Penyidikan :Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1angka 2 KUHAP adalah :serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini untuk mencari serta mMmengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang tenadi danguna menemukan tersangkanya.Bahwa atas Laporan Pemohon Termohon sudah melakukan penyidikanterbukti dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik /39/IV/RES.1.11/2020/Ditrekrimum

Jambi/SPKT B tertanggal 14 Februari2020 tersebut pihak Termohon telah melakukan upaya penyelidikan danpenyidikan, namun pada kenyataannya dikarenakan tidak ditemukannyafaktafakta perbuatan tindak pidana atau tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penipuanmaka demi kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana pihak Termohon menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.

3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember 2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019, dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terkait dengan Surat Perintah Penyidikanyang disampaikan oleh pemohon Nomor : Sp.Sidik / 137.a / 2019 /Ditreskrimsus, tanggal 08 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidakterpisahkan, disebabkan adanya:(1) salah satu Personil Penyidik an. AKP EKO C.

UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah;3.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Sp.SIDIK/273.a/XII/2018/Ditreskrimsus Tanggal 6 Desember2018 dan Sp Sidik/137.a/X/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Oktober 2019,dan S.Tap/22/X/2019/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2019 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya PenetapanTersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan DASMAN(Pemohon) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara).Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DASMAN(Pemohon) seluruhnya (Ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakanpermohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (niet ont vankelijkeverklaar); Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

LP/67/K/VI/2019/Res Agam tanggal 15 Juni 2019tentang Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadisesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itusebenarnya tidak ada atau dugaan Tindak Pidana dengan sengajamemasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuanyang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baik orang itu menjadi tersinggung, diberi tanda Bukti T7;14.Potocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

PLN (persero) yang dalam kedudukannya sebagai pihak yangdirugikan akibat surat Perintah Penghentian Penyidikan bernomor Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim tertanggal 24 Februari 2015;Bahwa Pemohon, telah diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 07Oktober 2013 pukul 14.15 Wib sampai dengan selesai di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Aceh Resort Langsa, atas kelalaian yangmenyebabkan kematian, yang dalam hal ini telah menyebabkan meninggalnyaSuami Pemohon akibat kesetrum kabel listrik milik

Sp.Sidik/16.b/II/2015/Reskrim, yang pada intinyamenyebutkan yaitu:Menghentikan Penyidikan karena;a Belum cukup unsurb Barang bukti belum cukup untuk ditindak lanjuti perkara tersebut.I1c Karena sebab sesuai dengan ketentuan UndangUndang Penyidikdihentikan demi hukum; (Bukti P10)ANALISA HUKUMBahwa setelah dilakukannya pengaduan kepada Termohon, Termohon kemudianmelanjutkan dengan melakukan penyidikan, hal tersebut sebagaimanadisebutkan dalam surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon bernomorSP2HP

Sp.Sidik/16.b/II/2015/ Reskrimsecara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuatdidalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana;Bahwa Termohon telah memberikan tanggung jawab Penyidikan(Pembuktian) yang sangat tidak beralasan hukum Termohon melakukan haltersebut kepada Pemohon, maka dalam hal ini juga Termohon telahmelanggar ketentuan KUHAP;Bahwa batas waktu Penyidikan

Sp.Sidik/16.b.II/2015/Reskrim terhadapperkara yang Pemohon laporkan secara tidak beralasan hukum dan tidak jelas alasanalasan yang termuat di dalam surat tersebut serta tidak sah karena tidak sesuai denganProsedur sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukan,maka kini akan dipertimbangngkan secara khusus apakah tindakan Termohon yangtelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap

dalam perkara ini dan Kuasanya sebagaimana buktiSurat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 tersebut dapat menunjukan telahdiperoleh hasil gelar perkara dimana dari semua perserta Gelar perkara tersebutmenyimpulkan bahwa berkas perkara tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsursesuai petunjuk dari Jaksa;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan gelar perkara yang dilakukan olehTermohon, Termohon mengelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

perkara pada tanggal 3 Maret 2020terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP / /05 / 1 / 2020 / Maluku /Res.Kep.Aru /Sek.Aru Tengah, tanggal 26 Januari 2020, dan dari hasilgelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar dapattingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telahdituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal3 Maret 2019;Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas,TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Pasal 1 butir 2 KUHAPidana maupun syarathukum Pasal 17 KUHAPidana (tentang bukti permulaan yang cukup)atas dasar LP / /05/1/ 2020 / Maluku / Res.Kep.Aru /Sek.Aru Tengah,tanggal 26 Januari 2020, atas laporan MARKUS TIVEN dan telahdilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi lain diataranya saksi SILVIATIVEN, YUNCE VILAY dan SALMON ORNO dan Visum et repertumtertanggal 26 Januari 2020 serta Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/05/I/2020/Reskrim, tanggal 29 Januari 2020, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

penyelidikan danpenyidikan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup dan atau 2(dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUMK/2014juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diaturdalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP sehingga penyidik menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020 dan SP.Gas/58/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus2020 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

T9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya pemeriksaan wawancara SiskaIndah Sari Sinaga Mamak Tere;10.T10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikantanggal 19 Agustus 2020;11.T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19 Agustus 2020;12.T12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikannomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIM tanggal 20 Agustus 2020;13.T13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

bertanda T39 berupa fotokopi sesualdengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Perkara Tindak PidanaPerbuatan Cabul terhadap Anak, di Ruang Unit Polsek Kandis, Rabu, tanggal 19Agustus 2020, dengan kesimpulan perkara dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T4 berupafotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Sp.Gas/284/VIII/2020/Reskrim 20Agustus 2020, bukti Surat bertanda T11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

/43/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, dan bukti surat bertanda T12 berupa fotokopi sesuai denganaslinya Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/50/VIII/2020/RESKRIMtanggal 20 Agustus 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan tertanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan penyidikan tentangdugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan menetapkanPemohon sebagai tersangkanya, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8

Menyatakan oleh karena itu, Surat Perintan Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 22. A/ V / 2021 / Reskrim, tanggal 07 Mei 2021 terhadap perkaradalam Laporan Polisi LPB/133/XII/2020/KEPRI/SPKT Polresta Barelang,tanggal 13 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum formal yangmengaturnya;4.

Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan tanggal O06 Mei 2021selanjutnya telah di terbitkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a / V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.5)dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 22.b(2) / V / 2021/ ReskrimTanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T.6) untuk melaksanakan tugaspenyidikan terhadap perkara dugaan Tindak pidana Penipuan dan atauPenggelapan.

Sidik / 22.a / V / 2021 / ReskrimTanggal 7 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukumkarena tidak tidak memenuhi ketentuan hukum formal adalah suatupenilaian yang keliru karena Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 22.a/ V / 2021 / Reskrim Tanggal 7 Mei 2021 yang di terbitkanoleh termohon sudah memenuhi aturan tentang pembuatan suratperintah dimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATANASKAH

(Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 11 / Ill / 2017/Polres Kaimana, tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor :R/12/ll/ 2017 / Resktim , tanggal 17 Maret 2017 tanpa namatersangka (tembusan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfakdan Komisi Pemberantasan Korupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor: Springas / 63 / VIII / 2017/Reskrim , tanggal 02 Agustus 2017.

(Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 54 / IX / 2017/Reskrim, tanggal 26 September 2017.

(Bukti T36);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/11 / Ill /2017/ Polres Kaimana,tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T37);Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : R / 12 / Ill /2017 / Reskrim, tanggal 17 Maret 2017 tanpa nama tersangka (tembusandiserahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak dan Komisi PemberantasanKorupsi). (Bukti T38);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/ 63 / VIIIl /2017/ Reskrim , tanggal02 Agustus 2017.

(Bukti T39);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 41 / VIII / 2017/ Reskrim,tanggal 02 Agustus 2017. (Bukti T40);Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 81 / 1X / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017. (Bukti T41);Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik /54/ IX / 2017/ Reskrim, tanggal26 September 2017.

Sidik/193/V/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 Novmber 2020 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/319/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2022 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/220/XI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 17 November 2020 tentang perintah Penyidikan, oleh Ditreskrimum Polda Sumut terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374

Selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti laporan polisi tersebut denganmengeluarkan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 86 / IX /2018 / Reskrim, tanggal 12 Agustus 2018 untuk dilakukan Penyidikan(vide pasal 1 angka 2 KUHAP) dan mengambil langkahlangkah antaralain : mengambil keterangan pelapor Per. Yuliani Anugrah Ibrahim,keterangan Saksi Korban Lel.

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrim,tertanggal 12 Agustus 2018, diberi kode (T2) bukti tersebut sesuai denganaslinya ;3. Foto copy surat Nomor. A3/49/VIII/2018/Reskrim, Klasifikasi Biasa,Lampiran 1 (satu) Lembar, Perihal Pemberitahuan di mulainya penyidikan,tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Yth. Kepala KejaksaanNegeri Makassar, di Makassar, atas nama Syamsir Tobang Dg. Lewa BinSyamsuddin (Berteman), diberi kode (T3) bukti tersebut sesuai denganaslinya ;264.

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrimoleh Kapolsekta Mamajang tanggal 12 Agustus 2018, (Bukti T2), selanjutnyamengumpulkan buktibukti yang berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP danPasal 184 KUHAP dengan memeriksa saksisaksi, mengumpulkan/mencaribarang bukti (ditemukan adanya barang bukti di tempat kejadian peristiwaberupa : Helm merk Yamaha, 1 (Satu) bilah badik panjang + 25 Cm bersarung dan1 (satu) batang kayu balokbalok panjang + 1 meter) serta menemukan buktiPetunjuk yaitu persesuaian keterangan saksisaksi

SP.Sidik/86/IX/2018/Reskrim, tanggal 12 Agustus2018 (malam hari itu juga setelah ada laporan) Bukti (T2) ;Pihak Termohon melakukan Penyidikan dengan mengambil keteranganPelapor Pr.

meningkatkanstatus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sebagaimana hasilgelar perkara, kKemudian Termohon Praperadilan mengeluarkan SuratHalaman 6 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN SgmPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/21/I/2019/Reskrim, tanggal 14 Januari2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/21.a/I/2019/Reskrim,tanggal 21 Januari 2019 serta Surat Perintah Penyidikan dengan NomorSP.Sidik/21/1/2019/Reskrim, tanggal 14 Januari 2019 dan SuratPerintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2019 jam 17.00 Wita termohonPraperadilan mengeluarkan Surat Perintah Tugas NomorSP.Gas/21.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 26 April 2019 dan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/21.c/IV/2019/Reskrim, tanggal 26April 2019 yang ditandatangani oleh IPTU MUHAMMAD RIVAI,SHselaku Kasat reskrim.16.

Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/21/l/2019 Reskrim tertanggal 14Januari 2019, diberi tanda T11 ;12.Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 20 Maret 2019 dan tanggal30 April 2019, diberi tanda T12 ;13.Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 30 April 2019, diberi tandaT13 ;14. Surat perintah penyitaan Nomor : SP.

. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaituSHM 2234 dan SHM No. 2240 dari Pelapor An.

Pol. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,e 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/V1/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek Lubuk Pakammelakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaitu SHM 2234 danSHM No. 2240 dari Pelapor An.

Pol. : SP.Sidik/83/VI/2011/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek LubukPakam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 83 tanggal 1Juni 2011, atas nama Pelapor Sukiman,1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP. Sita/47/V1/201 1/Reskrim, tanggal 1 Juni 2011 tentang Penyidik Polsek Lubuk Pakammelakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Sertipikat yaitu SHM 2234 danSHM No. 2240 dari Pelapor An.

NO. 8 TAHUN 2010TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG (TPPU).1.Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagai TindakPidana Asal berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/36/II/2016/NTB/SPKT tanggal 19 Februari 2016, ditangani olehSUBDIT Il DITRESKRIMUM POLDA NTB, sedangkan penanganandugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Laporan PolisiNomor : LP/34/I/2019/NTB/ SPKT, telah ditangani oleh SUBDIT IIDITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik

/1 11/VII/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 17Juli 2019 dan Surat Perintanh Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September 2019,dengan saksi korban Sdr.

Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)pada Laporan Polisi Nomor : LP/34/I/2019/NTB/SPKT, telah ditanganioleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/VII/ RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS,tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Hal. 26 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN MtrSp.Sidik/61/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September2019 dengan saksi korban Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI..

Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, dan sampai denganpenanganan Laporan Polisi Nomor : LP/34/l/2019/NTB/SPKT tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 26 Januari 2019 olehSUBDIT Il DITRESKRIMSUS POLDA NTB dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS,tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September2019 kami telah menemukan fakta fakta sebagai berikut :1.1.

Bambang Sulaksana.Selanjutnya berdasakan Laporan Polisi tersebut, Termohon telahmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1366.a/X/Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2016 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1366.a/XI/2018/Reskrim, tanggal15 November 2018, dimana sangkaan pidana atas diri Pemohon adalahdugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal372 dan atau pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);Bahwa sebelum ditangkap dan ditahan, Pemohon telah dipanggil

Tindak lanjut dari hasil gelar perkara tersebut, selanjutnya TERMOHONmenerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik/1366.a/X/2016/Reskrim tanggal 12 Oktober 2016 danmelakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yang semuanyatelah tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama :a. Drs. H. BAMBANG SULAKSANA (Pelaponr);b. JAJANG JUHANA;Halaman 18 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN. Bag.a. AGUS AHMAD YUSUF;c. Hj.

ASEP DUDI ISKANDAR(PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Untuk penyesuaian nama personil yang melakukan penyidikan perkarain, TERMOHON~ melengkapi administrasi penyidikan denganmenerbitkan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/1366/XI/2018/Reskrimtanggal 15 November 2018 dan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/1366.a/X1/2018/Reskrim tanggal 15 November 2018;Setelah TERMOHON menetapkan Terlapor H.

Gas/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019 TERMOHON memulaiproses penyidikan perkara A Quo;Bahwa dalam proses penyidikan yang TERMOHON laksanakan mulaidari tanggal 12 Maret 2019 jam 11.00 s/d 21.00 wib TERMOHON telahmemiliki minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan PEMOHONsebagai tersangka, diantaranya :Keterangan SaksiBahwa dari keterangan saksi yang telah TERMOHON dengar danperiksa keterangannya tergambar

Menyatakan Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Cicurug Nomor : SP.Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaantindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan ataumemasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangka melanggarPasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dikeluarkanoleh Termohon, adalah sah menurut hukum,;Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Pra

Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara berdasarkanSurat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Cicurug Nomor : SP.Sidik/07/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019, dalam perkara dugaantindak pidana perkawinan terhalang dan atau pemalsuan surat dan ataumemasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang disangkamelanggar Pasal melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266ayat (1) KUHP;4.

Bahwa setelahn Termohon menemukan tindakan Pemohonmelakukan tindak pidana Penipuan maka berdasarkan berdasarkanSurat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/139/IX/2020/Reskrim,tanggal 25 September 2020 Termohon melakukan serangkaiantindakan penyidikan untuk menemukan 2 (dua) alat bukti dan dengan 2(dua) alat bukti tersebut Termohon akan meningkatkan statusHalaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN LwkPemohon ke tahap selanjutnya. Adapun tindakan Termohon adalahsebagai berikut:a.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Termohon telahmelakukan Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada kepala Kejaksaan Negeri BanggalNomor : SPDP/116/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020dengan mengacu pada surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 139 / IX / 2020 / reslkrim tanggal 25 September 2020.Tindakan Termohon dalam melakukan pengiriman SPDP kurangdari 7 (tujuh) hari setelah perkara Pemohon dinaikkan ketahappenyidikan sebagai prasyarat untuk memenuhi aturan yangditetapkan

menilai bahwapenetapan Pemohon sebagai TERSANGKA adalah sangat tidakmendasar karena penetapannya adalah tidak didasari oleh adanya 2(dua) alat bukti yang secara limitatif tertuang ....dst.Penjelasan TermohonBahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Pada Poin 3 tidak benar.Sebab pada penjelasan Termohon Sub B angka 4 Jawaban Termohonsangat jelas yang berbunyi:Bahwa setelah Termohon menemukan tindakan Pemohon melakukantindak pidana Penipuan maka berdasarkan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/139/IX/2020/Reskrim tanggal25 September 2020, diberi tanda T10;11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Langkanini Boti alias Kaninitanggal 25 September 2020, diberi tanda T11;12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wamaru Saleho tanggal 28September 2020, diberi tanda T12;13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dandi Boti alias Danditanggal 28 September 2020, diberi tanda T13;14.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/03/ 111/2018,Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Sidik/03.a/VIII/2018, tanggal Agustus 2018 adalah tidaksah;4.

penegak hukum (penyidik dan penutut umum)untuk memeriksa saksisaksi dan memberikan penilaian dariketerangan saksi sebagai syarat penetapan tersangkan. maka dengandemikian penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan yangkemudian di paparkan dalam gelar perkara untuk mendapatkan sarandan masukan dari peserta gelar atas hasil penyelidikan tersebut yangpada akhirnya menyimpulkan bahwa perkara a quo dapat ditingkatkanketahap penyidikikan dan selanjutnya diterbitkan surat perintahpenyidikan Nomor: Sp.Sidik

/03/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018yang ditanda tangani oleh Kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik, dan surat perintah penyidikanlanjutan Nomor: Sp.Sidik/03.a/VIII/Reskrim, Tanggal 25 Agustus 2018,yang ditandatangani oleh kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik..

Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh TermohonTerhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/24/II 2021/Reskrim Res, tanggal 10 Maret 2021 adalah tidakberdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangkaberdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/IV/2021/Reskrim Restanggal 10 April 2021 yang berikan oleh Termohon kepada Pemohonmelalui pihak lain adalah tidak sah secara hukum;7.

Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohonterhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/24/III/2021/Reskrim Res, tanggal 10 Maret 2021 adalah tidakHalaman 23 dari 75 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Wqwberdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 setelah dilakukan gelarperkara kemudian diputuskan untuk dilakukan penyidikan denganmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/24/III/2021/Sultra/Res Wakatobi, tanggal 10 Maret 2021 danSurat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/24/III/2021/Reskrim Res,tanggal 10 Maret 2021;8. Kegiatan penyidikan yang dilakukan meliputi, antara lain:a. Melakukan pemanggilan terhadap saksisaksi;b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAS BADARUBin LA ODE BADARU;C.

Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/24/IIl/2021/Reskrim Res tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T9a;14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/24/III/2021/ReskrimRes tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T9b;15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : B/O7/III/2021/Reskrim Res tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T10;16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANAS BADARU tanggal 10Maret 2021, diberi tanda T11a;17.

Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh TermohonTerhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/24/IIl 2021/Reskrim Res, tanggal 10 Maret 2021 adalah tidak berdasarhukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanSurat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/IV/2021/Reskrim Res tanggal 10 April2021 yang berikan oleh Termohon kepada Pemohon melalui pihak lainadalah tidak sah secara hukum6.

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres Mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukanpermintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor SuratB/64/III/2014/Reskrim tanggal 6 maret 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunanperwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/I11/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukanpermintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor SuratB/64/IIl/2014/Reskrim tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

Alasan semacam itu tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, karenaalasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi alasan PeninjauanKembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bahwa dasar penyidikan Terpidana berawal dari Surat Perintah Penyidikanoleh Kapolres Mamuju Nomor SP.Sidik/96/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret2014 atas nama Sosana Mutiara, S.Pt., M.MA., dimana dalam penyidikantersebut Terpidana sebagai saksi.

Asahan.Berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut diatas, kemudianTERMOHON, melengkapi administrasi Penyidikan dengan denganmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 81/V /2020 / Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 Bukti (T2) kemudian SuratPerintah Penyidikan Lanjutan: Sp.

pendapat Pemohon yang menyatakan penangkapan dan penahananPemohon yang dilakukan oleh Para Termohon tidak sah.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya ParaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:T1T2AT4ALaporan Polisi Nomor : LP/67/V/2020/ResAsh/SekKota tentang TindakPidana Penggelapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor KotaKisaran tanggal 6 Mei 2020;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

/43/V/2021/Reskrim yangdikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Kisaran tanggal 3 Mei 2021;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/81/V/2020/Reskrim yangdikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Kisaran tanggal 6 Mei 2020;Surat Nomor : K/27/V/2021/Reskrim tanggal 3 Mei 2021 Perihal :Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Kepolisian Sektor KotaKisaran yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran;Gelar Perkara Penetapan sebagai Tersangka An.