Ditemukan 3585 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
permoohonan
permohonann
permohonanã
perrmohonan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — WARGO SUTRISNO, DKK vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
382 — 630 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 — 630 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Perundangundangan, yang menjadi salah satukewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang' mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga parapemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
Register : 03-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 569/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 28
39 — 28
Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada AhmadHaris Muizzuddin, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
156 — 106
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
156 — 106
peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim penghitungantenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10(sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap permohonana
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
556 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
556 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum, UU Peradilan Agama,dan UU PTUN), sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untukmelakukan pengujian atas Objek Permohonan I, Il, dan Ill;Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberwenang untuk memeriksa, dan memutus Permohonan ini;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Register : 30-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — SISWAJA MULJADI, DKK VS MENTERI KEHUTANAN RI;
78 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Produksi Terbatas,Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Konversi.9 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkanKeputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tanggal 6 Juni 1986tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dari I Riau SebagaiKawasan Hutan.10 Dengan demikian Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tanggal6 Juni 1986 sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.11 Terhadap dalil keberatan Pemohon yang mempertentangkan objek permohonana
Register : 23-06-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1025/Pdt.G/2014/PA.Dmk. Tanggal 26 Januari 2015 — PEMOHON melawan TERMOHON
21 — 3
21 — 3
Akan tetapi ternyata ituhanya manis dimulut saja karena pada kenyataannya hingga permohonana ceraitalak ini diajukan, Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita idamanlainnya tersebut;Bahwa puncaknya pada tanggal 18 April 2014 didepan orang tua Pemohon danTermohon, Pemohon meminta keiklasan kepada Termohon untuk mengijinkanPemohon menikah lagi secara resmi dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL) /selingkuhannya, sehingga Termohon merasa sangat tersakiti dan tidak bisamenahan lagi perasaan Termohon
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 250/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 15 September 2020 — PT. SEYANG ACTIVEWEAR >< H. RUSLAN
445 — 214
445 — 214
Sehingga dengan demikian Permohonana qou tidak lagi dapat diadili dengan pembuktian yang sederhana;Bahwa terhadap Pemohon PKPU tidak dapat dikatakan sebagai utangyang sederhana sebab sampai perkara a quo berjalan masihdipermasalahkan dalam persidangan peradilan umum sebagaimanaTermohon telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Pemohon yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta dengan register perkara No.26/PDT.G/2020/PN.PWKtertanggal 26 Agustus 2020;Bahwa berdasarkan
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 26 Maret 2013 — ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, dkk ; PT. AYUNDA PRIMA MITRA, dkk
1342 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
1342 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakanadalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasukdalam ruang Iingkup hukum perdagangan (Pasal 66 huruf b UU No.30/1999);Adapun faktanya PutusanPutusan Arbitrase nternasional yang menjadi obyekpermohonan a quo adalah putusanputusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkuphukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b dan Penjelasan UU No.30/1999 berdasarkanfakta sebagai berikut:(a) PutusanPutusan Arbitrase Internasonal yang menjadi obyek permohonana
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 7 Mei 2014 — DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI, dkk
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh,tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan UndangUndang No. 3 tahun 2009, MajelisHakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suaraterbanyak, yaitu mengabulkan permohonana
Register : 10-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 1 September 2015 — KOPERASI PRODUSEN AL-SYUKRI,Dkk VS BUPATI MANDAILING NATAL
113 — 46
113 — 46
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebutTermohon II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya secara tertulistertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSI24B Para Pemohon Keliru Memahami Ketentuan Undangundang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAdministrasi Pemerintahan) Sebagai Dasar Hukum PengajuanPermohonan A quo.1.Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonana quo menggunakan ketentuan
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
115 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukmendapat putusan;Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2)UU MA, berikut Peraturan Mahkamah Agung yang terkait, karenaPemohon yang merupakan badan hukum publik, telah dirugikan denganpelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal a quo;Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)tersebut di atas, Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon danmenyatakan Pemohon tidak memiliki Lega/ Standing dalam permohonana
Upload : 08-08-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 73/PDT/2016/PT-MDN KAPOLRES TAPSEL X KEJARI SIDIMPUAN
31 — 24
31 — 24
Menyatakan, tidak dapat diterima permohonana Kasasi dariPemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPadangsidimpuan (TERGUGAT Ill) ;2.
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013 Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
536 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
536 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permohonana quo telah juga diberitahukan kepada Para Penggugat melalui surattertanggal 6 Mei 2010;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Presiden Chartered Institute ofArbitrator di London telah menunjuk Arbiter Tunggal Stephen Males QCdengan Nomor Perkara IDSR Case 129100009 dan penunjukantersebut telah diberitahu pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei2010 kepada Tergugat dan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, arbiter telah sekali lagi mengingatkanPara Penggugat untuk memasukkan tanggapan
Register : 29-03-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2011 Tanggal 28 Maret 2013 — DJAUHAR MANFAAT (Prof. Ir.), M.Sc.Ph.d, dkk VS MENDIKNAS RI. 2. PRESIDEN RI.;
108 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan PenyelenggaraanPendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 ;sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Para Pemohon kabutr/tidak jelas dan Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonana
Register : 23-09-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022 Tanggal 18 Januari 2023 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Muhammad Siddiq
153 — 73
Masripin
Terdakwa:
Muhammad Siddiq
153 — 73
14) 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.
15) 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Putus : 28-03-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 32-K/PM II-08/AD/I/2016 Tanggal 28 Maret 2016 — ARYO BAGUS WIDYA ASMORO,SERTU
48 — 17
48 — 17
Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak (umur 4 tahun) yang masih membutuhkan kasihsayang dan topangan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa terhadap permohonana Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakimbermendapat oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap penyalahgunaNarkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf aUndangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAMBI Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 9
27 — 9
Bahwa pada poin 5.11 pemohon mengajukan permohonana ceraitalak ke pengadilan agama dikarenakan termohon tidak mau berceralsehingga termohon datang dan menghadiri persidangan tersebut, namunpada saat proses persidangan berjalan, pemohon tidak pernah datang.Hal ini dikerenakan pemohon takut termohon menuntut hakhaknyaselama dalam perkawinana dan meminta nafkah terhutang selama 1tahun yang tidak pernah diberikan kepada istri dan anakanaknyamakanya pemohon menggugurkan permohonannya talak di pengadilanagama
Register : 06-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS BUDIYANTO
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
212 — 134
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
212 — 134
SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagai berikut1) Tahap Permohonana)b)Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan olehSYAHFARDIYANTO selaku Komisaris Utama PT ARGHENTOBOGASARI yang bukan merupakan lembaga Linkage namunhanya sebagai pihak yang akan menyediakan kandang, ayam,dan pakan serta membeli telur yang dihasilkan untuk mengangsurcicilan kredit.Terdakwa 2.
SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan Terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagaiberikut :1) Tahap Permohonana) Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan oleh SAHFARDIYANTOselaku Komisaris Utama PT ARGHENTO BOGASARI yang bukanmerupakan lembaga Linkage namun hanya sebagai pihak yangakan menyediakan kandang, ayam, dan pakan serta membeli teluryang dihasilkan untuk mengangsur cicilan kredit.b) Terdakwa 2.
Register : 05-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tbk Tanggal 23 Juli 2021 — Pemohon:
AHMAD LAUDU
Termohon:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU
70 — 51
AHMAD LAUDU
Termohon:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU
70 — 51
dikarenakan telah diatur secara limitatif di dalamKUHAP tentang pengujian sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaanserta Pemohon tidak menyebutkan dalil Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Pemohon di dalam perkara a quo, dan eksepsi nomor 2 yaituEKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LIRTIS CONSORTIUM) dikarenakanPemohon tidak melibatkan Penyidik yang bertindak sebagai pejabat yangmenerbitkan surat perintah dan pihak yang melakukan penggeledahan danpenyitaan tidak dilibatkan dalam permohonan a quo, sehingga permohonana
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
290 — 149
290 — 149
Jawaban Terhadap DalilDalil PermohonanA. Eksepsi1. Permohonan Praperadilan Gugur2. Penetapan Tersangka bukan Obyek PraperadilanA. Dalam Pokok Permohonan1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.2. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan karena Bertentangan denganKetentuan Hukum3. Tentang Tidak Sahnya Penahanan karena dilakukan Tanpa Berdasaratas Hukum.4. Tentang Tindakan Isolasi yang dilakukan Terhadap Pemohon padaAwal Masa Penahanan.5.
JAWABAN ATAS DALILDALIL PERMOHONANA. EKSEPSI1.