Ditemukan 326 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
8528
  • 5.495.00 6.00 000 0.000 0 0151 050632 S.A KPSRIHATI) RANCA 9.000.000 5.62 3.14 135. 5.49BELAN 5.00 6.00 000 0.00G 0 0 0CISEWU152 050633 ANDI KPMISBAH KEBON 10.000.00 5.83 /4.18 150. 5.68CAU 0 3.00 0.00 000 3.0001/04 0 0 0PAKUWON GRT153 050636 NAHOD KPJl CIAWI 9.000.000 5.62 3.36 135. 5.4903/06 5.00 6.00 000 0.00MEKAR 0 0 0SARICIBALONG154 050637 MAMAH KPPADARI 9.000.000 5.62 3.36 135. 5.4923/05 5.00 6.00 000 0.00CINUNU 0 0 0KWANARAJA155 050668 DEDEH JLJUBAED KIANSA 9.000.000 6.00 3.36 135. 5.86AH NTANG
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
268638
  • .: Ek: i ntang Pen idakmemiliki ndin ntukmengajukan gugatan a quo; Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il yangmenyatakan bahwa Penggugat yang merupakan Lembaga Swadaya MayarakatWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tidak mempunyai hak gugat/persona standi in judicio;Menimbang, Pasal 92 ayat (3) UndangUndang No.32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwaOrganisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabilamemenuhi :a
Register : 24-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Ktbm
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
2011
  • Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162163, mengenaidispensasi Kawin menyebutkan '93lochf1 Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada PengadilanAgama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dhichf1 an/atau orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal'94lochf1 , maka dengan demikian Pengadilan AgamaKotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;par Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tehichf1 ntang