Bahwa perselisihan antara tergugat dan penggugat disebabkan karena tergugat secarasepihak terhitung mulai januari 2012 sampai dengan September 2013 mengurangiupah pokok penggugat IIII serta tidak membayar upah sesuai dengan UMP provinsiNTT yang berlaku ;.

Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi danmembayar upah para penggugat dibawa UMP yang berlaku merupakantindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans KotaKupang yang telah menghitung dan mengeluarkan anjuran maupun penetapanpengawas, agar terguggat segera membayar hakhak para penggugat.

Rp. 1.000.000,7) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurangdari upah pokok sebesar = Rp. 525.000,8) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sertajaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakankewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) maka sesuai susunanporsentasi dihitung sebagai berikut: Upah pokok X 5.7%untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

=Rp. 150.000,5) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurangdari upah pokok sebesar =Rp. 525.000,6) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerjaserta jaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak jugamelaksanakan kewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) makasesuai susunan porsentasi dihitung sebagai berikut:Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat telah membayar upah parapenggugat di bawa ketentuan UMP provinsi Nusa Tenggara Timur yangberlaku, adalah melanggar Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku.3.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon maupun hak-hak lainnnya kepada Penggugat yang besarnya 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :Masa kerja : 14 tahun (2001-2015)UMP 2015 : Rp. 2.000.000,-Uang pesangon 9 bln x 2 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 36.000.000

Olehkarenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yakni : Masa kerja :14 tahun (20012015) ; UMP 2015 : Rp. 2.000.000, Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000, Penghargaan masa kerja 1 x 5 x Rp. 2.000.000, =Rp. 10.000.000, +Sub Total = Rp. 46.000.000, Pengobatan / perumahan 15% x Rp. 46.000.000, = Rp. 6.900.000, +Jumlah Total = Rp. 52.900.000.16.Bahwa perselisihan hubungan

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yakni :Masa kerja :14 tahun (20012015) ;UMP 2015 : Rp. 2.000.000,Uang pesangon =2x9xRp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000,Penghargaan masa kerja = 1 x 5x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.000, +Sub Total = Rp. 46.000.000,Uang penggantian hak = 15 % x Rp. 46.000.000 =Rp. 6.900.000, +Jumlah total = Rp. 52.900.000,4.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yakni :Masa kerja :14 tahun (20012015)UMP 2015 : Rp. 2.000.000,Uang pesangon 9 bin x 2 x Rp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000,Penghargaan masa kerja 5 x 1 x Rp. 2.000.000 =Rp. 10.000.000, +Subtotal = Rp. 46.000.000.Uang penggantian hak = 15 % x Rp. 46.000.000 =Rp. 6.900.000, +Jumlah total = Rp. 52.900.000,4.

dan P12 terkandung maksud dari Tergugat memerintahkan Penggugat untukmelaksanakan perkerjaan diluar yang diperjanjikan, maka terhadap PHK dalamperkara ini Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (8), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perinciansebagai berikut :Masa kerja : 14 tahun (20012015)UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon maupun hakhaklainnnya kepada Penggugat yang besarnya 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan denganperincian sebagai berikut :Masa kerja :14 tahun (20012015)UMP 2015 : Rp. 2.000.000,Uang pesangon 9 bin x 2 x Rp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000,Penghargaan

jutasebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam programJamsostek atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat wajib membayar hakhak Penggugat sesuai dengan Pasal 96 UndangUdang 13 Tahun 2003 Tentangketenagakerjaan adapun yang menjadi hak bagi pekerja Jaminan Hari Tua 3,7%dengan perincian sebagai berikut:a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011, 2012 dan2013 UMK 2011 Rp1.048.440 : 3,7% = Rp38.792 x 11 Bulan =Rp426.715,UMK 2012 Rp1.271.000 : 3,7% = Rp47.027 x 12 Bulan= Rp564.324,UMP

2013 Rp1.630.000 : 3,7% = Rp 63.310 x 1 Bulan =Rp.63.310.Rp1.051.349, (satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK)2011,2012,2013UMK 2011 Rp1.048.440 : 3,7% = Rp38.792 x 11 Bulan = Rp426.715,UMK 2012 Rp1.271.000 : 3,7% = Rp47.027 x 12 Bulan= Rp564.324,UMP 2013 Rp1.630.000 : 3,7% = Rp 63.310 x 1 Bulan= Rp63.310.Rp1.051.349,(satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);4 Bahwa pada akhir bulan

.4.934.840,(empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluhrupiah);3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Hak atas Jaminan Sosial TenagaKerja (Jamsostek) kepada para Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undangundang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagaiberikut:a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota ( UMK) 2011, 2012dan 2013UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan = Rp 426.715,UMK 2012 Rp1.271.000: 3,7% =Rp47.027 x 12 bulan = Rp 564.324,UMP

2013 Rp1.630.000: 3,7% =Rp63.310x 1 bulan =Rp63.310.= Rp1.051.349, (satujuta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011,2012, 2013 UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan=Rp426.715,UMK 2012 Rp 1.271.000: 3,7% = Rp47.027 x 12 bulan ==Rp564.324,UMP 2013 Rp1.630.000: 3,7% = Rp63.310 x 1 bulan =Rp63.310.Rp 1.051.349, (satujuta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);4 Menghukum Tergugat untuk

Putusan Nomor 38 P/HUM/201910.11.12.a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahunsebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan;b. bagi daerah yang sudah ada penetapan UMSP tahunsebelumnya:e Berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi dari pada besaran UMP tahun berjalan;e Berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP tahunsebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP tahunberjalan;Bahwa dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus lbu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004

Putusan Nomor 38 P/HUM/2019(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernurtidak dapat menetapkan UMSP;(3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahunsebelumnya, berlaku UMP tahun beralan;b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP tahunsebelumnya;1. berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi daripada besaran UMP tahun beralan; atau2. berlaku UMP tahun beralan, jika besaran UMSP. tahunsebelumnya lebih rendah

daripada besaran UMP tahunberalan;Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, telahdilaksanakan pengkajian mengenai sektor unggulan yang hasilnya telahditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) objek permohonan keberatan a quo;Bahwa oleh karena hasil kajian telah menetapkan adanya sektorunggulan, maka Gubernur DKI Jakarta memulai proses penetapan UMSPyang diawali dengan dikeluarkannya surat perihal Penyampaian HasilPerundingan/Kesepakatan Upah Minimum Sektoral Provinsi oleh PemerintahProvinsi

Tergugat untuk melaksanakan isi anjuran Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara;Memerintahkan Tergugat untuk segera mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi dan jabatan semula;Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadapPenggugat selama 4 (empat) bulan sebesar Rp13.167.250,00 (tiga belasjuta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitungsejak bulan Desember 2016 s/d Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut: Upah bulan Desember 2016 berdasarkan UMP

DKI Tahun 2016sebesar Rp3.100.000,00; Upah bulan Januari s/d bulan Maret 2017 berdasarkan UMP DKI Tahun2017 Rp3.355.750,00 x 3 bulan = Rp10.067.250,00;Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara iniberkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapatverzet, banding maupun kasasi, seketika setelah putusan ini dibacakan(uitvoerbaar

Kesengajaan Para Penggugat Konvensi mencaricarikesalahan Tergugat Konvensi dibuktikan dengan cara Para Penggugat Konvensiberkirim surat Nomor 18/UMP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009, surat Nomor : 13/UMP/VII/O9 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor: 29/UMP/I/2010 melalui kuasa hukumnyaUnang Mansyur, SH., kepada Walikota Jakarta Timur mempermasalahkan jinMendirikan Bangunan (1MB) milik Tergugat Konvensi.

/l11/2009 tertanggal 17 Maret 2009, suratNomor : 13/UMP/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor : 29/UMP/I/2010melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., kepada Walikota Jakarta Timurmempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) milik PenggugatRekonvensi;.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sengaja mencaricari11.kesalahan Penggugat Rekonvensi adalah dengan cara melakukan desakandengan berkirim surat Nomor : 18/UMP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009,surat Nomor : 13/UMP/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor : 29/UMP/1/2010 melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., kepada WalikotaJakarta Timur mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) milikPenggugat Rekonvensi.

., tanggal 28Januari 2010 No. 29/UMP/I/2010 yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Timuryang mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan milik H.

Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., yangditujukan kepada Walikota Jakarta Timur No. 13/UMP/VII/09 tanggal 06 Juli 2009 yangmempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan milik H. Mulyadi, bukti T. 121 ;2. Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., tanggal 28Januari 2010 No. 29/UMP/I/2010 yang ditujukan kepada Walikota JakartaTimur yangmempermasalahkan ljin Mendirikan Bangunan milik H. Mulyadi, bukti T.122 ;3.

mempertimbangkan kemampuanekonomi Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PegawaiNegri Sipil dianggap mempu untuk memenuhi kewajiban gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi karena selain telah mapan denganpekerjaan tetap dan gaji yang tetap setiap bulannya sehingga secara notoirfeiten dianggap kehidupannya terjamin;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP

) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Menimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 20 dari 26 halamanMenimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan

rupiah) untuksatu kali makan, dan untuk kebutuhan seharihari tersebut selain untuk biayamakan seharihari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contohkebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biayaakan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainyayang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantungpada penggunaan hariannya;Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 21 dari 26 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan standar UMP

dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihan,dan pada dasarnya besaran tersebut tidak melebihi batas sebesar nafkahselama 1 tahun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat RekonvensiPutusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 23 dari 26 halamansebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

Bahwa perselisihan antara tergugat dan penggugat disebabkan karena tergugat secarasepihak terhitung mulai januari 2012 sampai dengan September 2013 mengurangiupah pokok penggugat IIII serta tidak membayar upah sesuai dengan UMP provinsiNTT yang berlaku ;.

Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi danmembayar upah para penggugat dibawa UMP yang. berlaku merupakantindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans KotaKupang yang telah menghitung dan mengeluarkan ajuran maupun penetapanpengawas, agar terguggat segera membayar hakhak para penggugat.

= Rp. 100.000,8)THR(Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dari upahpokok sebesar = Rp. 525.000,9) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sertajaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakankewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) maka sesuai susunan porsentasidihitung sebagai berikut:Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

100.000.,8) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dariupah pokok sebesar =Rp. 525.000,9)Hil.Jamsostek sesuat UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sertajaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakankewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) maka sesuai susunanporsentasi dihitung sebagai berikut :Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat telah membayar upah para penggugat dibawa ketentuan UMP provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku, adalah melanggarPeraturan Perundangundangan Ketenaga kerjaan yang berlaku.3. Menghukum tergugat bertanggungjawab membayar tunai kekurangan upah dan hak hak para penggugat dengan rincian sebagai berikut : No. Nama Jumlah pesangon Kekurangan Jamsostek Jumlah(Rp) upah 2012& JKK/JHT (Rp)2013(Rp) 2012&2013(Rp)1.

;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterima oleh ParaPenggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerusyang yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat dengan pembayaran upahsetiap bulan sebesar Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu).Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para PENGGUGAT mengusulkan kepada pihak TERGUGAT agargaji dinaikkan sesuai UMP ,karena selama ini TERGUGAT memberikan Upahkepada

Para PENGGUGAT dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP)sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor : 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013.;6.

Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yang diberikan,Karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukanUpah Keseluruhan.;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung.;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja.;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaanmasa Kerja sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156(4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 TentangayatKetenagakerjaan , Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikankepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugatdengan Penghitungan Upah sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus riburupiah) berdasarkanSK Gubernur Jambi Nomor626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP

Boediyantoe Uang 2x 2=4xRp700.000, =Rp 4.200.000,e Uang Penghargaan x Rp700.000, = Rp 0.JUMLAH = Rp 4.200.000,e Penggantian Hak 15% x Rp4.200.000, =Rp 680.000,e Upah Bulan Juni dan Juli, Agustus 20123 x 700.000, = Rp 2.100.000,e Selisin UMP Januari 2012 s/d Juli 20127 x Rp550.000 = Rp 3.850.000.Jumlah = Rp10.780.000,Hal. 8 dari 47 hal.Put.Nomor 720 K/Pdt.SusPHI/20142.

,e Upah Bulan Juni dan Juli, Agustus 2012Hal. 10 dari 47 hal.Put.Nomor 720 K/Pdt.SusPHI/20143 x Rp1.056.363, =Rp 3.169.089,e Selisin UMP Thn 2012 Januari 2012 s/d Juli 20127 x Rp193.637 =Rp 1.355.459Jumlah = Rp19.102.357,(sembilan belas juta seratus dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)2. Rocky Kalangie Uang Pesangon 9 x 2 = 18 x Ro1.416.711, = Rp25.500.798.

Memerintahkan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk melaksanakanketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara denganmembayar selisin upah Para Penggugat;6.

Boediyantoe Uang Pesangon : 3 x 2 =6 x Rp700.000, = Rp 4.200.000,e Uang Penghargaan : = Rp GJumlah = Rp 4.200.000.e Penggantian Hak : 15% x Rp4.200.000, =Rp 6830.000,e Upah Bulan Juni, Juli dan Agustus 20123 x Rp700.000, = Rp 2.100.000, Selisih UMP Bulan Januari s/d Juli 20127 x Rp550.000, = Rp 3.850.000.Total Jumlah = Rp10.780.000,(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).7.

Boediyantoe Uang Pesangon : 3 x 2 =6 x Rp700.000, = Rp 4.200.000,e Uang Penghargaan : = Rp 0.Jumlah = Rp 4.200.000.e Penggantian Hak : 15% x Rp4.200.000, =Rp 6830.000,e Upah Bulan Juni, Juli 2012 = 2 x Rp700.000, =Rp 1.400.000,e Selisih UMP Bulan Januari s/d Juli 20127 xX Rp550.000, = Ro 3.850.000.Hal. 46 dari 47 hal.Put.Nomor 720 K/Pdt.SusPHI/2014Total Jumlah = Rp10.080.000,(Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).5.

tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaanyang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan iniadalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawail pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Untuk Penggugat e Total kekurangan upah sebesar Rp. 23.820.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuannormatif yang berlaku yaitu :Untuk PENGGUGAT NIKODEMUS ATI :Total kekurangan pembayaran gaji Tahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 900.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Rp 1.250.000.Jumlah = Rp 15.050.000,Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 15.050.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Rp1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000,dan Penggugat II dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000, jumlah seluruhnyasebesar Rp 4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uangjaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutberalasan hukum untuk dikabulkan, karena

Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI bahwa UMP untuk wilayah DKI tahun 2010adalah sebesar Rp 1.118.000, untuk masa kerja di bawah 1 (satu) tahun (bukti P3)dan sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 berbunyi; "Pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89" dan sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 185 berbunyi,"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenakansaksi pidana penjara paling singkat (satu) tahun

Pasal 185tentang UMP, dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 tentang Upah Proses;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp1.848.000, dan uang THR tahun Rp 1.130.000, dan membayar upah proses sebesarRp 1.130.000, perbulan terhitung sejak bulan Februari sampai adanya putusan hukumtetap;4. Menyatakan Tergugat melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang prosedurPHK, dan putusan MK No. 012/PUU1/2004, serta UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 18ayat 4 tentang Jamsostek;5.

Bahwa berdasarkan bukti P2, upah Pemohon Kasasi diterima sebesar Rp1.116.000, itu sudah termasuk uang makan yang bila tidak masuk/ mangkir akandipotong, sedangkan berdasarkan bukti P3 yaitu Peraturan Gubernur DKI No. 167tahun 2009 UMP DKI sebesar Rp 1.118.009, itupun untuk masa kerja kurang darisatu tahun, sedangkan Pemohon Kasasi masa kerjanya sudah 19 tahun, maka jelassekali upah Pemohon Kasasi masih dibawah UMP DKI Jakarta, dengan demikianTermohon Kasasi telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal

Pegadaian Kanwil IV Balikpapan;

Pegadaian Kanwil IV Balikpapan;

Pegadaian Kanwil IV Balikpapan dari tahun 2019 s/d 2021;

UMP : UMP-PD00-21-00058;

Pegadaian Januari 2019;

tindak pidana Penadahan;

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2018,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00 UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp2.206.813,00maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.206.813,00 1.684.100 =Rp522.713,00; Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terimasebesar Rp522.713,00 X 12 bulan = Rp6.272.556,00;6.

Menghukum Tergugat membayar selisih upan pada Tahun 2019,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00; UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00 1.684.100 =Rp699.920, 00; Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terimasebesar Rp699.920,00 X 9 bulan = Rp6.299.280,00;7.

SERAN/Penggugat 1Gaji Pokok sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000.Tunjangan Jabatan DANRU : Rp. 750.000.Total : Rp. 4.398.000.e GASPAR BISA/Penggugat 2Gaji Pokok sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000.Tunjangan Jabatan DANRU : Rp. 750.000.Total : Rp. 4.398.000.12.Bahwa sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada ParaPenggugat pada tanggal 28 Agustus 2017, Hidup Para Penggugat menjadisangat terlantar karena Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugatsejak bulan September 2017, Sesuai

Gaji Pokok Sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000,b.

Gaji Pokok Sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000,b. Tunjangan Jabatan DANRU : Rp. 750.000,+Total : Rp. 4.398.000,12.1.

DKI Jakarta sebesar Rp.3.648.000, (tigajuta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah UMP DKIJakarta untuk tahun 2018 dan hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 182Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, yangmenyatakan sebagai berikut:Upah minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 di Provinsi DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp. 3.648.035,82 (tiga juta enamratus empat puluh delapan ribu rupiah tiga puluh lima rupiahdelapan puluh dua

kerja kurang dari 1 (satu) tahun;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat tidakdapat mempergunakan UMP tahun 2018 sebagai dasarperhitungan upah kerja Para Penggugat, apalagi UMP tahun 2018tersebut dijadikan sebagai dasar upah kerja Para Penggugatdalam menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, UangPenggantian Hak, Uang Masa Tunggu dan Tunjangan Hari Rayatahun 2017;13.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padahalaman 12 angka 12 yang menyatakan bahwa sejak terjadi PemutusanHubungan

Nomor 116/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnProvinsi (UMP) sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi Sumatera UtaraNomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan Upah MenimumKota Medan Tahun 2019, tanggal 21 November 2018, dimana UMPdiputuskan sebanyak Rp.2.969.824, 64 setiap bulan.

Empat puluhsembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah);KEKURANG UPAH SETIAP BULAN SESUAI UMP :12. Bahwa kekurangan Upah setiap bulan sebagaimana yang dialamiPenggugat pada waktu bekerja di Restoran Coffinaistic sebanyak Rp.869.824 (Delapan ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluhempat rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, tanggal 21 November 2018. UMPditetapbkan sebanyak Rp.2.969.824,64.

Terlebih, upah yang Penggugat terima sebesarRp.2.100.000. tidak sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) ...... dstnya,adalah merupakan dalil yang keliru (rechtsdwalling), dan pemutar balikan faktayang menyesatkan (Fallacy), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:a.

Dan Upah yang diterimaPenggugat ini sangat tidak sesuai dengan Ketentuan Upah MenimumProvinsi (UMP) sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi SumateraUtara Nomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan UpahMenimum Kota Medan Tahun 2019, tanggal 21 November 2018, dimanaUMP diputuskan sebanyak Rp.2.969.824, 64 setiap bulan. Dan berartiHal. 19 dari 26 Hal.

Dan Upah yang diterima Penggugat ini sangat tidaksesuai dengan Ketentuan Upah Menimum Provinsi (UMP) sebagaimanakeputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : = 188.44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan Upah Menimum Kota Medan Tahun2019, tanggal 21 November 2018, dimana UMP diputuskan sebanyakRp.2.969.824, 64 setiap bulan.

Nomor 666 K/Pdt.SusPHI/2018Termohon Kasasi (PUK SPPPSPSI) mengenai perbedaan pendapat perihalpelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), khususnyatunjangan beras yang bersifat natura;Bahwa terkait perselisihan tentang upah, berdasarkan ketentuanPasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan telah menentukan pembayaran upah harus dilakukan denganmata uang rupiah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Upah MinimumProvinsi (UMP) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar selisih Upah yang dibayarkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo sejak Tahun 2016 s.d Tahun 2022, dengan perhitungan sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp1.500.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 sebesar Rp1.875.000,00 maka terjadi selisih

upah sebesar Rp1.875.000,00 Rp1.500.000,00 = Rp375.000,00;

Selisih upah pada tahun 2016 yang harus Penggugat terima sebesar Rp375.000,00 X 1 bulan = Rp375.000,00;

2. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp1.600.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 maka terjadi selisih upah sebesar

Rp1.800.000,00 = Rp406.813,00;

Selisih upah pada tahun 2018 yang harus Penggugat terima sebesar Rp406.813,00 X 12 bulan = Rp4.881.756,00;

4. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp2.000.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00

Rp2.000.000,00 = Rp384.020,00;

Selisih upah pada tahun 2019 yang harus Penggugat terima sebesar Rp384.020,00 X 12 bulan = Rp4.608.240,00

5. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp2.100.000,00

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 sebesar Rp2.788.826,00 maka terjadi Selisih upah sebesar Rp2.788.826,00

Rp2.100.000,00 = Rp688.826,00;

Selisih upah pada tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 688.826 X 12 bulan = Rp8.265.912,00;

6. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.100.000,00;

UMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar Rp2.788.826,00 maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.788.826,00