Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindotertanggal 8 Februari 2011 sebagaimana tertuang dalam akta No. 14tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari, Sarjana Hukum tentang Pernyataan KeputusanRapat PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo,Penggugat diangkat sebagai Direktur Usahadan Penggugat Il sebagai Direktur Administrasi dan KeuanganPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, masingmasing

Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan RUPSLB PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo tertanggal 27 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam akta No. 27 tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuatdihadapan Notaris Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 8 Februari 2015 dan diangkat kembali

Bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Para PenggugatPriode ke 1 didasarkan pada keputusan RUPSLB (Rapat UmumPemegang SahamLuar Biasa) dan pengangkatan dan pemberhentianPara Penggugat Priode ke 2 juga didasarkan pada keputusan RUPSLB(Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) yang dihadiri oleh SemuaPemegang Saham pada Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat juga menempatkan selurun Para Pemegang Saham padaPerseroan Terbatas Jakarta TourisindoATergugat menjadi Pihak dalamPerkara ini;4.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidakmenempatkan seluruh Para Pemegang Saham yang hadir pada RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakanpada tanggal 8 Februari 2011, tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 27Januari 2015 serta tanggal 12 Januari 2016, mengakibatkan gugatanPara Penggugat kurang Pihak, sehingga oleh karena gugatan ParaPenggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat di terima (No/NietOnuan klijke Verklaarrd);B.

Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar imbalan Direksi PT.Jakarta Tourisindo berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal25 April 2011;5. BuktiP5 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar Penghasilan DireksiPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Berdasarkan RUPSLB Tanggal 21 Juli 2014;6.

Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, dimanaPenggugat diberhentikan secara tidak sah, sewenangwenang, dan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal01 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor PT BPR Central International di Jl.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta.3.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengaturbahwa Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS.9.

Oleh karenanya,terbukti alasan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalahtidak benar dan sangat merugikan Penggugat.14.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamPT BPR Central International sangat bertentangan dengan Pasal 105 ayat(2) Undang Undangnomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB, sedangkan Tergugat dan Tergugat Ildalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan

Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenang wenangan dari Tergugat dan Tergugat II, dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugat adalah cacat hukum.

YosSudarso No. 1 Kota Surakarta, berdasarkan Akta No. 30 Pernyataan Keputusan Rapat tanggal8 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S,H., Notaris di kota Surakarta ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca RUPSLB yang telah dituangkandalam Akte No.1 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Central Internasional (Bukti P5 yangidentik dengan bukti T2 PT) ternyata RUPSLB dilakukan oleh Para Tergugat selakuPengurus/Organ Badan Hukum yaitu PT BPR Central Internasional dan bukan selakupribadi

lembarsaham sah atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, PEMOHON telahmengajukan permintaan tertulis kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahunduaribu enambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB denganagenda rapat penggantian pengurus

Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPARA TERMOHON selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;daniil. .

) Perseroan dengan agenda rapat : Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLBdan melakukan pengambilan

sangat berhubungan eratdengan pokok gugatannya yang telah mendalilkan bahwa paratergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam pasal 1365 KUH Perdata , sehubungan dengan masalahpemanggilan Penggugat yang beralamat di Seoul ( Republik Korea)selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 50% pada PT BaliBias Putih ( Tergugat IV) yang dilakukan oleh tergugat yang menjabatsebagai Direktur Utama PT Bali Bias Putih dalam rangka pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) tanggal 25 Juli2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 padahal dalil pokok gugatannya sendiri belumdibuktikan di persidangan yang menganggap bahwa pemanggilantersebut tidak sah tanpa alat bukti autentik untuk mendukung tuntutanprofisinya tersebut, hal ini sudah jelas tidak memenuhi persyaratanyang di tentukan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No 3tahun 2000 tentang uitvoerbaar byvoorraad dan tuntutanprovisionil ; Berdasarkan pertimbangan tersebut

) pertama tanggal 25 Juli 2011dan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) kedua tanggal5 Agustus 2012 sah menurut hukum.

tidaknya pemanggilan pemegang saham ituberpegang pada pasal 82 ayat 2 UndangUndang No: 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas yang secara inperaktif meyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau denganiklan surat kabar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 2 UndangUndangNo 40 Tahun 2007 menurut Pengadilan Tinggi Pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama itu sudah benar yang menyatakan pemanggilanitu sah menurut Hukum karena panggilan rapat umum pemegangsaham luar biasa ( RUPSLB

) pertama tanggal 25 Juli 2011 maupunpanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 keduaduanya telah menggunakan sarana iklandalam surat kabar bersekala nasional yaitu haria terbit tanggal 9 Juli2011 dan tanggal 28 Juli 2011, oleh karena itu menurut Hukum tidakada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembandingtidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka PengadilanTinggi

tersebut dan melakukan panggilan kedua kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPSLB kedua.Bahwa dalam RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2018 jugaterdapat acara peralihan saham dan penggantian saham berdasarkanHalaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Sakpasal 56 undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanterbatas berbunyi :(1). pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak(2).

, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyekpenghadap.11.Bahwa kemudian Tergugat menyelenggarakan RUPSLB ( Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ) dengan acara rapat merubah anggarandasar perseroan dan berita acara rapat tersebut dibuatkan Akta Notaris no12 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat III .Bahwa karena RUPSLB sebelumnya yaitu tanggal 20 Agustus 2018dinyatakan tidak sah/batal demi hukum, maka sudah sewajarnya RUPSLBtanggal 12 November 2019 juga dikatakan tidak sah/batal

hukum mengikatbagi Penggugat berikut segala akibat hukum yang ditimbulkan dari RUPSLBtanggal 20 Agustus 2018 tersebut termasuk RUPSLB tanggal 19 November2019 juga batal demi hukum/tidak sah.Dengan telah dinyatakan RUPSLBtanggal 20 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makamenghukum para Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat sepertikeadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018.Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata terhadap tiap PerbuatanMelawan Hukum

Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumtetap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB )para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 berikut Akta Notaris yangdibuat yaitu akta no 72 tanggal 31 Agustus 2018. Dan menyatakan tidaksah RUPSLB tanggal 12 November 2019 yang dicatatkan di dalam AktaNotaris No.12 tanggal 12 November 2019..

Bahwa baik di dalam posita gugatan maupun petitumnya Penggugatmeminta agar RUPSLB tanggal 20 Agustus 2010 dan Akta NotarisNomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018 dibatalkan;b.

No. 1757 K/Pid/2011legalitas dan kepastian hukum kepengurusan sesuai ketentuan hukumyang berlaku para pemegang saham dan para pemilik kendaraan MetroMini setuju dan sepakat untuk segera mengadakan RUPSLB berdasarkanUU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.Metro Mini dengan agenda : Pemilihan Pengurus Baru.Sebelum ada pengangkatan, penggantian dan pemberhentian PengurusPT.

Metro Mini berdasarkan RUPSLB, para pemegang saham dan parapemilik kendaraan Metro Mini mendukung kepada pengurus hasil RUPSLBtanggal 29 April 2000 Akta Notaris No. 53 dan 54 untuk tetapmelaksanakan tugas dan tanggung jawab kepengurusan PT.

Metro Minidan memberikan wewenang penuh untuk melaksanakan RUPSLB sampaidengan diadakannya RUPSLB dan diminta untuk tetap menjaga dokumenperusahaan dari gangguan pihak manapun, dan diminta untuk membentuksementara kantor yang baru (tersendiri) sampai dengan terpilihnyapengurus baru.Seluruh management fee yang dipungut sejak Agustus 2007 hinggasampai terpilihnya pengurus yang baru dimohon untuk diputihkan (tidakdibayar).

Panjaitan melalui kuasahukumnya telah disepakati bersama dengan para pemegang saham akandilaksanakan RUPSLB pada bulan Maret 2008 akan tetapi tidakdilaksanakan ;. Bahwa para pemegang saham dan para pemilik kendaraan Metro Minimendatangi lagi dan menyerahkan surat kepada TH.

Panjaitan Cs meninggalkan kantor Metro Mini sejaktanggal 10 Desember 2008 dan setelah terbentuk pengurus baruberdasarkan RUPSLB tanggal 17 Januari 2009 yang langsung bekerjadan menguasai kantor PT. Metro Mini dengan demikian secara otomatiskepengurusan berdasarkan SK No.2918/1993 tidak berlaku lagi, namunTH. Panjaitan dengan itikad buruk dengan mengatas namakan sebagaiDirektur Umum PT.

AGRICON, yang kemudian Direksi menindaklanjutinyadengan memberitahukan kepada para pemegang saham lainnya, sehinggapada akhirnya dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) pada tanggal 28 September 2001 yang telah sah berdasarkan Pasal19, 20, 21, 22 Anggaran Dasar PT. Agricon tahun 1998. Hal mana hasil RUPSLBtersebut sebagaimana diuraikan dalam NOTULEN RUPSLB PT. AGRICON dankemudian dituangkan dalam Akta Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yangdibuat oleh dan dihadapan Ny.

Maka dengan diselenggarakannyaRUPS Tahunan/RUPSLB, dengan demikian segala keberatan yangdisampaikan/diajukan oleh Tn. Mustafa Madjidi dan/atau Tergugat II telahselesai dan tidak ada permasalahan lagi, yaitu. antara lain dengandiputuskannya salah satu hasil RUPSLB dimaksud yaitu "Meminta kesediaanSdr. Haerul Bengardi (in casu, Tergugat I) menawarkan (jual) dengan suratkepada Sdr. Mustafa Madjidi secara pribadi 6 (enam) saham PT. Agricon yangdiperoleh dari Sdr. Thomas Budiono.

;Bahwa menindaklanjuti hasil RUPS Tahunan/RUPSLB tersebut, padatanggal 2 Juli 2002, Tergugat membuat dan mengirimkan surat penawaranpenjualan atas 6 saham miliknya kepada Tn. H. Mustafa Madjidi sekaligusmeminta agar transaksi jual beli saham tersebut dapat dilakukan dalam waktusecepatnya.

Mustafa Madjidi/ayah Tergugat IItelah gugur/batal demi hukum dengan sendirinya sehingga demikian jumlahsaham yang dimiliki oleh Tergugat tetap sah demi hukum sebanyak 24 lembarsaham atau dalam arti lain komposisi pemilik/oemegang saham perseroanmasih tetap sebagaimana komposisi saham hasil RUPSLB tanggal 28September 2001.

Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AGRICON tanggal 28 September2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkan dalam Notulensi RUPSLBtanggal 28 September 2001 ;4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yang dibuat oleh dandihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor ;5.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT AMARA INDONESIA, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA tersebut;
3. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan

diadakannya RUPSLB PT AMARA INDONESIA dan menetapkan pimpinan RUPSLB PT AMARA INDONESIA, serta melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA dengan sebelumnya melakukan pemanggilan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah

No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.

Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.

Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.

) pada 12Januari 1998, tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Penggugat, karenaPara Penggugat sama sekali tidak menerima panggilan RUPSLB.

Tambahan lagi, rentang waktu antara panggilandi surat kabar untuk RUPSLB 23 Januari 1998 pun sangat singkat, hanyaberselang 8 (delapan) hari (panggilan dilakukan pada tanggal 15 Januari1998).

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan TergugatII telah beritikad buruk dengan tidak melakukan pemanggilan secara sahdan patut kepada Para Penggugat untuk menghadiri RUPSLB tanggal 12dan 23 Januari 1998, dengan tujuan agar Para Penggugat tidakmengetahui pelaksanaan RUPSLB, tidak menghadiri dan tidakmenggunakan hak suaranya pada RUPSLB, sehingga Tergugat I, II, III,dan IV dapat menghadiri dan menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengankeinginannya.4 Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal

Apalagi didalam RUPSLB disebutkan si penerima kuasa (Tergugat IV) diberikankewenangan untuk menggunakan Surat Kuasa untuk menentukan hargadan penggunaan hasil penjualannya.

Apalagi Surat Kuasa tersebut disebutkan diberikan oleh orangperorang, bukan RUPSLB sehingga seharusnya Tergugat Vmengingatkan adanya pelampauan kewenangan oleh RUPSLB.

) SHJ dengan hasil RUPSLB adalah menyetujuipengalinan seluruh saham milik Tergugat 1 di SHJ.

Padahal RUPSLB untuk menyetujui Divestasi tersebut baru dilakukantanggal 15 Oktober 2009.

Asas asas ini semestinyamenjadi pilar di dalam transaksi mengalihkan saham dan menentukannilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yangditunjuk oleh RUPSLB tersebut.

DALAM RUPSLB Tergugat PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2009 ... dst...

2010, Perihal ; Usulan Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) PT.

;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa memeriksagugatan Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa RUPSLB aquo adalah sah atau tidak. Apabilaputusan Pengadilan Negeri nantinya menyatakan bahwa RUPSLB adalahsah, maka dengan sendirinya Surat Keputusan yang dikeluarkan olehMenteri Hukum dan HAM adalah sah.

Hotel Danau Toba Internasionalsebagai akibat dari RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2008tersebut, hal itu) merupakan persoalan internal pengurus (DewanKomisaris/Dewan Direksi) dari PT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta BertentanganKetentuanKetentuan Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang BersifatProsedural/Formal.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PITUN) Jakartamempertimbangkan yang menjadi fokus persoalan dalam perkara iniadalah mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hotel Danau Toba Intenasional yang tidak memenuhiquorum, yang mana hasil RUPSLB tersebut adalah merubah komposisisusunan Dewan Komisaris.

Karena tidak memenuhi quorum, maka RUPSLB tersebut adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hukum yangHal. 17 dari 23 hal. Put.

RUPSLB PT.

Audit;Bahwa, berdasarkan surat tersebut, pihak TERGUGAT dan TERGUGAT Ilsepakat untuk melaksanakan RUPSLB pada tanggal 17 Nopember 2015yang bertempat di Taman Budaya Sentul Kabupaten Bogor, dimana hasildari RUPSLB tersebut adalah:1. Menyetujui perubahan Bentuk Badan Hukum dari PD PK Bogor menjadiPT LKM Bogor;2.

Menunjuk Dewan Pengawas untuk mengurus perubahan Badan Hukum;Bahwa, Rekomendasi dan saran serta sesuai dengan langkahlangkahmenuju Transformasi RUPSLB seharusnya RUPSLB memberikan amanatkepada Pengurus Existing sebagai TIM Transpormasi akan tetapi hal initidak dilaksanakan, dan diketahui kKemudian ternyata sudah ada niat untukmenyingkirkan Direksi/Pimpinan PD PK Bogor;Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2015 PT LKM mengadakan RUPSLB diGedung MNC Jalan Aceh Kota Bandung, dimana dalam RUPSLB PT.

LKM, diberi tandaP.P10;Foto copy sesuai asli Permohonan RUPSLB Nomor 081.aPS/DIRMHHalaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN.

Cbi12.13.14.16.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.27.75tanggal 5 Oktobr 2015, diberi tanda P.P11;Foto copy tanpa asli Undangan RUPSLB Nomor 18/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda P.P12;Foto copy sesuai asli Undangan RUPSLB Nomor 19/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XIV/2015 tanggal 27 Nopember 2015, diberi tanda P.P13;Foto copy tanpa asli Arahan dan Bimbingan atas Honorarium DewanPengawas Nomor 876/3526/Admrek tanggal 22 Juli 2015, diberi tandaP.P14;Foto copy sesuai asli Salinan Peraturan

Cbi11.12.13.14.15.77LB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 27 November 2015, diberi tanda T.I10;Foto copy sesuai asli Undangan RUPSLB Dewan Pengawas PD.PKBOGOR Kabupaten Bogor Nomor 15/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 1 September 2015, diberi tanda T.I11;Foto copy sesuai asli Undangan RUPSLB Dewan Pengawas PD.PKBOGOR Kabupaten Bogor Nomor 18/DP/RUPSLB/PD.PK.BGR/XV/2015 tanggal 11 November 2015, diberi tanda T.I12;Foto copy sesuai asli Berita Acara RUPS tanggal 1112015, diberitanda T.13;Foto copy sesuai

Bahwa dalam pertemuan / silaturahmi antar Ahli Waristanggal 04 April 2012 tersebut sama sekali tidak ada agendapembahasan apapun mengenai PT Expra Motor termasuk agendaRUPS maupun RUPSLB PT Expra Motor;11.

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

dan kemudian tindakan memasukanketerangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugatkedalam Akta 29/2013 mengenai pernyataan RUPSLB PT ExpraMotor, dimana Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik Sahamtidak pernah mendapat undangan/pemanggilan apapun dalamrangka untuk mengikuti RUPS Luar Biasa PT Expra Motortertanggal 04 April 2012 adalah tindakan yang cacat hukum danmelawan hukum karena telah melanggar ketentuanketentuanhukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;B.

Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan dideritaoleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 04 April 2012 juncto Akta No. 29tertanggal 16 Desember 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris diSleman, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RepublikIndonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.:AHU06587.A.H.01.02.

Bahwa seharusnva yang tepatmelakukan gugatan dan meminta bahwa RUPSLB tersebut ilegal dan tidaksah adalah para pemegang saham.

SHOFWAN SUMBAHAN,SE dalam jabatannyaselaku Direktur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yang dibuatdihadapan Notaris ISRIN NAWAWI, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Shofwan Sumbahan, S.E., dalam jabatannya selakuDirektur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yangdibuat dihadapan Notaris ISRIN NAWAW1, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Dengan demikian, undangan tersebut menjadi tidaksah dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa RUPSLB tanggal 07 Desember 2011 yang diadakan oleh TermohonKasasi I, II dan Ill adalah RUPSLB yang illegal (tidak sah) sehingga bataldemi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena halhal sebagaiberikut:Hal. 22 dari 25 Hal.

Kolingkas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Kolingkas yaitu Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat Il untukmeminta diadakan RUPSLB tentang pembubaran dan pemberhentiankepengurusan PT. Kolingkas sebagaimana Akta Nomor 80 (T.13) dansurat dari Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Tergugat II tertanggal 0Desember 2011 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Kolingkas untukmeminta diadakan RUPSLB.

RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Putusan Nomor 448 K/TUN/2012Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkaitpelepasan asetnya di PT. Sumalindo Hutani Jaya, termasuk HutanTanaman Industri (HT!) yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua) Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yaitu :a. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham. pada PT.Sumalindo Hutani Jaya. dan Penjualan Aktiva (Tagihan) PT.Sumalindo Lestari Jaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.;b. Persetujuan Divestasi Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. padaPT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanaktiva (tagihnan) PT.

., pada PT.Sumalindo Hutani Jaya;17.Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas, maka sungguh menjadi jelas bahwapersetujuan Divestasi Saham (pengalihan saham) PT. Sumalindo LestariJaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru diadakan tanggal 15Oktober 2009, setelah mendapat Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Faktanya dalam RUPSLB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal15 Oktober 2009, sebanyak 85,900 % pemegang saham yang hadirtelah menyetujui mengalihkan selurun saham PT. Sumalindo LestariJaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia Tok. dimana Penggugat/kuasanya juga hadir;Dengan demikian quod non terdapat kerugian pada diri Penggugatbukanlah disebabkan oleh terbitnya surat objek gugatan a quo, tetapidikarenakan adanya persetuju~an RUPSLB PT.

Dalamagenda RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009 itu dengan sangat jelasmencantumkan 3 (tiga) agenda RUPSLB, salah satunya agendatersebut adalah Persetujuan Divestasi PT.Sumalindo Hutani Jaya dariPerseroan (PT.

Menetapkan kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmuradalah lebih dari % dari seluruh jumlah saham;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1042/Padt.P/2018/PN JKT.SEL4. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Citra Sari Makmur dapatdiambil dan sah mengikat berdasarkan suara setuju lebih dari % darijumlah selurunh saham yang hadir dengan hak suara yang sah untukseluruh agenda Rapat;5, Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan korum pengambilankeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangkawaktu paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini, denganjangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk haripemanggilan;6.

Menunjuk Pemohon sebagai ketua rapat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPSLB) tersebut;t Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmur yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini adalah sah dan mengikat;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.

Citra SariMakmur untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan membawa serta memberikan dokumendokumen PT.Citra Sari Makmur yang terkait kepada Pemegang Saham;9. Memerintahkan biaya yang timbul dalam Permohonan inidibebankan kepada Termohon;10.

Anindya Mitra Internasional Nomor :4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor :3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal:Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional:92. Foto copy surat Nomor : OO3/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB:93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. AnindyaMitra Internasional sampai dengan tahun 2007;95.

Anindya Mitra InternasionalNomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra InternasionalNomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008:Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT.AMIFoto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perinal: Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT.

AnindyaMitra Internasional:Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB;Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT.Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuanganuntuk tahun 2009 dan 2008:Fotocopy Buku kas Buffer Stock;Fotocopy kwitansi setoran ke holding;Tetap terlampir dalam berkas; Membebankan biaya perkara

Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.

Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.

Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.