Putusan Nomor 3338/B/PK/Pjk/2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa pemotongan pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam P3B, telah memenuhi persyaratan administratif dan tidak terjadipenyalahgunaan P3B oleh Nestle Treasury Center MEA Ltd. sebagimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf gPER62/PJ/2009 sttd PER25/PJ/2010.

Oleh karena itu P3B dapatditerapkan dan pemotongan PPh Pasal 26 seharusnya 5%;Bahwa Pemohon Banding berharap agar Majelis membatalkan koreksi PPhPasal 26 atas pembayaran bunga Pemohon Banding sebesarRp2.786.563.355,00 menjadi Nihil dengan perincian sebagai berikut: Jenis Penghasilan Dasar Pengenaan Pajak Jumlah Koreksi Bunga Rp 13.932.816.774 Rp 2.786.563.355 Bahwa Pemohon Banding menyandingkan perhitungan antara SPT PPhPasal 26, Surat Keputusan Terbanding, dan permohonan banding PemohonBanding dalam

Peninjauan Kembali sebagaimana diputus olehMajelis Hakim berupa fasilitas perpajakan internasional berupakewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluhpersen) adalah sudah benar karena Negara domisili penerima manfaat(beneficial owner) adalah Switzerland dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 11 P3B

;Menurut Pemohon Banding;Bahwa tidak ada ketentuan dalam PSC ini yang melarang penerapan tarifPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") sebagaimana yang mulaidicantumkan dalam PSC Kontrak terbaru.

Tetap Dihormati, Tanpoa Mengurangi Porsi Pemerintah KarenaPenerapan Tarif P3B;Menurut Terbanding;Bahwa dalam penjelasan koreksi huruf d Hasil Penelitian Keberatan, disebutkanbahwa "Sesuai dengan pendapat tim Pemeriksa BPKP, dijelaskan bahwa PSCmerupakan kontrak bagi hasil, maka P3B tetap dihormati, namun porsipemerintah tidak berkurang karena penetapan tarif pajak berdasarkan P3Btersebut.

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku, apakah tarif Tax Treaty (P3B) dapat diberlakukan terhadapBranch Profit Tax bergantung pada Tahun/Masa Pajak dari kewajibanpajak yang bersangkutan.

DalamKontrak Bagi Hasil (PSC) versi lain yang ditandatangani tanggal 27Mei 2008 di mana perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali(CNOOC Palung Aru Ltd) merupakan pihak di dalamnya (Bukti PK9),pelarangan menerapkan P3B secara jelas tercantum dalam salahsatu pasal PSC. Dengan demikian, koreksi Termohon PeninjauanKembali dengan menafsirkan tidak diaturnya secara tegaspenggunaan P3B sebagai pelarangan menerapkan P3B adalah kelirudan tidak taat asas.

Hal ini dibuktikan dari SuratKeterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (Pemerintah Malaysia) (Bukti PK10);Ketentuan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan mengaturpemberian wewenang kepada pemerintah untuk melakukanperjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangkaHalaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2017penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak(P3B) dan dalam kaitan ini Pemerintan Indonesia telahmenandatangani P3B dengan

berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa,berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksiobjek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional karenamerupakan pembayaran jasa yang tidak dilakukan di Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B

bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one ofthe Contracting States for the use of, or the fight to use, industrial, commercial or scientificequipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exemptfrom tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"bahwa Pasal

8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danAmerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax bythe other Contracting State unless such resident carries on business in that other ContractingState through a permanent establishment situated therein.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Terbanding dalam persidangan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaifakta Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Terbandingdan tidak menunjukkan surat permintaan data sehingga dalil Terbanding tersebut tidak dapatdidukung oleh Majelis;bahwa Majelis berpendapat, pembayaran kepada Master dan Visa merupakan business profitsbagi Master dan Visa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B

Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan mengundang seluruhPengurus baik di tingkat DPP maupun DPW, termasuk namanamapengurus maupun kader yang tergabung dalam P3B.

Rasuna Said, JakartaSelatan dengan mengundang seluruh pengurus baik ditingkat DPP maupun DPW, termasuk namanama pengurusmaupun kader yang tergabung dalam P3B.

8 yang secara implisit menyatakan bahwalangkah yang dilakukan oleh P3B perlu persetujuan Ketua Umum danSekretaris Jenderal serta harus sesuai dengan AD/ART, padahalfaktanya semua langkah yang dilakukan P3B tidak bertentangan denganAD/ART hal mana merujuk Pasal 28 angka 1 Anggaran Dasar Jo.

Hutomo Mandala Putra selaku Ketua Umum periode 2017Halaman 68 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKT10.2022 bahwa Majelis Tinggi telah membuat Keputusan salah satunyapembentukan P3B sekaligus pemberian mandat tugas kepada P3B,sehingga dengan tidak ada bantahan dari Ketua Umum yang sah saat itudalam waktu yang cukup lama maka adalah fakta tak terbantahkanbahwa P3B merupakan representasi dari Partai Berkarya;Sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 9 sangat tidak tepat danmenyesatkan

surat ini.Maka adalah fakta tak terbantahkan bahwa P3B memiliki hak danwewenang dalam merencanakan dan menyelenggarakan MUNAS atauMUNASLUB Partai Berkarya;Bahwa tindak /Janjut tugas P3B adalah menerima permintaan untukdiselenggarakannya MUNASLUB dan Unsur DPW dan DPD PartaiBerkarya seluruh Indonesia;Bahwa Jumlah Permintaan untuk diselenggarakannya MUNASLUB dariUnsur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berjumlah 23 DPW dari 33 DPWSeluruh Indonesia, yaitu diantaranya:1.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon' Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasaPasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehinggaberdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi MerangLimited) ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan ini sekaligusHalaman 5 dari 8 halaman.

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku, apakah tarif Tax Treaty (P3B) dapat diberlakukan terhadapBranch Profit Tax bergantung pada Tahun/Masa Pajak darikewajiban pajak yang bersangkutan. Dalam perkara a quo, bahkanHalaman 41 dari 70 halaman.

Putusan Nomor 1830/B/PK/PJK/201 7Mei 2008 di mana perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali(CNOOC Palung Aru Ltd) merupakan pihak di dalamnya (BuktiPK9), pelarangan menerapkan P3B secara jelas tercantum dalamsalah satu pasal PSC. Dengan demikian, koreksi TermohonPeninjauan Kembali dengan menafsirkan tidak diaturnya secarategas penggunaan P3B sebagai pelarangan menerapkan P3Badalah keliru dan tidak taat asas.

Hal ini dibuktikan dari SuratKeterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (Pemerintah Malaysia) (Bukti PK10):Ketentuan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan mengaturpemberian wewenang kepada pemerintah untuk melakukanperjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangkapenghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak(P3B) dan dalam kaitan ini Pemerintah Indonesia telahmenandatangani P3B dengan Pemerintah Malaysia yang diratifikasidan berlaku efektif pada

Mengacu kepada pasal 32A UndangUndangPajak Penghasilan secara jelas menyebutkan bahwa dalam halUndangUndang Pajak Penghasilan dan P3B memuat ketentuanyang sama, dalam hal penetapan pajak penghasilan, makaketentuan yang berlaku adalah ketentuan P3B yang merupakanhukum khusus (Lex Specialis derogat Legi Generali):Bahwa sebagai suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh duasubjek hukum internasional, P3B Indonesia Malaysia tunduk padahukum internasional atas perjanjianVienna Convention on The Lawof

Dengan demikian kedudukan P3B Indonesia Malaysiadalam hubungannya dengan UU PPh berlaku beberapa asas hukumsebagai berikut:i. pacta sunt servanda (sebagai perjanjian antara dua subjekhukum internasional, P3B mengikat (binding) kedua pihakpenandatangan dan harus ditaati);il. lex specialis derogat legi generali (sebagai aturan khususpemajakan atas transaksi cross border IndonesiaMalaysia, P3Bpunya prioritas berlaku ketimbang UU PPh); danill.

kalau Tergugat telah menerima sebagianprestasi dari Penggugat berupa SHM No.1326/Desa Abiantuwung luas1.255 M2 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.1715/2010 peringkat pertamatanggal 14/09/2010 dari bukti P3a dan berupa Asli SSPD BPHTB Lembar18 atas nama Tiono sejumlah Rp. 34.300.000,, Asli SPPT PBB tahun2018 dengan NOP: 51.02.040.014.0230122.0 dan seterusnyaberdasarkan bukti P3b.

Dari bukti P3a dan bukti P3b ini jelas kalauTergugat telah menerima sebagian prestasi yang telah dilaksanakan olehPenggugat dengan demikian Eksepsi ini harus ditolak ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan Penggugat tidak jelas akibat kontradikif antara petitum 4 gugatandengan poin 9 posita dan poin 7 petitum gugatan.

utang piutangsebagaimana permintaannya yang telah disepakati lisan denganPenggugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban untukmelakukan pembagian keuntungan kerjasama cessies sebesar 25%kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000, (delapan milyarrupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBgPenggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P3b

Buktibuktisurat tersebut pada pokoknya menerangkan kalau benar telah terjadiperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kerjasama cessieseperti tersebut diatas ;Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat dan Penggugatmengajukan buktibukti Surat mulai bukti P1, bukti P2, bukti P3a danbutkti P3b untuk menguatkan alasan gugatannya tersebut, setelahMajelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh Penggugat mulai dariP1 sampai dengan P3b ternyata belum bisa membuktikan sepenuhnyaadanya kesepakatan

Begitu pula denganalat bukti P3a dan bukti P3b hanyalah berupa bukti tanda terima sertifikatdan dokumen lainnya yang sama sekali tidak membuktikan adanyakesepakatan lisan adanya kerjasama cessie antara Penggugat denganTergugat ;Menimbang, bahwa dengan demikian buktibukti Surat yangdiajukan oleh Penggugat baik bukti P1, P2, P3a dan bukti P3b tidakdapat mendukung gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan(6) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi Merang Limited)ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonHalaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.

PLN (Persero) P3B JawaBali Regional Jawa Timurdan Bali sesuai dengan perjanjian Pengadaan Jasa Boronganyang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat II dengan PT. PLN(Persero) P3B JawaBali Regional Jawa.

PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timurdan Bali, merupakan /egitima persona standi in judicio danberkedudukan sebagai pihak; atau sebagai subjek hukum mandiriyang dapat bertindak sendiri secara hukum.Bahwa, sebenarnya kontrak dibuat oleh Tergugat I, Tergugat Ildengan PT.PLN (Persero) P3B JB (Penyaluran Pusat PengaturBeban Jawa Bali) Region Jawa Timur dan Bali; maka secarahukum = sesungguhnya pt.pln (persero) pusat telahmendelegasikan dan menyerahkan pengelolaan / tanggungjawab pekerjaan itu

kepada pt. pln (persero) p3b jb (penyaluranpusat pengatur beban jawa bali) region jawa timur dan bali,dengan alasan ini maka secara yuridis pt.pln (persero) p3b jb(penyaluran pusat pengatur beban jawa bali) region jawa timurdan bali dapat bertindak sendiri sebagai /egitima persona standiin judicio atau sebagai salah satu pihak yang mandiri, balk dalammewakili perusahaan baik diluar maupun di dalam pengadilan;karenanya jelas bahwa kedudukan hukumnya buicanlah beradadi jakarta selatan, melainkan di

Dengandemikian, bukti yang diajukan tersebut justru bertentangan denganeksepsi Tergugat dan TergugatIl yang menyatakan bahwakedudukan Kantor P3B JawaBali adalah di Kabupaten Sidoarjo,Prov. Jawa Timur;12. Bahwa di dalam persidangan telah hadir pula Tergugatlll yaitu PT.PLN (Persero). Jika saja gugatan Penggugat harusnya diajukankepada Manager P3B JawaBali Regional Jawa Timur karenaManager P3B Jawa Bali Regional Jawa Timur berwenang secarasah untuk hadir mewakili PT.

SE03/PJ.101/1996 tanggal 29Maret 2006 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) dan Surat Dirjen Pajak No. S8911PJ.341/2004 tanggal01 September 2004 tentang Penegasan Tentang Pemotongan PajakPenghasilan Pasal 26 atas Pembayaran Guarantee Fee ke KoreaSelatan, dapat disampaikan bahwa:1. Seko International Co.

Ltd telah menyerahkan asli Surat KeteranganDomisili (SKD) kepada Pemohon Banding sebagai pihak yangmembayarkan penghasilan (bunga pinjaman) dan berdasarkan SKDtersebut, Pemohon Banding menerapkan PPh pasal 26 tarif 10 %,sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraIndonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN tersebut, yaituKorea Selatan;2.

Register 2118700881 yang diterbitkan oleh Pengawas KantorPajak Suyong sehingga sesuai P3B Indonesia Korea, tarif PPh Pasal26 pembayaran bunga sebesar Rp12.590.748.640 adalah 10% bukan20% seperti tarif menurut Pemeriksa;Sejumlah Rp 658.587.900 dari jumlah tersebut merupakan gaji dariTenaga Kerja Asing Korea yang telah dipotong PPh Pasal 26 sebesar20% sebesar Rp 131.717.580,;Berdasarkan Laporan Keuangan Auditted tahun 2005 dan 2006, SPTMasa PPh pasal 26 Oktober 2005 dan SPT Masa PPh pasal 26 MasaPajak

Ltd. sebesarRp. 12.590.748.640,00 dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 10%sesuai P3B Indonesia Republik Korea;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atastarif PPh Pasal 26 sebesar 20% atas Bunga Pinjaman kepada SekoInternational Co.

Ltd dengan alasan tidak ada Surat KeteranganDomisili sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diaturdalam P3B antara Indonesia dengan Korea.Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak sependapat dengan mengemukakanargumentasi yang pada intinya menyatakan atas pembayaran bungakepada Seko International, CO.Ltd seharusnya dikenakan PPh Pasal 26dengan tarif 10% karena terdapat Surat Pendaftaran Pengusaha Nomorregister 2118700881 yang diterbitkan

Bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD) digunakan sebagai dasar bagipihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesiadengan tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak yang diterbitkanoleh Competent Authority di negara treaty partner, dan P3B merupakanperjanjian yang telah disepakati olen Pemerintah Republik Indonesiadengan negara lain yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masingmasingnegara sebagaimana Konvensi Wina yang telah

Putusan Nomor 1348/B/PK/Pjk/2021pembayaran bunga atau royalti dengan tarif 20% kepada Wajib PajakLuar Negeri adalah tidak tepat karena Pemohon Banding dapatmembuktikan dan menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dariPemerintah Jepang terkait dengan Wajid Pajak yang menerimapembayaran bunga atau royalti yaitu Goei Trading Corporation danMurata Spring Co., Ltd yang berdomisili di negara Jepang, sehinggapengenaan tarif 10% yang diterapbkan Pemohon Banding sudah benardan sesuai dengan P3B antara

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88040/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa Representative Office OCI Corporation di Indonesia yang indukperusahaannya berada di Republik Korea berdasarkan Pasal 5.4 huruf(d) dan (e) P3B

Putusan Nomor 2060/B/PK/Pjk/20182. bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Representative Office OCI Corporation di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Representative Office OCI Corporationbukan merupakan suatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Representative Office OCI Corporationtidak diizinkan melakukan kegiatan perdagangan);3. bahwa ketentuan Pasal 15 UndangUndang PPh Juncto KeputusanMenteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/04/1994 JunctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP667/PJ/2001 JunctoSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/8 hanyaberlaku untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing yang merupakan BUTdan berasal dari negara yang tidak mempunyai P3B dengan RepublikIndonesia;4. bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Juni 2010 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding Pemohon BandingDasar Pengenaan Pajak : 33.899.855.273,00

Putusan Nomor 2060/B/PK/Pjk/2018Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat(4) huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UdangUndangNomor 12 Tahun 2011.b.

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/20191. bahwa Pemohon Banding di Indonesia yang induk perusahaannya beradadi Republik Korea berdasarkan Pasal 5.4 huruf (d) dan (e) P3B RepublikIndonesia dengan Republik Korea bukan merupakan suatu BUT;2. bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakan suatuBUT); Tidak ada objek pajaknya

(Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan);3. bahwa ketentuan Pasal 15 UU PPh juncto Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 juncto Keputusan TerbandingNomor KEP 667/PJ/2001 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE: 2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4. bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2012 menurutPemohon Banding

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2019Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 15 UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d dan e serta Pasal 7ayat (1) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea juncto Pasal 7ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena

Bahwa Representative Office OCI Corporation di Indonesia yang indukperusahaannya berada di Republik Korea berdasarkan Pasal 5.4 huruf(d) dan (e) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea bukanmerupakan suatu BUT;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1629/B/PK/Pjk/20182. Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Rep.

Surat Edaran Direktur Jenderak PajakNomor SE:2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor PerwakilanDagang Asing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1629/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4)huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011:b.

Putusan Nomor 1267/B/PK/Pjk/2021Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah terkaitdengan koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, yang tidak disetujui olehPemohon Banding;Bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD) digunakan sebagai dasarbagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengannegara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak, yang diterbitkan olehCompetent Authority di negara treaty partner,Bahwa

Surat Keterangan Domisili (SKD) berfungsi sebagai salah satudasar untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai yang ditegaskan dalam P3Bdimana negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak berdomisili;Bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD) bukan satusatunyadokumen untuk menentukan negara tempat kedudukan (residence) dariWajib Pajak berdomisili, namun berdasarkan kontrak, bukti pembayaranserta penerbit Invoice dapat diketahui negara tempat lawan transaksiPemohon Banding berdomisili;Bahwa P3B merupakan

PK/Pjk/2021melaksanakan kewajiban untuk meneliti kelengkapan SPT Masa PPh Pasal26 yang dilaporkan Pemohon Banding dan Terbanding tidak menyampaikanSurat Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER24/PJ/2010 tersebut;Bahwa kekuranglengkapan persyaratan administratif oleh PemohonBanding bukan sematamata kesalahan Pemohon Banding, namun jugasebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban Terbanding sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa tidak selayaknya ketentuan dalam P3B

yangdiakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Terbanding atas hakhakPemohon Banding;Bahwa tindakan Terbanding yang mengenakan PPh Pasal 26 dengantarif 20% terhadap pembayaran bunga atau royalty kepada Wajib Pajak LuarNegeri adalah tidak tepat, karena Pemohon Banding dapat membuktikan danmenunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) bahwa WP Luar Negeritersebut berdomisili di negara Jepang, sehingga menurut Majelis pengenaantarif 10% yang diterapbkan Pemohon Banding sudah benar dan sesuaidengan P3B

Bahwa menurut Pasal 6 UndangUndang Pajak Penghasilan jo Pasal 7 ayat(3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danJerman biaya dimaksud merupakan biaya yang dapat dikurangkan dariPenghasilan Bruto:Bahwa selengkapnya pasal 7 ayat (3) tersebut berbunyi :"Dalam menentukan besarnya laba suatu Bentuk Usaha Tetap, dapatdikurangkan biayabiaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha daribentuk usaha tetap itu, termasuk biayabiaya pimpinan dan biayabiayaadministrasi umum, baik yang

Bahwa menurut Pasal 24 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Jerman, dalam menghitung besarnya pajak yangterutang, termasuk perlakuan terhadap unsur pengurang Penghasilan Bruto,terhadap Pemohon Banding, tidak boleh berbeda dari perlakuan yangdiberikan kepada perusahaan lain;3.

Bahwa koreksi biaya tersebut oleh Indonesia, akan menyebabkanketimpangan danketidakadilan, karena sesuai dengan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman biayadimaksud merupakan porsi biaya untuk usaha yang dilakukan di Indonesiaoleh karenanya harus dikurangkan dari penghasilan bruto atas usaha diIndonesia dan dengan demikian biaya tersebut tidak akan dapatdikurangkan dari penghasilan bruto kantor pusat;4.

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) Indonesia Jerman biaya dimaksud merupakan biaya yang dapatdikurangkan dari Penghasilan Bruto;2. Bahwa Terbanding dengan koreksi yang dilakukannya telah secara nyatamemperlakukan biaya dimaksud sebagai biaya yang seluruhnya tidak bolehdikurangkan;3.

Bahwa Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mempunyaikedudukan setara dengan undangundang dan mempunyai kedudukansebagai Lex Spesialis sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan Tahun 2000;4.

PADANG tanggal 14Maret 1992, telah sesuai dengan salinan resminya, bermaterai cukup, lalu diberitanda P3B;5. Foto copy Putusan Perdata Nomor 02/Pdt/G/1991/PN. SLK tanggal 5 Nopember1991, tidak diperlihatkan salinan aslinnya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda P 3C; Putusan Perdata Nomor. 5/Pdt.G/2018/PN.SIk. Halaman ke 13 dari 26. Foto copy Putusan Perdata Nomor: 11/Pdt.Bth/1995/PN. SLK tanggal 19 Juni1996, telah sesuai dengan salinan resminya, bermaterai cukup, lalu diberi tandaP4A; .

(Rajana), kakak kandung dari Tergugat Il; Bahwa berdasarkan bukti P3A berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2245 K/Pt/1992 tanggal 27 Juli 1995 jo Bukti P3B berupa Putusan PerdataNomor: 06/PDT.G/1992/PT. PADANG tanggal 14 Maret 1992 jo bukti P3Cberupa Putusan Perdata Nomor 02/Pdt/G/1991/PN.

., terkait denganmasalah Pusaka Tinggi, yang pada pokoknya putusan lembaga peradilan tersebut, mengabulkan gugatan Para Penggugat; Bahwa dalam pertimbangan Putusan sebagaimana bukti P3A jo P3B jo P3C,tersebut, terkhusus dalam pertimbangan hukum di bukti P3B, halaman 21, yangPutusan Perdata Nomor. 5/Pdt.G/2018/PN.SIk.

Oleh karena itu Majelis hakimlansung akan menilai dan mempertimbangkan bukti P3A jo P3B jo P38C yangberupa Putusan Lembaga Peradilan. Apakah bukti P3A jo P3B jo P3C tersebut,secara serta merta dapat diberlakukan juga terhadap dalam perkara aquo?, karenadalam pertimbangan hukum bukti P3A jo P3B jo P3C, itu telah menyatakan ParaPenggugatlah merupakan orang sekaum dengan dan ahli waris dari Almarhum NuarDukun, serta berhak menerima harta sengketa sebagai harta pusakapeninggalannya, bukan Tergugat!

Halaman ke 23 dari 26Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3A jo P3B jo P3C, konteksperkara yang terjadi pada waktu itu adalah, dimana pada saat Nuar Dukun meninggaldunia, objek perkara dalam perkara pada bukti P3A jo P3B jo P3C tersebut,dikuasai oleh istridan anak Nuar dukun tersebut dan Tergugat baru menguasai hartasangketa beberapa waktu setelah meninggal dunia, sedangkan pada perkara Aquo,penguasaan oleh TergugatTergugattelah Para Tergugat lakukan sejak Nuar Dukun masih hidup, meninggal dunia dan

Bahwa Pembanding/Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannyasesuai dan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah danBangunan No.00000239 tanggal 28 September 2013 (Vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b);2.

Bahwa dasar timbulnya hubungan hukum dan dasar timbulnyahubungan jualbeli Unit NE21 antara Pembanding/Tergugat denganTerbanding/Penggugat adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanahdan Bangunan No.00000239 tanggal 28 September 2013 (VideBukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b);2.

Memperhatikan poin 4 tersebut di atas PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) tidak melanggar ketentuan Pasal1452 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) UUPK, karena PPJB NE21telah ditandatangani para pihak dalam PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b), maka tunduk pada ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, serta memenuhi syarat perjanjian sebagaimanaditetapbkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Oleh karenanyaPembanding/Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawanhukum atas PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) adalah tidak berdasar, sehingga PPJB NE21 (vide Bukti T1A,T1B dan Bukti P3a, P3b) tidak batal demi hukum;6.

itersebut, baik Pembanding/Tergugat maupunTerbanding/Penggugat haruslah memenuhi prestasi termasukkewajiban dan hak yang termuat/tercantum di dalamPPJB NE21(vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) tersebut, dengandemikian tidak ada dasar dan alasan untuk membatalkan PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) tersebut;JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGANKAN GANTI RUGI BERUPA BUNGA 1,5% PERBULAN SELAMA 81 BULAN, KARENA PERJANJIAN PENGIKATANJUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor00006/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.168.3092.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesarRp324.472.622,00 terkait perbedaan tarif sehubungan denganpenerapan P3B

Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2018Pasal 26 dan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 26 ayat (1) dan (2) P3B IndonesiaThailand, Pasal 25 ayat (1) danayat (2) P3B IndonesiaBelanda, Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 27Vienna Convention juncto Pasal 38 International Court of Justice;.

;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No.7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang No.17 Tahun 2000, Majelisberpendapat bahwa walaupun atas Badan Tahun Pajak 2003,namun karena biaya bunga tersebut telah dibebankan sebagaibiaya dalam Audit Report, maka atas biaya bunga tersebutterutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali terdapatPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

) antara Indonesiadengan negara kreditur ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas negara asalpemberi pinjaman dan Surat Keterangan Domisili (Certificate ofDomicile) diperoleh petunjuk bahwa dari beberapa pemberipinjaman (kreditor) luar negeri di atas yang memiliki PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan SuratKeterangan Domisili (Certificate of Domicile) hanya BNP ParibasSingapore dan Indover Amsterdam, sedangkan pemberi pinjaman(kreditor) luar negeri lainnya pada tahun

2003 tidak memilikiPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesiadan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis jumlah pembayaranbunga untuk BNP Paribas Singapore dan Indover Amsterdamadalah sebesar Rp.860.514.714, dengan perincian sebagaiberikut :BNP Paribas Singapore :Loan Rp.163.774.311,Convertible Bonds Rp.279.808.459,Jumlah Rp.443.582.770,Indover Amsterdam :Loan Rp.223.814.401,Convertible Bonds Rp.193.117.543,Jumlah Rp.416.931.944

,Bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan P3B IndonesiaPerancis, Pasal 11 angka 1 dan 2, biaya bunga BNP ParibasHal.6 dari 13 hal. Put. No. 155/B/PK/PJK/200610.Singapore sebesar Rp.443.582.770, tidak terutang PPh Pasal 26karena belum ada pembayaran, dan sesuai dengan P3BIndonesia Belanda biaya bunga Indover Amsterdam sebesarRp.416.931.944, tidak terutang PPh Pasal 26 karena belum adapembayaran.

Selanjutnya Majelis berpendapat untuk biaya bungayang berasal dari negara pemberi pinjaman (kreditor) luar negerilainnya yang pada tahun 2003 tidak memiliki PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan SuratKeterangan Domisili (Certificate of Domicile) sebesarRp.12.675.983.055, (Rp.13.536.497.769, Rp.860.514.714,)terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto ;Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi positif atasDasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp