutnya atas dasar r si TERGUGATI PENGGUGATpada tanggal 31 Maret 201 an Akta Kuasa dari TERGUGATIVnomor 54 tanggal 31 Maxet 2040 oleh Notaris Risbert, SH. untuk menanganidan

mengerjakan Pengadaan Barang/)asa Konstruksi PaketPeningkata Pass Cirebon Cs2 dari Kementerian PekerjaanUmum angkan dan didapat oleh TERGUGATIV secara lelangse Akta Kuasa Direksi nomor 54 tanggal 31 Maret 2010 olehoy Risbert, SH yang didalamnya tercatat/ertuang Rekening BRIYY Cinere Nomor: 0428.01.000026.30.3 atas nama TERGUGATIVdan Rekening BRI Cabang J atibarang Nomor: 0165.01.000140.30.7 atasnama PENGGUGAT sebagai sarana transaksi;Bahwa PENGGUGAT untuk menangani dan mengerjakan ProyekPengadaan

Bahwa karena alasanalasan yang di ajukan oleh Penggugat tidaksesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, maka sudahseharusnya gugatan Cerai Gugat yang di ajukan oleh Penggugat untukdi tolak, atau setidaktidaknya tidak dapat di terima ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa,mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIRMenolak gugatan Cerai Gugat yang

di ajukan oleh Penggugat untukseluruhnya, atau setidaktidaknya tidak dapat di terima ;SUBSIDAIRAtau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliksecara tertulis tertanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat tetap berpegang pada Gugatan Cerai semula danmembantah dalil jawaban, kecuali yang diakui Secara tegas kebenarannya

Majelis Hakim yang menangani perkara iniberkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro kepada diri Tergugat (Tergugatatas diri Penggugat (Penggugat )3.

di ajukan oleh Penggugat untukseluruhnya, atau setidaktidaknya tidak dapat di terima ;SUBSIDAIRAtau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Re Repliksecara tertulis tertanggal 02 Mei 2019 sebagaimana pada Rereplik Penggugatyang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;Bahwa atas ReReplik tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagidan tetap

hanya berkenaandengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelaiaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa dalam pertimbanganpertimbangannya tersebut yang MuliaHakim Agung yang menangani

Nomor 344 PK/Pdt/2017persidangan yang menyatakan telah benar penyerahan hak atas tanahdilakukan secara terang, tunai dan kontan adalah sah dan berkekuatan hukum,hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karenahal tersebut tidak pernah diketemukan dan di dapatkan dalam persidanganpembuktian, sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat, Yang Mulia HakimAgung yang menangani dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi hanyalahmendasarkan pada putusan banding semata yang mana

1604 a.n Tergugat/Terbanding/PemohonKasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, yang didasari dari Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 31 a.n Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/PemohonPeninjauan Kembali, yang diterbitkan pada tahun 1992, yang telah dengan Jjelasmenerangkan dan sebenarbenarnya menunjukkan bahwa benar sebidangtanah yang disengketakan tersebut adalah milik Tergugat/Terbanding/PemohonKasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga semakin menguatkan bahwaputusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menangani

perkara ini padatingkat Kasasi dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung yang menangani perkara ini telah keliru dalam mengadili danmemutuskan.Bahwa sesungguhnya hal ini bukanlah alasanalasan kasasi lainnyamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, namun merupakan pokok perkara mengenai fakta yangdiketemukan dalam persidangan, sehingga haruslah turut

Putusan Tingkat Kasasi dan Banding Terdahulu adalah Keliru Bahwa dalam pertimbanganpertimbangannya tersebut yang MuliaHakim agung yang menangani perkara a quo dalam tingkat Kasasi telahkeliru dan tidak tepat dalam menyimpulkan pertimbangannya,bahwasanya pertimbanganpertimbangan tersebut hanya didasarkanpada pembuktian sepihak saja, sedangkan buktibukti dan faktafaktayang didapatkan dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeritidak turut dijadikan pertimbangan, sehingga pertimbanganpertimbangantersebut

Bahwa selaku Konsultan Fasilitator terdakwamempunyai tugas dan tanggung jawab Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ; Menangani simpan pinjam perempuan (SPP) ; Melakukan penarikan / pencarian dana BPPK bersama denganBendahara (UPK) dan selaku penandatangan specimenpenarikan dana BPPK ; Melakukan verifikasi pengajuan / permohonan UEP, SPP ; Membuat laporan hasil pelaksanaan program ; Bahwa selaku konsultan fasilitator terdakwa telahmelakukan penarikan / pencairan dana BPPK pada rekening

Bahwa selaku Konsultan Fasilitator terdakwamempunyai tugas dan tanggung jawab Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ; Menangani simpan pinjam perempuan (SPP) ; Melakukan penarikan / pencarian dana BPPK bersama denganBendahara (UPK) dan selaku penandatangan specimenpenarikan dana BPPK ;Hal. 8 dari 30 Halg Pyt. No. 76/Pi d/ 2010/PT.

sebagai perbuatan berlanjutdengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan~ karena kejahatan.Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkanselaku konsultan fasilitator pada Kantor Badan ProgramPengembangan Kecamatan (BPPK) di Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Distrik Fakfak Timur.~ ano Bahwa selaku Konsultan Fasilitator terdakwa0,,uy20 Menangani

simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ; Menangani simpan pinjam perempuan (SPP) ; Melakukan penarikan / pencarian dana BPPK bersama denganBanlaheca AibRY halal ee Pi Seda ean specimenpenarikan dana BPPK ; Melakukan verifikasi pengajuan / permohonan UEP, SPP ; Membuat laporan hasil pelaksanaan program ; Bahwa selaku konsultan fasilitator terdakwa telahmelakukan penarikan /pencairan dana Bantuan ProgramPengembangan Kecamatan (BPPK) milik masyarakat DistrikFakfak Timur yang tersimpan pada rekening

Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkanselaku konsultan fasilitator pada Kantor Badan ProgramPengembangan Kecamatan (BPPK) di Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Distrik Fakfak Timur.eeee Bahwa selaku Konsultan Fasilitator terdakwamempunyai tugas dan tanggung jawab Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ; Menangani simpan pinjam perempuan (SPP) ;25 Melakukan penarikan / pencarian dana BPPK bersama denganBendahara

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dala3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolaterpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidak dibebertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung mauputlangsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan

Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam yang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Desember 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.

Penggugat Rekonvensi(Tergugat 1 asal) memohon Majelis Hakim yang menangani PerkaraMenjatuhkan Putusan Sebagai berikut : 1 Menolak Gugatan Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) secara keseluruhan.2 Menyatakan dalam Hukum bahwa Tergugat 1(Penggugat Rekonvensi) adalah sahAhli waris Tunggal dari tanah sengketa aquo berdasarkan semua bukti otentik yangdijabarkan dalam Persidangan.3 Menyatakan dalam Hukum Bahwa Gugatan spekulasi yang diajukan ParaPenggugat (Tergugat Rekonvensi) adalah Perbuatan Melawan

;Memulihkan Nama Baik Para Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berdasarkanKebenaran dan Keadilan;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara Memiliki Pendapatlain,Mohon Putusan Seadiladilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat II telah mengajukan Eksepsi danJawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : IIl~ toou dvDALAM EKSEPSIBahwa tergugat II menolak dalildalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

NasionalRepublik Indonesia ;7 Bahwa Proses penerbitan Sertifikat dilakukan secara Transparan dan terbuka untukumum, tidak dilakukan secara sepihak oleh Petugas Kantor Pertanahan KabupatenSumba Barat melainkan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengankepentingan Permohonan atau pemilik Tanah antara lain: Pemerintah Kecamatan,Pemerintah Desa serta para pemilik tanah yang berbatasan langsung;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat II mohon kiranya kepadaMajelis Hakim yang menangani

Menghukum ........4 Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranyamemberikan putusan yang seadiladilnya.

permohonannya tertanggal O6 Maret2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor0083/Pdt.P/2017/PA.Dpk, telah mengajukan Penetapan Waris denganuraian/alasan sebagai berikut :Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkanpenetapan sebagai berikut :Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Depok, in casu Majelis Hakim yangterhormat yang menangani

bin MOCHAMAD MUCHLAS;ROBBY HANGGARA MOCHAMAD MUCHLAS bin MOCHAMAD MUCHLAS;REYNA ALMAIDA MUCHLAS binti MOCHAMAD MUCHLAS.Menetapkan PEMOHON (BUDDY MARLENNY binti MURAD) sebagai Kuasauntuk Bertindak bagi ke3 (tiga) orang anak, sebagaimana pada point 2.2,2.3 dan 2,4 tersebut di atas, dalam hal terjadinya transaksi atau perbuatanhukum;Membebankan biaya permohonan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku.SUBSIDAIRAtau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, in casu Majelis Hakimyang menangani

., M.H. masingmasing anggota Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjungpinang yang menangani perkara Nomor46/PDT.G/2008/PN.TPI. yang meminta uang atau tanah sebelummenjatuhkan Putusan perkara a quo (vide Bukti PPK1);Bahwa dalam surat Komisi Yudisial tersebut di atas, disebutkan/diberitahukan kepada Sdr. Tony Babu, S.H (Kuasa Hukum Penggugat)selaku pelapor bahwa pada waktu= menangani perkara Nomor46/PGT.G/2008/PN.TPI hakim Bambang Nurcahyono, S.H., M.H.

., M.H. ketika menangani perkaraNomor : 46/PDT.G/2008/PN.TPI tersebut, sebagai berikut:a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat dan setelah PutusanProvisionil perkara a guo dijatuhkan, hakim Bambang Nurcahyono, S.H.,M.H. mengajak Kuasa Hukum Penggugat (Tony Babu, S.H) untukbertemu dengannya di ruangan kantornya di Pengadilan NegeriTanjungpinang, hari/tanggal lupa, sekitar antara pukul 11.0012.00 WIB.hal. 12 dari 28 hal.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Humpada waktu menangani perkara a quo telah melakukan perbuatan yang tidakpatut dilakukan oleh seorang hakim, sudah cukup memberikan indikasi kuatadanya keterkaitannya dengan uang yang dimintanya kepada Kuasa HukumPenggugat dan Sdr. Awang itu. Sebab, faktanya pemberian nomorhandphone pribadinya itu diberikannya kepada Kuasa Hukum Penggugatdan Sdr.

Awang pada saat ia sedang menangani perkara Nomor :46/PDT.G/2008/PN.TPI dan in casu pada saatsaat sebelum memutuskanperkara tersebut Selain dari pada itu, antara Kuasa Hukum Penggugat danSdr.

Hakim yang menangani kedua perkara ini, keduaorang hakim ini pun telah terlibat pula di dalamnya (H.

MajelisHakim yang menangani perkara ini untuk memanggil pihak,memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatunkan penetapansebagal berikut : neon non3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan olehtanggal , bahwa , telah meninggal dunia pada hari tanggal ,4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama dan belumdibaliknamakan atas nama ahli waris;5.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini untukmemanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut : PRIMER : 222222 2 noone nnn nn en nnn n nce n cnn nnn nee1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : 1. ;2.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar ca.Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil pihak,memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhnkan penetapansebagai ber ikut !

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParaPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

TETI NURHAYATI merujuk saksi IMBAR untuk dibawa ke Rumah sakit,karena Klinik tidak mampu menangani, kemudian saksi MAHMUR AMUY membawa saksiIMBAR kerumah sakit Medirossa untuk penanganan lebih lanjut, selanjutnya atas kejadiantersebut saksi HUSEIN selaku pihak keluarga yang tidak menerima atas perbuatan terdakwalalu melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut.

TETI NURHAYATI merujuk saksiIMBAR untuk dibawa ke Rumah sakit, karena Klinik tidak mampu menangani, kemudian saksiMAHMUR AMUY membawa saksi IMBAR Kerumah sakit Medirossa untuk penanganan lebihlanjut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi HUSEIN selaku pihak keluarga yang tidakmenerima atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek CikarangTimur untuk diproses lebih lanjut.

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyataketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antaraPenggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapatmewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap di muka sidang;Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hiduprukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan Ketua menyampaikan bahwayang berwenang menangani

U9e7 ys eSleJArtinya : Sesungguhnya orangorang mumin adalah bersaudara, maka itudamaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada AllahSupaya kamu mendapat rahmat;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di muka sidangyang menyatakan bahwa selama hidup berumah tangga dengan adalah diwilayah Kabupaten Boyolali dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat jugawilayah Kabupaten Boyolali, maka yang berwenang menangani perkara iniadalah Pengadilan Agama Boyolali;Menimbang, bahwa dalam perkara ini

Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk menangani ekonomirumah tangga ;c. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering melakukanpenyiksaan atas diri Penggugat ;4.

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwasejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat lebih memperhatikan orangtuanya dari pada penggugat dan anaknya, Tergugat tidak mempercayakanPenggugat untuk menangani

Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk menangani ekonomirumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka patutdiduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagiadan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahdan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi olehPenggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhanrumah

Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi setelah menikahsatu bulan menikah, Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaranyang mana Pemohon dan Termohon masih bisa didamaikan oleh orangtuadan tetangga Termohon dengan adanya perselisihan antara Pemohon danTermohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untukdirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:e Termohon suka menangani kredit orang lain tanpa diketahuiPemohone Termohon sering menitipbkan barang berharga kepada orang laintanpa

Bahwa, poin 4 ;e Termohon tidak pernah menangani kredit orang lain seperti tuduhanPemohon;e Ya benar Termohon sering menitipkan barang berharga kepada oranglain tanpa diketahui Pemohon, karena Pemohon mau mengambilbarang Termohon dan barang tersebut ada pada Pemohon;e Tidak benar Termohon membeli tanah yang tidak jelas, karena suratdan tanahnya jelas;2.

82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannyatelah mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya di dalam rumah tanggaPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembalidisebabkan Termohon konvensi suka menangani

Termohon tidak pernah menangani kredit orang lain seperti tuduhanPemohon;2.

Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UUNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, para saksi dapat diterimasecara formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkanselanjutnya;Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan pertengkaran PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi memang disebabkan karena TermohonKonvensi suka menangani kredit orang lain tanpa sepengetahuan PemohonKonvensi dan saksi juga mengetahui

SKRektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 279.A Tahun 2010 tentangEksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (T14);Tergugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Dewan Kehormatan KodeEtik dinyatakan sama pengertiannya dengan Dewan Kehormatan TataTertib karena tidak mungkin di dalam satu Universitas (seperti UINAlauddin) terdapat 2 (dua) lembaga Dewan Kehormatan yang ditugasiuntuk mengerjakan satu macam pekerjaan, di mana Dewan KehormatanKode Etik dan Dewan Kehormatan Tata Tertib secara bersamaan ditugasiuntuk menangani

proses pemecatan mahasiswa;Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwaantara Dewan Kehormatan Kode Etik dengan Dewan Kehormatan TataTertib memiliki pengertian yang berbeda karena Dewan Kehormatan KodeEtik menangani semua warga kampus, sementara Dewan Kehormatan TataHalaman 15 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 116 K/TUN/201216Tertib menangani khusus mahasiswa. Pendapat ini sangat keliru karenaapabila Dewan Kehormatan Kode Etik bertugas menangani seluruh wagrakampus, berarti termasuk mahasiswa di dalamnya bisa ditangai.

di luar Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar hanya dapat dilakukan Universitas setelah mendapat persetujuantertulis Direktur Jenderal;4 Direktur Jenderal dapat menutup lembaga nonstruktural yang dinilai tidakefektif atau tidak efisien;c Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) keputusan Menteri Agama RI tersebut, RektorUIN Alauddin membentuk Komisi Disiplin (KOMDIS) karena sangatdibutuhkan untuk menduduki posisi khusus untuk menangani

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParalPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas yang diuraikan oleh paraTergugat adalah sangat beralasan dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskanperkara ini InCasu sependapat dengan Yurisprudensi tersebut diatas ataugugatan Penggugat belum sempurna maka sudah seyogyanya MajelisHakim Pengadilan Negeri Serang yang menangani perkara ini harusmenyatakan perkara ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas yang telah di uraikan olehpara Penggugat adalah sangat beralasan dan bersandar hukum apabilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini INCasu sependapat dengan yurisprudensi tersebut diatas atau gugatan penggugat belurn sempuma maka sudah seyogyanyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang menangani perkara iniharus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.6.

Bahwa ternyata pihak Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawanhukum tersebut diatas akibatnya menjadi tidak tenang sebagaimana di aturdalam pasal 1365 KWH Perdata Jou pasal 1367 KUH Perdata yang telahmenimbulkan kerugian menjadi tidak tenang maka sudah seyogyanyaMajelis Hakim menangani perkara ini menghukum Tergugat dalamrekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian moril dan immaterialsebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) secara tunai.7.

quo Pengadilan TinggiBanten meneliti buktibukti Kepemilikan dan Tergugat 2 asal usul Riwayat tanahmilik Para Pemohon Kasasi secara rinci dan tegas mengenai batasbatastanahnya yang asal tebak oleh petugas Badan Pertanahan Nasional KotaCilegon, hal ini jelas judex a quo Pengadilan Tinggi Banten yang mengenaiperkara ini tidak cermat dalam menilai bukti kKepemilikan para Pemohon Kasasiyang mana dalam kata hibah tersebut sudah memuat batasbatas tanah milikpara Tergugat hal ini jelas Majelis Hakim yang menangani

Mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalammasyarkat akan tetapi Majelis Hakim yang menangani perkara ini telahmenyalahi dalam menilai pembuktian dari Pemohon Kasasi yang telahmerugikan para Pemohon Kasasi dimana para Pemohon Kasasi meminta judexa quo Mahkamah Agung RI memerintahkan pemeriksaan ulang terhadapPeradilan Tingkat Pertama dalam perkara ini supaya objek sengketa tanahseluas 16 M?

YUSUF PADDONG :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik danketerangannya tersebut benar semuanya ;11Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat membantu menangani perkara perdata ;Bahwa Terdakwa selaku kuasa dari isteri saksi (saksi Hj.

ANDI SIKATISULTAN bukan Terdakwa yang menyebutkan angka) untuk menangani perkaradalam tingkat banding dan kasasi, namun saksi sudah lupa tahun berapapembicaraan itu berlangsung ;Bahwa yang dibicarakan waktu bertemu di kampus adalah kelanjutan perkaratersebut, dimana pada waktu itu.

ANDI SIKATI SULTAN, pada tahun2008, Terdakwa juga diberi kuasa oleh Pak NASIR Mantan Ketua STISIPOL;Bahwa dalam menangani perkara saksi Hj. ANDI SIKATI SULTAN, Terdakwajuga sering diminta oleh saksi Hj.

, soal besaran dana operasional dari Klien terbesar adalah 500 juta rupiah ;Bahwa Terdakwa menangani perkara perdata saksi Hj.

ANDI SIKATI SULTANtersebut melalui Pak Hidayat ;Bahwa Terdakwa sebagai Advokat belum pernah disidang Etika dalam DewanKehormatan di Peradi berkaitan dengan kasus ini ;Bahwa sejak menangani kasus saksi Hj. ANDI SIKATI SULTAN dalam tahun2008, Terdakwa tidak pernah meminta dana operasional dan yang berkaitandengan kasus ini, Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Hj.

kuasa Pembanding/Tergugat beracara di tingkatpertama sampai dengan tingkat banding tidak memiliki Kartu Tanda AnggotaOrganisasi Advokat yang masih berlaku sehingga tidak sesuai dengan maksudPasal 30 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diatas;Menimbang, bahwa disamping itu menurut abstraksi hukum putusanMahkamah Agung RI Nomor 453 K/Sip/1973 tanggal 27 April 1976 yang padapokoknya menyatakan bahwa pengacara yang sudah berakhir masa berlakuSurat Tanda Anggotanya, tidak berwenang menangani

Majelis Hakimyang menangani perkara ini, berpendapat bahwa semua jawaban, duplik danbuktibukti yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Tergugat dinyatakan tidaksah dan harus dikesampingkan, sehingga secara included gugatanTerbanding/Tergugat dikabulkan berdasar buktibukti Terbanding/Penggugat:Menimbang, bahwa begitu juga, dengan tidak sahnya kuasaPembanding/Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulantelah sepatutnya menjatunkan putusan atas perkara ini dengan menyatakanpermohonan banding